Category: Kompas.com Metropolitan

  • Perawatan Pribadi Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Tahunan Jakarta pada November 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Desember 2025

    Perawatan Pribadi Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Tahunan Jakarta pada November 2025 Megapolitan 1 Desember 2025

    Perawatan Pribadi Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Tahunan Jakarta pada November 2025
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jakarta mencatat kenaikan inflasi tahunan pada November 2025, dengan laju mencapai 2,67 persen dan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 108,11.
    Lonjakan ini terutama dipicu kenaikan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang menjadi penyumbang terbesar.
    Data tersebut menempatkan kelompok konsumsi rumah tangga sebagai salah satu faktor dominan dalam tekanan harga sepanjang tahun.
    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyampaikan tren
    inflasi
    menjelang akhir tahun masih berpotensi meningkat seperti periode-periode sebelumnya.
    BPS DKI Jakarta melaporkan inflasi tahunan terjadi akibat meningkatnya indeks sejumlah kelompok pengeluaran.
    Kelompok dengan andil terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,84 persen.
    Kemudian, untuk makanan, minuman, dan tembakau (0,77 persen), serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,67 persen).
    “Kalau kita lihat tren, di Desember-Desember sebelumnya juga ada inflasi, mudah-mudahan tetap terjaga di target 2,5 plus minus 1 untuk inflasi tahun 2025,” kata Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, dikutip dari
    Antara
    .
    Sejumlah kelompok lain juga memberikan andil inflasi, antara lain pendidikan sebesar 0,15 persen.
    Kelompok kesehatan dan penyediaan makanan/minuman restoran masing-masing menyumbang 0,09 persen.
    Kelompok perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tercatat 0,04 persen, pakaian dan alas kaki 0,03 persen, serta kelompok transportasi dan rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing menyumbang 0,01 persen.
    “Seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi secara tahunan pada November 2025, kecuali kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan, memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen dengan komoditas utama penyumbang deflasi adalah komoditas telepon seluler,” kata Hasanudin.
    BPS DKI juga mencatat beberapa komoditas dengan andil besar terhadap
    inflasi tahunan Jakarta
    .
    Emas perhiasan memberikan kontribusi 0,73 persen, diikuti tarif air minum PAM (0,63 persen), cabai merah (0,17 persen), daging ayam ras (0,10 persen), dan beras (0,09 persen).
    Secara bulanan, Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,27 persen pada November 2025 terhadap Oktober 2025.
    Komoditas penyumbang tertinggi pada periode ini kembali berasal dari emas perhiasan dengan andil 0,16 persen.
    Pergerakan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi pendorong utama inflasi tahunan Jakarta.
    Sementara sejumlah komoditas strategis seperti emas perhiasan, tarif air, dan bahan pangan turut membentuk dinamika inflasi sepanjang November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CCTV Ungkap Pencurian Motor Saat Shalat Jumat di Kemayoran, Dua Pelaku Ditangkap
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Desember 2025

    CCTV Ungkap Pencurian Motor Saat Shalat Jumat di Kemayoran, Dua Pelaku Ditangkap Megapolitan 1 Desember 2025

    CCTV Ungkap Pencurian Motor Saat Shalat Jumat di Kemayoran, Dua Pelaku Ditangkap
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aksi pencurian sepeda motor di Kemayoran, Jakarta Pusat, terungkap setelah rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial menunjukkan dengan jelas momen pencurian saat warga sedang melaksanakan Shalat Jumat.
    Peristiwa itu dialami RA (22), pemilik sepeda motor Honda, pada Jumat (24/10/2025) di Jalan Kemayoran Timur II. Rekaman CCTV yang viral kemudian menjadi petunjuk utama bagi polisi untuk mengidentifikasi para pelaku.
    Kanit Reskrim Polsek Kemayoran langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan.
    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan, teknologi berperan besar dalam membongkar kasus ini.
    “Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa teknologi, seperti CCTV dan media sosial, bisa sangat membantu penegakan hukum. Polisi akan terus hadir melindungi masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2025).
    Pada Senin (24/11/2025) malam, polisi akhirnya menangkap pelaku pertama berinisial AT. Upaya pengembangan kasus berlanjut hingga Selasa (25/11/2025) siang, yang berujung pada penangkapan SYL di wilayah Cakung, Jakarta Timur.
    Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain STNK asli milik korban, dua kunci kontak, serta flashdisk berisi rekaman CCTV yang menampilkan aksi pencurian tersebut.
    Kedua pelaku kini ditahan dan dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Polisi juga masih mendalami apakah keduanya memiliki keterlibatan dalam kasus serupa di lokasi lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inflasi Jakarta November 2025 Lebih Tinggi dari Rata-rata Nasional
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Desember 2025

