Penampakan Gembong Narkoba Internasional Dewi Astutik Saat Tiba di Tanah Air
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gembong narkoba internasional bernama Dewi Astutik alias Mami (42) akhirnya tiba di Tanah Air pada Selasa (2/12/2025) malam setelah ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Menurut dokumentasi yang diterima Kompas.com, sejumlah pejabat BNN tampak menunggu kedatangan tim penangkapan di sisi landasan Bandara Soekarno-Hatta.
Begitu pesawat berhenti dan terparkir, para pejabat itu bergerak mendekat untuk menyambut rombongan.
Anggota BNN yang mendampingi tersangka turun lebih dulu satu per satu.
Tak lama kemudian,
Dewi Astutik
terlihat keluar dari pesawat dengan didampingi seorang petugas perempuan.
Ia mengenakan kaus biru muda berlengan pendek dan masker hitam, dengan rambut sebahu.
Kedua tangannya terikat kabel ties putih di bagian depan.
Setelah turun, Dewi Astutik diarahkan masuk ke sebuah mobil.
Di tengah perjalanan, ia dipindahkan ke mobil dinas bertuliskan Badan Narkotika.
Di dalam kendaraan tersebut, petugas berompi dan berseragam hitam, lengkap dengan helm, naik bergiliran untuk melakukan pengawalan ketat.
Konvoi itu kemudian bergerak dengan pengawalan sejumlah petugas, termasuk voorrijder.
Dokumentasi lain memperlihatkan saat Dewi Astutik tiba di Kantor BNN RI.
Petugas perempuan yang mendampinginya terlihat meremas bagian belakang pakaiannya.
Dalam rekaman itu, Dewi Astutik sudah tidak mengenakan masker hitam.
Ia berjalan menuju area dalam kantor hingga akhirnya memasuki sebuah ruangan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Penangkapan Dewi Astutik di Kamboja berlangsung dramatis dan hanya membutuhkan hitungan menit sejak target terdeteksi.
Badan Narkotika Nasional
(BNN) Republik Indonesia mengungkap detik-detik operasi penangkapan di Kamboja pada 1 Desember 2025.
Penangkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan lintas negara dan lembaga.
Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto menjelaskan, penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari Red Notice Interpol nomor A-3536/3-2025 serta surat DPO BNN nomor 31/INTER/D/X/2024 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024.
“Operasi penindakan dimulai pada 17 November 2025 setelah Kedeputian Berantas dan Kedeputian Hukum dan Kerja Sama BNN menerima informasi intelijen mengenai keberadaan sasaran di Phnom Penh,” ujarnya saat menemui media di Gedung 600, Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (2/12/2025).
Setelah mendapatkan informasi tersebut, BNN membentuk tim dan menerbitkan surat perintah pemberangkatan pada 25 November 2025, dan tim tiba pada 30 November di Phnom Penh, Kamboja.
“Tim BNN Republik Indonesia tiba di Phnom Penh dan langsung melakukan koordinasi dengan Kepolisian Kamboja, KBRI, dan BAIS perwakilan Kamboja untuk melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut,” lanjut Suyudi.
Pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 13.39 waktu setempat, tim gabungan mendeteksi PA di lobi sebuah hotel di Sihanoukville.
Ia berada dalam mobil Toyota Prius warna putih.
Begitu kendaraan berhenti, tim yang sudah bersiaga langsung mengepung area dan mengamankan PA yang saat itu sedang bersama seorang laki-laki.
Langkah cepat ini dilakukan untuk mencegah target melarikan diri maupun menghancurkan barang bukti.
“Pada saat di TKP penangkapan, tim BNN Republik Indonesia langsung melakukan verifikasi dan klarifikasi fisik untuk memastikan bahwa orang yang diamankan adalah benar DPO dimaksud,” ungkap Suyudi.
Verifikasi dilakukan melalui pencocokan ciri fisik, identitas pendukung, serta data intelijen yang telah dikumpulkan sebelumnya.
Setelah identitasnya dipastikan cocok, target langsung dibawa untuk proses hukum lebih lanjut.
Penangkapan Dewi Astutik merupakan bagian dari operasi besar memburu aktor utama penyelundupan 2 ton sabu senilai Rp 5 triliun yang diungkap BNN pada Mei 2025.
BNN juga menyebut PA sebagai salah satu figur penting jaringan
narkotika internasional
yang bergerak di kawasan Golden Triangle serta Asia-Afrika.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2025/12/02/692f0d1feafde.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Penampakan Gembong Narkoba Internasional Dewi Astutik Saat Tiba di Tanah Air Nasional
-
/data/photo/2025/11/29/692b1221ebcef.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara Bertambah Jadi 33 Orang, 15 Masih Hilang Regional 2 Desember 2025
Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara Bertambah Jadi 33 Orang, 15 Masih Hilang
Tim Redaksi
MEDAN,KOMPAS.com
– Jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Sumatera Utara terus bertambah orang pada, Selasa (2/12/2025).
