Xcloud.id

Category: Kompas.com Metropolitan

  • PDI-P Usulkan Polri Kembali di Bawah TNI/Kemendagri, IPW: Langkah Kemunduran

    PDI-P Usulkan Polri Kembali di Bawah TNI/Kemendagri, IPW: Langkah Kemunduran

    PDI-P Usulkan Polri Kembali di Bawah TNI/Kemendagri, IPW: Langkah Kemunduran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Indonesia Police Watch (
    IPW
    ) Sugeng Teguh Santoso menanggapi usulan untuk mengembalikan institusi
    Polri
    di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri.
    Sugeng menegaskan bahwa Polri merupakan hasil reformasi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, yang menetapkan Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
    “Anugerah besar yang diberikan oleh sejarah kepada institusi Polri (tapi) tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” katanya saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).
    Sugeng mengungkapkan kekhawatirannya terkait arogansi, penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan yang menyakiti masyarakat oleh oknum kepolisian.
    “Apabila itu yang terjadi, pertanyaannya adalah, apakah polisi harus dibawa kembali ke bawah institusi Menteri Dalam Negeri atau institusi TNI?” ujarnya.
    Ia menilai bahwa jika Polri kembali ke bawah TNI, hal tersebut merupakan sebuah kemunduran.
    Sugeng menekankan perlunya introspeksi mendalam dari para pimpinan Polri.
    “Kepercayaan publik yang diukur melalui survei perlu dipertanyakan. Apakah surveinya benar atau abal-abal? Semua insan Polri harus kembali kepada jati diri,” jelasnya.
    Ia menambahkan bahwa jika Polri kembali berada di bawah TNI, potensi pelanggaran hak asasi manusia bisa meningkat.
    “Kembali lagi menjadi aparatur pendekatannya kekerasan,” tambahnya.
    Sugeng juga mengungkapkan kekhawatirannya jika Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang dinilai sebagai kemunduran karena menteri-menteri saat ini berasal dari partai politik.
    “Tunduk di bawah TNI atau kementerian tentu harus menjadi introspeksi pimpinan Polri,” ujarnya.
    Sugeng menegaskan bahwa IPW tidak setuju dengan usulan tersebut.
    Sebelumnya,
    PDI-P
    mengusulkan agar Polri dikembalikan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri.
    Usulan ini muncul setelah hasil
    Pilkada
    Serentak 2024, di mana PDI-P merasa kekalahan mereka disebabkan oleh pengerahan
    aparat kepolisian
    .
    “Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, dalam jumpa pers pada Kamis (28/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilkada Bekasi: Suara Tri-Bobihoe dan Heri-Sholihin Selisih Tipis

    Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilkada Bekasi: Suara Tri-Bobihoe dan Heri-Sholihin Selisih Tipis

    Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilkada Bekasi: Suara Tri-Bobihoe dan Heri-Sholihin Selisih Tipis
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Hasil
    quick count
    atau hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi Tri Adhianto-Abdul Haris Bobihoe memperoleh 46,84 persen suara.
    Keduanya unggul sangat tipis dari pasangan nomor urut 1 Heri Koswara-Sholihin yang memperoleh 46,45 persen. Sementara pasangan nomor urut 2, Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni meraup 6,71 persen suara.
    “Hitung cepat ini menggunakan sampel TPS sebanyak 220 dari 3.673 TPS yang diacak secara proporsional di seluruh populasi TPS yang ada di wilayah Kota Bekasi,” kata peneliti senior LSI Denny JA, M Khotib dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
    Hasil hitung cepat ini didasarkan pada data suara 100 persen. Namun, karena 
    margin of error
    lebih kurang 0,39 persen, Tri-Bobihoe pun belum bisa dikatakan sebagai pemenang.
    Untuk memastikan siapa pemenangnya, harus menunggu hasil resmi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.
    “Masalahnya, dalam konteks Kota Bekasi, kita belum berani mengumumkan siapa pemenangnya, karena belum keluar dari
    margin of error.
    Untuk itu, ada baiknya semua pihak bersabar menunggu hasil resmi KPUD sebagai panduan final,” ujar Khotib.
    Posisi perolehan suara yang tipis tersebut berpotensi berujung pada gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pekerjaan rumah (PR) besar kedua pasangan calon tersebut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menguatkan kemenangan itu di MK.
    Termasuk mengumpulkan bukti-bukti yang diduga adanya pelanggaran dari masing-masing pasangan calon, meskipun hal itu tidak mudah karena biasanya harus memenuhi syarat terstruktur, sistematis dan masif.
    “Hasil hitung cepat di Pilkada Kota Bekasi ini memang tergolong langka. Karena selisihnya benar-benar super tipis. Bayangkan, 0,39 persen. Dalam kontek inilah, kunci utamanya nanti, selain di MK, jika ada gugatan, tentu di pihak penyelenggara, KPUD. Kita percaya saja mereka bisa jurdil,” tambah dia.
    Sebelumnya, pasangan Heri-Sholihin mengeklaim kemenangan dengan perolehan 48,68 persen suara berdasarkan hasil
    real count
    dan
    quick count
    internal mereka.
    Berdasarkan data mereka, pasangan nomor urut 3 Tri Adhianto-Abdul Haris Bobihoe meraup 46,74 persen dan pasangan Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni 4,58 persen.
    Klaim kemenangan juga dilakukan oleh kompetitornya, Tri Adhianto-Sholihin dengan perolehan suara 48 persen merujuk data
    real count
    internal tim pemenangan.
    Dari data mereka, Heri-Sholihin meruap 46 persen dan Uu-Sumarheni meraih 6 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang Regional 29 November 2024

    Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang Regional 29 November 2024

    Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Bupati Wonogiri

    Joko Sutopo
    , atau yang akrab disapa Jekek, memastikan bahwa ribuan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di wilayahnya akan mendapatkan perpanjangan kontrak kerja setiap lima tahun, hingga mencapai usia pensiun.
    Akan tetapi, perpanjangan kontrak tersebut bergantung pada kinerja dan kompetensi guru yang bersangkutan, sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku.
    “Selama kinerja dan kompetensi
    guru PPPK
    baik dan sesuai dengan kebutuhan instansi, kontrak mereka akan diperpanjang,” kata Jekek.
    “Oleh karena itu, para guru PPPK harus memastikan kinerjanya tetap optimal untuk dapat memperpanjang kontrak mereka,” ujar Jekek dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (29/11/2024).
    Pernyataan tersebut disampaikan Jekek saat bertatap muka dengan sekitar 3.400 guru PPPK di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (26/11/2024).
    Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi para guru PPPK untuk menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai status kontrak setelah lima tahun bekerja.
    Pada kesempatan tersebut, Jekek memberikan penjelasan bahwa
    Pemkab Wonogiri
    akan terus memperpanjang kontrak bagi guru PPPK yang memiliki kinerja baik.
    “Jika kinerjanya baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri pasti akan terus memperpanjang kontraknya. Kita membutuhkan sekitar 7.000 guru di Wonogiri, dan 3.400 di antaranya sudah berstatus PPPK,” jelasnya.
    Saat ini, jumlah guru PPPK di Kabupaten Wonogiri mencapai sekitar 3.400 orang yang mengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh wilayah.
    Sementara itu, sekitar 3.600 guru lainnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
    Jekek menambahkan, Pemkab Wonogiri tidak akan menambah jumlah guru PNS yang dapat menggeser posisi guru PPPK, melainkan akan mengisi kekosongan guru PNS hanya apabila ada pensiun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nelayan Semarang Kehilangan Tangkapan, Sampah Plastik dan Rob Jadi Tantangan Regional 29 November 2024

    Nelayan Semarang Kehilangan Tangkapan, Sampah Plastik dan Rob Jadi Tantangan Regional 29 November 2024

