Category: Kompas.com Metropolitan

Warga Aceh di Jakarta Ungkap Kondisi Keluarga: Krisis Beras dan Korban Gugur Saat Cari Makan Megapolitan 8 Desember 2025

Warga Aceh di Jakarta Ungkap Kondisi Keluarga: Krisis Beras dan Korban Gugur Saat Cari Makan
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com —
Warga
Gampong Isaq
, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, mulai mengalami
krisis pangan
setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir November 2025.
Yani, seorang warga yang suaminya tinggal di Gampong Isaq, mengatakan kondisi di wilayah tersebut sangat memprihatinkan.
“Semalam suami baru telpon lagi. Suami telpon dari Kantor Polsek Isaq. Menurut suami keadaan di sana sangat memprihatinkan. Beras sudah tidak ada,” ujar Yani ketika dikonfirmasi
Kompas.com
, Senin (8/12/2025).
Ia menuturkan, sejumlah kebutuhan pokok saat ini dijual dengan harga yang sangat tinggi karena langka.
“Bensin ada yang jual pun dengan harga Rp 80.000 per liter. Itu pun sudah langka. Minyak goreng ada yg jual dengan harga Rp 100-150 ribu per liter,” lanjutnya.
Yani kini berada di Jakarta, sementara suaminya, Aulia, tinggal di Gampong Isaq bersama keluarga besar. Ia sebenarnya berencana pulang ke kampung halaman pada Desember ini, namun rencana itu terpaksa tertunda akibat bencana.
Gampong Isaq merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Linge. Ketika banjir melanda, warga dari kampung lain berjalan kaki menuju Gampong Isaq untuk mencari bahan makanan karena jalan rusak dan tak bisa dilalui kendaraan.
Menurut penuturan suami Yani, ada warga yang meninggal saat berjalan mencari pangan.
“Banyak (warga) dari kampung-kampung pedalaman Kecamatan Linge yg berjalan kaki ke Gampong Isaq untuk mencari logistik. Menurut cerita suami bahkan ada yang gugur di jalan,” kata Yani.
Ia mengatakan, logistik baru dapat disalurkan secara maksimal jika jalur darat kembali dibuka. Bantuan dari pemerintah yang tiba pada Kamis (4/12/2025) pun hanya bisa didistribusikan melalui helikopter. Warga sangat membutuhkan beras, tetapi jumlah bantuan yang datang jauh dari cukup.
“Yang dibutuhkan di sana itu sekarang beras. Karena sudah masuk krisis beras. Bantuan yang masuk ke Isaq tanggal 4 kemarin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Gampong Isaq dan sekitar Kecamatan Linge,” ujar Yani.
“Paling banyak 1 keluarga dpt 1-1,5 liter beras,” tuturnya.
Bantuan yang tiba pada 4 Desember disalurkan di lapangan bola desa, setelah warga mendapat pemberitahuan dari kepala desa. Hingga kini, itu satu-satunya bantuan dari pemerintah.
Yani mengungkapkan, keluarganya tinggal di gampong berbeda yang tak terdampak banjir, tetapi ia belum bisa menghubungi kedua orangtuanya. Suaminya sudah memastikan mereka dalam kondisi baik.
Ia mengatakan hanya kendaraan roda dua yang kini dapat melintasi Isaq menuju Kota Takengon. Tetapi longsor masih terjadi di banyak titik.
“Semalam pun suami bilang turun hujan kembali dan ada beberapa titik longsor kembali,” ujarnya.
Lebih dari 11 hari listrik mati di sebagian besar wilayah, termasuk Gampong Isaq.
“Sampai detik ini listrik belum menyala di semua lokasi. Hanya baru di Kota Takengon itu pun hanya dua titik (yang menyala),” kata Yani.
Ia berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan penghubung antara Lhoksumawe-Takengon dan jaringan listrik, serta menyalurkan BBM dan pangan secara lebih merata.
“Gas untuk memasak juga sudah tidak ada. Kayu dijual dgn harga tinggi. Makin tercekik hidup mereka di sana. Tolong pemerintah, Bapak Presiden segera dibantu saudara-saudara kita di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues,” ujar Yani.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan, 37.546 rumah warga rusak akibat banjir dan longsor di Aceh per Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB. Kerusakan meliputi kategori ringan, sedang, hingga berat.
Data tersebut dipaparkan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
BNPB memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp 25,41 triliun. Selain itu, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah hingga kini masih terisolasi.
“Per hari ini, Pak Presiden, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546. Rusak berat termasuk yang hilang kena sapu banjir. Untuk rusak sedang dan ringan ada kriterianya,” ujar Suharyanto sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 16:20
WO Penipu yang Menghancurkan Resepsi Impian… Megapolitan 8 Desember 2025

