Kecemasan Meluas Begitu Donald Trump Berencana Lakukan Deportasi Massal
Penulis
PARA
imigran, majikan mereka, dan kelompok-kelompok yang mendukung mereka mulai melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump. Trump telah menyatakan akan mendeportasi jutaan
imigran ilegal
dari negara itu saat mulai berkuasa lagi pada 20 Januari tahun depan.
Sejumlah orang khawatir, kebijakan Trump akan berdampak buruk bagi keluarga mereka, sementara yang lain berharap rencana
deportasi massal
itu, jika terwujud, bisa membuat keadaan mereka jadi lebih baik.
Para sekutu Trump sedang mendiskusikan opsi deportasi dan penahanan terhadap para imigran ilegal. Penanganan perbatasan selatan, antara AS-Meksiko, dipandang sebagai prioritas sejak hari pertama periode pemerintahan kedua Trump.
Sejumlah sumber
CNN
di lingkaran Trump mengatakan, pengusiran para imigran tidak berdokumen yang telah terlibat tindak pidana kemungkinan akan menjadi fokus pertama.
Namun para aktivis hak asasi manusia khawatir, rencana deportasi itu bisa berdampak luas dan mungkin menyingkirkan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Mereka takut rencana itu tidak hanya akan menargetkan imigran “bermasalah”, tetapi juga akan memengaruhi orang-orang yang seharusnya memiliki hak untuk tinggal di AS.
League of United Latin American Citizens (LULAC), organisasi hak-hak sipil Hispanik tertua di AS, tengah mengumpulkan dana dan pengacara untuk menghadapi kebijakan imigrasi yang mereka sebut berpotensi “kejam, jahat, keji, dan tanpa belas kasihan.”
”
Deportasi massal
akan merugikan jutaan orang yang menjadi target Donald Trump, serta keluarga dan komunitas mereka — dan setiap orang di negara kita. Tindakan itu akan memisahkan orang tua dari anak-anak mereka, menghancurkan bisnis dan mata pencaharian, serta merusak tatanan bangsa dan perekonomian kita,” kata Juan Proano, CEO LULAC.
Seorang pengacara di American Civil Liberties Union (ACLU) mengatakan, perencanaan mereka untuk menghadapi tantangan hukum sudah cukup maju.
“Kami telah mempersiapkan diri untuk masa jabatan Trump yang kedua selama hampir satu tahun, dengan fokus pada kebijakan yang paling kejam, termasuk ancaman penggunaan militer untuk deportasi, hal yang jelas-jelas ilegal,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU yang menangani banyak kasus terkenal di masa jabatan pertama Trump.
National Immigrant Justice Center (NIJC) mengatakan, para pengacara mereka juga telah siap.
“Kami akan melanjutkan pekerjaan kami dalam memberikan bantuan hukum bagi imigran dan pengungsi, berjuang untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama, mempertahankan akses terhadap suaka, dan mengadvokasi diakhirinya penahanan sewenang-wenang dan deportasi yang tidak adil,” kata Mary Meg McCarthy, direktur eksekutif lembaga itu dalam sebuah pernyataan.
Cesar Espinosa, pemimpin komunitas Hispanik di Houston, mengatakan dia menerima banyak telepon dan pesan dari orang-orang yang khawatir sejak Trump kembali memenangkan pemilu, Rabu pekan lalu.
“Kami bisa merasakan ketidakpastian dari banyak orang. Banyak yang bertanya, ‘Apa yang terjadi sekarang? Apa yang harus kita lakukan?’” kata dia kepada
CNN
.
Menurut Espinosa, beberapa dari orang-orang itu berasal dari keluarga campuran: anggota keluarga mereka ada yang warga negara AS tetapi ada yang imigran tidak berdokumen. Ketakutan mereka adalah anggota keluarga yang bukan warga AS akan segera menjadi sasaran deportasi. Espinosa sendiri seorang
permanent resident
atau pemegang “
green card
“.
Dia telah mencoba untuk menenangkan orang yang ketakutan itu dengan mengatakan bahwa deportasi massal akan memakan waktu lama, terutama terhadap orang-orang yang tidak terlibat tindak pidana.
Di California, di mana para petani sangat bergantung pada tenaga kerja migran, ada desakan untuk melakukan reformasi kebijakan imigrasi, agar memungkinkan orang masuk ke AS untuk bekerja sementara waktu di sektor pertanian. Ada juga desakan pemberian status hukum bagi pekerja migran yang ada di AS sekarang ini.
