Menhan Ungkap Anomali Bandara Morowali, TNI Bersiap, Kemenhub Klarifikasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin soal bandara tanpa kehadiran negara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, memicu perhatian serius pemerintah.
Pernyataan Sjafrie ini disampaikan seusai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di
Morowali
, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
”
Intercept
ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut,” kata Sajfrie, dikutip dari
Kompas TV
.
Kendati demikian, Sjafrie tidak merinci perangkat negara apa saja yang disebut absen di bandara itu.
Ia melanjutkan, kondisi bandara tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi.
Dilansir dari situs web resmi Kementerian Pertahanan, bandara yang dirujuk Sjafrie memang terletak dekat dengan jalur laut strategis, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.
“Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional,” ujar Sjafrie.
Sjafrie menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional.
Ia juga berjanji menyampaikan temuan dan hasil evaluasinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” kata Sjafrie.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait mengatakan, pernyataan Menhan harus dipahami sebagai peringatan umum terkait pengawasan negara di obyek vital. “
“Pernyataan itu pada dasarnya mengingatkan pentingnya kehadiran perangkat negara di setiap obyek vital. Untuk detailnya kami belum bisa menyampaikan, jadi sementara kami mengacu pada penjelasan umum yang sudah disampaikan Menhan saat kunjungan di lapangan,” kata Rico kepada
Kompas.com
, Selasa (25/11/2025).
“Intinya perhatian tersebut muncul dari evaluasi umum dan menjadi catatan agar pengawasan negara di titik strategis tetap kuat,” ucap dia.
Menurut Rico, absennya pengawasan negara di sebuah bandara dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat.
Namun demikian, Kemhan masih menunggu pendalaman bersama instansi terkait sebelum memberikan penilaian risiko lebih perinci.
“Kalau pengawasan negara di sebuah bandara tidak lengkap, ruang bagi aktivitas yang tidak tercatat memang bisa terbuka, dan itu bisa berdampak pada keamanan nasional maupun lalu lintas ekonomi,” ucap dia.
Usai pernyataan Sjafrie ini, Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan bahwa terdapat Korps Pasukan Gerak Cepat yang siap mengamankan obyek vital, termasuk bandara.
“TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan Bandara IMIP sebagai salah satu obyek vital nasional,” jelas Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah.
Ia menegaskan, Mabes TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara.
Di sisi lain, Mabes TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan.
“Termasuk aspek perizinan, pengawasan, dan keamanan,” kata Freddy.
Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Suntana membantah tudingan
Menteri Pertahanan
Sjafrie Sjamsoeddin bahwa Bandara Khusus
Indonesia Morowali Industrial Park
(IMIP) di Sulawesi Tengah beroperasi tanpa izin pemerintah.
Dia memastikan bandara tersebut sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan telah memenuhi perizinan sesuai aturan yang berlaku.
“Terdaftar, itu (Bandara IMIP) sudah terdaftar. Nggak mungkin bandara nggak terdaftar,” tegasnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025)
Berdasarkan penelusuran
Kompas.com
ke data Kemenhub, Bandara IMIP tercatat resmi di Kemenhub dan pengelolaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Status operasi Bandara IMIP khusus, digunakan domestik, dengan kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS.
Suntana menyebutkan, selama ini sistem pengawasan di bandara tersebut tetap dijalankan sesuai prosedur.
Kemudian, beberapa waktu lalu pemerintah juga menerjunkan personel tambahan dari berbagai instansi mulai dari Kemenhub, Ditjen Bea dan Cukai, hingga Kepolisian ke bandara tersebut.
“Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada. Dan kemarin diperkuat dengan kehadiran personel dari lintas terkait,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2025/11/26/692678e1b965a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Menhan Ungkap Anomali Bandara Morowali, TNI Bersiap, Kemenhub Klarifikasi Nasional
-
/data/photo/2025/11/26/69270ce4aeb31.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Usai Dikritik Saat Paripurna, Waka III DPRD Batam Mundur Regional 26 November 2025
Usai Dikritik Saat Paripurna, Waka III DPRD Batam Mundur
Tim Redaksi
BATAM, KOMPAS.com
– Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah mendapat kritik dari sejumlah anggota DPRD Batam atas ketidakhadirannya dalam rapat paripurna, Rabu (12/11/2025).
