Xcloud.id

Category: Kompas.com Metropolitan

  • 2 Kejagung Tegaskan Kerugian Negara dalam Kasus Tom Lembong Tak Harus Dihitung BPK Nasional

    2 Kejagung Tegaskan Kerugian Negara dalam Kasus Tom Lembong Tak Harus Dihitung BPK Nasional

    Kejagung Tegaskan Kerugian Negara dalam Kasus Tom Lembong Tak Harus Dihitung BPK
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
    Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.
    Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.
    “Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).
    Dalam kesempatan itu, Harli enggan menjelaskan lebih jauh instansi lain yang ia maksud.
    Namun, sebelumnya Harli sempat menyebut bahwa Kejagung juga bekerja sama dengan ahli untuk menghitung kerugian negara pada kasus Tom Lembong.
    “Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung,” ujar Harli di Kejagung Jakarta Kamis (31/10/2023).
    Sebelumnya, Kuasa hukum Tom Lembong menegaskan bahwa tidak ada temuan BPK yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya.
    Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejagung yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar.
    “Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut,” ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).
    Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan untuk menjerat Tom Lembong merupakan delik materiil.
    Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan potential loss.
    “Sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?” tanya Ari.
    Adapun Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024 atas kebijakan impor gula yang diambilnya saat menjabat sebagai Mendag pada 2015-2016.
    Tidak terima dengan penetapan tersebut, Tom Lembong pun mengajukan praperadilan dengan nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukungan Jokowi buat RK Dinilai Buntut Kekhawatiran KIM akan Elektabilitas Pramono-Rano Megapolitan 20 November 2024

    Dukungan Jokowi buat RK Dinilai Buntut Kekhawatiran KIM akan Elektabilitas Pramono-Rano Megapolitan 20 November 2024

    Dukungan Jokowi buat RK Dinilai Buntut Kekhawatiran KIM akan Elektabilitas Pramono-Rano
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menduga, dukungan yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk Ridwan Kamil-Suswono merupakan bentuk kekhawatiran Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 itu.
    Pasalnya, menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Ridwan-Suswono mulai tersalip pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
    “Memang ini semacam bentuk kekhawatiran. Dan kalau mereka tidak berbuat sesuatu, maka tren kenaikan (elektabilitas) Pram-Rano ini bakal terus meningkat,” kata Agung saat dihubungi, Selasa (19/11/2024).
    Agung bilang, 
    endorsement 
    atau dukungan Jokowi bisa memengaruhi pilihan warga Jakarta.
    Namun, bukan hanya Jokowi, 
    endorsement 
    Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, serta Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan juga dinilai berpengaruh.
    “Karena kita tahu di survei Litbang
    Kompas
    sendiri
    endorse
    Pak Jokowi itu di atas 40 persen, persis seperti Pak Anies (dan) Pak Ahok,” katanya.
    Dukungan Jokowi untuk Ridwan menjelang akhir masa kampanye pilkada ini, kata Agung, juga merupakan respon atas pertemuan Pramono-Rano dengan Anies pada Jumat (15/11/2024).
    Meskipun Anies tidak secara terbuka menyatakan mendukung pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu, sinyal dukungan terlihat jelas.
    Agung menambahkan, bagaimanapun dukungan Jokowi atau elite politik lain tetap dibutuhkan oleh Ridwan-Suswono.
    Sebab, sekecil apa pun peningkatan elektabilitas, mampu memengaruhi hasil Pilkada Jakarta 2024 yang persaingannya semakin ketat. 
    “Karena ini kan kompetisinya kompetitif ya, jadi sebesar ataupun sekecil apa pun
    endorse
    akan punya bobot elektoral yang sangat membantu bagi pasukan mana pun, termasuk RK ketika di-
    endorse
    Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan
    kingmaker
    lainnya,” tambah Agung.
    Untuk diketahui, Jokowi secara resmi menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    “Kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).
    Menurut Jokowi, rekam jejak Ridwan sudah terbukti sejak dia menjabat sebagai wali kota Bandung.
    Selain itu, pengalaman Ridwan sebagai gubernur Jawa Barat juga disebut menjadi bukti kepiawaiannya sebagai pemimpin.
    Jokowi menilai, latar belakang pendidikan Ridwan dari teknik arsitektur dan tata kota menjadi alasan agar warga Jakarta memilih Ridwan.
    “Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya. Kurang apa lagi? mau pilih yang mana lagi,” tegas Jokowi lagi.
    Adapun survei terbaru SMRC memperlihatkan, elektabilitas Pramono-Rano unggul dari dua paslon lain pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano mencapai 46 persen.
    Angka itu terpaut nyaris 7 persen dari Ridwan Kami-Suswono yang mencatatkan elektabilitas 39,1 persen. Sementara, tingkat keterpilihan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 5,1 persen.
    Pada survei tersebut, sebanyak 9,8 persen menyatakan belum menentukan pilihan.
    Survei SMRC ini digelar pada 31 Oktober-9 November 2024. Survei dilakukan dengan melibatkan 1.210 warga Jakarta yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.
    Responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
    Margin of error
    survei diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Effendi Simbolon Dinilai Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Usai Beri Dukungan ke Ridwan Kamil Megapolitan 20 November 2024

