Dua Gunung Terlihat Jelas, Bagaimana Kualitas Udara di Jakarta Pagi Ini?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemandangan Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat bisa terlihat dari wilayah Jakarta pada Jumat (29/11/2024) pagi.
Momen ini sempat diabadikan Bian (35), dari sebuah apartemen di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
“Kaget banget pas lihat jendela ternyata gunung kelihatan jelas. Bagus banget,” ujar Bian kepada Kompas.com.
Bagi Bian, bisa melihat pemandangan Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango dari Jakarta merupakan peristiwa yang langka.
“Ini jarang-jarang nih kayak begini. Biasanya ketutup sama polusi udara. Bahkan bisa dihitung dengan jari,” kata Bian.
Namun, berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 07.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta dalam kategori sedang atau berada di angka 64.
Angka ini menunjukkan bahwa udara di Jakarta pagi ini tidak sehat untuk kelompok sensitif, meskipun masih dalam batas wajar untuk mayoritas masyarakat.
Konsentrasi polutan tertinggi yang terdeteksi adalah PM 2.5 dengan nilai 16 mikrogram per meter kubik atau 3,2 kali lipat dari nilai panduan kualitas udara tahunan yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).
Sementara itu, kota paling berpolusi di Indonesia pagi ini adalah Tangerang, Banten, dengan indeks kualitas udara mencapai 162, masuk kategori tidak sehat.
Sebaliknya, kota dengan kualitas udara terbaik di Indonesia adalah Mamuju, Sulawesi Barat, dengan AQI 21 yang masuk kategori baik.
Secara global, Indonesia berada di peringkat 14 negara dengan kualitas udara terburuk.
Bagi masyarakat Jakarta, terutama kelompok sensitif beberapa langkah disarankan untuk mengurangi dampak buruk polusi udara, yakni sebagai berikut:
1. Mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kualitas udara memburuk.
2. Menutup jendela untuk mencegah masuknya udara kotor ke dalam rumah.
3. Menggunakan masker saat berada di luar ruangan.
4. Mempertimbangkan penggunaan alat pembersih udara di dalam ruangan untuk menjaga kualitas udara.
Langkah-langkah ini penting untuk melindungi kesehatan, khususnya bagi individu yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2024/10/23/6718417fa80d6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua KPPS di Jaktim Diberhentikan Usai Ketahuan Coblos Surat Suara
Ketua KPPS di Jaktim Diberhentikan Usai Ketahuan Coblos Surat Suara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur memberhentikan ketua KPPS dan petugas ketertiban TPS 028, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur usai ketahuan mencoblos surat suara
Pilkada Jakarta 2024
.
”Jadi, kami sudah memberhentikan per hari ini. Ketua KPPS dan juga petugas ketertiban, karena sudah melakukan pelanggaran kode etik yang menurut kami berat,” ujar Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza saat dikonfirmasi, Kamis (28/11/2024).
Terdapat 19 surat suara sudah tercoblos. Satu surat suara sudah masuk ke kotak suara, sedangkan 18 surat suara belum dimasukkan.
Ketua KPPS itu mengaku spontan mencoblos surat suara Pilkada Jakarta 2024 demi meningkatkan partisipasi pemilih.
”Kami periksa semalam, ini tidak ada unsur politis. Jadi, kalau misalkan Ketua KPPS itu dia beralasan bahwa kita hanya spontan saja. Menyuruh petugas ketertiban supaya absensi, artinya partisipasi (pemilih) meningkat gitu.” ungkap Rio.
Rio menegaskan, yang dilakukan ketua KPPS dan petugas ketertiban TPS tersebut bisa dijerat pidana. Namun, peristiwa pencoblosan surat suara oleh ketua KPPS dan petugas TPS tidak masuk dalam kriteria PSU (Pemungutan Suara Ulang).
Untuk kasusnya diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaaan.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur membenarkan ada pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 028, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur.
Berbagai video di media sosial menampilkan sejumlah orang menunjukkan surat suara dari KPU Jakarta Timur yang sudah tercoblos.
Di surat suara tersebut sudah tercoblos salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza memastikan dua petugas yang melakukan pelanggaran sudah disanksi.