Ketua DPD
GolkarBatam
, Yunus Muda, membenarkan pengunduran diri Hendra Asman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (26/11/2025) malam. Ia menyebut hal itu turut menjadi pembahasan utama dalam pleno Partai Golkar di Golden Prawn, Senin (24/11/2025).
“Beliau telah mengantarkan surat penguduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua
DPRD Batam
. Kemarin kami dari Golkar melakukan pleno karena ada aksi dan dinamika internal, maka posisi pimpinan DPRD dari Fraksi Golkar harus segera diisi,” jelasnya.
Yunus menyampaikan, alasan pengunduran diri itu disampaikan dalam pleno karena kondisi kesehatan yang tengah dialami Hendra Asman. Kondisi tersebut dinilai menghambat kehadirannya dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD Batam.
“Hendra Asman mengundurkan diri murni karena alasan kesehatan dan telah meminta tetap mengabdi sebagai anggota Komisi II,” ujarnya.
Dalam pleno itu, nama Yunus Muda diusulkan sebagai calon PAW Wakil Ketua III DPRD Batam. Pengusulan dilakukan berdasarkan posisinya sebagai Ketua DPD II Golkar Batam dan peraih suara terbanyak kedua.
Langkah itu disebut sebagai bagian dari strategi regenerasi kepemimpinan agar struktur partai di legislatif tetap selaras dengan organisasi.
“Setelah pleno, surat akan diteruskan ke DPD I Golkar Kepri, lalu ke DPP. Kami mengikuti seluruh proses sesuai mekanisme. Jika sudah disetujui pusat, barulah dilakukan penyesuaian AKD di DPRD,” kata Yunus.
Sebelumnya, polemik internal mencuat dalam rapat
paripurna
DPRD Batam, Rabu (12/11/2025). Rapat yang mengagendakan laporan dan pengambilan keputusan Rancangan APBD 2026 itu sempat tertunda. Sejumlah anggota fraksi Gerindra dan Nasdem mengkritik ketidakhadiran Wakil Ketua III dari Fraksi Golkar, yang disebut sudah berulang kali terjadi. Kritik serupa ikut disampaikan fraksi lain.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Batam, Muhammad Fadil, menyebut pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia mengatakan Hendra tengah menjalani masa pengobatan.
“Ketua III sedang tidak sehat, tapi untuk melaksanakan fungsi dan laporan dari anggota DPRD lain. Kami perlu melakukan evaluasi dan diskusi untuk mencari solusi atas hal ini,” jelasnya.
Hendra Asman yang berhasil dihubungi menjelaskan bahwa ketidakhadirannya sebagai Wakil Ketua III DPRD Batam disebabkan kondisi kesehatan yang menurun karena tengah menjalani pengobatan kanker usus stadium empat.
Walau demikian, ia menegaskan masih menjalankan sebagian tugasnya meski terbatas.
“Saya pada prinsipnya kondisi badan tidak baik-baik saja, tapi saya bukan berhalangan tetap. Di beberapa momen saya masih hadir di paripurna dan acara dewan, hanya memang tidak sepenuhnya seperti dulu karena saya disarankan dokter,” ujarnya.
Hendra mengatakan telah menyampaikan laporan resmi mengenai kondisinya kepada Fraksi Golkar, Sekretariat DPRD Batam, dan Badan Kehormatan. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kritik dari sesama anggota dewan.