    Effendi Simbolon Dinilai Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Usai Beri Dukungan ke Ridwan Kamil Megapolitan 20 November 2024

    Effendi Simbolon Dinilai Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Usai Beri Dukungan ke Ridwan Kamil
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai
    PDI-P
    sudah tak menganggap kadernya,
    Effendi Simbolon
    , yang secara terang-terangan mendukung calon gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    , pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    Hal itu disampaikan Arif usai Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan capek untuk menindak Effendi karena tidak mendukung pasangan calon yang diusung PDI-P, yakni Pramono Anung-Rano Karno.
    “Terkait PDI-P yang tidak menindaklanjuti langkah Effendi Simbolon (mendukung Ridwan Kamil), ini bisa dibaca dua hal. Pertama PDI-P tidak menganggap Effendi Simbolon sebagai kadernya, atau sudah diabaikan, atau sudah tidak dihitung lagi sehingga apa pun langkah Effendi dalam tanda petik tidak dianggap,” jelas Arif kepada
    Kompas.com
    , Rabu (20/11/2024).
    Di lain sisi, Arif menilai PDI-P tidak disiplin dengan kadernya yang tidak mau mengikuti instruksi kebijakan partai.
    Kata Arif, seharusnya Effendi perlu diberikan sanksi apabila dia masih menjadi kader PDI-P.
    “Posisi lain juga bisa dilihat kalau kemudian ini faktor Jokowi atau satu barisan Jokowi. Bisa jadi juga PDI-P juga sudah cukup abai atau membiarkan jika (Effendi) itu dalam barisan satu barisan bersama Jokowi,” imbuhnya.
    Sebelumnya diberitakan, PDI-P mengaku “capek” melihat kadernya, Effendi Simbolon, ikut mengampanyekan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta alih-alih Pramono Anung-Rano Karno yang merupakan usungan PDI-P.
    “Capek,” kata Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, saat ditanya apakah PDI-P akan menindak Effendi, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
    Ia menilai upaya itu juga tak akan berpengaruh terhadap tingkat elektoral.
    Said memberi contoh, dirinya merupakan calon anggota legislatif dengan perolehan suara terbanyak se-Indonesia pada Pileg 2024.
    Namun, perolehan suara itu belum tentu akan berpengaruh terhadap tingkat elektoral kandidat yang ia dukung dalam sebuah pilkada.
    Sebab, kata Said, dalam pilkada, yang berpengaruh adalah ketokohan si calon itu sendiri.
    “Kalau urusan tindakan,
    ina inu
    , kita fokus tanggal 27. Biar seribu Said, biar suara terbesar di republik, enggak laku,” ujar dia.
    Said juga mengaku tidak tahu status terbaru keanggotaan Effendi di PDI-P, terlebih menyusul tindakannya yang membelot dari arah dukung.
    Adapun Effendi Simbolon hadir dalam pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Ridwan Kamil dan sejumlah kader partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Senin (18/11/2024).
    Nama Effendi sempat disapa oleh Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Ahmad Riza Patria. Riza bilang, kader PDI Perjuangan itu mendukung Ridwan.
    “Di sini ada spesial Pak Jokowi, dari PDI Perjuangan ada Effendi Simbolon. Ini kader PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil,” ujar Riza di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin.
    Di penghujung acara, nama Effendi kembali disinggung oleh Ridwan Kamil.
    Ridwan menyinggung soal Pilkada Jakarta yang menjadi ajang rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang terpecah pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, termasuk sosok Effendi.
    “Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon, (tadi) mendeklarasikan 7.000 (dukungan dari) orang-orang Batak, beliau dari partai mana kita semua tahu kan,” kata Ridwan usai acara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukungan Jokowi buat RK Dinilai Buntut Kekhawatiran KIM akan Elektabilitas Pramono-Rano Megapolitan 20 November 2024