    Nelayan Semarang Kehilangan Tangkapan, Sampah Plastik dan Rob Jadi Tantangan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    –
    Kampung Tambaklorok
    , yang terletak di Semarang Utara, kini memiliki
    tanggul laut
    sepanjang 3,6 kilometer.
    Meskipun proyek ini dibiayai dengan anggaran besar senilai Rp 386 miliar, warga setempat masih menghadapi masalah serius.
    Rembesan air laut dari tanggul tersebut terus terjadi setiap pagi, menyulitkan aktivitas harian mereka, terutama bagi anak-anak yang akan berangkat sekolah dan para nelayan yang bersiap mencari nafkah.
    Genangan air di Kampung Tambaklorok memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 5-10 sentimeter.
    Namun, kondisi ini tetap mengganggu kehidupan sehari-hari warga.
    Rasa frustrasi mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama saat proyek besar yang diharapkan dapat memberikan perlindungan ternyata belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka.
    Ketua RW 016 Kampung Tambaklorok, Slamet Riyadi, mengungkapkan harapannya.
    “Dulu sebelum ada tanggul,
    banjir rob
    bisa mencapai sentimeter. Tapi sekarang, meski tidak setinggi itu, tetap mengganggu aktivitas pagi, terutama bagi anak-anak yang mau bersekolah dan warga yang bekerja,” ungkapnya kepada
    Kompas.com,
    Jumat.
    Slamet berharap Pemerintah Kota Semarang dapat segera menindaklanjuti perbaikan, seperti meninggikan jalan utama dan memperbaiki saluran air, agar warga bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir akan ancaman rob.
    “Kami berharap jalan segera ditinggikan, supaya kami bisa beraktivitas dengan aman tanpa harus khawatir dengan rob,” harapnya.


    KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer di Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah.
    Masalah lain yang dihadapi masyarakat Kampung Tambaklorok adalah
    penurunan hasil tangkapan ikan
    di kalangan nelayan.
    Hasil tangkapan nelayan Tambakrejo menyusut hingga sepuluh kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
    Ahmad Marzuki, salah satu nelayan, mengungkapkan kesulitan yang dialaminya.
    “Beberapa tahun yang lalu dalam satu hari bisa mendapat tangkapan 10 kilogram. Sekarang 1 kilogram saja sudah susah,” ujarnya.
    Ahmad menjelaskan bahwa menurunnya volume ikan disebabkan oleh kerusakan lingkungan, khususnya di pesisir Kota Semarang yang tercemar oleh sampah plastik.
    Ia mengingatkan bahwa pada 2005, dirinya masih bisa menangkap hingga 20 kilogram kepiting dalam sehari.
    Kini, dengan usaha keras, ia hanya bisa mendapatkan empat ekor kepiting, yang dianggapnya sudah untung.
    Nelayan lain, Selamet, juga merasakan dampak serupa.
    KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Seorang pemotor melintas di ruas jalan tepi trotoar untuk menghindari genangan air rob Pantura Demak-Semarang, Selasa (12/11/2024) pagi.
    Menurutnya, sampah-sampah tersebut tidak hanya mengganggu ekosistem biota laut, tetapi juga memperburuk hasil tangkapan.
    “Ini saya juga punya tambak kerang, jumlahnya juga terus berkurang,” katanya.
    Selamet harus bekerja ekstra keras untuk membersihkan rumah kerang dari sampah plastik yang merusak ekosistem kerang.
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat antara Januari hingga Maret 2024, terdapat 104 kejadian bencana hidrometeorologi.
    Dari total kejadian tersebut, lebih dari 59.000 rumah terendam dan 1.162 rumah mengalami kerusakan.
    Lebih dari 205.000 warga juga terdampak, dengan 12 jiwa yang meninggal akibat bencana tersebut.
    Sebaran bencana ini tidak hanya mencakup Kota Semarang, tetapi juga 35 kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.
    Pemprov Jawa Tengah bahkan menetapkan sejumlah daerah dalam status darurat.
    Kerugian akibat bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan di Jawa Tengah tercatat mencapai Rp 14,9 triliun dari 2020 hingga 2024.
    Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sultan Agung (Unisulla) Semarang, Mila Karmila, menjelaskan bahwa faktor penyebab banjir dan rob bersifat kompleks.
    Penurunan muka tanah akibat penggunaan air bawah tanah yang masif dan pembebanan di kawasan industri menjadi perhatian penting.
    “Faktornya itu kompleks, tidak hanya perubahan iklim saja, tapi penggunaan air bawah tanah itu juga perlu diperhatikan,” jelasnya.
    Mila menilai penanganan banjir rob yang dilakukan pemerintah selama ini terkesan parsial dan tidak menyentuh akar masalah.
    Proyek besar seperti pembangunan tol dan tanggul laut Semarang-Demak justru memindahkan masalah ke daerah lain.
    “Kalau yang ditanggul hanya sebagian, artinya hanya memindahkan masalah ke tempat lain,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partisipasi Pemilih di Buleleng Hanya 64 Persen, KPU Akui Kesulitan Bujuk Gen Z ke TPS Denpasar 29 November 2024