WO Penipu yang Menghancurkan Resepsi Impian…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Resepsi pernikahan yang semestinya jadi hari paling bahagia berubah menjadi kekacauan ketika ratusan tamu terpaksa menunggu hidangan yang tak kunjung datang.
Sejumlah warga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer (WO) milik AP di Jakarta Timur, Minggu (7/12/2025).
Para korban, yang berasal dari berbagai daerah seperti Cimanggis, Cileungsi, Bogor, dan Bekasi, sempat mendatangi rumah pemilik WO sebelum melapor ke Mapolsek Cipayung.
“Jadi, dari korban-korbannya ke Polsek. Namun, pelakunya enggak diamanin kita, dia (pelaku) masih di sana (TKP),” ujar Kanit Reskrim Polsek Cipayung AKP Edi Handoko, Senin (8/12/2025).
Para korban kemudian diarahkan untuk melapor ke Polda Metro Jaya karena laporan polisi sudah dibuat sebelumnya.
“Jadi korbannya ke sini, ke Polsek semua nih menurut piket. Namun, begitu sampai ini, diarahkanlah karena LP (Laporan Polisi) itu sudah ada yang buat ke Polda Metro,” jelas dia.
Kasus ini mulai terungkap dari unggahan seorang perias pengantin di TikTok mengenai pernikahan bermasalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2025).
Warganet yang mengaku sebagai korban kemudian saling berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk menyamakan informasi. Dari diskusi itu, WO diduga memberi penawaran menarik untuk menarik pelanggan.
“Jadi dia ada beberapa acara hari Sabtu itu, terus ternyata bermasalah. Katering makanannya enggak datang, cuma ada dekornya,” kata salah seorang korban, Tamay (26).
Saat ini, pihak WO sudah dibawa ke Mapolres Jakarta Utara, diikuti oleh korban yang ingin memastikan kejelasan dugaan penipuan.
Beberapa korban yang acara pernikahannya sudah berlangsung dimintai keterangan.
Sementara korban yang acaranya baru akan dilaksanakan, seperti Tamay yang menikah April 2026, belum bisa diproses karena kasusnya dianggap belum termasuk tindak pidana penipuan.
“Yang dipanggil orang-orang yang acaranya udah selesai. Kami yang acaranya masih lama enggak bisa diganti (uangnya), karena acaranya belum terjadi. Cuma kan kami meminimalisir jangan terjadi,” tambah Tamay.
Nasib serupa menimpa Akmal dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ia memesan katering 1.000 porsi untuk resepsinya, tapi hanya 20 porsi yang diantar.
“Kami masih mikir mungkin telat, atau seperti apa jadi terlambat,” ujar Akmal.
Namun ketika makanan datang, hanya diantarkan oleh driver, tanpa kehadiran pihak WO, dan jumlahnya jauh dari yang dipesan.
Dari 16 gubukan makanan, hanya lima yang tersaji, dan sushi yang seharusnya dari brand ternama diganti merek lain.
Dekorasi ruangan juga tidak selesai. Akmal dan istrinya terpaksa memesan makanan secara terpisah agar tamu bisa makan.
“Buat makanannya itu kan ada beberapa yang dari luar (WO), itu sudah datang dari awal. Sedangkan yang dari WO itu masih kami tungguin waktu itu,” jelas Akmal.
Akmal berencana melapor ke Polres Jakarta Barat, namun karena sudah ada laporan yang sedang diproses di Jakarta Utara, ia mempertimbangkan untuk menyatukan laporan.
“Kayaknya kasusnya lebih baik kami jadikan satu, jadi mungkin bakal ke Jakarta Utara nanti,” ujarnya.
Tragedi penipuan WO ini bukan pertama kali terjadi. Namun dengan terduga pelaku yang berebda.
Tahun 2023, M (29) dan calon suaminya tertipu WO bernama Rina Rahmadi Project. Mereka telah mentransfer Rp 25 juta, tapi WO tidak menepati janji.
“Uang saya yang sudah masuk ke beliau senilai Rp 20 jutaan dari total Rp 47 juta,” ujar M.
M dan calon suami mengetahui dugaan penipuan setelah menghubungi fotografer dan katering yang seharusnya bekerja sama dengan WO tersebut, hingga terungkap pelaku memiliki utang Rp 350 juta.
“Dari Rp 20 juta baru dikembalikan Rp 3 juta setelah didatangi ke rumahnya. Si WO tersebut hanya janji-janji aja, bahkan sudah sampai tanda tangan (di atas) materai, ada juga korbannya yang mencapai (kerugian) Rp 50 juta,” kata M.
Setelah melihat bagaimana dugaan penipuan WO dapat menghancurkan resepsi pernikahan, penting bagi calon pengantin untuk lebih berhati-hati dalam memilih jasa WO.
Dikutip dari Kompas.com, Daniel Budi, CEO & Founder Shilo Planner & Organizer, memberikan beberapa tips agar calon pengantin terhindar dari penipuan WO. Berikut daftarnya:
“Kalau dirasa ada yang mengganjal, ditanyakan. Tapi kalau penjelasannya masih kurang mengena, silakan pilih vendor yang lain,” imbau Daniel.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 16:02
8 Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat" Nasional

Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab “Sudah Dipecat”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, dirinya enggan bertanya asal partai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang berangkat umrah ke Arab Saudi di saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor.
Namun, Menlu Sugiono, yang merupakan Sekjen Gerindra, tiba-tiba menekankan bahwa Mirwan sudah dipecat.
Momen itu terjadi saat Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para menteri dan kepala daerah di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
Mulanya, Prabowo berterima kasih kepada para bupati yang daerahnya dilanda bencana di Sumatera.
Prabowo lantas menyindir Mirwan yang meninggalkan wilayahnya.
Dia pun memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan.
“Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau mau lari, lari saja, enggak apa-apa. Copot ntar tuh. Mendagri bisa ya diproses?” ujar Prabowo.
“Bisa, Pak,” jawab Tito.
“Bisa ya,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, dalam istilah tentara, apa yang
Mirwan MS
lakukan adalah desersi.
Dia menekankan, Mirwan sama saja seperti meninggalkan anak buah dalam kondisi bahaya.
“Itu kalau tentara desersi itu. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu enggak bisa tuh. Tidak ada izin,” ujar Prabowo.
Setelahnya, Prabowo tiba-tiba menyampaikan enggan bertanya Mirwan dari partai mana.
Padahal, Mirwan MS sebenarnya merupakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Belakangan, Sekjen Gerindra Sugiono sudah mencopot Mirwan dari jabatannya.
“Saya enggak mau tanya partai mana itu,” ucap Prabowo.
“Sudah saya pecat,” timpal Sugiono.
“Heh? Sudah kau pecat,” imbuh Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 12:53
3 Jawaban Kubu Gibran Usai Digugat Rp 125 T soal Riwayat Pendidikan SMA Nasional