    Dukungan Terang-terangan Jokowi untuk Ridwan Kamil Dianggap karena Pertemuan Anies dan Pramono-Rano Megapolitan 20 November 2024

    Dukungan Terang-terangan Jokowi untuk Ridwan Kamil Dianggap karena Pertemuan Anies dan Pramono-Rano
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut dukungan mantan Presiden Joko Widodo terhadap pasangan RK-Suswono di Jakarta adalah respons dari pertemuan mantan Gubernur
    Anies Baswedan
    dengan Pramono Anung dan Rano Karno.
    Pasalnya, Agung menyebut, dalam Survei Litbang Kompas, pengaruh Jokowi, Anies, dan Ahok dalam
    Pilkada Jakarta
    masih terbilang cukup besar untuk mendulang suara.
    Maka dari itu, RK-Suswono butuh dukungan tambahan dari Joko Widodo.
    “Otomatis, tidak bisa dipungkiri, karena
    endorse
    Mas Anies kan besar, jadi harus diatasi dengan
    endorse
    ‘kingmaker’ lain,” kata Agung saat dihubungi, Selasa (19/11/2024).
    Agung menjelaskan, pertemuan Jokowi dan RK yang dihelat dalam waktu satu minggu sebelum masa tenang kampanye juga membuktikan bahwa dukungan seperti apa pun tetap dibutuhkan oleh RK-Suswono untuk memenangkan Pilkada Jakarta yang kompetitif ini.
    Pasalnya, Agung menyebut, jika RK-Suswono tidak berbuat sesuatu selepas pertemuan Pramono-Rano dengan Anies, maka elektabilitas pasangan asal KIM itu akan tertinggal.
    “Pasti berpengaruh, karena ini kan kompetisinya kompetitif ya, jadi sebesar ataupun sekecil apa pun
    endorse
    akan punya bobot elektoral yang sangat membantu bagi pasukan mana pun, termasuk RK ketika di-
    endorse
    Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan ‘kingmaker’ lainnya,” tambah Agung.
    Diberitakan sebelumnya, Jokowi secara resmi menyatakan dukungannya kepada
    Ridwan Kamil
    dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    “Kenapa saya dukung Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).
    Menurut Jokowi, rekam jejak Ridwan sudah terbukti sejak dia menjabat sebagai wali kota Bandung.
    Selain itu, pengalaman Ridwan sebagai gubernur Jawa Barat juga disebut menjadi bukti kepiawaiannya sebagai pemimpin.
    Jokowi menilai, latar belakang pendidikan Ridwan dari teknik arsitektur dan tata kota menjadi alasan agar warga Jakarta memilih Ridwan.
    “Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?” tegas Jokowi lagi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Tersangka Pengadaan APD Covid-19 Beli Pabrik Air Minum Rp 60 Miliar Pakai Uang Korupsi Nasional