    Partisipasi Pemilih di Buleleng Hanya 64 Persen, KPU Akui Kesulitan Bujuk Gen Z ke TPS Denpasar 29 November 2024

    Partisipasi Pemilih di Buleleng Hanya 64 Persen, KPU Akui Kesulitan Bujuk Gen Z ke TPS
    Tim Redaksi
    BULELENG, KOMPAS.com
    – Angka partisipasi pemilih di Kabupaten
    Buleleng
    , Provinsi
    Bali
    , pada Pilkada Serentak 2024 sebanyak 64,7 persen dari total 594.619 daftar pemilih tetap (DPT).
    Jumlah tersebut lebih rendah dari target partisipasi pemilih sebesar 75 persen yang dicanangkan oleh KPU Kabupaten Buleleng.
    Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Komang Dudhi Udayana mengungkapkan, angka tersebut masih bisa berubah karena prosesnya rekapitulasi suara masih berlangsung.
    “Partisipasi pemilih sementara ini dari yang kami hitung 64,7 persen,” ujarnya di Kantor KPU Buleleng, Kamis (28/11/2024) malam.
    Ia membeberkan, tingkat partisipasi pemilih paling rendah di Kecamatan Kubutambahan dengan partisipasi 56,3 persen. Sedangkan partisipasi tertinggi di Kecamatan Gerokgak sebanyak 67 persen.
    Dudhi mengakui telah melakukan sejumlah sosialisasi untuk mengupayakan partisipasi pemilih mencapai target minimal. Termasuk kampanye “Mulih Milih ke Buleleng” atau pulang untuk memilih ke Buleleng.
    Kampanye itu digalakkan mengingat banyak warga Buleleng yang merantau. Selama pemungutan suara 27 November 2024 lalu, masih banyak warga Buleleng yang tidak bisa pulang untuk menggunakan hak pilihnya.
    Di sisi lain, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengakui, pihaknya kesulitan membujuk pemilih Generasi Z (Gen Z) datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
    Menurut Lidartawan, Gen Z menjadi kelompok yang paling sulit dijangkau sosialisasi dibandingkan generasi lainnya. Sebab, jika dianggap tidak menarik, maka sosialisasi akan diabaikan.
    Sehingga ia berupaya melibatkan Gen Z sebagai penyelenggara pemilihan.
    “Dengan mereka terlibat, paling tidak sebagai petugas KPPS, akan mengajak teman-temannya datang ke TPS untuk memilih,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MK Kabulkan Sebagian Gugatan Kewenangan KPK Kendalikan Penyidikan untuk Orang yang Tunduk Pada Peradilan Militer

    MK Kabulkan Sebagian Gugatan Kewenangan KPK Kendalikan Penyidikan untuk Orang yang Tunduk Pada Peradilan Militer