    Inflasi Jakarta November 2025 Lebih Tinggi dari Rata-rata Nasional Megapolitan 1 Desember 2025

    Inflasi Jakarta November 2025 Lebih Tinggi dari Rata-rata Nasional
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Inflasi bulanan di Jakarta kembali mencatatkan kenaikan pada November 2025 dan berada di atas rata-rata nasional.
    Tekanan harga terutama dipicu lonjakan pada komoditas non-pangan, dengan emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar.
    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI
    Jakarta
    mencatat
    inflasi
    bulanan sebesar 0,27 persen pada November 2025.
    Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada 0,17 persen pada periode yang sama.
    Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, menyampaikan bahwa komoditas dengan andil tertinggi adalah emas perhiasan, yang menyumbang 0,16 persen.
    “Komoditas yang memberikan andil utama inflasi pada bulan November 2025, yang pertama adalah komoditas emas perhiasan, memberikan andil 0,16 persen,” kata Hasanudin, dikutip dari
    Antara
    .
    Ia menjelaskan bahwa emas perhiasan, yang termasuk dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, terus memberikan tekanan inflasi bulanan.
    Komoditas ini mengalami inflasi 9 kali pada 2023, 11 kali pada 2024, dan 11 bulan berturut-turut sepanjang 2025.
    Di luar emas perhiasan, sejumlah komoditas turut mendorong inflasi Jakarta pada November 2025, antara lain:
    Harga cabai merah secara khusus menonjol dengan rata-rata Rp 76.840,94 per kg.
    “Ini tentunya menjadi perhatian kita, karena level harga pada November 2025 sudah mencapai level yang cukup tinggi di kisaran Rp 77.000,” ujar Hasanudin.
    Sejumlah komoditas turut menahan laju inflasi dengan memberikan andil deflasi bulanan, yaitu:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga TPU Kebon Nanas Ogah Kembalikan Lahan ke Pemprov, Ngaku Punya Izin Lisan dari Yayasan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Desember 2025

    Warga TPU Kebon Nanas Ogah Kembalikan Lahan ke Pemprov, Ngaku Punya Izin Lisan dari Yayasan Megapolitan 1 Desember 2025

