Polisi Minta Warga Kembalikan Barang yang Dijarah dari Truk Tanah di Teluknaga
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Kapolres Metro
Tangerang
Kota Kombes Zain Dwi Nugroho meminta warga untuk mengembalikan barang-barang yang dijarah dari
truk tanah
di Jalan Raya Salembaran, Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Zain menyebut bahwa barang-barang seperti pintu truk, AC, dan tangki bahan bakar telah diambil oleh sejumlah warga setelah kecelakaan truk tanah tersebut.
“Kami sampaikan kepada masyarakat, kalau masih ada yang menyimpan barang-barang tersebut, segera kembalikan kepada Polres, karena itu adalah milik orang lain,” ujar Zain di Kantor Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Jumat (8/11/2024).
Dia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu agar masyarakat bersedia mengembalikan barang-barang itu.
Namun, dia juga memperingatkan akan mengambil langkah hukum yang tegas jika imbauan ini tidak dilakukan.
“Yang jelas, kami akan lakukan upaya-upaya persuasif. Tapi kalau memang masyarakat tidak mau mengikuti, kami akan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang mengambil barang yang bukan miliknya,” kata dia.
Sebelumnya, warga Kosambi, Kabupaten Tangerang bernama Hidayat (31), mengatakan, sempat terjadi penjarahan terhadap truk pengangkut tanah yang melintasi Jalan Raya Salembaran.
“Saya sebenarnya sambil lewat dan kelihatannya begitu. Ada yang ambil pintu truknya, ada juga yang ambil bagian kepala besi mobilnya, banyak. Bahkan tape audio mobil truknya juga ada yang ambil,” ujar Hidayat di tempat kerjanya yang tidak jauh dari lokasi kejadian, Jumat (8/11/2024).
Hidayat sempat kaget saat melihat aksi penjarahan yang dilakukan warga itu. Dia tidak mengetahui dari mana asal warga yang menjarah mobil truk itu.
“Kemarin itu situasinya enggak kondusif. Kalau dari mananya, saya kurang tahu karena mereka banyak yang bawa pakai motor,” ucap dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Atmo Prakoso (45). Dia mengatakan, banyak warga yang menjarah mobil truk tanah itu.
“Kalau kejadian itu mungkin sebagai bentuk kekekselan mereka karena yang kami lihat mobil truk tanah itu beroperasi hampir 24 jam,” kata Atmo.
Terdapat 19 truk tanah yang dijarah warga pada Kamis (7/11/2024). Mereka menjarah truk tanah itu pada siang hari, tepatnya saat sedang melintasi tempat kejadian perkara (TKP).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2024/11/09/672e5f89bb878.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polisi Minta Warga Kembalikan Barang yang Dijarah dari Truk Tanah di Teluknaga Megapolitan 9 November 2024
-
/data/photo/2024/06/11/6667e66f9a1bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Hanya untuk Menengah ke Bawah Megapolitan 9 November 2024
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Hanya untuk Menengah ke Bawah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.
Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program
sekolah
swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025.
Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.
Pembahasan mengenai program
sekolah swasta gratis
telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah.
Ima menegaskan bahwa anak-anak yang berhak mendapatkan program ini adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program
sekolah swasta gratis di Jakarta
) bukan untuk kalangan mampu,” ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku.
Dengan bantuan tersebut, anak-anak dari keluarga tak mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa memikirkan biaya apa pun.
Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu saat ini masih dievaluasi oleh Pemprov dan DPRD.
“Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain,” imbuh dia.
Karena sasarannya anak-anak ekonomi kelas menengah ke bawah, klasifikasi sekolah swasta gratis juga perlu dipetakan di kawasan yang padat penduduk.
Pemprov dan DPRD akan memastikan di kawasan itu tidak banyak orangtua dari kalangan mampu yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
“Pertama, sekolah swasta tersebut memang (berada) di wilayah padat penduduk. Yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya. Yang kedua, tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut, itu yang jadi prioritas,” ucapnya.