“Pada prinsipnya saya menghargai apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Masalah sakit juga tidak ada yang mau menerimanya, tapi itu karena memang cobaan dari Tuhan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/69271e3c9349d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bupati Pamekasan Kholilurrahman Berlakukan Aturan Jam Malam, Batasi Anak di Luar Rumah Kecuali Kondisi Darurat Surabaya 26 November 2025
Bupati Pamekasan Kholilurrahman Berlakukan Aturan Jam Malam, Batasi Anak di Luar Rumah Kecuali Kondisi Darurat
Tim Redaksi
PAMEKASAN, KOMPAS.com
– Bupati Pamekasan Kholilurrahman resmi memberlakukan jam malam terhadap anak pada malam hari, Rabu (26/11/2025).
Pemberlakukan jam malam berlaku sejak dikeluarkannya surat edaran nomor 300/XXX/432.305/2025.
Edaran tersebut disebar melalui sejumlah instansi pemerintah tingkat kabupaten hingga pemerintah tingkat desa dan kelurahan.
Anak dilarang berada di luar rumah sejak pukul 22.00 hingga pukul 04.00 pagi. Kecuali sedang dalam kondisi darurat bencana, sepengetahuan orang tua ataupun sedang dalam mengikuti kegiatan keagamaan.
“Boleh di luar rumah juga kalau sedang mengikuti kegiatan sekolah atas sepengetahuan orang tua,” ucap
Kholilurrahman
.
Dia menjelaskan, pemberlakuan jam malam berdasarkan Surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2025, Nomor 800.82.1/225/SJ, Nomor 1 tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025.
“Perlu diberlakukan jam malam sesuai surat edaran bersama dua menteri sehingga kami menerapkan jam malam untuk anak pada malam hari,” katanya.
Bupati dua periode tersebut mengatakan, selama pemberlakuan
jam malam anak
dilarang beraktivitas di luar rumah dan dilarang berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orang tua.
Termasuk melarang anak berkumpul dengan komunitas yang mengarah pada tindakan kriminalitas, kenakalan remaja, pergaulan bebas, minuman keras hingga narkotika.
“Bagi yang melanggar ketentuan kami akan lakukan pembinaan kepada anak dan orang tua,” ucapnya.
Pihaknya mengajak para orang tua bersama-sama melakukan pengawasan terhadap anak. Termasuk menertibkan anak tidak keluar rumah saat malam hari.
Selain itu, pihaknya mengajak masyarakat kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan fokus untuk perlindungan anak.
“Mari kita jaga bersama-sama hak-hak anak. Dan memberlakukan jam anak demi masa depan mereka,” katanya.
Jumadi (45) warga Pamekasan mengaku mendukung adanya pemberlakuan jam malam pada anak sehingga hal-hal negatif pada pergaulan anak bisa dihindari.
“Kami sangat mendukung edaran
Bupati Pamekasan
Kholilurrahman. Dengan begini akan meminimalisir terjadinya tawuran yang pernah terjadi di Pamekasan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/30/68895c5427375.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Pengacara: Ada Empat Sidik Jari di Lakban Diplomat Kemlu Arya Daru Megapolitan
Pengacara: Ada Empat Sidik Jari di Lakban Diplomat Kemlu Arya Daru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kuasa hukum diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan audiensi dengan penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (26/11/2025).
Kuasa hukum Martinus Simanjuntak mengatakan ada empat
sidik jari
dalam lakban yang membungkus wajah Arya Daru saat ditemukan tewas.
“Tadi kami sempat gali itu ternyata ada empat sidik jari,” ungkap Martinus Simanjuntak usai audiensi, Rabu.
Satu sidik jari teridentifikasi milik Arya Daru. Sementara tiga sidik jari lainnya dinilai tidak layak dan tidak dapat diuji.
Martinus mendesak agar penyidik berusaha agar penelusuran terhadap tiga sidik jari itu dilanjutkan.
“Jadi, menyimpulkan tidak ada DNA orang lain dengan tidak ditelitinya tiga sidik jari yang nempel tersebut. Itu juga mungkin perlu diperdalam ke depan oleh penyidik,” tutur dia.