”Jadi, terkait kejadian itu memang benar. Kemarin itu, yang malam itu, sudah kita periksa. Satu ketua KPPS plus petugas ketertiban di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Setelah kami periksa, memang yang bersangkutan mengakui,” kata Rio.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/09/23/66f138f6b7370.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang? Internasional
Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang?
Penulis
AKHIR
September lalu, di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah sudah nyaris tercapai.
BBC
melaporkan, saat itu para diplomat Amerika Serikat (AS) dan Inggris yakin gencatan senjata akan segera terjadi.
Para pihak yang terlibat dalam perang tampaknya sudah menunjukkan kesediaannya untuk menerima gencatan senjata yang didasarkan pada ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang disahkan untuk mengakhiri perang Lebanon tahun 2006. Intinya adalah Hizbullah akan mundur dari perbatasan untuk digantikan pasukan penjaga perdamaian PBB dan Angkatan Bersenjata Lebanon. Ketika pasukan PBB dan Lebanon masuk, pasukan Israel secara bertahap akan keluar.
Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kemudian naik ke podium Sidang Umum PBB dan menyampaikan pidato berapi-api yang menolak gagasan gencatan senjata. Seusai sidang itu, Netanyahu kembali ke hotelnya di New York dan dari sana dia memerintahkan pembunuhan terhadap Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, bersama dengan sebagian besar para komandannya. Fotografer resmi Netanyahu mengabadikan momen saat Netanyahu memberi perintah pembunuhan itu.
Tentara Israel kemudian menjatuhkan sekitar 80 bom ke markas bawah tanah Hizbullah di pinggiran Beirut. Nasrallah dan sejumlah komandannya tewas. Rancangan kepakatan gencatan senjata itu pun buyar. Pembunuhan Nasrallah merupakan eskalasi besar dan pukulan telak bagi Hizbullah.
Dalam beberapa minggu setelahnya, militer Israel telah menimbulkan kerusakan besar pada organisasi militer Hizbullah. Kelompok itu memang masih menembakkan sejumlah roket ke perbatasan dan para kombatannya terus melawan pasukan invasi Israel. Namun Hizbullah bukan lagi ancaman besar bagi Israel.
Pada 26 November ini, Israel dan Hizbullah akhirnya menyepakati gencatan senjata selama 60 hari setelah lebih dari setahun terlibat konflik multifront.
Isi kesepakatan itu sama dengan rencangan yang gagal disepapakti akhir September itu, yaitu bahwa Israel akan secara bertahap menarik pasukannya dari Lebanon, dan Hizbullah akan sepenuhnya mundur ke sebelah utara Sungai Litani. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Lebanon akan menempatkan pasukannya dan mengendalikan wilayah mereka sendiri. Presiden AS, Joe Biden, mengatakan bahwa AS, Prancis, dan sekutu lainnya telah berjanji untuk mendukung kesepakatan itu.
Profesor studi sejarah dan perdamaian di Universitas Notre Dame AS, Asher Kaufman, dalam artikelnya di
The Conversation US
menjelaskan bahwa gencatan senjata itu terjadi karena bertemunya kepentingan Israel, Hizbullah, dan Iran – sponsor utama Hizbullah. Namun, walau kepentingan mereka bertemu, alasan mereka berbeda-beda.
Kaufman yang merupakan pakar konflik Lebanon dan perbatasan di Timur Tengah itu menjelaskan, bagi pemerintah Israel, masalah domestik turut berperan dalam pertimbagan untuk gencatan senjata itu. Pertama, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) telah merasa kelelahan setelah lebih dari setahun berperang. Hal ini terutama dirasakan pasukan cadangan Israel, yang semakin banyak yang tidak hadir bertugas. Masyarakat umum Israel juga lelah dengan konflik itu. Mayoritas dari mereka mendukung gencatan senjata dengan Hizbullah.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mempunyai masalah internal dalam pemerintahannya yang harus diatasi. Netanyahu mendapat tekanan dari sekutu ultra-Ortodoks dalam koalisi yang berkuasa untuk menyusun undang-undang yang mengecualikan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer.
Menurut Kaufman, meredakan ketegangan di perbatasan Lebanon akan mengurangi kebutuhan Israel akan pasukan aktif. Hal itu dapat membantu dalam mengatasi ketidakpuasan kelompok sekuler dan nasional-religius di IDF dan tidak setuju dengan pengecualian wajib militer untuk para pria ultra-Ortodoks. Jika perang dengan Hizbullah berakhir, kelompok tersebut mungkin lebih cenderung menerima kebijakan pengecualian itu.