    MK Kabulkan Sebagian Gugatan Kewenangan KPK Kendalikan Penyidikan untuk Orang yang Tunduk Pada Peradilan Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 87/PUU-XXI/2023 yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) berhak mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer.
    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar Jumat (29/11/2024).
    Dalam putusan itu, Suhartoyo menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada
    peradilan militer
    dan peradilan umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
    Syarat yang dimaksud sepanjang Pasal tersebut tidak dimaknai “Komisi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.
    Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat Gugum Ridho Putra yang menggugat frasa “mengkoordinasikan dan mengendalikan” dalam Pasal 42 UU 30/2002 tentang KPK.
    Dalam petitumnya, pemohon meminta agar frasa tersebut dimaknai KPK memiliki kewajiban melakukan koordinasi dan mengendalikan kasus korupsi yang tunduk pada peradilan militer.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ibu dan Bayinya Tewas di Pangkalpinang, Suami Menghilang Regional 29 November 2024

    Ibu dan Bayinya Tewas di Pangkalpinang, Suami Menghilang Regional 29 November 2024

    Ibu dan Bayinya Tewas di Pangkalpinang, Suami Menghilang
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com –
    Seorang ibu bernama
    Indah Wati
    alias Iin (32) ditemukan tewas bersama anak balita laki-lakinya yang masih berumur 10 bulan, di kediaman mereka di Perumahan Ayra 3, Jalan Pasir Padi Raya,
    Pangkalpinang
    , Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (28/11/2024) malam.
    Penemuan jenazah ibu dan anak ini bermula saat ibu Wati datang bersama saudara laki-lakinya untuk menjenguk.
    “Malam tadi sekitar jam 22.00 WIB, ibunya datang sama anak laki-lakinya, mungkin ada firasat, rumah ini terkunci gelap,” kata tetangga korban, Alpa saat ditemui di lokasi, Jumat (29/11/2024).
    Alpa menuturkan, ibu korban yang datang dari Jelutung, Bangka Tengah, sempat meminta nomor ponsel anaknya pada sejumlah tetangga. Namun, nomor tersebut tidak aktif.
    Kemudian, mereka masuk ke rumah lewat pintu belakang dan menemukan korban bersama anaknya sudah tidak bernyawa.
    “Setelah ada temuan baru dilaporkan, ramai ada polisi sampai pagi tadi pemeriksaan,” ujar Alpa.
    Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Suami korban sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.
    Alpa mengatakan, Wati masih terlihat bersama anaknya saat hari pencoblosan pilkada pada Rabu (27/11/2024).
    Selama ini, korban dikenal sebagai pekerja keras yang memiliki usaha menjual elpiji 3 kilogram eceran.
    Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Fauzan Sukmawansyah mengatakan, penyelidikan sedang dilakukan terkait kematian korban.
    Tim Inafis Polda ikut membantu pemeriksaan.
    “Nanti hasilnya kami sampaikan,” ujar Fauzan.
    Saat ini, rumah korban telah dipasangi garis polisi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasib Pilkada Jakarta Menggantung, Potensi Dua Putaran Dinilai Tipis