Diketahui, diplomat Kemlu Arya Daru ditemukan tewas di kamar indekosnya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur. Kepalanya terlilit lakban kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut biru.
Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban.
Direktur Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya
Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, sejauh ini penyidik belum menemukan unsur pidana.
“Disimpulkan bahwa indikator dari kematian ADP mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain,” ujarnya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).
Meski demikian, polisi menegaskan kasus ini belum ditutup dan masih terbuka terhadap informasi baru terkait kematian diplomat asal Yogyakarta tersebut.
Hasil pemeriksaan luar dari tim forensik Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, antara lain: luka lecet di wajah dan leher, luka terbuka di bibir, memar pada wajah, bibir, dan lengan kanan, serta tanda-tanda perbendungan.
Pemeriksaan dalam menunjukkan adanya darah berwarna gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, paru-paru yang sembab, serta tanda perbendungan di seluruh organ dalam.
Tidak ditemukan penyakit maupun zat berbahaya yang dapat mengganggu pertukaran oksigen pada tubuh korban.
“Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas,” jelas dr. G. Yoga Tohijiwa, Sp.F.M., dokter forensik RSCM.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/692718ddf19b1.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pelajaran Hidup Sriati, 31 Tahun Mengabdi sebagai Guru SLB di Surabaya Surabaya 26 November 2025
Pelajaran Hidup Sriati, 31 Tahun Mengabdi sebagai Guru SLB di Surabaya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Sudah 31 tahun lamanya, Sriati (54) mengabdi sebagai guru bagi anak-anak disabilitas di salah satu sekolah luar biasa (SLB) di Surabaya, Jawa Timur.
Sriati
, berpakaian serba hitam nampak akrab berbincang riang dengan mantan muridnya saat bertemu di Job Fair Disabilitas Pemkot Surabaya, Rabu (26/11/2025).
Jari-jemari dan telapak tangannya memutar berulang menggerakkan abjad demi abjad dalam bahasa isyarat. Sudah puluhan tahun ia menjadi guru SLB Tunarungu dan juru bahasa isyarat.
“Saya senang ketemu banyak murid saya di sini. Mereka sudah besar-besar, dulu sama saya sejak kecil,” kata Sriati kepada Kompas.com dengan antusias.
Menjadi seorang guru SLB bukanlah cita-cita yang ia idamkan sejak remaja.
“Saya dulu penginnya jadi perawat, sekolah jurusan Biologi tapi kata keluarga terlalu tinggi (perawat), guru saja,” jawabnya singkat.
Ia pun kuliah D2 dengan jurusan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) dan melamar di SLB Karya Mulia.
Namun, suasana berbeda dirasakan oleh Sriati hingga membuatnya ingin menyelam lebih dalam.
Sekolah luar biasa berhasil membuatnya penasaran. Lalu berkuliah kembali dengan jurusan Tunarungu untuk bisa mengajar di SLB.
“Karena di kampungku ada anak tunarungu, terus saya ngambil jurusan tunarungu,” imbuhnya.
Tak mudah bagi Sriati selama puluhan tahun merawat, mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada tunarungu.
Ia harus memahami berbagai jenis komunikasi yang dimiliki setiap disabilitas tunarungu.
“Anak-anak miskin kosakata. Jadi banyak yang harus dipelajari, face card, video pembelajaran, gambar-gambar, terus benda asli,” terangnya.
Banyak momen kesedihan dan kesenangan yang ia rasakan. Namun, satu momen yang membuatnya tak pernah lupa ketika mengantarkan anak didiknya lomba di sekolah reguler mendapat perlakuan diskriminatif.
“Dulu ada lomba cheerleader SLB di salah satu sekolah. Terus murid lain bilang ‘itu dance apa senam?’,” terang Sriati.
Perkataan tersebut membuatnya terluka. Ia pun menegur beberapa siswa tersebut untuk menghargai semua ciptaan Tuhan, bagaimanapun bentuknya.
“Mereka tuh sama-sama punya hak seperti kalian. Itu momen yang paling tidak bisa saya lupakan selama saya ngajar,” tuturnya.