Dari perspektif tentara Israel, kata Kaufman, perang di Lebanon semakin mencapai titik di mana hasilnya semakin kurang bernilai. Perang itu berhasil melemahkan posisi militer Hizbullah, tetapi tidak mampu menghancurkan kelompok itu sepenuhnya.
BBC
melaporkan, Netanyahu menyatakan keberhasilan operasi militer merupakan salah satu dari beberapa faktor yang meyakinkannya bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk berhenti. Agenda Israel di Lebanon memang lebih terbatas dibandingkan di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya. Israel hanya ingin mengusir Hizbullah dari perbatasan utaranya sehingga memungkinkan warga sipil Israel kembali ke kota-kota dekat perbatasan.
Jika Hizbullah suatu saat terlihat sedang mempersiapkan serangan, Israel mengantongi surat persetujuan tambahan dari AS yang memberi lampu hijau untuk mengambil tindakan militer lagi.
Dalam pernyataan yang direkam untuk mengumumkan keputusannya, Netanyahu menyebutkan alasan mengapa sekarang adalah saat yang tepat untuk gencatan senjata. Israel, kata dia, telah mengguncang Beirut. Kini ada peluang untuk “memberikan jeda bagi pasukan kami dan menambah persediaan”.
Israel juga telah memutuskan koneksi antara Gaza dan Lebanon. Netanyahu mengatakan, Hamas akan mendapat tekanan yang lebih besar.
Ada satu alasan lagi; Israel ingin berkonsentrasi pada apa yang disebut Netanyahu sebagai ancaman Iran. Menghancurkan Hizbullah berarti menghancurkan Iran. Hizbullah dibangun Iran untuk menciptakan ancaman tepat di perbatasan Israel. Hizbullah menjadi bagian terkuat dari poros perlawanan Iran, nama yang diberikan untuk jaringan pertahanan terdepan yang terdiri dari sekutu dan proksi.
Menurut Kaufman, di sisi Hizbullah, kelompok itu telah sangat dilemahkan karena perang yang mengikis kemampuan militernya. Sebelumnya, Hizbullah (sebagaimana ditegaskan berulang kali oleh Nasrallah) menyatakan bahwa gencatan senjata hanya akan terjadi jika hal itu terlebih dahulu tercapai antara Hamas dan Israel di Gaza. Namun, kini Hizbullah dan Iran bersedia memisahkan dua front tersebut, yang membuat Hamas berada dalam posisi yang lebih lemah karena kehilangan dukungan dari kelompok utama yang mereka andalkan, yaitu Hizbullah.
Hamas awalnya berharap bisa menarik Hizbullah dan kelompok-sekelompok yang seideologi dengan mereka di kawasan itu untuk terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Israel ketika mereka meluncurkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Hizbullah dan faksi politik Lebanon lainnya juga menghadapi tekanan domestik yang kuat. Lebanon memiliki lebih dari 1 juta pengungsi akibat konflik tersebut – sebagian besar dari mereka orang-orang Syiah, aliran Islam yang menjadi tempat muasal Hizbullah. Kondisi di Lebanon telah meningkatkan risiko pertikaian sektarian antara Syiah dan faksi lain di negara itu. Bagi para pemimpin Hizbullah, mungkin inilah saat yang tepat untuk mengurangi kerugian dan mempersiapkan diri untuk bangkit kembali sebagai sebuah badan politik dan militer.
Sama seperti para pemimpin Hizbullah yang masih hidup, Iran juga menginginkan gencatan senjata. Hizbullah perlu jeda untuk memulihkan diri. Iran perlu menghentikan kerusakan geostrategis yang telah terjadi. Poros perlawanan mereka kehilangan daya gentarnya. Serangan rudal Iran terhadap Israel setelah pembunuhan Nasrallah tidak berhasil mengubah keadaan.