    9 Tersangka Pengadaan APD Covid-19 Beli Pabrik Air Minum Rp 60 Miliar Pakai Uang Korupsi Nasional

    Tersangka Pengadaan APD Covid-19 Beli Pabrik Air Minum Rp 60 Miliar Pakai Uang Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, salah satu tersangka
    APD Covid-19
    Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo (SW) membeli pabrik air minum kemasan senilai Rp 60 miliar.
    Tessa mengatakan, Satrio baru membayar sebesar Rp 15 miliar di mana uang tersebut bersumber dari kasus korupsi ADP.
    “Pembeliannya 2020, untuk harga pembelian pabriknya yang disepakati Rp 60 miliar namun yang dibayarkan baru Rp 15 miliar di mana sumber dananya diduga berasal dari kasus korupsi APD tersebut,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
    Meski demikian, Tessa enggan menyampaikan lokasi pabrik air minum mineral tersebut.
    Terkait penyitaan pabrik tersebut, Tessa mengatakan, hal tersebut tergantung pada keputusan penyidik.
    “Itu tergantung penyidiknya karena kembali lagi, apakah akan disita atau uangnya saja disita itu dilihat situasi di lapangan seperti apa,” ujarnya.
    Adapun KPK menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan APD Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 3 Oktober 2024.
    Tiga orang tersangka tersebut adalah Budi Sylvana (BS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; Satrio Wibowo (SW) selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia; Ahmad Taufik (AF) selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri.
    Perkara ini bermula saat Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan pada awal Covid-19 bekerja sama dengan PT PPM & PT EKI dalam pengadaan APD Covid-19.
    Berdasarkan audit BPKP, negara mengalami kerugian sebesar Rp319 miliar dalam kerja sama pengadaan APD tersebut.
    Para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah Megapolitan 20 November 2024

    Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah Megapolitan 20 November 2024

    Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengevakuasi warga lanjut usia (lansia) dari lokasi
    banjir rob
    di Muara Angke, Jakarta Utara serta memberi bantuan.
    Bantuan diberikan saat Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi beserta jajaran pejabat Pemprov Jakarta melakukan peninjauan ke lokasi pada Senin lalu.
    “Kami sudah memberikan
    bantuan sosial
    untuk mereka yang terdampak langsung. Saya sudah perintahkan juga jajaran kesehatan di sana,” ujar Teguh saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024) sore.
    Teguh menuturkan, jajaran Dinas Kesehatan juga telah mengimbau anak-anak untuk tidak bermain air banjir rob karena rentan terkena penyakit.
    “Banyak anak-anak meski sudah dikasih tahu tapi tetap main-main air, itu riskan terhadap masalah kesehatan, sudah kami edukasikan,” ucapnya.
    Teguh mengatakan, sejumlah warga yang telah lanjut usia juga telah dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta.
    “Ada beberapa orang tua yang harus kami evakuasi. Kami sudah siapkan (tempat). BPBD juga ada di sana, mobil Dinkes juga selalu siap,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Pemprov berencana membangun tanggul sepanjang empat kilometer untuk mengatasi permasalahan banjir rob di Muara Angke.
    Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Marullah Matali mengatakan, pembangunan
    tanggul pencegah
    banjir rob itu akan dilakukan di sekitar Kali Adem, Penjaringan.
    Kewenangan pembangunan tanggul terbagi menjadi dua, empat kilometer milik Pemerintah Pusat dan sisanya tanggung jawab Pemprov Jakarta.
    “Kewenangan dibagi dua, satu Kementerian Pusat PUPR, nah, DKI itu sisanya. Yang belum dikerjakan delapan kilometer di sekitar Kali Adem Pluit,” ucap Marullah, Selasa.
    Marullah memastikan, Pemprov akan membangun tanggul secepat mungkin agar masalah banjir rob dapat segera teratasi.
    “Kewenangan dibagi dua, satu Kementerian Pusat PUPR, nah, DKI itu sisanya. Yang belum dikerjakan delapan kilometer di sekitar Kali Adem Pluit,” imbuhnya.
    Adapun di wilayah RW 22, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, kembali terendam banjir rob, Selasa (19/11/2024).
    Memasuki hari kelima banjir rob, genangan air terlihat semakin meluas.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, ketinggian air mulai meningkat sekitar pukul 11.00 WIB, dengan tinggi sekitar 10 sentimeter atau setinggi mata kaki orang dewasa.
    Namun, menjelang pukul 12.44 WIB, ketinggian air mencapai 30-50 sentimeter.
    “Hari ini, sekitar pukul 10.00 WIB air baru naik. Kalau kemarin-kemarin itu, jam 08.00 WIB air sudah mulai naik,” kata Jenni (40), salah seorang warga RW 22, saat ditemui di lokasi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Akses Ditutup Tetangga, Satu Keluarga di Jepara Bangun Jembatan di Belakang Rumah Senilai Rp 250 Juta Regional