Namun, setiap kali melihat semangat dari anak didiknya, bukanlah raut wajah kasihan atau kesedihan yang ia ungkapkan, melainkan kebanggaan.
Perempuan asal Jombang tersebut, menemukan keistimewaan pada anak-anak didiknya.
“Mereka itu selalu pengin mandiri. Saya pengin banyak perusahaan yang inklusif terbuka untuk para disabilitas. Saya senang sekali kalau mereka lulus dari sekolah kemudian mendapat pekerjaan seperti anak reguler,” ungkapnya.
Ada pelajaran hidup yang selalu ia pegang ketika melihat sorot mata anak didiknya.
Sriati selalu merasa tidak pernah kekurangan dalam hal materi dan ia bersyukur kini berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Pelajaran yang tidak tertandingi, karena selalu diberi kesehatan selalu diberi rezeki. Saya merasa segalanya selalu dimudahkan. Saya seorang anak petani dan kini bisa bekerja seperti sekarang, alhamdulillah banget,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6927068fa3612.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Begini Cara Kampus di Jember Perangi Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Dosen Pun Jadi Sasaran Surabaya 26 November 2025
Begini Cara Kampus di Jember Perangi Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Dosen Pun Jadi Sasaran
Tim Redaksi
JEMBER, KOMPAS.com
– Potensi dosen menjadi pelaku kekerasan seksual (KS) dengan posisi kuasa yang kuat membuat kampus-kampus di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan aman.
Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember menjadi salah satu kampus yang secara terbuka mengakui rekam jejak kelam masa lalu ketika masih bernama IKIP PGRI Jember.
Kampus swasta tersebut lantas berupaya keras memperbaiki budaya lama melalui
sosialisasi pencegahankekerasan seksual
yang menyasar seluruh unsur civitas akademika, tak hanya mahasiswa tapi juga pimpinan hingga dosen.
Banyak perilaku kekerasan yang dinormalisasi bahkan tak dianggap sebagai KS, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bentuk-bentuk KS masih minim.
Ketua Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unipar, Fanatus Syamsiyah, mengatakan bahwa pengakuan atas masa lalu ini bukan untuk membuka luka lama.
Hal tersebut menjadi pengingat penting mengapa pencegahan harus menyeluruh dan tidak berhenti pada mahasiswa.
“Banyak orang menganggap cat calling atau menjawil tubuh mahasiswa itu bukan kekerasan, padahal itu jelas bentuk kekerasan,” tegasnya, Rabu (26/11/2025).
Dikatakan, baru tahun ini pimpinan yayasan, rektorat, para dekan, kaprodi, seluruh dosen, serta tenaga kependidikan mendapatkan pelatihan langsung soal KS di lingkungan kampus.
Fana menegaskan bahwa pencegahan tidak akan efektif jika hanya membidik mahasiswa, sebab struktur relasi kuasa di kampus membuat dosen dan pimpinan justru memiliki potensi lebih besar menjadi pelaku.
“Pimpinan dan dosen harus menjadi teladan, karena apa yang dilihat mahasiswa jauh lebih berdampak daripada teori,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih banyak tindakan kekerasan yang dianggap wajar karena telah dinormalisasi sejak lama di lingkungan sosial maupun akademik.
Karena itu, menurutnya, seluruh civitas akademika wajib paham bentuk-bentuk kekerasan agar tidak ada lagi pembenaran atau dalih ketidaktahuan.
“Dengan sosialisasi ini, tidak ada lagi alasan tidak tahu,” kata Fanatus.
Dalam penanganan kasus, Unipar mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memungkinkan penerapan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencopotan jabatan struktural, jika direkomendasikan oleh Satgas.
“Sebagus apa pun Satgasnya kalau tidak didukung keberpihakan pimpinan, sama saja percuma,” ucapnya.
Di luar sistem internal, Unipar juga menggandeng Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember serta LBH Jentera Perempuan Indonesia untuk pendampingan korban.