Tercatat hari ini ada 2 orang korban yang ditemukan, sehingga kini jumlah korban meninggal menjadi 33 orang.
Namun masih ada 15 orang lagi yang masih dalam proses pencarian.
“Korban meninggal dunia yang sudah berhasil ditemukan jadi 33 orang, dan yang dinyatakan hilang 15 orang,” ujar Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler.
Kata Walpon 2 korban terakhir ditemukan di Kecamatan Adiankoting, identitasnya Arkana Prajasa dan Gusmira.
Hingga kini Tim SAR gabungan masih terus mencari korban yang hilang.
Sebelumnya diberitakan banjir dan longsor menerjang tujuh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara pada Kamis (27/11/2025).
Peristiwa dipicu oleh intensitas hujan tinggi selama tiga hari berturut-turut.
Kondisi cuaca tersebut mengakibatkan longsor di perbukitan, yang menimpa 17 titik di Jalan Lintas Sumatera Tarutung-Sibolga-Tapanuli Tengah.
Khususnya di Kecamatan Adiankoting dan Parmonangan.
Walpon menyatakan, untuk mempercepat pencarian korban lainnya, Tim SAR gabungan terus membersihkan longsoran yang menutupi badan jalan.
Hal ini dilakukan agar dapat mengakses jalur yang terisolasi dan menemukan orang yang hilang.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, akibat peristiwa tersebut terdapat 10 titik banjir yang melanda Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Pahae Jae, Simangumban dan Purba Tua.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/01/692cdc0662e0e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Berkaca dari Sumatera, Pimpinan DPRD DIY Desak Pemerintah Tata Ulang Kebijakan Pengelolaan Hutan Regional 2 Desember 2025
Berkaca dari Sumatera, Pimpinan DPRD DIY Desak Pemerintah Tata Ulang Kebijakan Pengelolaan Hutan
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan penataan ulang kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan guna mencegah terulangnya dampak bencana banjir di Sumatera.
Desakan ini disampaikan Umaruddin dalam keterangannya pada Selasa (2/12/2025).
Umaruddin menekankan pentingnya melakukan penelitian terkait dugaan salah urus pengelolaan lingkungan yang diduga memicu bencana.
“Jika
bencana banjir
dan tanah longsor terjadi karena adanya
pengelolaan hutan
yang tidak baik, maka kita memang perlu menata ulang kebijakan terkait pengelolaan hutan. Hal ini harus dilakukan agar ke depan tidak berdampak separah itu kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada daerah yang tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor, seperti di Sumatera, yang telah menyebabkan jumlah korban yang cukup besar.
“Korbannya saya lihat sudah sangat banyak, ratusan, hampir enam ratus di Sumatera. Itu cukup serius,” jelasnya.
Di
Yogyakarta
, Umaruddin mengingatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada akhir tahun ini.
Imbauan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
“Yang pertama tentu kita mengikuti apa yang menjadi imbauan BMKG bahwa kemungkinan di beberapa tempat, termasuk Jogja, akhir tahun ini ada peningkatan cuaca yang ekstrem. Jadi kita berharap semua pihak, baik BPBD dan semua yang terkait dengan bencana, siap siaga. Masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan agar ketika ada bencana, semua bisa teratasi dengan baik dan potensi bencana bisa kita minimalkan,” kata Umaruddin.
Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dari seluruh pihak, mulai dari BPBD, lembaga terkait, hingga masyarakat.
“Kita berharap tidak ada bencana. Tetapi ketika ada bencana, kita mengharapkan semua sudah siap menghadapinya dan siap menanganinya. Saya kira masyarakat sudah cukup siap sebab sering ada pelatihan untuk bagaimana menangani bencana, dan itu modal kita bersama ke depan ketika ada bencana,” ujarnya.
Umaruddin menambahkan bahwa kesiapan tersebut menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kerusakan maupun korban jiwa jika bencana terjadi.
“Kita berharap semua pihak terkait siap siaga. Masyarakat juga harus memiliki kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar ketika ada bencana, semua bisa teratasi dengan baik,” lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Terkait antisipasi bencana di DIY, Umaruddin menjelaskan bahwa dalam rapat anggaran bersama eksekutif, DPRD DIY telah memastikan ketersediaan dana darurat untuk penanganan bencana.