“Kita harus fokus pada mengurangi kekurangan karyawan kronis di pertanian dan peternakan California dan mengurangi hambatan terhadap lapangan kerja,” kata Presiden Biro Pertanian California, Shannon Douglass, dalam sebuah pernyataan kepada
CNN
.
Di jantung kota New York City, di mana ribuan migran dan pencari suaka telah membebani sumber daya lokal, beberapa rumah ibadah tengah mempersiapkan diri untuk mengubah misi mereka. Tempat-tempat ibadah itu akan menyesuaikan kegiatan atau layanan mereka untuk membantu mengatasi dampak dari peningkatan jumlah migran dan pencari suaka yang datang ke kota itu.
“Komunitas agama telah dimobilisasi selama lebih dari dua setengah tahun dalam kapasitas darurat,” kata Pendeta Chloe Breyer, direktur eksekutif Interfaith Center of New York, sebuah lembaga nirlaba lintas agama. “Tantangannya bukan secara spesifik deportasi, seperti yang terjadi sekarang, melainkan bagaimana memberi makanan, menyediakan tempat tinggal, dan menerima orang dalam jumlah besar.”
Dia mengatakan, ada imbauan setiap dua mingguan dari sekitar 60 gereja, masjid, dan sinagoga yang terlibat terkait menyambut para migran. Imbauan itu dapat dialihkan atau digunakan untuk tujuan lain jika diperlukan. Pendeta itu mengatakan, jaringan tersebut akan dikerahkan jika diperlukan untuk melawan tindakan yang lebih ekstrem, seperti deportasi. Mereka siap untuk bertindak jika kebijakan deportasi atau kebijakan keras lainnya diberlakukan.
Sehari setelah pemilu, para pejabat Kota New York mengatakan bahwa meskipun ada ketakutan terkait kebijakan imigrasi yang mungkin diterapkan pemerintahan Trump nantinya, masih terlalu dini untuk membuat keputusan atau mengambil langkah lebih lanjut terkait masalah tersebut.
Kota itu memiliki undang-undang suaka yang melarang pemerintah setempat menghubungi petugas imigrasi federal jika mereka bertemu seorang migran tanpa izin.
“Kami bekerja sama dengan semua lembaga yang berinteraksi dengan komunitas imigran untuk memastikan bahwa mereka memahami undang-undang suaka kami dan apa yang harus mereka patuhi,” kata Manuel Castro, komisaris wali kota untuk urusan imigran. Menurut dia, meskipun undang-undang tersebut ada, kecemasan dan ketakutan komunitas imigran berakar pada informasi yang salah dan bahkan kejahatan rasial.
Namun Murad Awawdeh, presiden New York Immigration Coalition, memperingatkan bahwa undang-undang suaka itu tidak akan menghentikan lembaga imigrasi federal untuk melakukan apa yang mereka inginkan.
Pada tahun 2024, penangkapan terhadap orang-orang yang menyeberang perbatasan secara ilegal, baik di perbatasan utara (AS-Kanada) maupun selatan (AS-Meksiko), tetap rendah. Menurut data pemerintah, rata-rata sekitar 1.700 orang yang ditahan setiap hari.
Di beberapa titik pada Desember 2023, penangkapan migran melebihi 10,000 orang per hari di perbatasan AS-Meksiko.
Sehari setelah pemilu, Jim Desmond, anggota Dewan Pengawas Wilayah San Diego, memposting foto dirinya bersama Wakil Presiden terpilih JD Vance di tembok perbatasan. Dia mengatakan, dirinya menantikan saat untuk mengamankan perbatasan itu.
Awal tahun ini, Desmond memberikan kesaksian di hadapan Kongres bahwa kebijakan federal telah menyebabkan “Patroli perbatasan kita hanya menjadi agen pemrosesan (data), hanya berdiri dan menyaksikan orang-orang melanggar hukum kita.”
Pernyataan yang berbeda muncul di Los Angeles, dengan nada yang lebih menantang, di mana University of Southern California memperkirakan tahun lalu ada lebih dari 800.000 imigran tanpa dokumen di wilayah LA.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mengatakan kepada
CNN
, “Komunitas imigran merupakan jantung kota kami dan dalam menghadapi ancaman dan ketakutan, Los Angeles akan bersatu. Tidak seorang pun boleh hidup dalam ketakutan karena status imigrasi mereka. Kami akan terus mendukung kebijakan lokal dan negara bagian yang melindungi imigran dan menyediakan sumber daya penting.”
Dia menambahkan, “Pesan saya sederhana: Tidak peduli di mana Anda dilahirkan, bagaimana Anda datang ke negara ini, Los Angeles akan mendukung Anda dan hal itu tidak akan berubah.”
