Menteri LH Hanif Faisol Segel TPS Liar Limo yang Bikin Warga ISPA
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, yang telah beraktivitas 10 tahun.
Penyegelan dilakukan di lokasi pada Senin (4/11/2024) bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.
“Tentu ini tidak hanya respons, kami bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ungkap Hanif kepada wartawan, Senin.
Menurut dia, aktivitas TPS Limo meresahkan warga yang terdampak polusi udara di sekitar lokasi. Akibatnya, beberapa dari mereka mengalami gangguan kesehatan.
“Terkait hal ini jadi penyebab dua hal penting di Jakarta, yaitu udara yang tak sehat gara-gara ini, ada yang disebut
particular matters
besarnya hanya kurang 2,5 milimikron atau 30 persen dari rambut kita,” ungkap Hanif.
Polusi itu menimbulkan penyakit jantung atau infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) hingga kematian bayi di usia dini.
“Jadi dari sebab udara tidak bersih saja kita mapping terkait penyebabnya, ini yang akan kita tangani secara bertahap. Hampir 31 persen disebabkan oleh kendaraan bermotor,” tutur Hanif.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menjelaskan, penyegelan ini juga sebagai tindak lanjut setelah Satpol PP melayangkan tiga kali surat peringatan.
“Kegiatan pembuangan sampah liar ini yang jelas dampaknya adalah kualitas lingkungan di sekitar jadi menurun, ada bau juga, karena sampah yang kita perkirakan itu hampir 231.000 meter kubik,” ucap Abra kepada
Kompas.com,
Selasa (5/11/2024).
Ke depannya, Pemkot bersama Pemerintah Pusat akan memulihkan lahan yang dijadikan tempat membakar dan mengelola sampah secara sembarangan.
Sebelumnya diberitakan, TPS liar di Limo ditutup oleh warga dengan memasang portal jalan pada Sabtu (24/8/2024).
Aksi ini dilakukan karena beberapa warga mengalami ISPA akibat TPS liar ini.
Setelah pemasangan portal itu, warga bersama stakeholder terkait termasuk DLHK Depok menggelar mediasi.
Hasil mediasi itu adalah DLHK akan berkomitman menutup total TPS liar yang telah beroperasi belasan tahun ini.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2024/10/06/67029a0eb0fc8.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dijatuhi Sanksi, Poltracking Indonesia Sebut Dewan Etik Persepi Tidak Adil Megapolitan 5 November 2024
Dijatuhi Sanksi, Poltracking Indonesia Sebut Dewan Etik Persepi Tidak Adil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Lembaga survei Poltracking Indonesia menilai dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) tidak bersikap adil dalam menjelaskan perbedaan
hasil survei elektabilitas
tiga pasangan calon (paslon)
Pilkada Jakarta
antara Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking.
“Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisa dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik,” kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Masduri mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan dewan etik Persepi, terungkap bahwa LSI melakukan penggantian sekitar 60
primary sampling unit
(PSU) atau 50 persen dari total PSU survei mereka di Pilkada Jakarta.
“Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data,” tegas Masduri.
Ia menjelaskan bahwa Poltracking Indonesia telah menyerahkan 2.000 data
hasil survei Pilkada Jakarta
kepada Persepi.
Dewan etik kemudian meminta data mentah atau
raw data
dari
dashboard
, yang juga telah diserahkan Poltracking pada Minggu (3/11/2024).
“Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, padahal jelas, kami sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail,” ujar Masduri.
“
Raw data
sudah dikirimkan. Hanya dewan etik meminta
raw data
dari
dashboard
supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal. Itu sudah kami serahkan semua,” tambahnya.
Poltracking menyatakan bahwa mereka hanya diminta untuk mengirimkan keterangan tambahan bila diperlukan dan telah memenuhinya pada 31 Oktober 2024.
“Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran
raw data
dari
dashboard
,” ungkap Masduri.
Masduri menekankan bahwa survei Poltracking sepenuhnya menggunakan aplikasi digital, berbeda dengan metode manual kuesioner kertas yang digunakan LSI.
“Hasil elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta Poltracking Indonesia tidak bisa disamakan dengan LSI yang membandingkan kuesioner cetak dan
raw data
,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak memahami perbedaan antara data awal dan data akhir yang disebut oleh dewan etik Persepi.
“Kami memenuhi apa yang diminta dewan etik mengenai
raw data
dari
dashboard
. Tidak ada perbedaan antara dua data tersebut,” kata Masduri.
Masduri juga menekankan bahwa Poltracking telah mematuhi semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei untuk menjaga kualitas data.
“Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada dewan etik,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/04/6728e0346f123.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Sederet Fakta Ibu Ronald Tannur Jadi Tersangka Kasus Suap 3 Hakim PN Surabaya Surabaya
Sederet Fakta Ibu Ronald Tannur Jadi Tersangka Kasus Suap 3 Hakim PN Surabaya
Editor
KOMPAS.com
– Usai lima jam jalani pemeriksaan, Meirizka Widjaja (MW), ibu dari Gregorius Ronald Tannur, ditetapkan tersangka dalam kasus
suap
yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN)
Surabaya
, Senin (4/11/2024).
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin. Menurut keterangan dari kuasa hukum MW, Filmon Lay, kliennya diperiksa sejak pukul 15.00 WIB.
Sekitar pukul 20.45 WIB kliennya baru keluar gedung dan segera digelandang ke Rutan Kelas I Surabaya cabang Kejati Jatim.
Kuasa hukum: Kami kooperatif
Selain Meirizka, kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama oleh Kejaksaan Agung.
“Kami kooperatif dan menaati prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ketiga hakim
PN Surabaya
yang disuap itu adalah itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Hari Hanindyo.
Pemberian suap itu atas persetujuan dari ibu Ronald Tanur, Meirizka.
Suap
itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dari tuduhan menyiksa dan membunuh kekasihnya, Dini Sera Afrianti.
Sementara itu, dilansir dari
Antara
, Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa ayah terdakwa Ronald Tannur, yakni Edward Tannur, dalam kasus dugaan suap vonis bebas perkara penganiayaan berat yang menjerat putranya.
Hal itu disampaikan ketika awak media bertanya apakah penyidik akan memeriksa Edward Tannur usai ibu Ronald Tannur yang berinisial MW (Meirizka Widjaja), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam vonis bebas Ronald.
“Jadi, MW sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian, nanti akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat. Saya sampaikan sekali lagi, siapa pun yang terkait dengan perkara korupsi ini nanti akan dimintai keterangan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam.
(Penulis: Achmad Faizal | Editor: Aloysius Gonsaga AE)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/05/67294feb99932.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Gibran Buka MTQ Korpri Nasional di Palangka Raya, Tak Beri Sambutan Regional
Gibran Buka MTQ Korpri Nasional di Palangka Raya, Tak Beri Sambutan
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VII Korpri di
Palangka Raya
, Provinsi Kalimantan Tengah, dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, Senin (5/11/2024) malam.
Wapres Gibran
menghadiri acara pembukaan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono Km 1 tersebut, secara langsung.
Namun, Gibran tidak memberikan sambutan. Dia hanya memukul katambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong.
Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya, memohon kepada Wapres RI Gibran, selain Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selaku tuan rumah, untuk berkenan memberikan sambutan.
“Saya atas nama seluruh panitia, memohon kepada Abang Gubernur dan Mas Wapres nanti berkenan untuk memberikan sambutan, dan khusus kepada Mas Wapres berkenan membuka secara resmi MTQ ke-7 ini,” ungkap Zudan.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, di pengujung sambutannya setelah memberikan pantun kepada hadirin dan sang Wapres, memohon arahan dari orang nomor dua di Indonesia itu.
Memohon arahan yang dimaksud Sugianto adalah memberikan sambutan dalam acara itu.
“Selanjutnya, mohon arahan Pak Wapres nantinya, sekaligus membuka acara MTQ,” ungkap orang nomor satu di Kalteng tersebut. Namun, Gibran tak kunjung memberikan sambutan.
Setelah sesi sambutan demi sambutan selesai, acara puncak, yakni pembukaan secara resmi pun dilakukan. Wapres Gibran bersama dengan pejabat penting di Pemprov Kalteng menabuh katambung sebagai momen resmi membuka acara itu.
Setelah membuka acara, awak media juga berusaha melakukan wawancara cegat kepada Gibran untuk meminta tanggapan atas pembukaan acara tersebut. Namun, dia tidak memberikan tanggapan dan langsung masuk ke mobilnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/10/27/671e3901be02d.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan
Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Litbang Kompas menggelar survei terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada
Pilkada DKI Jakarta
2024.
Hasilnya, elektabilitas cagub cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono bersaing ketat dengan cagub cawagub nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
Sementara cagub cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya.
“Elektabilitas paslon Pramono Anung-Rano Karno bersaing ketat terhadap Ridwan Kamil-Suswono,” ujar peneliti
Litbang Kompas
, Bestian Nainggolan, Selasa (5/11/2024).