“Anggaran tersebut telah disiapkan dan sejauh ini belum terpakai, sehingga masih dapat segera digunakan apabila terjadi bencana. Kami sudah memastikan dengan eksekutif bahwa Jogja insyaallah siap siaga. Anggaran darurat juga sudah disiapkan dan sampai sekarang belum digunakan. Jadi dari sisi anggaran, kita siap,” pungkas
Umaruddin Masdar
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/02/692ea89e33834.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Saksi Ungkap Aliran Rp 5 Miliar untuk “KRA 01” di Proyek Masjid Agung Karanganyar Regional 2 Desember 2025
Saksi Ungkap Aliran Rp 5 Miliar untuk “KRA 01” di Proyek Masjid Agung Karanganyar
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Sidang dugaan korupsi Masjid Agung Madaniyah Karanganyar menghadirkan saksi Bendahara PT MAM (MAM Energindo) Irma Nuswantari di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2025).
Dalam sidang tersebut, aliran uang hasil
korupsi
yang mengalir ke eks
Bupati Karanganyar
,
Juliyatmono
, kembali disebut oleh saksi.
Jatah fee tersebut diketahui setelah jaksa memperlihatkan dokumentasi rekapitulasi dana yang mengalir dalam proyek tersebut.
Dalam dokumen itu, ada anggaran Rp 5 miliar yang ditransfer ke KRA 01 yang merujuk ke eks Bupati Karanganyar.
“Untuk fee sekitar Rp 5 miliar sekian. Di sini tertulis KRA 01, setahu saya Pak Juliyatmono, Bupati Karanganyar,” ungkap Irma.
Sebelumnya, saksi di kasus yang sama, Sriyanto (ASN) mengaku diminta untuk memenangkan PT MAM (MAM Energindo).
Permintaan tersebut disampaikan oleh salah satu terdakwa, mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Karanganyar, Sunarto.
“Seingat saya waktu itu Pak Sunarto pernah menyampaikan sebelum tender,” kata Sriyanto dalam persidangan di
Pengadilan Tipikor
Semarang, Selasa (11/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sunarto menyampaikan bahwa PT MAM merupakan penyedia jasa yang diinginkan mantan Bupati Karanganyar, Juliyatmono.
“Menyampaikan bahwa PT MAM yang diinginkan, dawuh bapak (perintah) bupati (Juliyatmono),” lanjut dia.
Selain ASN di Setda Karanganyar, dia juga bertugas sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama di Pemerintahan Kabupaten Karanganyar.
Sriyanto juga pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dalam pembangunan
Masjid Agung Madaniyah
Karanganyar.
Salah satu tugas pokok Pokja adalah memilih penyedia jasa sesuai spesifikasi yang disyaratkan.
Seperti diketahui, kasus tersebut menyeret empat terdakwa, yakni Direktur Operasional PT MAM Energindo Nasori, Kepala Cabang PT MAM Energindo Jateng-DIY Agus Hananto, Direktur Utama PT MAM Energindo Ali Amri, dan mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Karanganyar, Sunarto.
Empat terdakwa itu diduga melakukan tindakan korupsi dalam proyek pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar senilai Rp 78,9 miliar.
Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Para terdakwa kasus dugaan korupsi Masjid Agung Madaniyah Karanganyar menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926c59046985.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KAI Petakan Jalur Rawan dan Tambah Personel Jaga 24 Jam untuk Amankan Perjalanan Nataru Regional 2 Desember 2025
KAI Petakan Jalur Rawan dan Tambah Personel Jaga 24 Jam untuk Amankan Perjalanan Nataru
Tim Redaksi
PURWOKERTO, KOMPAS.com –
PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan seluruh jalur di lintas selatan Jawa dalam kondisi siap menghadapi masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Wakil Direktur Utama
KAI
,
Dody Budiawan
, mengatakan pengecekan dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan
inspeksi jalur
bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
“Setiap menghadapi program besar seperti Nataru atau Idul Fitri, kami selalu melakukan inspeksi trek. Lintas Jawa dibagi dua, utara dan selatan, dan hari ini kami melakukan pengecekan di jalur selatan,” kata Dody saat mengikuti rangkaian inspeksi menggunakan Kereta Inspeksi di Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2025) sore.
Menurut Dody, inspeksi ini bertujuan memastikan semua perbaikan dan perawatan yang dilakukan Daerah Operasi (Daop) benar-benar siap menyambut lonjakan penumpang.
“Kami cek apakah masih ada yang kurang dari hasil maintenance. Kami lihat langsung apakah ada goyangan di jalur, kondisi trek, dan kesiapan fasilitas. Semua dilakukan untuk memastikan perjalanan aman dan selamat,” ujar Dody.
Selain prasarana, KAI juga meninjau langsung kesiapan pelayanan penumpang di berbagai unit.
“Di masa puncak perjalanan, kota-kota besar akan menerima banyak penumpang yang pulang atau berlibur. Kami pastikan layanan di setiap daerah operasi meningkat dan personel siap melayani dengan lebih baik,” kata Dody.