Kolaborasi ini memastikan korban dapat memilih jalur nonlitigasi maupun litigasi.
“Kami memastikan korban mendapatkan pendampingan sesuai keinginannya,” tutur Fana.
Sementara itu, dosen Prodi PAUD Unipar, Hendri Siswono, mengakui baru pertama kali mendapatkan pelatihan tentang KS.
Menurutnya, sosialisasi yang didapatkan membuka mata banyak dosen bahwa KS tidak selalu berbentuk kontak fisik, tetapi bisa juga melalui relasi kuasa, ancaman, hingga media sosial.
“Dengan sosialisasi ini kami jadi tahu apa saja yang termasuk kekerasan dan bagaimana menyikapinya,” kata Hendri.
Ia juga mengakui bahwa pengetahuannya tentang kekerasan nonfisik selama ini sangat terbatas.
“Cat calling itu apa, saya belum tahu,” ungkapnya.
Hendri menilai diseminasi informasi kepada dosen sangat penting karena dosen berinteraksi intens setiap hari dengan mahasiswa dan berpotensi menjadi pihak yang tidak hanya mencegah tetapi juga tanpa disadari jadi pelaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/69270c3b6bbba.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Surabaya 26 November 2025
Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati
Tim Redaksi
MADIUN, KOMPAS.com
– Kesal gaji dan pesangon tak kunjung dibayar hingga tujuh bulan, 14 eks karyawan Madiun Umbul Square (MUS) mengancam akan berkemah di gedung DPRD Kabupaten Madiun.
Ancaman itu disampaikan 14 eks pekerja MUS setelah audiensi bersama Komisi C dan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025). Dari hasil audiensi itu tak ada kejelasan pembayaran
gaji dan pesangon
.
Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono yang mendampingi 14
eks karyawan
MUS menyatakan kekecewaannya terhadap respon DPRD Kabupaten Madiun.
Pasalnya saat bertatap muka dengan DPRD, para pekerja hanya diberikan janji tanpa adanya penyelesaian pembayaran gaji dan pesangon yang jelas.
“Kami tidak puas. Karyawan Umbul ini butuh kepastian kapan gaji dan pesangonnya dibayar. Bukan hanya janji. Setidaknya ada skema cicilan atau langkah nyata pembayaran hak buruh,” kata Aris.
Menurut Aris, selama tujuh bulan lamanya setelah diberhentikan, eks pekerja MUS yang merupakan perusahaan daerah tidak pernah mendapatkan pembayaran gaji dan pesangon.
Padahal masing-masing pekerja memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.
Bagi Aris, para eks karyawan seperti dipingpong antara pengelola dan pemerintah daerah saat menuntut pembayaran gaji dan pesangon.
Bila tidak ada kejelasan hingga pekan depan, SBMR akan turun dengan masa yang lebih banyak lagi dan menggelar tenda untuk berkemah di DPRD dan Kantor Bupati.
“Kami akan pasang tenda di halaman DPRD dan Puspem (Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Madiun) sampai hak gaji dan pesangon itu dibayarkan. Untuk itu empat belas orang ini harus mendapatkan haknya,” jelas Aris.
Aris menilai sikap mengulur waktu terlihat dari pernyataan sejumlah pimpinan komisi yang masih meminta pekerja untuk bersabar.
Para anggota DRPD Kabupaten Madiun berdalih pembahasan akan diteruskan dengan pengurus
Madiun Umbul Square
dan pemerintah daerah.
Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Rudy Triswahono yang dimintai tanggapannya usai menemu 14 eks karyawan MUS enggan banyak bicara.
“Nanti-nanti… kita ngobrol sekalian, urusannya solusi dulu ya,” demikian ujar Rudy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/69270d8cdc39f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Jam Geledah Kantor Kontraktor di Surabaya, KPK Bawa 3 Koper Berisi Berkas Monumen Reog Surabaya 26 November 2025
9 Jam Geledah Kantor Kontraktor di Surabaya, KPK Bawa 3 Koper Berisi Berkas Monumen Reog
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sebanyak 3 koper, setelah menggeledah Kantor PT Widya Satria di Surabaya, Rabu (26/11/2025).