    Nasib Pilkada Jakarta Menggantung, Potensi Dua Putaran Dinilai Tipis

    Nasib Pilkada Jakarta Menggantung, Potensi Dua Putaran Dinilai Tipis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, peluang terjadinya Pilkada Jakarta 2024 dua putaran sangatlah tipis.
    Pasalnya, menurut hasil hitung cepat atau 
    quick count 
    sejumlah lembaga, perolehan suara pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, melebihi 50 persen. 
    “Kalau dilihat, sebagian dari lembaga survei memang tipis. Jadi, potensi dua putaran tipis,” ujar Agung saat diwawancarai
    Kompas.com,
    Kamis (28/11/2024).
    Menurut
    quick count 
    Lembaga Survei Indonesia (LSI) misalnya, Pramono-Rano mendapat 50,10 persen suara. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mendapat 39,29 persen, dan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 10,61 persen.
    Lalu, menurut 
    quick count 
    Charta Politika, Pramono-Rano meraih 50,15 persen, Ridwan-Suswono 39,25 persen, sedangkan Dharma-Kun 10,60 persen. 
    Namun, menurut
    quick count 
    Litbang Kompas, Pramono-Rano memperoleh suara 49,49 persen, Ridwan-Suswono 40,02 persen, dan Dharma-Kun 10,49 persen.
    Tak berbeda jauh, 
    quick count 
    Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, perolehan suara Pramono-Rano sebesar 49,87 persen, Ridwan-Suswono 39,53 persen, dan Dharma-Kun 10,61 persen.
    Agung bilang, untuk dinyatakan menang dalam satu putaran, paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta harus mendapat suara 50 persen plus satu.
    “Di Pilkada Jakarta ada aturan kan, jika tidak ada yang mencapai 50 persen plus satu, maka yang terjadi akan dua putaran,” terang Agung.
    Namun, dengan beragamnya hasil
    quick count
    , belum bisa dipastikan apakah Pilkada Jakarta akan digelar satu atau dua putaran.
    “Saya tidak bisa menyimpulkan satu atau dua putaran karena masih di rentang
    margin of error.
    Tendensinya ada arah satu putaran, ada arah dua putaran, jadi tidak bisa disimplifikasikan salah satunya,” terang Agung.
    Oleh sebab itu, Agung menyarankan publik bersabar menunggu hasil resmi pilkada dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 16 Artis di Pilkada 2024, Ada Krisdayanti hingga Vicky Prasetyo Regional 29 November 2024