Lebih lanjut, Dody mengatakan kesiapsiagaan jalur selama musim hujan menjadi perhatian utama.
KAI telah memetakan daerah rawan longsor dan banjir di sepanjang lintasan selatan.
“Kami belajar dari kejadian ekstrem di Sumatera. Jalur rawan sudah kami petakan dan kami lakukan penguatan, seperti pemasangan trucuk di titik rawan longsor,” ujar Dody.
Untuk memantau titik rawan secara intensif, KAI juga menambah jumlah personel penjagaan di luar formasi reguler.
“Total ada 1.189 personel tambahan. Untuk penjaga perlintasan ada 659 orang. Di daerah pemantauan khusus, kami menempatkan 196 personel. Selain itu, ada 334 petugas tambahan untuk pemeriksaan jalur,” jelas Dody.
Personel di lokasi pemantauan khusus akan berjaga 24 jam.
Mereka memantau pergerakan tanah, aliran sungai, dan kondisi jalur, terutama saat hujan deras.
“Dengan pengawasan ini, kami bisa lebih cepat mengetahui jika ada perubahan kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan. Tujuannya meminimalkan risiko dan memastikan perjalanan tetap aman,” kata Dody.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/02/692ee13496397.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cabdindik Jatim Setop Iuran Rp 1,4 Juta dan Copot Kepala SMKN 1 Ponorogo Surabaya 2 Desember 2025
Cabdindik Jatim Setop Iuran Rp 1,4 Juta dan Copot Kepala SMKN 1 Ponorogo
Tim Redaksi
PONOROGO, KOMPAS.com
– Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim Wilayah Ponorogo-Magetan menghentikan sumbangan sebesar Rp 1,4 juta di SMKN 1 Ponorogo yang viral di media sosial.
Plt Kepala
Cabdindik Jatim
Wilayah Ponorogo-Magetan, Adi Prayitno mengatakan, penghentian iuran di
SMKN 1 Ponorogo
setelah menerima perintah langsung dari Dindik Jatim setelah mendatangi sekolah yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kabupaten Ponorogo, Jatim.
“Langsung kami ambil alih, putusannya dihentikan,” kata Adi melalui sambungan telepon, Selasa (2/12/2025).
Adi Prayitno menambahkan, terkait berita viral di media sosial juga tidak sepenuhnya benar.
Menurutnya, pihak sekolah tidak memaksa kepada wali murid terkait sumbangan tersebut.
“Guru dan kepala sekolah punya hati nurani, mungkin yang viral itu tidak seperti itu. Malah siswa disantuni yang dari keluarga duafa, yatim piatu. Sudah kita dalami, namanya kontribusi ya jangan dipaksa-paksa wali murid untuk bayar,
nyumbang monggo boten nyumbang geh monggo
,” imbuhnya.
Adi mengatakan, viral iuran di SMKN 1 Ponorogo di media sosial tersebut menjadi pembelajaran dan mengingatkan juga mengingatkan semua sekolah tidak ada tarikan sepeser pun.
Selain menghentikan iuran, Cabdindik Jatim juga mencopot Kepala SMKN 1 Ponorogo dan dimutasi ke wilayah Kabupaten Pacitan.
“Kepala SMKN 1 Ponorogo, Katenan dimutasi. Ya ketika berita itu viral dilakukan pengobatannya. Sudah dimutasi kok,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komite SMKN 1 Ponorogo, Sumani, mengatakan, sebagian dana iuran digunakan untuk membeli videotron dan juga merencanakan pembangunan pagar depan sekolah serta wacana pembangunan kafe untuk praktik siswa.
“Iya ada untuk membeli videotron juga dibuat semacam kafe untuk anak-anak. Kafe itu digunakan siswa praktik sekaligus,” kata Sumani.
Sumani menegaskan meski sempat direncanakan namun rencana pembuatan kafe dibatalkan karena adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sehingga hanya pagar dan videotron,” imbuhnya.
Sumani mengeklaim komite telah mengadakan rapat pleno sebelum menetapkan besaran sumbangan.
Ia menyebut angka Rp 1,4 juta muncul berdasarkan kebutuhan pembangunan dan sifatnya tidak mengikat.
Menurutnya, wali murid yang tidak setuju dapat berkomunikasi dengan komite, dimana dalam kesepakatannya, pihak sekolah terbuka terhadap wali murid yang tidak mampu.
“Sekolah punya beberapa program pembangunan. Angka Rp 1,4 juta itu muncul. Sekali lagi tidak mengikat,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/02/692efb7c4d3b6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/02/692e9c6264ed8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/02/692eb4b3a8216.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/05/26/68342e89928f4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)