Category: Kompas.com Metropolitan

6 Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia Nasional

Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (
LPDP
) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah.
Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih
beasiswa LPDP
untuk berkarya di mana pun.
Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.
“Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja,” kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.
Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.
“Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih,” kata Satryo.
Ia pun menjamin tidak akan ada sanksi bagi para penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.
Ia turut memastikan bahwa tidak ada aturan dari LPDP yang mengharuskan mahasiswa untuk pulang ke Indonesia setelah lulus menempuh pendidikan di luar negeri.
“Suatu hari siapa tahu ada peraih Nobel orang Indonesia, tapi di Amerika. Tidak apa-apa, kan? Itu yang positif. Berkarya bisa di mana-mana, untuk Merah-Putih,” kata Satryo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 21:03
1 Prabowo Teken Aturan untuk Hapus Utang Petani, Nelayan, hingga UMKM Nasional

Prabowo Teken Aturan untuk Hapus Utang Petani, Nelayan, hingga UMKM
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Presiden Prabowo
menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.
“Saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.
Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.
Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.
“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka,” ucap Prabowo.
Ia pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.
Namun hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.
“Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” jelas Prabowo.
Setelahnya, Prabowo lantas menandatangani beleid tersebut di hadapan perwakilan petani hingga nelayan, serta para menteri yang hadir, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 18:11
7 Belasan Pegawai Komdigi Bekingi Judi “Online”, Budi Arie: Saya Fokus Urus Koperasi Nasional

Belasan Pegawai Komdigi Bekingi Judi “Online”, Budi Arie: Saya Fokus Urus Koperasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
Budi Arie
Setiadi enggan menanggapi kasus
judi online
yang menjerat pegawai kementerian yang sempat ia pimpin.
Diketahui, Polri baru-baru ini menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena diduga melindungi judi online.
Budi Arie memimpin kementerian itu saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan informatika di era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Meski demikian, Budi Arie menyatakan, dirinya kini hanya fokus bekerja sebagai Menteri Koperasi di kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.
“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie dari dalam mobil saat akan meninggalkan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Selasa (5/11/2024).
Budi Arie lantas melambaikan tangannya seolah seperti ingin menyudahi pertanyaan awak media.
Namun, wartawan terus melontarkan pertanyaan kepada Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) itu.
Eks Menkominfo itu turut ditanya bagaimana jika dirinya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.
Namun, Budi Arie kembali menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya fokus di Kementerian Koperasi.
“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi.
Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.
Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara, 1.000 situs judi online sisanya “diamankan” agar tetap aktif.
Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.
Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan “memelihara” 1.000 situs judi online tersebut.

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 17:02
3 Polda Metro Ralat Tersangka Judi Online yang Libatkan Komdigi, Kini Jumlahnya 15 Orang Megapolitan

Polda Metro Ralat Tersangka Judi Online yang Libatkan Komdigi, Kini Jumlahnya 15 Orang
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Polda Metro Jaya meralat hasil penangkapan perkara judi online (judol) yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menyampaikan, pihaknya sejauh ini telah menangkap 15 orang atas kasus tersebut.
“Penyidik melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 15 orang pelaku,” kata Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).
Wira mengatakan, kasus bermula saat polisi menyelidiki salah satu situs judol bernama Sultanmenang dan menangkap dua orang tersangka.
“Setelah dilakukan pengembangan, maka ditemukan adanya keterlibatan daripada oknum Kementerian Komdigi,” ujar Wira.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka awal, pegawai Kementerian Komdigi membantu agar situs judol yang dikelola tidak diblokir.
Setelahnya, polisi baru menangkap pelaku lainnya yang kini berjumlah 15 orang, terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan empat warga sipil.
Sebelumnya, Wira Satya mengaku telah menangkap 16 orang terkait perkara judi online itu. Ke-16 tersangka itu, yakni 12 pegawai Kementerian Komdigi dan 4 warga sipil.
Dalam penggeledahan di kantor satelit pada Jumat (1/11/2024), salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.
“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Wira Satya Triputra dari kepada tersangka saat penggeledahan.
“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak ke-blockir,” jawab tersangka.
Mereka yang terlibat disebut menjadi biang kerok judi online di Indonesia masih menjamur.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 16:59
Ibu Ronald Tannur Tersangka, Kajati Jatim: Dia Sangat Aktif Suap Hakim Surabaya 5 November 2024