Jawaban Kubu Gibran Usai Digugat Rp 125 T soal Riwayat Pendidikan SMA
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kubu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meyakini bahwa riwayat pendidikan SMA Gibran tidak bermasalah.
Untuk itu, Gibran membantah seluruh tuduhan dari
Subhan Palal
yang menggugatnya secara perdata.
Pengacara Gibran, Dadang Herli Saputra, menegaskan, pihaknya menghormati gugatan yang diajukan oleh Subhan.
Namun, pihaknya membantah seluruh petitum yang ada.
“Kita menghormati gugatan dari penggugat. Kita juga melakukan jawaban-jawaban. Intinya, kita membantah seluruh dalil dan petitum yang disampaikan oleh penggugat,” ujar Dadang, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Dadang meyakini bahwa ijazah dan riwayat
pendidikan Gibran
tidak bermasalah.
“(Ijazah dan riwayat SMA Gibran) tidak ada masalah,” imbuh Dadang.
Sidang
gugatan perdata
terhadap Gibran akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari kubu tergugat.
Hakim memberikan kesempatan satu minggu bagi para pihak untuk menghadirkan ahli.
Sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan kembali, pada Senin (15/12/2025).
Usai persidangan, Kompas.com telah berusaha untuk meminta tanggapan KPU selaku Tergugat 2.
Namun, perwakilan KPU yang hadir menolak untuk memberikan keterangan.
Sejak didaftarkan pada 29 Agustus 2025, perkara nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. ini mencantumkan beberapa tuntutan terhadap Gibran dan KPU RI.
Pertama, kedua tergugat, Gibran dan KPU, dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004.
Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007.
Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
Namun, Subhan menilai, dua institusi ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang dan dianggap tidak sah sebagai pendidik setingkat SLTA.
Atas hal ini, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 12:11
4 Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa… Nasional

Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menyindir kepala daerah yang tidak siap menghadapi situasi krisis di daerah. Menurut Prabowo, di dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi dan tidak bisa ditoleransi.
“Itu kalau tentara namanya
desersi
. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” ujar
Prabowo
saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Pernyataan Prabowo pun disambut senyum para kepala daerah yang mengikuti jalannya rapat tersebut.
Diketahui,
Bupati Aceh Selatan Mirwan
berangkat
umrah
tanpa izin saat warga yang tinggal di wilayah yang dipimpinnya tengah menghadapi bencana. Kepala Negara pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.
“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
“Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.
Sebagai informasi, Mirwan tidak mengantongi izin untuk bepergian ke luar negeri saat umrah. Pasalnya, wilayahnya tengah dilanda bencana ketika ia melaksanakan ibadahnya tersebut.
“Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
Kemendagri
Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Sebagai informasi, setiap kepala daerah yang hendak bepergian keluar negeri harus mengantongi izin terlebih dulu sebelum berangkat.
Menurut Benni, selain dari Tito, Mirwan yang diketahui politikus Gerindra itu, juga belum memperoleh izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Benni menambahkan, Gubernur Aceh juga telah menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan.
Benni menambahkan, Mendagri RI juga telah memerintahkan Mirwan untuk segera pulang ke Indonesia. Mendagri sudah menyampaikan ini langsung ke Mirwan saat menghubunginya via sambungan telepon.
“Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” ucapnya.
Pada Minggu (7/12/2025) kemarin, Mirwan dikabarkan sudah dalam perjalanan pulang dan sedang transit di Kuala Lumpur.

Kemendagri menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
Pihak Kemendagri pun mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
Tim sudah melakukan pemeriksaan adminstratif kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
“Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dari kemarin sudah berada di Banda Aceh dan sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) kepada jajaran Setda Kabupaten Aceh Selatan,” kata Benni.
Sementara pemeriksaan terhadap Mirwan akan digelar setibanya di Tanah Air.
“Untuk jadwal pastinya masih menunggu kedatangan di Banda Aceh. Bisa datang hari ini atau besok. Namun sudah diagendakan untuk diperiksa setibanya di Banda Aceh,” tegas dia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan, partainya telah mengambil tindakan tegas mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Menurutnya, Gerindra sangat menyayangkan sikap dan kepemimpinan Mirwan yang justru tetap keluar negeri meski wilayahnya tengah dilanda bencana.
“Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekjen Gerindra Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
“Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Mirwan menyatakan bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci dalam rangka memenuhi nazar pribadi. Ia juga menyatakan bahwa telah mengecek situasi Aceh Selatan sebelum berangkat.
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
“Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya.
Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 09:29
4 Prabowo Apresiasi Bupati Aceh Tengah dan Bener Meriah: Terima Kasih Pengabdianmu Nasional