    16 Artis di Pilkada 2024, Ada Krisdayanti hingga Vicky Prasetyo Regional 29 November 2024

    16 Artis di Pilkada 2024, Ada Krisdayanti hingga Vicky Prasetyo
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Pilkada 2024
    diikuti oleh sederet publik figur dari
    penyanyi
    sampai
    artis
    pemain peran. Ada yang mencalonkan diri sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota hingga wakil gubernur.
    Berikut 16 artis yang mengikuti pildaka serentak 2024:
    Penyanyi
    Krisdayanti maju menjadi calon wlaik Kota Batu, Jawa Timur berpasangan dengan Kresna Dewanata Phrosakh sebagai calon wakil.
    Pasangan calon (paslon) ini dikenal dengan singkatan KriDa dan mendapat nomor urut tiga. Krisdayanti maju dengan rekomendasi dari PDI Perjuangan
    Musisi Ritchie Ismail atau dikenal dengan nama Jeje Govinda maju dalam Pilkada Bandung Barat berdampingan dengan wakilnya, Asep Ismail.
    Jeje-Asep Ismail diusung PAN dan Partai Gerindra. Serta enam partai non parlemen yakni Partai Gelora, PSI, PBB, Partai Garuda, Partai Ummat, dan PKN.
    Artis
    lawas Rano Karno mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur mendampingi Calon Gubernur Pramono Anung dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.
    Pasangan tersebut diusung PDI Perjuangan.
    Presenter kondang, Muhammad Farhan maju berpasangan dengan Erwin di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2024..
    Sebelumnya, ia terpilih menjadi angggota DPR RI dalam Pileg 2019. Saat Pleg 2024, ia gagal melenggang ke DPR dan ditugaskan Nasdem untuk maju ke Pilwalkot Bandung berpadangan dengan polisisi PKB, Erwin.
    Artis Lucky Hakim maju sebagai calon bupati di Pilkada Indramyu 2024 berpasangan dengan Syaefudin. Keduanya diusung Partai Nasdem, PKS dan partai non parkemen seperti PBB, PPP, Gelora, Hanura, Buruh dan PKN.
    Sebelumnya, ia sempat mundur dari kurwi wakil bupati Indramayu periode 2021-2026.
    Artis Ali Syakieb maju sebagai calon wakil Bupati Bandung berpasangan dengan petahana Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang diusung oleh PKB, NasDem, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PDI-P.
    Penyanyi Vicky Veranita Yudhasoka atau Vicky Shu maju menjadi calon wakil Bupati Cilacap berpasangan dengan calon bupati Awaluddin Muuri.
    Awaluddin Muuri-Vicky Shu ini diusung oleh koalisi Partai Gerindra, Partai Nasdem dan PPP.
    Penyanyi dandgut Alam yang terkenal dengan lagu Mbah Dukun, menjadi calon wakil Wali Kota Banjar bersama dengan calon Wali Kota Banjar Akhmad Dimyati.
    Keduanya maju dari jalur independen.
    Artis peran Sahrul Gunawan maju menjadi calon Bupati Bandung berpasangan dengan Gun Gun Gunawan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung.
    Di Pilkada 2024, Sahrul Gunawan didukung oleh Partai Golkar, PKS, PPP, Partai Ummat, dan Hanura
    Penyanyi dangdut Gitalis Dwi Natarina yang dikenal dengan nama Gita KDI maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Calon Gubernur Jawa Barat Acep Adang Ruhiat di Pilgub Jabar 2024.
    Keduanya adalah kader Partai Kebangkitan Bangda
    Komedian, presenter, dan penyiar radio Ronal Surapradja maju enjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, mendampingi Jeje Wiradinata sebagai Calon Gubernur.
    Ronal adala kader PDI Perjuangan dan maju menjadi caleg DPR dari Jawa Barat dalam Pemilu 2024.
    Pesohor Gilang Dirga untuk maju di Pilkada Bandung Barat 2024 sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan bakal calon bupati Didik Agus Triwiyono yang merupakan kader dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
    Keduanya juga diusung oleh Partai Demokrat
    Nama aktris Virnie Ismail muncul dalam kontestasi Pilkada Lebak 2024. Virnie ditunjuk Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Dede Supriyadi.
    Dede Supriyadi dan Virnie Ismail merupakan kader PAN yang pernah menjadi calon legislatif DPR RI dari Daerah Pemilihan Banten 1 dan Banten 3. Namun, keduanya tidak lolos ke Senayan.
    Presenter Ramzi yang maju sebagai calon Wakil Bupati mendampingi calon Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian.
    Keduanya diusung Gerindra dan NasDem.
    Vicky Prasetyo maju sebagai calon Bupati Pemalang didampingi Mochamad Suwend diusung PKB.
    Hengky Kurniawan maju sebagai calon Bupati Bandung Barat dengan pasangan Ade Sudrajat. Keduanya Diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai NasDem.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensesneg Lantik 25 Pejabat Kemensetneg, Ada Kasetpres hingga Staf Khusus

    Mensesneg Lantik 25 Pejabat Kemensetneg, Ada Kasetpres hingga Staf Khusus

    Mensesneg Lantik 25 Pejabat Kemensetneg, Ada Kasetpres hingga Staf Khusus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
    Prasetyo Hadi
    melantik 25 pejabat di lingkungan
    Kemensetneg
    , Jumat (29/11/2024). Adapun pejabat yang dilantik mulai dari staf khusus hingga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
    Prasetyo mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).
    Diketahui,
    Kasetpres
    yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo, yang sebelumnya dijabat Heru Budi Hartono. Sementara Heru, dilantik menjadi Stafsus Mensesneg.
    “Hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, lah, rotasi dan penugasan,” kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
    Menurut Hadi, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.
    “Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita,” tuturnya.
    Ia pun berharap pergeseran ini mampu diadaptasi oleh semua yang dilantik pagi ini.
    “Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun,” tandasnya.
    Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:
    1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
    2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
    18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;
    19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;
    20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;
    21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;
    22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;
    23. M. Rokib, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;
    24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;
    25. Sari Harjanti S.IP., M.Si. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.