    Warga TPU Kebon Nanas Ogah Kembalikan Lahan ke Pemprov, Ngaku Punya Izin Lisan dari Yayasan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Sejumlah warga yang tinggal di atas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur, mengaku telah memperoleh izin tinggal secara lisan dari pihak yayasan sejak puluhan tahun lalu. Mereka kini mempertanyakan dasar hukum pemerintah yang meminta mereka mengosongkan area tersebut.
    Emo, salah satu warga, mengatakan sejak awal masyarakat setempat merasa mendapat persetujuan untuk menempati lahan tersebut dari pihak yayasan. Menurut dia, kesepakatan itu juga mencakup kesediaan warga untuk pergi apabila lahan kembali dibutuhkan oleh yayasan.
    “Setahu kami itu milik yayasan dulu, dan kami diizinkan secara lisan untuk tinggal di situ. Kami pun sudah istilahnya ada perjanjian secara lisan, kalau memang yayasan mau pakai itu tanah, kami bersedia mengosongkan tanah itu,” ucap Emo di kantor Kecamatan Jatinegara, Senin (1/12/2025).
    Namun, ia mengaku terkejut ketika menerima surat yang meminta warga mengembalikan lahan tersebut kepada pemerintah daerah.
    “Nah, dan sekarang tiba-tiba kami dari pihak Pemerintah Daerah atau Pemprov, kami mendapatkan surat untuk mengembalikan lahan,” ujarnya.
    “Mengembalikan lahannya ke siapa? Ya, kami enggak mau, karena seharusnya kami ini mengembalikannya ke pihak yayasan.”
    Emo menambahkan, selama bertahun-tahun tidak pernah ada teguran dari pihak yayasan. Meski begitu, ia mengaku lupa nama yayasan tersebut.
    “Sedangkan sampai dengan hari ini sudah sekian puluh tahun, pihak yayasan enggak pernah mengutak-atik atau menegur kami. Yayasannya kami lupa lagi waktu itu tuh ya. Nanti kami coba cek lagi lah gitu,” katanya.
    Karena itu, warga meminta pemerintah membuktikan legalitas penguasaan lahan yang kini dikembalikan kepada Pemprov atau Pemkot.
    “Kami berulang kali kemarin menyampaikan bahwa minta legalitas daripada kepemilikan tanah, yang awalnya dari yayasan ke Pemda,” katanya.
    “Kami minta keterbukaan informasi kepada masyarakat bahwa tanah yang kami sekarang menjadikan tempat tinggal, ada bukti kepemilikan legalitas dari yayasan ke Pemda,” tambah dia. 
    Pemerintah Kota Jakarta Timur menyatakan telah menyiapkan langkah penertiban terhadap permukiman warga yang berdiri di atas
    TPU Kebon Nanas
    dan TPU Kober Rawa Bunga.
    Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai area pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat.
    Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan menegaskan, langkah yang ditempuh bukan penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan.
    “Kami tidak bilang menggusur tapi kami minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” ujar Eka dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).
    Pemkot mencatat ada 280 kepala keluarga atau 517 jiwa yang tinggal dan membangun rumah di atas dua TPU tersebut. Sosialisasi akan dilakukan sebelum pengosongan, dengan tahapan SP1 hingga SP3 yang dijadwalkan dalam dua pekan.
    Eka menyebut kebutuhan lahan pemakaman di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur, kini berada dalam kondisi krisis.
    “Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” kata Eka.
    Keberadaan permukiman di atas TPU Kebon Nanas bukanlah hal baru. Ketua RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Sumiati, menyebut kawasan itu telah dihuni sejak dekade 1980-an.
    “Tahun 1980-an itu yang tinggal di atas pemakaman itu hanya satu kepala keluarga, tapi mulai banyak yang pindah ketika adanya penggusuran,” katanya.
    Sebagian warga yang menghuni kawasan itu merupakan korban penggusuran di bantaran kali serta lahan yang sempat direncanakan menjadi kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    “Dulu sebelum ada KLH itu kan lapangan gitu, terus warga itu ada yang tinggal di pinggir kali di belakang kantor KLH tahun 1997 kena gusur gitu,” ucap Sumiati.
    Warga terdampak ketika itu hanya menerima uang kerohiman sebesar Rp 600.000.
    “Sementara kan uang segitu untuk ngontrak paling juga bertahan beberapa bulan gitu. Akhirnya mereka pindah lah tuh ke atas pemakaman Cina ini tahun 1997,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Jalan Puspitek Terkini Usai Pagar BRIN Dibongkar Satpol PP
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Desember 2025

    Penampakan Jalan Puspitek Terkini Usai Pagar BRIN Dibongkar Satpol PP Megapolitan 1 Desember 2025