Ibu Ronald Tannur Tersangka, Kajati Jatim: Dia Sangat Aktif Suap Hakim
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Meirizka Widjaja (MW) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap perkara anaknya,
Ronald Tannur
.
MW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Menurut hasil pemeriksaan, MW diduga sangat aktif dalam praktik suap kepada hakim agar Ronald Tannur bebas.
“MW sangat aktif sehingga terpenuhi unsur turut serta praktik suap atau gratifikasi,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati kepada wartawan, Selasa (15/11/2024).
Sementara Edward Tannur sang ayah menurut hasil pemeriksaan tidak terlibat aktif.
“Entah karena sibuk dengan pekerjaannya, sang ayah selalu bilang “serahkan majelis saja, serahkan pengacara saja”,” kata Mia Amiati.
Setelah diperiksa selama 5 jam sejak pukul 15.00 WIB pada Senin (4/11/2024), MW ditetapkan tersangka dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
MW ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian penyidikan kasus suap perkara dengan tersangka tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Kejasaan Agung juga menetapkan tersangka kepada kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dalam kasus yang sama.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 16:52
Musim Hujan, Warga Keluhkan Bau dari Tumpukan Sampah Depo Kotabaru Yogyakarta Yogyakarta 5 November 2024

Musim Hujan, Warga Keluhkan Bau dari Tumpukan Sampah Depo Kotabaru Yogyakarta
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Memasuki musim hujan, depo
sampah
Kotabaru, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dikeluhkan masyarakat sekitar lantaran bau dari tumpukan sampah yang semakin menyengat ketika hujan reda.
Salah satu warga Yogyakarta yang bekerja di sekitar Depo Kotabaru, Dyan mengatakan saat musim hujan seperti saat ini bau busuk yang timbul semakin parah lantaran sampah dalam kondisi basah.
Selain mengeluhkan soal bau, Dyan juga mengeluhkan sampah yang menutup hampir separuh jalan sehingga menyulitkan dirinya saat melintas menuju Jalan Ahmad Jazuli.
“Khawatir kalau hujan bisa muncul air lindi, tikus, dan berbagai penyakit. Apalagi gunungan sampah tiap hari bertambah,” kata Dyan, Selasa (5/11/2024).
Ia berharap tumpukan sampah dapat segera diangkut.
“Karena di sekitar depo kan ada tempat ibadah, perkantoran, dan perguruan tinggi,” imbuhnya.

Di sisi lain Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan pengangkutan sampah di depo Kotabaru.
Dirinya memperkirakan tumpukan sampah di depo
Sampah
Kotabaru sebanyak 20 ton.
“Salah satunya (penumpukan) disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan jam sampah,” ucapnya.
Dia menyebut masyarakat masih leluasa membuang sampah di depo Kotabaru lantaran belum ada penjagaan.
Oleh karena itu, DLH Kota Yogyakarta akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menjaga depo.
“Khususnya untuk penjagaan saat malam hari. Untuk saat ini segera kami jadwalkan (tumpukan sampah) untuk diangkut,” Pungkas dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 16:49
Alasan Pengamen "Online" Dilarang Beroperasi di Yogyakarta… Yogyakarta 5 November 2024

Alasan Pengamen “Online” Dilarang Beroperasi di Yogyakarta…
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Satuan Polisi Pamong Praja (
Satpol PP
) Kota
Yogyakarta
menegaskan alasan di balik peneguran dan razia terhadap
pengamen online
yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, menyampaikan bahwa dalam Perda tersebut dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk di trotoar, badan jalan, di atas kendaraan umum, dan di fasilitas umum lainnya.
“Satu orang di Jalan Mangkubumi (terjaring razia), sudah kami berikan teguran lisan untuk mereka menghentikan aktivitasnya. Sudah kami tertibkan,” ujar Dodi saat dihubungi, Selasa (5/11/2024).