Los Angeles Unified School District, distrik sekolah publik terbesar kedua di AS setelah New York City, mengatakan pihaknya bersiap menghadapi potensi ancaman tindakan hukum terhadap para siswa dan keluarga mereka yang dapat menyebabkan pemisahan atau deportasi. Distrik itu menambahkan, pihaknya tidak akan membuat perjanjian dengan lembaga pemerintah untuk menegakan hukum imigrasi federal kecuali diwajibkan oleh undang-undang.
Distrik itu mencakup sebagian besar wilayah Los Angeles dan area sekitarnya di California Selatan dan melayani lebih dari 600.000 siswa dari taman kanak-kanak hingga kelas 12.
“Kegiatan-kegiatan penegakan aturan imigrasi di sekitar sekolah menciptakan kesulitan dan hambatan terhadap pencapaian kesehatan dan pendidikan serta menumbuhkan iklim ketakutan, konflik, dan stres yang berdampak pada semua siswa di distrik kami, terlepas dari latar belakang atau status imigrasi mereka,” kata juru bicara distrik tersebut dalam pernyataan yang dikirim ke
CNN
.
Di seberang perbatasan San Diego di Tijuana, Meksiko, sekitar 3.400 orang menunggu di tempat penampungan migran, kata Jose Luis Perez Canchola, direktur urusan migrasi kota itu.
Banyak yang berharap bisa memasuki AS secara legal dengan menggunakan aplikasi CBP ONE, aplikasi yang dikembangkan US Customs and Border Protection (CBP), yang dijalankan departemen dalam negeri AS. Aplikasi itu digunakan untuk membuat janji dengan petugas imigrasi.
Namun, menurut Canchola, ada kekhawatiran aplikasi tersebut dapat terkena dampak rencana kebijakan Trump.
“Jika terjadi pembatalan massal janji bertemu petugas imigrasi dan penutupan CBP ONE, yang mungkin terjadi adalah banyak yang memutuskan untuk melintasi perbatasan secara ilegal sebelum Januari 2025,” kata Perez Canchola.
Ada juga kekhawatiran di Piedras Negras, kota Meksiko di seberang Rio Grande dari Eagle Pass, Texas. “Ada rasa takut dan gentar,” kata Suster Isabel Turcios, direktur tempat penampungan Frontera Digna, tempat para migran menggunakan CBP ONE untuk membuat janji dengan petugas imigrasi.
“Saya mencoba untuk menenangkan mereka karena kecemasan yang mereka rasakan sangat besar,” kata suster itu.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2021/09/22/614b01e82a152.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Kecemasan Meluas Begitu Donald Trump Berencana Lakukan Deportasi Massal Internasional
-
/data/photo/2024/11/13/67340d159319b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Kejagung Pastikan Video Penggeledahan yang Diunggah Ahmad Sahroni Tak Terkait Judi "Online" Komdigi Nasional
Kejagung Pastikan Video Penggeledahan yang Diunggah Ahmad Sahroni Tak Terkait Judi “Online” Komdigi
Tim RedaksiJAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan, video yang diunggah oleh anggota DPR
Ahmad Sahroni
, yang menampilkan momen penyitaan uang tunai, bukan terkait kasus judi
online
yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa video tersebut justru berkaitan dengan penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi Grup Dutapalma.
Abdul Qohar menjelaskan bahwa video tersebut memang diambil saat Kejagung melakukan penggeledahan di PT Aset Pasifik, yang terkait dengan perkara Grup Dutapalma.
“Mengenai video yang dikaitkan dengan Komdigi, kami tidak tahu. Yang jelas, video itu diambil saat penggeledahan di PT Aset Pasifik, dan bukan terkait kasus judi
online,”
ujarnya di Kejagung, Selasa (12/11/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menambahkan, narasi yang menyebut video tersebut terkait judi
online
tidaklah benar.
Ia menegaskan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh penyidik Kejagung sebagai bagian dari penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan aset bernilai besar.
“Video itu bukan terkait judi
online
, melainkan bagian dari penggeledahan oleh penyidik dalam kasus Duta Palma. Berdasarkan urutan penyitaan, video ini kemungkinan terkait penggeledahan aset,” jelas Harli.
Sebuah kiriman dibagikan oleh ???????????????????? ???????????????????????????? (@ahmadsahroni88)
Sebelumnya beredar video yang diunggah oleh Anggota DPR Ahmad Sahroni di akun Instagram resminya pada Minggu (10/11/2024).