    Penampakan Jalan Puspitek Terkini Usai Pagar BRIN Dibongkar Satpol PP
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Pagar pembatas jalan yang sebelumnya dipasang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) di Jalan Puspitek, Setu, Tangerang Selatan, dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin (1/12/2025) siang.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, pagar berwarna kuning-hitam yang sebelumnya terpasang di sisi kiri dan kanan jalan kini sudah tidak terlihat.
    Area tempat pagar berdiri hanya menyisakan bekas baut pada plang pembatas tinggi kendaraan.
    Arus lalu lintas, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, tampak kembali normal tanpa hambatan.
    Warga Muncul, Ahmad (bukan nama sebenarnya), yang tinggal tidak jauh dari lokasi, mengatakan, pembongkaran pagar dilakukan sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB oleh sekitar 20 anggota Satpol PP.
    “Iya betul tadi ada pencopotan pagar. Dari jam 11 atau 12-an gitu mulai dicopotin,” kata Ahmad saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Senin.
    Saat pembongkaran pagar tersebut, kata Ahmad, warga hanya menyaksikan dari kejauhan.
    Namun, selama proses pembongkaran, dia mengakui tidak ada keterlibatan polisi.
    “Kan cuma nyopotin pagar doang, bukan nyopotin plangnya. Satpol PP aja yang turun, enggak ada polisi,” kata dia.
    Lebih lanjut, ia menjelaskan,
    pagar BRIN
    yang berada di sisi kanan dan kiri plang pembatas kendaraan itu telah terpasang selama sekitar dua tahun.
    Namun, selama itu pagar tidak pernah difungsikan untuk menutup jalan secara penuh.
    Pagar milik BRIN tersebut hanya terpasang biasa dan kabarnya akan difungsikan pada awal tahun 2026.
    “Soalnya rencananya kan abis tahun ini mau ditutup tapi enggak jadi karena banyak yang enggak setuju,” kata dia.
    Ia pun berharap pembongkaran pagar tersebut dapat mengakhiri polemik terkait akses
    Jalan Puspitek
    .
    “Soalnya kalau ditutup, warga di sini mau makan apa? Enak di sana mah makannya pizza, di sini susah cari makanan,” ucap Ahmad.
    Sementara itu, Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menyambut baik pembongkaran tersebut. la mengatakan, warga Muncul sudah sejak lama meminta jalan dapat kembali dilalui masyarakat.
    “Hari ini pagarnya sudah dibuka, kami berterima kasih,” ujar Suhendar saat ditemui di Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Ciputat, Senin.
    Namun, ia menduga pembongkaran baru dilakukan setelah adanya aksi warga yang menuntut kejelasan status Jalan Puspitek.
    Menurut dia, waktu pelaksanaan pembongkaran yang berdekatan dengan aksi tersebut menimbulkan tanda tanya.
    “Saya kira bisa jadi karena aksi ini pagarnya dibongkar. Di satu sisi kami berterima kasih. Tetapi di sisi lain, apakah harus didemo dulu baru dibongkar?” kata Suhendar.
    Hingga berita ini ditulis, Satpol PP Kota Tangsel belum memberikan tanggapan terkait alasan pembongkaran pagar tersebut.
    Kompas.com
    telah mencoba menghubungi pihak Satpol PP, tetapi belum mendapat respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Prabowo ke Korban Banjir di Padang: Kalian Suka Enggak kalau Saya Sikat Itu Maling Semua? 
                        Nasional