Dua orang merancang Hizbullah untuk menghalangi Israel tidak hanya menyerang Lebanon – tetapi juga menyerang Iran. Kedua perancang itu telah tewas dibunuh. Mereka adalah Qasem Soleimani, kepala Pasukan Quds Pengawal Revolusi Iran, yang tewas akibat serangan pesawat tak berawak AS di bandara Baghdad pada Januari 2020. Perintah pembunuhan Soleimani dikeluarkan Donald Trump dalam beberapa minggu terakhirnya di Gedung Putih pada akhir tahun masa jabatan pertamanya. Orang kedua adalah Hassan Nasrallah.
Setelah perang 2006, strategi pencegahan (
deterrence strategy
) Hizbullah dan Iran mampu menyamai Israel selama hampir 20 tahun. Namun, serangan Hamas pada 7 Oktober yang kemudian dibalas Israel membawa perubahan besar, termasuk keputusan Israel untuk menolak segala pembatasan terhadap perang yang mereka lakukan sebagai respons. AS, sekutu terkuat Israel, juga hampir tidak memberikan batasan pada pasokan maupun penggunaan senjata yang terus mereka salurkan.
Nasrallah dan Iran gagal memahami apa yang telah terjadi. Mereka tidak menyadari bagaimana Israel telah berubah. Mereka mencoba menekan Israel dengan perang gesekan dan sempat berhasil selama hampir satu tahun. Namun, pada 17 September, Israel membalik keadaan dengan meledakkan bom mini yang tertanam di jaringan
pager
jebakan yang sebelumnya berhasil dijual kepada Hizbullah melalui tipu daya intelijen Israel.
Hizbullah menjadi limbung. Sebelum mereka sempat bereaksi dengan senjata paling kuat yang diberikan Iran, Israel membunuh Nasrallah dan sebagian besar letnan utamanya, disertai serangan besar-besaran yang menghancurkan gudang senjata. Serangan itu diikuti dengan invasi ke Lebanon Selatan dan penghancuran besar-besaran desa-desa perbatasan Lebanon serta jaringan terowongan Hizbullah.
Menurut Kaufman, kesepakatan gencatan senjata itu terjadi juga saat Teheran bersiap menghadapi pemerintahan AS yang bisa mengambil posisi lebih keras terhadap Iran dan proksinya di kawasan, dimana Hizbullah merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
Dengan presiden baru Iran, dan pemerintahan baru AS, gencatan senjata antara proksi utama Iran dan Israel mungkin menjadi langkah pertama bagi Teheran untuk membangun dialog konstruktif dengan Gedung Putih yang akan kembali dipimpin Trump.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/28/67485848c07a2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Hakim Sebut Uang Dugaan Korupsi Timah Nyaris Rp 1 Triliun Mengalir ke CV Salsabila Utama, tetapi Direkturnya Buron Nasional
Hakim Sebut Uang Dugaan Korupsi Timah Nyaris Rp 1 Triliun Mengalir ke CV Salsabila Utama, tetapi Direkturnya Buron
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rianto Adam Pontoh menyebut, aliran dana dalam dugaan korupsi
timah
ke CV Salsabila Utama nyaris Rp 1 triliun tetapi sampai saat ini direktur perusahaan itu, Tetian Wahyudi menghilang.
Pernyataan tersebut Pontoh sampaikan ketika mencecar eks Direktur Keuangan PT
Timah
Tbk Emil Ermindra sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Helena Lim.
Dalam dakwaan jaksa disebutkan, CV Salsabila Utama merupakan perusahaan yang didirikan Emil bersama Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani untuk membeli bijih timah dari penambang ilegal.
“Ada perlakuan khusus enggak ke CV Salsabila?” tanya Hakim Pontoh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Emil kemudian mengeklaim tidak ada perlakuan khusus kepada CV Salsabila. Menurut Emil, semua pembayaran hanya dilakukan setelah syaratnya terpenuhi.
Ketika terdapat perusahaan yang tidak memenuhi
standard operating procedure
(SOP) maka tidak akan dibayar PT Timah.
“Kalau secara SOP tidak terpenuhi tidak dibayar Yang Mulia,” jawab Emil.
Hakim Pontoh lantas menyinggung lebih lanjut aliran dana dugaan korupsi ke CV Salsabila Utama yang nilainya cukup besar.
“Ini pembayaran kepada Salsabila hampir Rp 1 triliun kalau saya lihat di yang sesuai surat dakwaan penuntut umum Rp 186 miliar lebih,” ujar Hakim Pontoh.