    10 Akses Ditutup Tetangga, Satu Keluarga di Jepara Bangun Jembatan di Belakang Rumah Senilai Rp 250 Juta Regional

    Akses Ditutup Tetangga, Satu Keluarga di Jepara Bangun Jembatan di Belakang Rumah Senilai Rp 250 Juta
    Tim Redaksi
    JEPARA, KOMPAS.com
    – Sebuah keluarga penghuni bantaran sungai di Kelurahan Demaan, Kabupaten
    Jepara
    , Jawa Tengah, terpaksa membangun jembatan sendiri setelah akses jalan satu-satunya ke rumah mereka ditutup oleh tetangga yang merupakan pemilik tanah.
    Jembatan berkonstruksi besi sepanjang 22 meter dan lebar 1,5 meter tersebut dibangun di belakang rumah mereka untuk melintasi sungai.
    Kabar mengenai pembangunan jembatan ini mencuat di media sosial, salah satunya melalui akun Instagram @
    jepara
    ***.
    Saat dikonfirmasi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Demaan, Polsek Jepara, Bripka Suyoko, menjelaskan bahwa selama kurang lebih 27 tahun,
    keluarga Sunardi
    (70) diberi keleluasaan untuk menggunakan sisa tanah di samping rumah tetangganya yang berinisial SP sebagai akses jalan.
    Namun, sejak Agustus lalu, jalur selebar 1 meter itu ditutup oleh SP dengan alasan kurang nyaman, dan ia berencana menutup tanahnya dengan tembok.
    Keluarga Sunardi
    , yang terdiri dari lima kepala keluarga, tinggal di dua bangunan rumah di bantaran Sungai Kanal, tepat di belakang rumah SP.
    “Berhubung sudah tidak ada kecocokan, akhirnya mulai Agustus 2024, SP memberikan waktu 2 tahun untuk bisa melewati jalan itu. Namun, karena keluarga Sunardi sudah tidak berkenan lewat, mereka memutuskan untuk membangun jembatan,” kata Suyoko saat dihubungi melalui telepon, Selasa (19/11/2024) malam.


     
    DOKUMEN BHABINKAMTIBMAS DEMAAN Kondisi jembatan senilai Rp 250 juta yang dibangun satu keluarga penghuni bantaran Sungai Kanal, Kelurahan Demaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (19/11/2024).
    Sejak akses jalan ditutup, keluarga Sunardi tidak memiliki pilihan lain untuk keluar masuk rumah selain menyeberangi sungai menggunakan rakit.
    Pihaknya mengaku sudah mengupayakan mediasi, namun kedua belah pihak sama-sama tidak berkenan.
    “Jalan pertolongan bersertifikat tanah milik SP itu mau ditutup dan keluarga Sunardi dikasih waktu 2 tahun. Saya mau mediasikan pertemukan tidak mau. Karena kedua belah pihak sama-sama punya prinsip,” sambung Suyoko.
    Tak mau berlarut-larut, keluarga Sunardi kemudian merealisasikan pembangunan jembatan di belakang rumahnya senilai Rp 250 juta dengan kocek pribadi.
    Jembatan berangka besi itu digarap pada 23 Agustus lalu melalui perusahaan jasa konstruksi setelah sebelumnya mengajukan perizinan ke BBWS Pemali-Juana.
    “Menyadari karena selama ini menggunakan akses jalan tanah milik orang lain, maka dibangunlah jembatan karena tak ada akses lain. Keluarga Sunardi juga tak keberatan jika jalan pertolongan itu ditutup,” kata dia.
    “Progres jembatan 90 persen tinggal buat lantai dan pagar samping,” lanjutnya.
    Menurut Suyoko, uang sebesar Rp 250 juta untuk membangun jembatan disokong keluarga besar Sunardi yang di antaranya berstatus mapan secara finansial.
    “Keluarga Sunardi saling membantu, ada yang pedagang bakso, pengusaha rosok, PLTU Jepara dan PNS. Anak-anaknya yang mapan tidak tinggal di situ,” kata dia.
    “Kenapa tidak pindah saja? Karena rumah itu menyimpan kenangan sejak kecil dan orangtuanya masih nyaman tinggal di situ,” imbuhnya.
    Suyoko pun berharap masyarakat bisa menyikapi dengan bijak urusan internal antara dua keluarga ini lantaran mereka juga tak mempermasalahkannya.
    “Karena beberapa kali saya tembusi, mereka tidak mau masalah ini berkepanjangan, apalagi masuk medsos. Tapi berhubung sudah viral akhirnya kedua belah pihak merasa terganggu,” pungkas Suyoko.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Haris Efendy Minta Maaf Usai Ditangkap Polisi karena Pecahkan Kaca Bus Transjakarta Megapolitan