    5 Prabowo ke Korban Banjir di Padang: Kalian Suka Enggak kalau Saya Sikat Itu Maling Semua? Nasional

    Prabowo ke Korban Banjir di Padang: Kalian Suka Enggak kalau Saya Sikat Itu Maling Semua?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memastikan kekayaan negara tidak akan bocor.
    Kekayaan negara
    akan dialihkan kepada rakyat untuk kesejahteraan bersama.
    “Yang penting saya harus mengelola di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat, supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat,” kata Prabowo saat berdialog dengan warga
    korban banjir
    di Kasai Permai, Padang Pariaman,
    Sumatera Barat
    , Senin (1/12/2025).
    Kepala Negara lantas bertanya kepada korban banjir, apakah mereka suka dengan tindakannya memberantas maling negara.
    “Kalian suka enggak kalau saya sikat itu maling-maling semua?” tanya Prabowo.
    Sontak, pertanyaan Prabowo disambut riuh warga yang tengah mengungsi.
    Prabowo lantas kembali menekankan bahwa uang rampasan dari para koruptor itu akan dialirkan untuk berbagai program yang menyasar rakyat. “Hidup Prabowo!” teriak warga.
    “Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat,” ucap Prabowo lagi.
    Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa Pemerintah Indonesia akan bekerja untuk rakyat.
    Pemerintah akan mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
    Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk saling membantu, bersatu, dan menghadapi masa sulit bersama.
    “Terima kasih, walaupun saudara sedang susah, saudara mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    Berdasarkan data sementara BNPB, total korban meninggal dunia mencapai 442 jiwa, dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang.
    Tim gabungan BNPB, TNI-Polri, Basarnas, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian, pertolongan, logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak.
    Di Sumatera Utara, tercatat 217 jiwa meninggal dunia, setelah tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue-SAR) kembali menemukan korban yang kemarin dinyatakan hilang.
    Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.
    Kemudian, korban hilang meningkat menjadi 209 orang setelah banyak yang melaporkan kehilangan keluarga kepada petugas di tiap-tiap posko daerah.
    Sementara di Provinsi Aceh, tercatat 96 korban jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang hingga Minggu (30/11/2025) sore, tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya.
    Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai kabupaten/kota.
    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka.
    Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Dirut Inhutani V Ngaku Gemetaran Saat Terima 189.000 Dollar Singapura dari Direktur PML
                        Nasional

    6 Dirut Inhutani V Ngaku Gemetaran Saat Terima 189.000 Dollar Singapura dari Direktur PML Nasional

    Dirut Inhutani V Ngaku Gemetaran Saat Terima 189.000 Dollar Singapura dari Direktur PML
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yana Rady, mengaku sempat gemetaran saat diberikan uang sebesar 189.000 dollar Singapura oleh Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML), Djunaidi, melalui asistennya, Aditya Simaputra.
    Hal ini disampaikan Dicky saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam kasus
    korupsi
    kerja sama pengelolaan kawasan hutan di
    PT Inhutani V
    tahun 2024-2025.
    Terkait penyerahan uang yang tertanggal 1 Agustus 2025, ini lebih dahulu disinggung oleh JPU.
    Namun, pengacara Djunaidi, Soesilo, sempat memperdalam peristiwa ini.
    “Tapi 189.000 dollar Singapura itu kan bukan uang kecil. Itu uang cukup besar, Pak. Iya. Saya tanya sekali lagi kepada saudara. Apakah itu tidak mempengaruhi kerja sama ini?” tanya Soesilo kepada Dicky dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Dicky mengaku, ia sempat kaget mengetahui uang 189.000 dollar Singapura yang dikatakan Adit sebagai titipan dari Djunaidi.
    “Di saat saya mengetahui nilainya, saya juga agak gemetar, Pak (jaksa). Kok besar sekali. Makanya saya tanya ke Pak Adit waktu itu, ‘Dit, kok besar sekali ini ya?’” jawab Dicky.
    Saat itu, Adit tidak menjawab banyak.
    Ia meminta Dicky untuk bertanya langsung kepada Djunaidi.
    “Adit hanya mengatakan, ‘Ya, Bapak tanyakan saja dengan Pak Djun’. Saya belum sempat berbicara dengan Pak Djun,” kata Dicky lagi.
    Saat ditanya lebih lanjut oleh pengacara terdakwa, Dicky mengeklaim bahwa pemberian Djunaidi itu tidak terkait kontrak kerja sama antara Inhutani V dan PT PML.
    Saat ini, Dicky sudah ditetapkan sebagai tersangka.
    Namun, berkas perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan.
    Dilansir ANTARA, Selasa (11/11/2025),
    suap
    ini diungkapkan jaksa penuntut umum dalam sidang dakwaan.
    Jaksa penuntut umum dari KPK itu adalah Tonny Pangaribuan, dan dua pengusaha swasta tersebut adalah Djunaidi Nur dan Aditya Simaputra.
    Suap dari mereka berdua senilai 199 ribu dollar Singapura, atau bila menggunakan kurs Rp 12.800 per dollar Singapura, maka nilainya setara Rp 2,55 miliar.
    Tonny Pangaribuan menyatakan bahwa dua pengusaha tersebut memberikan suap kepada Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady.
    “Suap diberikan dengan maksud supaya Dicky dapat mengondisikan atau mengatur agar PT PML tetap dapat bekerja sama dengan PT Inhutani V dalam memanfaatkan kawasan hutan pada register 42, 44, dan 46 di wilayah Provinsi Lampung,” ujar JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.
    Adapun Djunaidi Nur merupakan salah satu direktur di PT PML, sedangkan Aditya Simaputra merupakan asisten pribadi Djunaidi serta staf perizinan di PT Sungai Budi Group.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Satpol PP Bongkar Pagar BRIN di Jalan Puspitek Usai Warga Geruduk Gedung Pemkot Tangsel
                        Megapolitan