Berikut ini angka elektabilitas ketiga paslon cagub cawagub di Pilkada Jakarta:
Meski angka
elektabilitas Pramono-Rano
berada di atas Ridwan Kamil-Suswono, tetapi belum bisa disebut unggul signifikan. Sebab, masih berada dalam rentang
margin of error
survei, yakni sebesar 3,46 persen.
Berdasarkan angka elektabilitas itu, sebanyak 56 persen responden mengaku pasti akan pilihannya dan tidak akan mengubahnya lagi. Selain itu, ada 39 persen responden yang mengaku bahwa pilihannya masih bisa berubah.
Bagi responden yang belum menentukan pilihan, sebanyak 36,5 persen di antaranya mengaku menunggu debat selesai. Diketahui, debat Pilkada Jakarta tersisa satu kali lagi, yakni tanggal 17 November 2024.
Selain itu, sebanyak 19,3 persen responden mengaku, tidak ada cagub yang sesuai dengan keinginan. Sebanyak 11 persen mengaku, menunggu rekomendasi dari orang yang dipercaya.
Ada pula faktor tidak percaya dengan cagub cawagub saat ini, yakni 7,2 persen dan belum mengetahui visi dan misinya, yakni 4,7 persen.
Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini diketahui menggunakan metode wawancara tatap muka.
Adapun, jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.
Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.
Pemilih ketiga paslon cagub cawagung itu dapat dibedah berdasarkan beberapa kategori. Pertama, dari asal partai politik.
Pemilih Pramono-Rano paling banyak berasal dari PDI-P, yakni 66,4 persen.
Pemilih yang berasal dari partai politik selain PDI-P juga cukup banyak yang mendukung Pramono-Rano, antara lain PKB 60,5 persen, Nasdem 45,5 persen, Demokrat 40,5 persen, Gerindra 37,2 persen, dan PKS 30,6 persen.
Pemilih RK-Suswono paling banyak berasal dari Golkar, yakni 45,8 persen disusul Gerindra dengan 44,8 persen dan PKS sebesar 36,9 persen.
“Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, dan Demokrat cenderung ke Pramono-Rano. Pemilih Gerindra, Golkar, dan PKS cenderung ke RK-Suswono,” lanjut Bestian.
Adapun, pemilih Dharma-Kun relatif tersebar nyaris merata di pemilih yang terafiliasi dengan PDI-P, PKB, PKS, Demokrat, dan Gerindra.
Kedua, berdasarkan kategori level pendidikan, pemilih dengan latar belakang pendidikan dasar mayoritas memilih Pramono-Rano dengan 43,6 persen. Sebanyak 36,2 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 19 persen memilih Dharma-Kun.
Pemilih dengan latar belakang level pendidikan menengah mayoritas juga memilih Pramono Rano dengan 38,1 persen. Sebanyak 34 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 23,6 persen memilih Dharma-Kun.
Sementara itu, pemilih dengan latar belakang level pendidikan tinggi terbelah relatif sama kuat ke tiga paslon. Rinciannya, RK-Suswono dipilih oleh 33,5 persen, Pramono-Rano dipilih oleh 30,6 persen, dan Dharma-Kun dipilih oleh 31,8 persen.
Litbang Kompas
juga menangkap siapa sosok yang paling memengaruhi pemilih di Pilkada Jakarta. Hasilnya, 49,7 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Prabowo Subianto paling memengaruhi pilihan di Pilkada Jakarta.
Selain itu, sebanyak 46,6 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Joko Widodo juga paling memengaruhi pilihannya.
Urutan ketiga dan keempat adalah cagub cawagub yang didukung Anies Baswedan dipilih 44,2 persen responden dan cagub cawagub yang didukung Basuki Tjahaja Purnama dipilih 39,9 persen responden.
“Artinya, tokoh Jokowi dan Presiden Prabowo serta Anies Baswedan masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jakarta,” ujar Bestian.
Meski, temuan lain dalam survei yang sama menunjukkan bahwa responden cukup independen dalam memilih.
Ada pertanyaan, dalam menentukan cagub cawagub, siapakah pihak yang paling memengaruhi pilihan anda? Mayoritas responden atau 59,3 persen menjawab tidak ada.
Hanya 20,5 persen responden yang menjawab keluargalah yang paling memengaruhi pilihan. Sisanya ada tokoh masyarakat dipilih 6 persen, dan teman kantor dan tetangga dipilih 5,8 persen.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/09/10/66e018342bbe6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/05/672974b17a931.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/05/67298b332598c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/01/6724d2188c7f3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/05/67295b6a522a5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/09/12/66e2cc5baa6ca.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)