    6 Haris Efendy Minta Maaf Usai Ditangkap Polisi karena Pecahkan Kaca Bus Transjakarta Megapolitan

    Haris Efendy Minta Maaf Usai Ditangkap Polisi karena Pecahkan Kaca Bus Transjakarta
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Haris Efendy (49), pelempar batu bus
    Transjakarta
    di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, meminta maaf usai ditangkap Polsek Jagakarsa.
    “Dengan ini, saya, Haris Efendy, meminta maaf kepada Transjakarta atas kejadian pelemparan batu ke bus Transjakarta yang telah saya perbuat,” kata Haris dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Selasa (19/11/2024).
    Dalam kesempatan itu, Efendy juga meminta maaf kepada masyarakat atas aksi kejahatannya yang telah memecahkan kaca depan bus Transjakarta.
    “Saya sangat menyesalinya,” ujar Haris.
    Dia berharap, masyarakat tidak meniru perbuatannya yang telah melempar batu hingga membuat kaca depan bus Transjakarta pecah.
    Adapun kasus ini berakhir damai usai Transjakarta mencabut laporan polisi. Syaratnya, Haris diminta membayar ganti rugi senilai Rp 13 juta karena kaca bus Transjakarta pecah.
    Karena diselesaikan secara kekeluargaan ini, Polsek Jagakarsa mengembalikan Haris kepada keluarganya.
    Diberitakan sebelumnya, kaca bus Transjakarta pecah akibat dilempar batu pengendara motor di Jalan Moch Kahfi II, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).
    “Kerusakan kaca depan pecah, tidak ada korban dalam kejadian ini,” ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani saat dikonfirmasi, Kamis (14/11/2024).
    PT Transjakarta sangat menyesalkan adanya peristiwa tersebut dan tidak akan tinggal diam terhadap aksi pengerusakan.
    PT Transjakarta kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Jagakarsa. Ayu mengatakan, perlu mengambil sikap tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
    “Transjakarta sangat fokus terhadap keamanan dan keselamatan pelanggan,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 7 Ruas Jalan di Semarang Tergenang Saat Hujan, Ini Lokasinya Regional