Dalam keterangan video tersebut, Sahroni menulis bahwa ruangan Staf Khusus Budi Arie digerebek polisi. Namun, di akhir keterangannya ia mempertanyakan kebenaran video tersebut.
“
Ruangan staf Khusus Budi Ari (Menkoinfo) pelindung judi online di grebek Polisi, telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis
,” tulis Sahroni.
“
Serius nih berita beneran gak siy
,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/04/672810306aa0b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Diminta Komjak Periksa Mendag 2015-2023, Ini Respons Kejagung Nasional
Diminta Komjak Periksa Mendag 2015-2023, Ini Respons Kejagung
Tim RedaksiJAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung merespons permintaan Komisi Kejaksaan (
Komjak
) RI untuk memeriksa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) yang menjabat sejak tahun 2015 hingga 2023.
Langkah ini dinilai penting guna mendalami berbagai aspek dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula yang dilakukan Mendag lain, selain Thomas Trikasih Lembong, yang hanya menjabat selama satu tahun.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan Tom Lembong masih dalam tahap penyidikan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Penyidikan ini masih berjalan dan kami hormati asas praduga tak bersalah. Kita akan melihat nanti perkembangannya di persidangan,” ujar Qohar di Kejagung, Selasa (12/11/2024).
Abdul Qohar juga menambahkan bahwa pihaknya tengah menunggu hasil gugatan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Tom Lembong.
“Penyidik akan terus menggali informasi, termasuk terkait instruksi impor gula,” lanjutnya.
Terkait pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong yang menyebutkan bahwa belum ada bukti yang cukup kuat untuk menahan kliennya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa penyidik masih fokus pada proses praperadilan.
“Kebutuhan penyidikan diatur oleh penyidik. Saat ini, kita sedang fokus menghadapi praperadilan,” jelas Harli.
Diberitakan sebelumnya, Komjak meminta Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa semua Mendag yang menjabat sejak 2015 sampai dengan 2023.
Ketua Komjak Pujiyono Suwadi menilai, pemeriksaan itu diperlukan untuk membuat terang peristiwa dugaan korupsi terkait importasi gula yang menjerat Tom Lembong.
“Kami mendorong penyidik juga memeriksa Mendag yang lain, mereka yang menjabat dari tahun 2015 sampai 2023,” kata Pujiyono kepada Kompas.com, Selasa (12/11/2024).
Pujiyono menilai, dugaan korupsi yang yang dialamatkan kepada Tom Lembong terjadi dalam kurun waktu 2015 sampai 2023.
Sementara, Tom hanya menjabat selama satu tahun, atau pada tahun 2015-2016. Sehingga, menurutnya, Kejaksaan Agung juga dapat memeriksa Mendag yang menjabat dalam kurun waktu 2015-2023.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/12/6732abbe27b01.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Direktur CIA Datangi Prabowo di Washington DC, Pertemuan Digelar Tertutup Nasional
Direktur CIA Datangi Prabowo di Washington DC, Pertemuan Digelar Tertutup
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Central Intelligence Agency (CIA) William J Burns mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Wisma Indonesia, Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (12/11/2024) waktu setempat.
Berdasarkan keterangan pers yang diterima, Rabu (13/11/2024), Burns datang dengan didampingi oleh Assistant Director For EAPMC Henry Kim dan Chief Of Station Jakarta Carlos
Pertemuan yang berlangsung di Wisma Indonesia itu pun dilakukan secara tertutup.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Adapun pertemuan ini dilakukan sebelum Prabowo bertemu Presiden AS Joe Biden.
Belum jelas apa isi dari pertemuan Prabowo dengan CIA itu.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/05/22/664df4b375dd2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Mengapa Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Melawan KPK Dikabulkan? Nasional
Mengapa Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Melawan KPK Dikabulkan?
Penulis
Pada tanggal 12 November 2024, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh
Gubernur Kalimantan Selatan
,
Sahbirin Noor
, atau yang lebih dikenal dengan Paman Birin.
Gugatan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) dalam kasus dugaan suap.
Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hadi menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor tidak sah karena proses yang dilakukan oleh KPK dinilai tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Hakim Afrizal dalam putusannya menyampaikan bahwa KPK tidak menjalani prosedur yang benar dalam menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka. Salah satu alasan utama adalah Gubernur Kalsel itu tidak pernah diperiksa terlebih dahulu sebelum statusnya ditetapkan sebagai tersangka.
Tindakan KPK itu dinilai hakim sebagai perbuatan “sewenang-wenang” karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam hukum.
“Menyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur yang bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal,” kata Hakim Afrizal saat membacakan putusan.
Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang digunakan KPK untuk menetapkan Sahbirin sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Dengan demikian, status tersangka yang ditetapkan KPK untuk Sahbirin Noor dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
KPK melalui Juru Bicara Tessa Mahardhika Sugiarto menyayangkan putusan hakim yang membatalkan status tersangka Sahbirin Noor.
Menurut Tessa, KPK telah mengikuti prosedur yang sesuai dalam menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka, yakni berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan.
Tessa menjelaskan bahwa dalam kasus ini, KPK sudah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka.
“Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut KPK menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan dengan minimal dua alat bukti,” ungkap Tessa pada 12 November 2024.
KPK juga berpendapat bahwa penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengatur tentang pengumpulan alat bukti oleh penyelidik. Setelah dua bukti ditemukan, maka kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Namun, KPK juga menghormati putusan praperadilan ini dan menyatakan bahwa meskipun status tersangka Sahbirin Noor dibatalkan, proses penyidikan tetap dapat dilanjutkan.
Tessa menegaskan bahwa keputusan hakim ini hanya menguji aspek formil atau prosedural dalam penetapan tersangka, bukan substansi perkara atau materiil dari kasus yang tengah diselidiki.
Meskipun hakim mengabulkan gugatan praperadilan Sahbirin Noor dan mencabut status tersangka yang telah ditetapkan KPK, hal ini tidak menghalangi proses penyidikan yang sedang berjalan.
KPK tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan penyelidikan dan menetapkan kembali Sahbirin Noor sebagai tersangka jika ditemukan bukti baru yang cukup.
Tessa menegaskan bahwa meskipun status tersangka dibatalkan, aspek materiil dari perkara dugaan suap tetap dapat diproses.
“Saya sampaikan bahwa praperadilan ini hanya menguji dari aspek formil saja, bukan aspek materiil,” ujar Tessa.
Dengan demikian, KPK dapat mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk membuktikan dugaan suap yang melibatkan Sahbirin Noor dan pihak-pihak lainnya yang terlibat.
Kasus yang menjerat Sahbirin Noor ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024.
Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel diamankan yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap.
Para tersangka yang lain di antaranya Ahmad Solhan, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan; Yulianti Erlinah, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan; Ahmad, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam; dan Agustya Febry Andrean, Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan.
Selain itu, ada dua pihak swasta yang turut menjadi tersangka, yaitu Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.
KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima fee sebesar 5 persen dari proyek tersebut.
“Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.
Meski status tersangka Sahbirin Noor dibatalkan melalui putusan praperadilan, KPK tetap melanjutkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya dan dapat melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya berdasarkan bukti yang ada.
KPK juga meminta publik untuk terus mengawasi perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/09/23/66f1702d73142.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono Diramaikan Dewa 19 dan Ketua Umum Partai KIM Megapolitan 12 November 2024
Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono Diramaikan Dewa 19 dan Ketua Umum Partai KIM
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono yang digelar pada Kamis (14/11/2024) mengundang seluruh ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sekaligus grup musik Dewa 19.
“Acara ini juga akan diramaikan dengan grup musik legendaris Dewa bersama Elo dan Virzha,” kata Ketua DPD Golkar Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Sukses Ridwan Kamil-Suswono, Ahmed Zaki Iskandar di Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).
Zaki mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan undangan kampanye akbar ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tiap-tiap partai anggota koalisi.
“Nanti akan ditetapkan oleh partai koalisi masing-masing, apakah ketua umum yang langsung akan hadir atau jajaran wakil ketua,” kata Zaki.
Meski begitu, belum dapat dipastikan apakah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir dalam kampanye tersebut.
Zaki juga belum bisa memastikan apakah Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal hadir dalam agenda itu atau tidak.
“Yang pertama nanti kita lihat, kan Pak Jokowi juga ada di Solo. Enggak di Jakarta. Jadi ada keterbatasan jarak dan juga waktu. Kita lihat kesediaan beliau. Dan ini juga kan masih ada kampanye berikutnya, yang tanggal 23 (November 2024),” tambah Zaki.
Seperti diketahui, ada tiga calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi pada Pilkada Jakarta 2024.
Ketiganya yakni, pasangan nomor urut 1 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil-Suswono. Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Sementara, nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.
Adapun masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai pada 25 September 2024. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024.
Sementara, hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/11/08/672da2130e311.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/12/67335a883cf34.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/10/673032be16342.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2023/10/21/6533759ed2b94.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)