Ima menuturkan, klasifikasi sekolah swasta akan dipetakan sesuai tingkatan atau grade sekolah.
Sekolah
swasta “high class” dipastikan tak ikut kerja sama.
Terlepas dari itu, sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jakarta terkait program ini harus bisa menjamin setiap anak mendapat pendidikan yang adil.
“Walaupun anak tersebut (sekolah) gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak,” ucapnya.
Ima juga meminta guru-guru bersikap adil dan tidak membeda-bedakan murid, sekalipun siswa tersebut peserta program sekolah gratis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Jakarta Purwosusilo mengatakan, target pemerintah untuk program sekolah swasta gratis adalah klaster 1 hingga klaster 3, bukan klaser 4 dan 5.
Sekolah swasta klaster 4 dan klaster 5 yang sudah dinilai sebagai sekolah swasta elite, tidak termasuk dalam program ini.
Kriteria sekolah swasta yang menjadi target sekolah gratis antara lain bersedia bekerja sama lalu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus.
Kemudian, peserta didik memiliki NIK Jakarta dan jumlah peserta didik di sekolah tersebu minimal 60 orang per satuan pendidikan sesuai regulasi BOS.
Selain itu, telah terselenggara proses belajar-mengajar tanpa ada kelas yang terputus.
“Kalau SD berarti kelas 1 sampai 6 ada lengkap. Begitu juga SMP kelas 7 sampai 9 dan SMA atau SMK kelas 10 sampai 12,” kata Purwo.
DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
Total anggaran untuk program sekolah swasta gratis dan bantuan biaya perlengkapan sekolah Rp 2,3 triliun.
Jika dirinci, Rp 1,6 triliun untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
“Anggaran Rp 1,6 triliun, tapi ada tambahan Rp 700 miliar untuk yang itu tadi. Nanti berupa bantuan seragam dan buku-buku itu, mungkin kita sebutnya KJP-nya juga,” ujar Ima.
Ia mengatakan, anggaran tambahan tersebut harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam dan alat-alat sekolah.
Ima tidak ingin KJP disalahgunakan kembali. Sebab temuan di lapangan, KJP malah digunakan untuk membayar cicilan motor, membeli kebutuhan sembako dan sebagainya.
“Jadi kami lebih memprioritaskan untuk keperluan sekolah,” kata Ima.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/09/672e5f89bb878.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polisi: Korban Kecelakaan Truk Tanah di Teluknaga Dioperasi di RSUD Tangerang Megapolitan 9 November 2024
Polisi: Korban Kecelakaan Truk Tanah di Teluknaga Dioperasi di RSUD Tangerang
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho membantah terkait kabar korban yang terlindas
truk tanah
di Jalan Raya Salembaran, Kosambi, Kabupaten Tangerang meninggal dunia.
Dia mengatakan bahwa korban berinisial ANP (9) masih dalam kondisi sadar dan sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang.
“Karena banyak beredar baik itu di media sosial atau media elektronik bahwa korban meninggal. Jadi saya pastikan bahwa korban selamat dan telah dilaksanakan operasi dan
Alhamdulillah
kakinya masih bagus,” ujar Zain di Kantor Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Jumat (8/11/2024).
Sebelumnya, Zain menyebut bahwa korban mengalami luka serius setelah kakinya terlindas truk tanah. ANP mengalami remuk di bagian kaki sehingga harus mendapatkan perawatan intensif dari pekerja medis.
“Korban mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Jumat (8/11/2024).
ANP langsung dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu, polisi telah menangkap sopir truk tanah berinisial DWA (21) dan membawanya ke Polres Metro Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Sopir truk penyebab kecelakaan sudah kami amankan dan tengah dilakukan pemeriksaan mendalam terkait peristiwa ini,” ucap Zain.
Kecelakaan bermula ketika ANP sedang dibonceng oleh seorang wanita berinisial SD (20) di Jalan Raya Salembaran.