Berdasarkan pantauan Kompas.com, terlihat penyidik
KPK
mulai keluar dari kantor yang berada di Jalan Ketintang Permai, Jambangan, Surabaya, sekitar pukul 20.00 WIB.
Awalnya, seseorang pria tampak membawa dua koper berwarna hitam dan satu biru ketika keluar dari kantor kontraktor tersebut. Kemudian, beberapa penyidik KPK ikut meninggalkan lokasi.
“Penggeledahan mulai pukul 11.00 WIB sampai 20.00 WIB. Lihat data-data proyek di sana, di Ponorogo,” kata pemilik saham
PT Widya Satria
, Erlangga Satriagung, di kantornya, Rabu (26/11/2025).
Erlangga menyebut, petugas hanya melakukan penggeledahan di lantai satu bangunan. Sebab, hanya ruangan tersebut yang dimanfaatkan untuk operasional perusahaan.
“(Penggeledahan di lantai) satu tadi, (lantai dua) enggak. Dilihat semua komputer sudah dilihat, kami menghormati beliau-beliau memeriksa, mudah-mudahan teliti itu pemeriksaannya,” ujarnya.
Sedangkan, kata dia, berkas yang dimasukkan ke dalam koper adalah yang berhubungan proyek pembangunan
Monumen Reog
. Kasus itu menyangkut kasus korupsi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
“(Barang bukti yang dibawa) ya berkas-berkas yang berkaitan dengan proyek (Monumen Reog) kan begitu. Yang lama itu kan apa kumpulin berkasnya,” ucapnya.
“Ya, itu berkas-berkas kontrak, berkas-berkas semuanya. Enggak masalah kan kami melayani mulai pagi sampai selesai pukul 20.00 WIB,” tambahnya.
Lebih lanjut, kata Erlangga, pihaknya hanya membangun Monumen Reog Ponorogo dalam proyek tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui perusahaan lain yang bangun di kompleks wisata itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/10/6911bdafb4acc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya Surabaya 26 November 2025
Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Terkadang, sosok guru tidak harus berbalut seragam atau bekerja di bawah atap bangunan sekolah megah.
Guru juga bukan hanya sosok dengan gelar pendidikan berlapis untuk mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
Terkadang, guru juga dikenal di tengah-tengah kampung padat penduduk dengan ekonomi ke bawah dan kelompok terpinggirkan.
Itulah yang dilakukan
Frido Yoga
(39), pengajar sekaligus salah seorang pendiri
Sanggar PijarSurabaya
.
Tanpa bet seragam yang ternama, ia mengajarkan anak-anak yang tinggal di pinggiran rel kereta Jalan Tambak Mayor Utara, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
Padahal, mereka masih harus menumpang rumah warga dengan atap yang sering bocor dan banjir menggenang kala hujan. Tapi itu tak mematahkan semangat Frido untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Sanggar Pijar merupakan sebuah lembaga belajar nonformal bagi anak-anak dari kalangan keluarga ekonomi bawah, anak yatim piatu, hingga kelompok marjinal.
Ia menuturkan, seringkali kegiatan belajar mengajar terpaksa diliburkan karena Kawasan Tambak Mayor selalu menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba.
“Setiap banjir, sekolah-sekolah termasuk kegiatan sanggar terpaksa libur,” ungkapnya, saat dihubungi Kompas.com.
Selain mengganggu mobilitas, banjir juga meningkatkan potensi penyebaran penyakit karena air selokan dan sampah yang meluap.
“Masyarakat, terutamanya anak-anak, menjadi rawan terserang penyakit karena banyak sampah-sampah yang meluap terbawa arus air,” tutur dia.
Frido menceritakan mulanya saat masih bergabung dengan Serikat Buruh pada tahun 2020, dia diajak oleh seorang teman untuk membantu mengolah Sanggar Pijar.