Prabowo Apresiasi Bupati Aceh Tengah dan Bener Meriah: Terima Kasih Pengabdianmu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar dalam penanggulangan bencana di kabupatennya masing-masing.
Dalam panggilan yang dilakukan dalam rapat terbatas (ratas), Prabowo turut menguatkan kedua bupati tersebut.
“Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” ujar Prabowo dalam ratas dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
Kendati sambungan panggilan video beberapa kali tersendat, Prabowo kembali mengucapkan terima kasih serta berjanji akan berkunjung ke
Aceh Tengah
dan
Bener Meriah
.
“Saya datang, saya mau nengok kalian, saya mau lihat muka-muka kalian. Terima kasih,” ujar Prabowo.
Sementara itu, Haili dalam panggilan video menyatakan bahwa dirinya menunggu kehadiran Prabowo di Aceh Tengah.
“Kita kuat, Pak Presiden. Kita tunggu di Aceh Tengah, Pak,” kata Haili.
Berbeda dengan
Bupati Aceh Tengah
dan
Bupati Bener Meriah
, Prabowo menyindir bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya.
Pesan Presiden itu disampaikan di tengah sorotan terhadap
Bupati Aceh Selatan
Mirwan, yang pergi menunaikan umrah tanpa izin.
Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.
“Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujar Prabowo dalam ratas.
Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.
Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.
Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.
“Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.
ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso Suasana pusat Kota Kuala Simpang yang luluh lantak akibat banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025). Berdasarkan data BPBD setempat hingga Sabtu (6/12), banjir bandang mengakibatkan 57 warga Aceh Tamiang meninggal dunia dan 23 warga hilang, sementara berdasarkan data BNPB bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra mengakibatkan 916 orang meninggal dunia dan 274 orang hilang.
Dalam ratas yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor.
“Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto.
Selain itu, ada ratusan gampong atau kelurahan yang terdampak banjir dan longsor di dua kabupaten tersebut.
“Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto.
Meski begitu, Aceh Tamiang yang sebelumnya dilaporkan sangat terisolasi kini diklaim sudah dapat mendistribusikan bantuan melalui jalur darat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 08:17
6 Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana Bandung

Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.
Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diterbitkan pada Sabtu (6/12/2025), sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
Dalam surat edaran yang diterima Kompas.com pada Senin (8/12/2025), pemerintah daerah diminta untuk melakukan kajian risiko bencana secara menyeluruh dan meninjau kembali rencana tata ruang masing-masing wilayah.
Penerbitan
izin perumahan
akan dihentikan sementara sampai ada hasil kajian risiko bencana di masing-masing kabupaten dan kota, atau sampai dilakukan penyesuaian rencana tata ruang.
Pemerintah daerah juga diminta untuk memperketat pengawasan pembangunan.
Jika ditemukan pembangunan yang berada di kawasan berisiko atau berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut, pemerintah diinstruksikan untuk melakukan peninjauan kembali.
“Melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tulis surat edaran tersebut.
Selain itu, pengawasan teknis pembangunan diharapkan berjalan konsisten, mulai dari tahap perencanaan hingga konstruksi.
Setiap bangunan diwajibkan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pelaksanaan pembangunan harus selaras dengan dokumen teknis yang ada.
“Sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang. Tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan memenuhi kaidah teknis konstruksi untuk menjamin keandalan bangunan gedung,” tambahnya.
Surat Edaran tersebut juga mewajibkan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan, termasuk penghijauan kembali.
“Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung pada kawasan perumahan dan permukiman,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 08:12
1 Pergi Jauh ke Hong Kong Jadi Pekerja Migran, Cerita Tunjinah Berjuang demi Masa Depan Anak Bandung