Truk yang dikemudikan DWA melintas dari arah Kosambi menuju Teluknaga.
“Kejadiannya di Jalan Raya Salembaran, tepatnya depan steam mobil Romauli,” ungkap Zain, Kamis (7/11/2024).
Di lokasi kejadian, SD berusaha mendahului truk dari sisi kiri, tetapi tidak memiliki jarak pandang yang cukup dan ruang yang memadai.
Akibatnya, SD terjatuh ke arah kiri, sedangkan ANP jatuh ke kanan dan masuk ke kolong truk hingga kakinya terlindas ban depan truk.
Korban segera dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang, dan sopir truk DWA langsung diamankan polisi.
“Masyarakat mohon bersabar dan percayakan penanganan kasus ini. Kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi korban,” ujar Zain.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/08/672e0f2fec351.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Poltracking Bongkar Chat Grup Persepi Soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan 9 November 2024
Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
Persepi
) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.
Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024
Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp.
Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,”
tulis seorang anggota grup WA itu.
Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,”
tulis oknum itu lagi.
Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.
“Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.
“Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.
Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
“Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.
Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.
“Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.
Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.
Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.
“Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.
Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).
Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.
“Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking,” kata dia.
Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja.
“Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota,” kata Saiful.
Sebelumnya,
Poltracking disanksi
karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.
Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.
Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.
Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.
Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/08/672e0f2fec351.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan
Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
Persepi
) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.
Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024
Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp.
Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,”
tulis seorang anggota grup WA itu.
Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,”
tulis oknum itu lagi.
Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.
“Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.
“Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.
Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
“Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.
Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.
“Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.
Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.
Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.
“Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.
Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).
Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.
“Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking,” kata dia.
Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja.
“Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota,” kata Saiful.
Sebelumnya,
Poltracking disanksi
karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.
Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.
Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.
Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.
Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/08/672da6d6a38e8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Insiden Anak Terlindas Truk Memantik Amarah Warga yang Terpendam Megapolitan 9 November 2024
Insiden Anak Terlindas Truk Memantik Amarah Warga yang Terpendam
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Suasana pagi di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, seketika berubah menjadi kericuhan pada Kamis (7/11/2024).
Insiden terjadi ketika seorang bocah berinisial ANP (9) terlindas
truk tanah
yang tengah melintas.
Peristiwa itu melukai kaki kiri bocah tersebut, sehingga memicu reaksi emosi yang meluap-luap dari warga sekitar.
Saat itu, ANP sedang dibonceng oleh seorang wanita berinisial SD (20). Keduanya sedang dalam perjalanan dari Kosambi menuju Teluknaga.
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan bahwa SD saat itu mencoba menyalip truk dari sisi kiri.
Namun, kendaraan yang mereka tumpangi kehilangan keseimbangan, sehingga keduanya terjatuh.
“Korban SD terjatuh ke arah kiri, sedangkan ANP terlempar ke kanan hingga masuk ke kolong truk dan terlindas oleh ban depan sebelah kiri,” ujar Kombes Zain Dwi Nugroho.
ANP yang mengalami luka serius segera dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan intensif.
Tragedi ini menjadi pemantik kemarahan yang telah lama terpendam di hati warga Teluknaga.
Mereka merasa sudah cukup menanggung risiko akibat truk-truk pengangkut tanah yang dianggap sering kali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan di sekitar.
Setelah insiden itu, warga memblokade Jalan Salembaran Jaya, kemudian melampiaskan kemarahan.
Warga merusak truk hingga membakar beberapa truk yang melintas.
Maman (45), seorang warga setempat, menyatakan bahwa aksi ini adalah ekspresi kekesalan yang sudah memuncak.
“Aksi ini kami lakukan atas keresahan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan tambang yang sudah banyak menimbulkan korban jiwa,” ujar Maman.
Warga lainnya, Atmo, meminta agar jadwal operasional truk pengangkut tanah dibatasi, khususnya di Jalan Raya Salembaran, Kosambi, Kabupaten Tangerang.