“Awalnya cuma diminta untuk membantu, ya sebagai pengajar, kadang juga sebagai pengurus kalau ada acara-acara di sanggar,” jelas Frido saat dihubungi Kompas.com.
Ada sekitar enam orang, termasuk Frido sebagai pelopor pendirian sanggar tersebut.
Awalnya hanya berbentuk kelompok belajar kecil di kampung Tanjungsari Jaya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur.
Tujuannya, memberikan akses dan kesempatan anak-anak di wilayah tersebut memperoleh pendidikan yang layak, serta mengembangkan bakat dan kemampuan mereka.
Meskipun kala itu pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sanggar tetap berlangsung sebisa mungkin.
“Jadi ya lumayan ribet juga sih, ada pembatas, pakai masker, tapi mau gimana lagi,” tuturnya.
Walaupun hanya beralaskan lapangan umum dan papan tulis sederhana, tidak menyurutkan semangat 20 siswa yang belajar di Sanggar Pijar.
“Jadi belajar kita memang biasanya di lapangan, kadang balai RT tapi tempatnya terlalu sempit dengan jumlah anak yang semakin banyak,” ujarnya.
Karena kurangnya fasilitas yang memadai ditambah kondisi pandemi yang semakin buruk, memaksa Sanggar Pijar vakum pada tahun 2022 hingga Agustus 2024.
“Selama itu juga banyak teman-teman yang dari Serikat Buruh itu keluar, akhirnya sekarang saya yang menjadi koordinator meneruskan,” jelasnya.
Saat Sanggar Pijar aktif kembali, markas berpindah ke perkampungan di Jalan Tambak Mayor Utara, Surabaya.
Beruntungnya ada salah seorang warga sukarela mau meminjamkan rumahnya untuk tempat belajar Sanggar Pijar.
“Kan memang target kita masyarakat ekonomi bawah dan terbatas, kebetulan juga di sini ada warga yang secara sukarela mau menampung kami selama kegiatan belajar mengajar,” paparnya.
Kini, Sanggar Pijar semakin berkembang dan berlokasi di dua tempat yakni di Jalan Tambak Mayor Utara dan Pulo Wetan, Kecamatan Wonokromo dengan siswa berumur antara 7 hingga 13 tahun.
Kelasnya dimulai setiap hari Sabtu sekitar pukul 15.00-18.00 WIB.
“Kalau di Tambak Mayor ada sekitar 16 murid, kalau di Wonokromo sekitar 10 sampai 15 siswa,” sebutnya.
Pria yang bekerja sebagai ojek online (ojol) itu menerangkan, alasan dirinya tetap bertahan sebagai pekerja sosial karena kesadaran sosial yang didapatkannya sejak bergabung dengan Serikat Buruh.
“Dulu kan saya di Serikat Buruh juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, literasi dan isu HAM yang lingkupnya juga masyarakat kelas bawah,” terangnya.
Meski demikian, ia kerap kali harus mendapati kendala biaya untuk mengembangkan kegiatan sanggar.
“Kadang mau gak mau kita harus rogoh dari kantong sendiri, tapi kalau sekarang kita biasanya ada kas dari anak-anak seikhlasnya itu digunakan untuk beli buku, spidol, pensil mereka,” jelasnya.
Terlepas dari itu, Frido merasa senang setiap kali melihat perkembangan diri para muridnya.
“Ada yang dulu salah satu anak awalnya takut sampai nangis dengan matematika, tapi sekarang sudah mulai berani,” ucapnya.
Ia berharap, ke depannya pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib para pekerja sosial di Indonesia karena terdapat kontribusi dan dampak yang cukup besar kepada masyarakat.
“Termasuk saat pemerintah mencanangkan sekolah rakyat, menurut saya kenapa engga dari sanggar-sanggar pendidikan yang ada saja dikembangkan dulu,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/26/69270d59d34c9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)