“Sementara Saudara Tetian Wahyudi sampai hari tidak bisa ditemukan, kemana keberadaan dia. Jadi tidak bisa ditangkap dia, ya kan? Supaya bisa jelas,” kata dia.
Mendengar pernyataan ini, Emil mengaku dirinya lebih senang jika Tetian tertangkap. Sebab, keberadaan Tetian itu akan membuat persoalan yang didakwakan jaksa menjadi jelas.
“iya, jadi bisa
clear
buat saya,” kata Emil.
Dalam dakwaan jaksa disebutkan, kasus korupsi di PT Timah Tbk diduga memperkaya Emil melalui CV Salsabila Utama sebesar Rp 986.799.408.690.
Namun, sampai saat ini Tetian yang tercatat sebagai direktur perusahaan itu menjadi buron dan belum tertangkap.
Sejumlah saksi dalam persidangan menyebut Tetian merupakan wartawan dan tangan panjang petinggi PT Timah untuk mengatasi protes-protes masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sementara itu, dalam persidangan Emil membantah dirinya mendirikan dan terkait dengan CV Salsabila Utama.
Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.
Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Reza Pahlevi, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.
Perkara ini juga turut menyeret Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).
Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.
Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.
Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di
-cover
dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.
Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana
corporate social responsibilit
y (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.
Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.
“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.
Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/18/673aeb6dcc5ba.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Hasil Quick Count Airin Kalah di Pilkada Banten 2024, PDI-P: Ironis Nasional
Hasil Quick Count Airin Kalah di Pilkada Banten 2024, PDI-P: Ironis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– PDI-P menyebut terjadi anomali pada hasil Pilkada Banten 2024, menyusul kekalahan usungan PDI-P
Airin
Rachmi Diany-Ade Sumardi dari usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Andra Soni-Dimyati Natakusumah berdasarkan hasil hitung cepat (
quick count
) sejumlah lembaga.
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, menilai kekalahan Airin ironis karena ia merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dan berhasil membawa kemenangan untuk pasangan tersebut di Banten.
“Seorang Airin, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, sukses memenangkan Prabowo-Gibran di Banten, pada saat dia menjadi calon gubernur, harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan,” kata Basarah dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).
Menurut dia, intervensi itu salah satunya berlangsung dalam bentuk pengerahan “partai cokelat” atau “parcok”.
Basarah menyinggung, sebagian besar lembaga survei telah memprediksi kemenangan Airin beberapa hari sebelum tanggal pemungutan suara dengan keunggulan elektabilitas yang cukup solid.
“Realistis nggak, sebuah hasil survei yang hampir satu minggu, melaporkan perbandingan yang sangat signifikan antara proses survei suara Airin dengan kandidat yang lainnya, di atas 70 persen ke atas, kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan, (ini) anomali yang kedua,” ujarnya.
Ketua fraksi PDI-P di MPR RI itu menyebut bahwa partainya akan melakukan upaya hukum untuk menggugat hasil pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan ini, lanjut dia, untuk membuktikan berbagai anomali yang terjadi pada Pilkada Banten 2024.
Sementara itu, Partai Gerindra menyebut bahwa kemenangan Andra Soni-Dimyati lahir dari kerja keras.
“Khusus di Banten, saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens dan juga kemudian animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, kepada wartawan pada Kamis (28/11/2024).
Sebagai informasi, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Charta Politika pada Rabu (27/11/2024) pukul 22.30 WIB, dengan masuk 100 persen, pasangan Andra-Dimyati unggul 57,52 persen. Sedangkan Airin-Ade 42,48 persen.
Airin merupakan istri dari Tubagus Chaeri Wardana, atau Wawan, yang merupakan adik kandung Ratu Atut.
Sedangkan Ratu Atut Chosiah adalah mantan Gubernur Banten yang memimpin selama dua periode (2007–2014) sebelum tersandung kasus korupsi.
Diketahui, Airin Rachmi Diany adalah kandidat gubernur Banten nomor urut 01, berpasangan dengan Ade Sumardi.
Pasangan Airin-Ade diusung oleh Partai Golkar, PDIP, Partai Buruh, PBB, Partai Gelora, PKN, dan Partai Ummat.