“Untuk masyarakat sebenarnya hanya ingin jam operasionalnya diatur. Bukan melarang, karena kita tahu itu untuk kemajuan,” kata Atmo.
Atmo berharap truk pengangkut tanah itu tidak lagi beroperasi pada siang hari, mengingat banyak warga yang beraktivitas saat itu.
“Jam operasinya saja, jadi kalau siang ini banyak ibu-ibu dan anak-anak sekolah, orang bekerja,” kata Atmo.
Kemarahan warga tidak hanya ditujukan pada truk-truk yang melintas, tetapi juga kepada petugas kepolisian.
Ketika aparat dari Polres Metro Tangerang Kota dikerahkan untuk menenangkan situasi, bentrokan pun terjadi.
Beberapa personel kepolisian mengalami luka ringan akibat lemparan batu. Salah satunya adalah Wakapolres Tangerang Kota AKBP Yolanda Evalyn Sebayang.
Situasi kericuhan baru mulai kondusif pada Kamis sore.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto Abadhy menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat setempat telah mengadakan pertemuan untuk mencari solusi atas tuntutan warga.
Sebagai langkah awal, pemerintah memutuskan untuk melarang operasional truk di wilayah Teluknaga selama tiga hari ke depan.
“Ini sebagai bentuk empati kepada korban dan untuk merapikan peraturan jam operasional truk di wilayah ini,” ungkap Brigjen Djati.
Selain itu, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan DWA (21), sopir truk yang terlibat dalam insiden ini, sebagai tersangka.
Dari hasil pemeriksaan, DWA dinyatakan positif menggunakan amfetamin.
“Setelah kami lakukan tes urine, ternyata memang positif amfetamin,” tambah Brigjen Djati.
Insiden ini membawa pesan yang kuat bagi pemerintah dan pihak terkait tentang pentingnya menegakkan aturan dan menjaga keselamatan warga.
Sementara itu, bagi warga Teluknaga, peristiwa ini menjadi momentum untuk menyuarakan perlunya keamanan dari ancaman kendaraan berat.
(Reporter: Baharudin Al Farisi, Intan Afrida Rafni | Editor: Irfan Maullana, Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/08/672de4e5738c5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bocah yang Kakinya Terlindas Truk Tanah di Teluknaga Jalani Operasi Megapolitan 8 November 2024
Bocah yang Kakinya Terlindas Truk Tanah di Teluknaga Jalani Operasi
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
ANP (9), bocah yang kakinya dilindas truk tanah di Tangerang, menjalani operasi kaki hari ini, Jumat (8/11/2024).
Dia mengalami luka serius di bagian kaki kanannya setelah terlindas truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/11/2024).
“Kondisi korban waktu kejadian mungkin sudah pada tahu. Kalau sekarang kondisi korban sedang ditangani di ruang operasi,” ujar seorang guru di SDN Salembaran II, Fajar (41) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Jumat.
Sebelumnya, kata Fajar, ANP sempat mengalami kriti hingga membutuhkan banyak darah.
“Semalam itu sudah transfusi darah. Jadi memang kemarin itu ANP sangat membutuhkan banyak darah,” kata dia.
Saat ini, Fajar masih belum bisa memastikan terkait kondisi ANP lantaran masih dalam penanganan medis di ruang operasi. Namun, sebelum dilakukan operasi, ANP diketahui sudah sempat sadar.
“Kondisinya saat ini belum diketahui bagaimana karena masih dalam ruang operasi,” jelas Fajar.
Diketahui, ANP merupakan siswi kelas 3 di SD Negeri Salembaran II, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Sebelumnya, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho membantah korban meninggal dunia usai terlindas truk tanah.
Dia memastikan bahwa korban selamat dan sedang dilakukan penanganan medis di ruang operasi RSUD Kabupaten Tangerang.
“Jadi saya pastikan bahwa korban selamat dan Alhamdulillah kakinya masih bagus,” kata Zain.