Pergi Jauh ke Hong Kong Jadi Pekerja Migran, Cerita Tunjinah Berjuang demi Masa Depan Anak
Tim Redaksi
INDRAMAYU, KOMPAS.com
– Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota di Hong Kong, ada Tunjinah (30) yang sedang berjuang mencari nafkah demi memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya di Tanah Air.
Wanita yang akrab dipanggil Anah itu berasal dari Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Sudah lima tahun terakhir, ia mengadu nasib di negeri orang sebagai seorang
pekerja migran Indonesia
(PMI).
Status Anah yang kini seorang
single parent
dan menjadi tulang punggung keluarga, membuatnya mau tak mau harus banting tulang mencari nafkah.
“Khawatir tinggalin anak pasti ada, apalagi seorang ibu, mana ada yang mau jauhan sama anak. Tapi ya bagaimana lagi, demi masa depan anak aku,” ujar Anah saat dihubungi lewat telepon, Minggu (7/12/2025).
Sejak ia berangkat, buah hatinya itu tinggal bersama neneknya di kampung halaman.
Anah juga bercerita bahwa sebentar lagi anak laki-lakinya itu akan masuk TK, usianya kini sudah lima tahun.
Namun, di balik itu, Anah mengaku ada rasa dilema yang selalu ia rasakan karena tak bisa menyaksikan dari dekat bagaimana anaknya bertumbuh dan berkembang.
Dari kejauhan, Anah selalu mendoakan agar anaknya tumbuh menjadi anak yang pintar, berprestasi, dan bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin, sesuatu yang dulu tidak bisa ia dapatkan.
Anah yang dulu hanya bisa menempuh pendidikan sampai SMP, ingin nasib anaknya kelak bisa jauh lebih baik dari ibunya dan jadi kebanggaan orangtua.
“Apa yang aku lakukan ini juga demi kebaikan anak, kalau bisa aku pinginnya anak itu sekolahnya lebih tinggi dari orangtuanya, jadi orang yang pintar,” ujar Anah lirih.
Pada kesempatan itu, Anah juga bercerita soal masa mudanya yang sudah terbiasa dengan bekerja keras.
Beragam pekerjaan pernah ia lakukan demi bisa membantu keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
Namun, karena ijazah SMP, peluang kerja sekarang ini sangat sulit. Kondisi itu yang mendorongnya memilih mencari kerja ke luar negeri.
Di
Hong Kong
, Anah bekerja sebagai asisten rumah tangga.
Baginya, mencari pekerjaan di luar negeri justru lebih mudah dibandingkan di dalam negeri.
Apalagi dengan gaji sekitar Rp 10 juta per bulan yang didapat, uang itu bisa untuk menabung, membantu orang tua, serta memenuhi kebutuhan anaknya.
“Saya di Hong Kong itu dari 2020, selain karena alasan ekonomi. Alasan utama saya ke luar negeri memang demi anak,” ucapnya.
Dalam perbincangan panjang itu, Anah juga bercerita bahwa untuk mengobati kerinduan, ia bisa menelepon ke kampung halaman.
Hal itu ia lakukan bahkan setiap hari ketika ia punya waktu luang.
Hal ini sekaligus bentuk kontrol Anah sebagai orangtua dalam mengawasi tumbuh kembang anaknya. “
Alhamdulillah
kalau telepon, selalu, setiap waktu, setiap hari,” ujar Anah.
Sebagai ibu muda, Anah juga mencoba untuk mengasah diri menjadi lebih kreatif.
Ibu satu anak ini rupanya aktif di media sosial sebagai kreator konten.
Dari yang awalnya hanya iseng, Anah sekarang punya penghasilan tambahan dari sana. “Iseng-iseng sih ngisi waktu saja,” ujarnya.
Meski sudah terbiasa dengan ritme hidup sebagai pekerja migran, Anah menyampaikan, tidak akan selamanya ia menjadi pekerja migran.
Suatu saat nanti, Anah ingin pulang kembali ke Tanah Air untuk bisa berkumpul dengan keluarga, terutama dengan anaknya.
Oleh karenanya, sedari sekarang Anah sudah memikirkan langkah ke depan yang akan ia lakukan di Indonesia.
Rencana-rencana pun sudah ia mulai susun pelan-pelan, sambil menabung dari penghasilannya selama bekerja untuk modal usaha nanti.
Anah ingin bisa hidup mandiri dengan membuka usaha agar keluarga kecilnya juga bisa selalu tercukupi semua kebutuhannya.
“Alhamdulillah
kalau planning sih banyak ya, malah banyak banget, cuma nanti lihat ke depannya, lihat bujet juga, minta doanya,” ujar Anah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 07:04
9 Prabowo Tegaskan HGU Bisa Dicabut demi Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana Nasional