Sementara itu, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PSI, PKB, PAN, PPP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Garuda.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/28/6748406212043.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Prabowo Umumkan Gaji Guru Naik Mulai 2025, Ini Rinciannya Nasional
Prabowo Umumkan Gaji Guru Naik Mulai 2025, Ini Rinciannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru saat Puncak Peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
“Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis.
Kepala Negara menuturkan, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer.
Ia memerinci, kenaikan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG).
“Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta,” ungkap Prabowo disambut tepuk tangan meriah para guru.
Kepala Negara mengungkapkan, terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik pada tahun 2025.
Jumlah itu setara dengan 64,4 persen dari total guru, meningkat 620 pendidik tersertifikasi dibanding tahun 2024.
Adapun dengan kenaikan gaji ini, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.
Tak cuma kenaikan gaji, pemerintah akan melaksanakan PPG untuk 806.486 guru pada tahun 2025.
“Masih terkait dengan komitmen kami pemerintah Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025, akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, rencana kenaikan gaji guru disinggung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti.
Ia menyatakan, kenaikan gaji guru berlaku untuk yang berstatus ASN dan non-ASN, baik di sekolah swasta maupun negeri.
“Dalam acara tersebut, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non ASN sebesar Rp 2 juta rupiah dan peningkatan gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan hari guru,” kata Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Mu’ti menyampaikan, kenaikan gaji berlaku untuk yang telah tersertifikasi, sehingga peningkatan kesejahteraan ini mengikuti peningkatan kualifikasi.
“Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp 2 juta itu,” tuturnya.
Kenaikan gaji bakal berlaku mulai tahun depan atau tahun 2025.
“(Berlakunya) 2025. Teorinya Januari tahun anggaran kan Januari. Tapi realisasinya tergantung pencairan dana dari Kementerian Keuangan,” katanya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/28/6748394929c5c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Imbas Pilkada 2024, PDI-P Minta Polri Kembali di Bawah TNI atau Kemendagri Nasional
Imbas Pilkada 2024, PDI-P Minta Polri Kembali di Bawah TNI atau Kemendagri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
PDI-P
meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDI-P merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau “parcok” (partai cokelat).
“Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).
Ia berharap, DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.
“Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” kata Deddy.
Ia menyinggung bahwa “parcok” ini tidak terlepas dari “Jokowisme” yang dinilai masih mengintervensi proses elektoral pada Pilkada Serentak 2024, termasuk di Jawa Tengah.
“Bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi dalam demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjalanan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal partai cokelat,” jelas dia.
“Yang dimaksud partai cokelat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat dari komando,” imbuh Deddy.
Secara spesifik, ia juga menunjuk hidung Kapolri Jenderal Listyo Sigit sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
“Saya kira pemegang kuncinya adalah Listyo Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/28/6748394929c5c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 PDI-P: Kandang Banteng Sekarang Jakarta, Jateng Kandang Bansos Nasional
PDI-P: Kandang Banteng Sekarang Jakarta, Jateng Kandang Bansos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –PDI-P
menyindir bahwa wilayah kekuasaan mereka atau yang dijuluki “Kandang Banteng” kini sudah bukan lagi di
Jawa Tengah
selepas
Pilkada 2024
.
Pasalnya, di Jawa Tengah, calon gubernur-wakil gubernur usungan PDI-P, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, diprediksi kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung 14 partai politik.
“Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok (partai cokelat),” kata Ketua DPP PDI-P
Deddy Sitorus
dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
“Jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok,” ujar dia.
Istilah parcok diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk kerja-kerja politik elektoral di Pilkada Serentak 2024.
PDI-P meyakini, kemenangan Luthfi-Yasin di Jawa Tengah tak terlepas dari hal tersebut.
Walaupun demikian, PDI-P masih menganggap pencapaian mereka di Jawa Tengah lebih dari cukup karena diprediksi memperoleh lebih dari 40 persen suara meski Andika-Hendi hanya diusung PDI-P sendiri.
Hal itu dinilai menjadi bukti bahwa secara politik, Jawa Tengah masih layak disebut kandang banteng.
Namun, PDI-P justru melontarkan sarkasme bahwa “kandang banteng” telah berpindah ke Jakarta karena kandidat gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung, Pramono Anung-Rano Karno, menang satu putaran.
“Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta,” sebut Deddy.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/11/29/67490fe4f2868.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/28/67484964da2dc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/20/673dba7f42704.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)