Diketahui, sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki korban berinisial ANP terlindas truk tanah.
Kejadian itu bermula dari ANP yang diboncengi oleh seorang wanita berinisial SD (20).
Kemudian truk yang dikemudikan DWA (21) melintas di Jalan Raya Salembaran dari arah Kosambi menuju Teluknaga.
“Kejadiannya di Jalan Raya Salembaran, tepatnya depan steam mobil Romauli,” ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).
Saat di tempat kejadian perkara (TKP), sepeda motor yang dikendarai SD melintas. Dia hendak mendahului dari arah kiri.
Namun, saat hendak mendahului, SD tidak mempunyai jarak pandang yang bebas dan tidak tersedia ruang yang cukup.
“Korban SD terjatuh ke arah kiri dan ANP terjatuh ke kanan masuk ke kolong truk hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri kendaraan tersebut,” ujar Zain.
Korban yang mengalami luka cukup serius di bagian kaki tersebut langsung dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapat perawatan medis.
Sedangkan untuk sopir DWA, polisi langsung mengamankannya ke Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Masyarakat mohon bersabar dan percayakan penanganan kasus ini. Kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi korban,” ucap Zain.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/08/672e14eaed9f3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda" Megapolitan 8 November 2024
Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan “Kartu Janda”
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1,
Suswono
, diberi waktu selama lima hari untuk memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta soal guyonan ”
kartu janda
“.
“Dalam proses penanganan hanya lima hari, tiga hari plus dua hari pada masa kalender. Jadi, Sabtu-Minggu, kita gunakan untuk kegiatan penanganan pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Jakarta Sakhroji di dilansir dari
Antara
, Jumat (8/11/2024).
Sakhroji mengatakan, pemanggilan terhadap Suswono merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan atas dugaan penistaan agama buntut guyonan kartu janda pada Selasa (29/10/2024).
Namun, Suswono tak memenuhi pemanggilan pertama, Rabu (6/11/2024) malam dan pemanggilan kedua, Kamis (7/11/2024).
“Kemarin kita undang belum hadir karena katanya ada kegiatan. Nah, hari ini mungkin diundang lagi ya, kita menunggu kehadiran beliau dan juga saksi-saksi lain,” ujar Sakhroji.
Sakhroji menegaskan, sampai saat ini Bawaslu Jakarta masih memproses dan meminta klarifikasi Suswono untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
“Setelah mungkin mereka tak hadir lima hari, ya kita nanti membuat kajian seperti apa dari pihak-pihak yang hadir,” jelasnya.
Dalam kajian tersebut, Bawaslu Jakarta akan mengundang para ahli, di antaranya ahli kepemiluan untuk membahas pelanggaran pidana dalam kampanye.
Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan rapat pleno bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memutuskan apakah perkara ini bisa berlanjut ke polisi.
“Kalau kasus berhenti karena belum memenuhi unsur, kalau unsur memenuhi maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” tuturnya.
Untuk diketahui, guyonan soal “kartu janda” itu disampaikan Suswono saat acara deklarasi bersama relawan Bang Japar pada beberapa waktu lalu.
Suswono berjanji akan memperhatikan anak yatim dengan menambah kartu yatim sebagai prioritas dalam program Kartu Jakarta Maju (KAMU) yang diusung bersama Ridwan Kamil.
Sambil mencairkan suasana, dia sempat berkelakar tentang “kartu janda” dan menyarankan agar janda kaya yang tidak mendapatkan bantuan menikah dengan pemuda pengangguran.
Terkait hal itu, Suswono, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan tidak berniat menyinggung pihak mana pun, termasuk menyindir status janda atau tokoh agama.
“Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apa pun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” kata Suswono dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
Menurut Suswono, meskipun guyonan tersebut dimaksudkan untuk menekankan pentingnya kepedulian pada anak yatim dan janda, dia menyadari bahwa penyampaiannya tidak tepat.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2023/06/30/649e60ba08ed5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)