Prabowo Tegaskan HGU Bisa Dicabut demi Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Prabowo Subianto mengatakan, hak guna usaha (HGU) yang diberikan pemerintah bisa dicabut sementara untuk memenuhi kebutuhan lahan demi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Presiden
Prabowo
saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025), dalam keterangan tertulis.
Instruksi ini muncul setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB
) Suharyanto melaporkan bahwa salah satu kendala pembangunan
huntara
dan hunian tetap (huntap) adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam paparannya.
Menurut Prabowo, negara harus hadir dan memberikan solusi cepat atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepala Negara juga menegaskan bahwa kebutuhan rakyat adalah prioritas tertinggi.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.
Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di
hunian sementara
,” kata Suharyanto.
Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi.
“Harganya berapa?” tanya Presiden.

“Sekitar Rp 30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto, sembari menegaskan bahwa unit tersebut sudah dilengkapi fasilitas dasar.
“Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit),” jelasnya.
Prabowo menilai harga ini relatif efisien.
BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.
“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” kata Suharyanto.
BNPB menegaskan bahwa proses pembangunan huntara dapat dipercepat menggunakan Satgas TNI–Polri, sebagaimana pengalaman sebelumnya di Lewotobi.
“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK… semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.
Prabowo langsung merespons dengan instruksi percepatan.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.
Selain huntara tipe rumah keluarga, BNPB juga menyiapkan opsi model barak apabila lahan sangat terbatas. Namun apabila tanah cukup, satu keluarga dapat dialokasikan lahan 8×10 meter yang memudahkan integrasi antara huntara dan pembangunan huntap di fase berikutnya.
Menutup pembahasan, Prabowo kembali menegaskan agar semua kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa terkendala.
Ia juga membuka opsi pemanfaatan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang, bila diperlukan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 07:03
10 Ada Dua Demo di Jakarta Hari ini, Hindari Titik-titik Berikut Megapolitan

Ada Dua Demo di Jakarta Hari ini, Hindari Titik-titik Berikut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak dua aksi demonstrasi akan digelar di wilayah Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025) hari ini.
Kasi Humas Polres
Jakarta
Pusat, Ruslan Basuki mengatakan, aksi demonstrasi pertama akan digelar di Gambir.
“Pagi ada aksi unjuk rasa dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) dan beberapa elemen massa lain,” ujar Ruslan dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Untuk pengamanan unjuk rasa Apdesi ini, polisi menyiagakan 1.825 personil.
Aksi untuk rasa kedua digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan KASUM.
Untuk pengamanan demonstrasi kedua ini, polisi menerjunkan 357 personel.
Ruslan mengimbau agar masyarakat menghindari kawasan sekitar titik demonstrasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas.
“Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berjalan. Untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan situasional melihat ekskalasi jumlah massa di lapangan,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 05:52