Dodi menjelaskan bahwa para pengamen online ini bekerja secara perorangan, dengan area operasi yang tidak hanya terbatas di Titik Nol, tetapi juga di Jalan Mangkubumi, Kota Yogyakarta.
Saat ditanya mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pengamen online, Dodi mengaku bahwa Satpol PP Kota Yogyakarta belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut.
“Belum tahu sampai detail, yang jelas aktivitas kami hentikan karena mengganggu fungsi trotoar. Iya kami teguran, kalau diulangi lagi bisa sampai ke yustisi,” ucapnya.
Dia juga menyampaikan bahwa fenomena ngamen
online
baru muncul di Kota Yogyakarta dalam 3 hingga 4 hari terakhir.
Sebelumnya, pengamen online mulai marak, sehingga Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan patroli di platform TikTok.
“Betul (memantau TikTok), kami juga memantau di media sosial lain,” kata Dodi, Senin (4/11/2024).
Selain memantau media sosial, Satpol PP Kota Yogyakarta juga menerima laporan melalui kanal aduan di Pemkot Yogyakarta.
“Semua informasi yang kiranya bertentangan dengan aturan kita tindak lanjuti,” jelasnya.
Dodi menekankan bahwa tindakan terhadap para pengamen dilakukan karena mereka melanggar aturan penggunaan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
“Kita juga tahu ada aktivitas jualan oleh PKL di trotoar, itu pun dalam konteks yang sudah diizinkan oleh pihak yang berwenang memberikan izin,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 16:46
Menggiurkannya Bisnis Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh Timur Regional 5 November 2024

Menggiurkannya Bisnis Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh Timur
Tim Redaksi
ACEH TIMUR, KOMPAS.com
– Praktik
penyelundupan manusia
yang melibatkan
pengungsi Rohingya
dari Bangladesh ke Indonesia kembali terungkap.
Tim gabungan Polres
Aceh Timur
dan Polda Aceh berhasil menangkap tiga pelaku yang terlibat dalam penyelundupan ini, termasuk seorang warga negara asing (WNA).
Mereka diduga membawa 96 pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perairan Pidie, sebelum akhirnya diturunkan di Aceh Timur.
Para tersangka yang ditangkap adalah IS (38) dan AY (64), keduanya merupakan warga Kabupaten Aceh Timur, serta MH (41), seorang warga negara Myanmar.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Aceh Timur pada Selasa (5/11/2024), Kasat Reskrim Polres Aceh Timur Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, menjelaskan peran masing-masing pelaku.
“MH berperan sebagai nakhoda kapal yang membawa pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Indonesia, sedangkan IS bertugas menjemput WNA Rohingya dari perairan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh. AY berperan sebagai pemilik kapal yang digunakan untuk menjemput pengungsi Rohingya,” ungkap Iptu Adi.
Pada Kamis, 31 Oktober 2024, kapal yang membawa pengungsi tersebut berhasil diturunkan di pinggir pantai Desa Meunasah Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Namun enam orang pengungsi dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan.
“Mereka dapat uang ratusan juta dari upah membawa Rohingya itu,” kata AKP Adi.
Yakni MH menerima 200.000 Taka (mata uang Bangladesh) dari agen Molofi Abdul Rohim, atau setara dengan Rp 26.319.371.
Sementara IS alias Wanda menerima uang sebesar Rp 128 juta, dengan rincian Rp 66 juta untuk membawa manusia, dan sisanya memperbaiki kapal milik AY.
“Setiap pengungsi dihargai Rp 1 juta,” tutur dia.
AY sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp 52.500.000 dari mengangkut pengungsi Rohingya dari Padang Tiji ke perairan Aceh Timur.
Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti meliputi satu unit mobil Toyota Agya Nomor Polisi BK 1647 UQ, dua ponsel android, dua telepon satelit, dan satu kapal bermotor (KM) Jeddah 01.
Pihak kepolisian juga menyita uang tunai sebesar Rp 128 juta, satu buku rekening bank, dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BSI.
Sebelumnya, pada 31 Oktober 2024, sebanyak 90 pengungsi Rohingya diantar oleh satu kapal kayu di Desa Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 16:42
10 Jalan Dharmawangsa Raya Tergenang 30 Sentimeter, Lalu Lintas Macet Megapolitan