    9 Satpol PP Bongkar Pagar BRIN di Jalan Puspitek Usai Warga Geruduk Gedung Pemkot Tangsel Megapolitan

    Satpol PP Bongkar Pagar BRIN di Jalan Puspitek Usai Warga Geruduk Gedung Pemkot Tangsel
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com —
    Pagar pembatas yang sebelumnya dipasang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di
    Jalan Puspitek
    , Setu, Tangerang Selatan, akhirnya dibongkar oleh
    Satpol PP Tangsel
    pada Senin (1/12/2025).
    Pembongkaran dilakukan di tengah desakan warga yang mempertanyakan status jalan tersebut dan meminta akses kembali dibuka.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @kabarserpong, sejumlah anggota Satpol PP berupaya melepas pagar berwarna kuning-hitam itu.
    Setelah beberapa menit, pagar berhasil dibuka dan digotong menjauh dari lokasi. Pembongkaran berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB.
    Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menyambut baik tindakan tersebut. Ia mengatakan warga Muncul sudah sejak lama meminta jalan kembali dapat dilalui masyarakat.
    “Hari ini pagarnya sudah dibuka, kami berterima kasih,” ujar Suhendar saat ditemui di Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Ciputat, Senin.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh TangerangOnline.id (TOID) (@tangerangonline)
    Namun, ia menduga pembongkaran baru dilakukan setelah adanya aksi warga yang menuntut kejelasan status Jalan Puspitek. Menurutnya, proses yang dilakukan bersamaan dengan demonstrasi menimbulkan pertanyaan.
    “Saya kira bisa jadi karena aksi ini pagarnya dibongkar. Di satu sisi kami berterima kasih. Tetapi di sisi lain, apakah harus didemo dulu baru dibongkar?” kata Suhendar.
    Hingga berita ini ditulis, Satpol PP Kota Tangsel belum memberikan tanggapan terkait alasan pembongkaran pagar tersebut.
    Kompas.com
    telah mencoba menghubungi pihak Satpol PP, namun belum mendapat respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih
                        Nasional