    8 7 Ruas Jalan di Semarang Tergenang Saat Hujan, Ini Lokasinya Regional

    7 Ruas Jalan di Semarang Tergenang Saat Hujan, Ini Lokasinya
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah ruas jalan di Kota Semarang, Jawa Tengah tergenang setelah diguyur hujan deras sekitar dua jam.
    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro P Martanto mengatakan, genangan
    banjir
    disebabkan hujan deras di Kota Semarang.
    “Ada di Jalan Pattimura, Jalan Prof Hamka, MH Thamrin, Krapyak, Citarum, Jalan Pengapon dan Jalan Muktiharjo,” kata Endro saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (19/11/2024).
    Sampai saat ini petugas BPBD Kota
    Semarang
    masih melakukan penanganan di sejumlah lokasi rawan bencana.
    “Ini masih menunggu update,” ucap dia.
    Dia mengimbau kepada pengendara agar menghindari jalur Jrakah karena genangan banjir cukup deras dengan disertai kerikil dan pasir.
    “Bila melewati Jalan Jolotundo Gajah Medoho genangan air cukup dalam dan saluran got telah meluap. Hati-hati,” pesan dia.
    Infomasi yang dia terima, genangan yang terjadi di Jalan Muktiharjo mencapai ketinggian hingga 40 sentimeter.
    Untuk di Jalan Pengapon ketinggian genengan banjir mencapai 10 sentimeter.
    “Untuk di Jalan Prof Hamka tepat di lokasi perbaikan saluran,” ucap Endro.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soroti Kampanye Hitam di Pilkada Semarang, Bawaslu Jateng: Bahayakan Demokrasi Regional 19 November 2024

    Soroti Kampanye Hitam di Pilkada Semarang, Bawaslu Jateng: Bahayakan Demokrasi Regional 19 November 2024

    Soroti Kampanye Hitam di Pilkada Semarang, Bawaslu Jateng: Bahayakan Demokrasi
    Tim Redaksi
     
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menyoroti praktik
    kampanye hitam
    yang terjadi dalam Pilkada Kota Semarang.
    Kampanye hitam
    tersebut menyebarkan narasi negatif yang bertujuan merusak citra calon wali kota nomor urut 1,
    Agustina Wilujeng
    melalui pesan singkat.
    Salah satu pesan yang disebarkan secara acak menyebutkan, calon Walikota Agustina, hobi minum alkohol dan merokok saat rapat-rapat.
    Menanggapi hal ini, Humas
    Bawaslu Jateng
    , Sosiawan, menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Semarang untuk menelusuri kasus tersebut.
    “Kami masih berkoordinasi dengan teman-teman di Kota Semarang karena ini yang menangani masih di kota Semarang,” ujar Sosiawan saat dikonfirmasi pada Selasa (19/11/2024).
    Dia menegaskan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti temuan tersebut secara serius, mengingat konten yang beredar mengandung unsur Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA).
    Sosiawan mengungkapkan bahwa praktik kampanye hitam semacam ini dapat mengancam proses demokrasi di Indonesia.
    “Tentu kami akan mencoba serius menangani ini, memang black campaign bahkan itu cenderung mempolitisasi SARA. Tentu hal ini sangat mengancam bagi demokrasi kita, membahayakan proses demokrasi, dan mencederai demokrasi kita,” ungkapnya.
    Saat ini, penanganan kasus masih berada di Bawaslu Kota Semarang, namun tim Bawaslu Jateng terus memantau penyebaran pesan-pesan kampanye hitam lainnya.
    “Ya, sebagian sudah (monitoring), rata-rata mengandung politisasi SARA,” imbuhnya.
    Sosiawan juga menyebutkan bahwa ada potensi sanksi pidana atau administratif yang dapat dikenakan kepada penyebar pesan kampanye hitam tersebut.
    “Nanti tingkat pelanggarannya seperti apa, apakah ringan, apakah berat, dan seterusnya,” lanjutnya.
    Lebih lanjut, Sosiawan menginformasikan bahwa kejadian kampanye hitam serupa juga terjadi di beberapa daerah lain di Jawa Tengah.
    “Ada di beberapa daerah lain yang mungkin tidak perlu saya sebutkan. Memang gejala-gejalanya masih bersifat sporadis, mudah-mudahan itu tidak sampai membesar dan tidak menjadi isu yang meresahkan publik,” tambahnya.
    Untuk mencegah penyebaran kampanye hitam dan hoaks, Bawaslu berencana melakukan edukasi kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan bijak dalam menyikapi konten media sosial.
    “Justru mata rantai yang terlemah dari berita hoaks, kampanye hitam, dan ujaran kebencian itu ada pada masyarakat atau publiknya. Jika mereka cerdas dan bijak, maka tidak akan terpengaruh oleh konten tersebut. Ini yang penting bagi Bawaslu untuk mengedukasi publik,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.