Jalan Dharmawangsa Raya Tergenang 30 Sentimeter, Lalu Lintas Macet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Genangan setinggi kira-kira 30 sentimeter melanda Jalan Dharmawangsa Raya hingga Taman Gajah, Selasa (5/11/2024), menyebabkan penutupan akses menuju Polres Jakarta Selatan.
Jalan Brawijaya IC juga turut terendam
banjir
setinggi sekitar 25 sentimeter, memaksa kendaraan yang sudah berada di jalan tersebut untuk berhenti dan tidak bisa berbalik arah menuju Jalan Wijaya II.
Sebanyak 20 kendaraan dilaporkan terhenti akibat ketinggian muka air.
“Banjirnya selutut.
Ngeri
kalau lewat,” ujar seorang pegawai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) kepada seorang pengendara mobil yang menunggu selama sekitar lima menit di Jalan Brawijaya.
Beberapa sepeda motor masih dapat menyelip di antara mobil untuk berbalik arah menuju Jalan Wijaya II. Namun, beberapa kendaraan lain nekat menerobos banjir dan melintasi Taman Gajah menuju Jalan Dharmawangsa VI.
Petugas PPSU yang membantu polisi mengatur lalu lintas menyebut banjir mulai terjadi sekitar 30 menit sebelum laporan tersebut.
Akibat penutupan jalan, penumpukan kendaraan terlihat di persimpangan Jalan Brawijaya dan Jalan Dharmawangsa, memicu kemacetan.
Sejak hujan turun sekitar pukul 16.18 WIB, hingga kini genangan air belum surut. Sedangkan pengendara tetap menunggu dengan sabar, berharap banjir mereda.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 16:34
3 Hakim Tersangka Suap Perkara Ronald Tannur Diterbangkan ke Jakarta Surabaya 5 November 2024

3 Hakim Tersangka Suap Perkara Ronald Tannur Diterbangkan ke Jakarta
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi tersangka kasus suap perkara
Ronald Tannur
diterbangkan ke Jakarta pada Selasa (5/11/2024).
Ketiga hakim yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo, mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa dalam kasus yang menjerat mantan petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar (ZR).
“Tiga hakim tersangka diterbangkan ke Kejagung di Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ZR,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati kepada wartawan.
Ketiganya diterbangkan dalam penerbangan yang berbeda dengan dikawal petugas keamanan.
“Sesuai SOP, ketiganya dikawal oleh petugas keamanan,” katanya.
Ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya cabang
Kejati Jatim
sejak 23 Oktober 2024 atau semenjak ditangkap dan ditetapkan tersangka.
Mia Amiati belum dapat memastikan apakah ketiganya akan dibawa kembali ke Surabaya setelah pemeriksaan.
“Nanti tergantung keputusan pimpinan, karena penahanan tiga hakim di Kejati Jatim hanya kami sifatnya membantu proses penyidikan saja,” ujar Mia Amiati.
Seperti diberitakan, hakim Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap perkara kasus pembunuhan yang melibatkan Ronald Tannur.
Selaku penerima suap, ketiganya dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 juncto Pasal 6 Ayat 2 juncto Pasal 12 huruf e juncto Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Selain 3 hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Kejaksaan Agung juga menetapkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat sebagai tersangka pemberi suap dan sekarang ditahan di Rutan Salemba.
Atas perbuatannya, Lisa Rahmat dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 16:32