    7 Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih Nasional

    Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan.
    “Tapi pusat yang mengambil alih.
    Dropping
    dari Jakarta dan dari Medan,” tegas Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Karena akses via darat terputus, Tito menyebut Provinsi Aceh memerlukan
    dukungan pangan
    yang didistribusikan menggunakan pesawat.
    “Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ucapnya.
    Tito memahami keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena distribusi makanan terganggu.
    “Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,” kata dia.
    Saat ini, penanganan pascabanjir juga sulit dilakukan karena akses jalan yang belum memungkinkan adanya penggunaan alat berat.
    “Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,” jelasnya.
    Meski dengan keterbatasan akses jalan, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan membantu, baik itu daerah yang mampu maupun tidak.
    “Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” jelas dia.
    Setidaknya ada tiga bupati yang menyatakan tidak mampu menangani banjir, yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
    Hingga Minggu (30/11/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (
    BNPB
    ) mencatat 442 orang meninggal dunia, 402 orang hilang, dan 646 orang luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dari angka itu, 217 orang yang meninggal dunia berada di wilayah Sumut, 129 orang di Sumbar, dan 96 orang di Aceh.
    Sementara itu, 209 orang di Sumut masih dinyatakan hilang, di Sumbar ada 118 orang dinyatakan hilang, dan 75 orang dinyatakan hilang di Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Respons Mirae Asset Sekuritas Usai Dilaporkan Nasabah ke Bareskrim
                        Nasional

    4 Respons Mirae Asset Sekuritas Usai Dilaporkan Nasabah ke Bareskrim Nasional

    Respons Mirae Asset Sekuritas Usai Dilaporkan Nasabah ke Bareskrim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PT Mirae Asset Sekuritas merespons soal pelaporan nasabah terkait dugaan akses ilegal di perusahaan tersebut.
    Perusahaan sekuritas ini juga menyatakan sudah mengetahui laporan nasabah yang beredar tersebut.
    Pihak perusahaan mengaku sedang melakukan
    investigasi internal
    serta koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    “Saat ini kami menjalankan investigasi internal dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO), serta PPATK untuk memastikan proses pengungkapan kasus ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan,” tulis keterangan resmi PT
    Mirae Asset Sekuritas
    kepada
    Kompas.com
    , Senin (1/12/2025).
    Mirae Asset Sekuritas menduga tidak ada dugaan akses ilegal seperti yang dilaporkan nasabah.
    Dugaan awal Mirae Asset adalah bahwa nasabah membagikan kata sandi akun sekuritasnya kepada orang lain.
    Namun, dugaan tersebut masih dini dan sedang dalam tahap pendalaman.
    “Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut. Temuan ini masih dalam proses pendalaman,” tulisnya.
    Pihak perusahaan pun akan mengambil langkah hukum jika hasil pendalaman menunjukkan indikasi penyalahgunaan atau laporan palsu. “Mirae Asset tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan,” tegasnya.
    Selain itu, Mirae Asset Sekuritas memastikan bahwa platform, sistem, dan operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal, sesuai standar industri dan regulasi yang berlaku.
    “Kami juga mengimbau seluruh nasabah untuk menjaga kerahasiaan informasi akun, termasuk kata sandi, PIN, dan kode OTP, serta tidak membagikannya kepada siapa pun, termasuk orang terdekat. Langkah ini sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah,” lanjutnya.
    Sebelumnya diberitakan, seorang nasabah, Irman (70), melaporkan PT Mirae Asset Sekuritas ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penipuan hingga ilegal akses.
    Laporan Irman ke Bareskrim Polri ini dibuatnya usai dana investasinya yang mencapai Rp 71 miliar tiba-tiba hilang tanpa ada penjelasan.
    Laporan
    dugaan ilegal akses
    tersebut dilaporkan pada Jumat (28/11/2025) dan terdaftar dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri.
    “Hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirae Sekuritas dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah Rp 71 miliar,” kata kuasa hukum Irman, Krisna Murti, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

    Dalam pelaporan ini, Irman melaporkan sejumlah petinggi PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
    Pihak kuasa hukum menyertakan sejumlah barang bukti berupa dokumen transaksi yang diduga dilakukan secara ilegal.
    Laporan dibuat terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau ilegal akses dan/atau transfer dana dan/atau perlindungan konsumen dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1), Pasal 46 Jo Pasal 30, Pasal 48 Jo Pasal 32, Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 82, Pasal 83 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.