Category: Kompas.com Metropolitan

  • Real Count Pilkada Jakarta di Kecamatan Koja, Pramono-Rano Menang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Desember 2024

    Real Count Pilkada Jakarta di Kecamatan Koja, Pramono-Rano Menang Megapolitan 2 Desember 2024

    Real Count Pilkada Jakarta di Kecamatan Koja, Pramono-Rano Menang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah mengunggah
    hasil rekapitulasi suara
    pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
    Paslon cagub-cawagub Pramono-Rano unggul berdasarkan
    real count
    di Kecamatan Koja dengan perolehan 57.419 suara.
    Berikut hasil
    real count
    di Kecamatan Koja dari situs resmi KPU pilkada2024.kpu.go.id:
    Jumlah suara sah sebanyak 123.636, sementara jumlah suara tidak sah 10.208. Dengan itu, total di Kecamatan Koja terdapat 133.844 suara.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Fahmi Zikrillah menyampaikan, hasil rekapitulasi suara cagub-cawagub dari TPS wilayah Jakarta telah masuk 100 persen ke data Sirekap.
    Masyarakat bisa memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub-cawagub melalui laman pilkada2024.kpu.go.id.
    Laman pilkada2024.kpu.go.id akan menampilkan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah di Indonesia.
    Sebagai informasi, Pramono Anung-Rano Karno meraih 49,46 persen dalam hitung cepat (
    quick count
    ) Litbang Kompas dengan perolehan data masuk mencapai 100 persen, Rabu (27/11/2024).
    Data akhir
    quick count
    Litbang Kompas itu dirilis pada pukul 18.18 WIB.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 40,06 persen suara. Kemudian, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,48 persen suara.
    Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk dari total 400 TPS sampel di Jakarta.

    Quick count
    Litbang Kompas dalam Pilkada Jakarta 2024 menggunakan metode sistematik
    random sampling
    dan memiliki
    sampling error
    sebesar persen ± 1 persen.

    Quick count
    ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). Hasil
    quick count
    ini bukanlah hasil resmi.
    Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Real Count Pilkada Jakarta Kecamatan Kelapa Gading: Suara Pramono-Rano Hampir 2 Kali Lipat RK-Suswono
                        Megapolitan

    7 Real Count Pilkada Jakarta Kecamatan Kelapa Gading: Suara Pramono-Rano Hampir 2 Kali Lipat RK-Suswono Megapolitan

    Real Count Pilkada Jakarta Kecamatan Kelapa Gading: Suara Pramono-Rano Hampir 2 Kali Lipat RK-Suswono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, 
    Pramono Anung-Rano Karno
    , unggul dalam
    hasil rekapitulasi suara
    Pilkada Jakarta 2024 di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
    Menurut 
    real count 
    situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), 
    pilkada2024.kpu.go.id
    , pasangan itu mendapat 33.668 suara.
    Perolehan suara Pramono-Rano di wilayah tersebut hampir dua kali lipat dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono yang mendapat 16.853 suara. Sementara, cagub-cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 7.302 suara.
    Jumlah suara sah di Kecamatan Kelapa Gading sebanyak 57.823, sementara jumlah suara tidak sah 2.684. Dengan demikian, total suara di Kecamatan Kelapa Gading sebesar 60.507 suara.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jakarta Fahmi Zikrillah menyampaikan, hasil rekapitulasi suara cagub-cawagub dari TPS wilayah Jakarta telah masuk 100 persen ke data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
    Masyarakat bisa memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga cagub-cawagub Jakarta melalui laman pilkada2024.kpu.go.id. Laman tersebut menampilkan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 di seluruh wilayah di Indonesia.
    Sebagai informasi, Pramono Anung-Rano Karno meraih 49,46 persen dalam hitung cepat (
    quick count
    ) Litbang Kompas dengan perolehan data masuk mencapai 100 persen, Rabu (27/11/2024) pukul 18.18 WIB.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 40,06 persen suara. Kemudian, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,48 persen suara.
    Perolehan suara tersebut didapat dari penghitungan yang masuk dari total 400 TPS sampel di Jakarta.
    Quick count
    Litbang Kompas dalam Pilkada Jakarta 2024 menggunakan metode sistematik
    random sampling
    dan memiliki
    sampling error
    sebesar persen ± 1 persen.
    Quick count
    ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). Hasil
    quick count
    ini bukanlah hasil resmi.
    Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Anak yang Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi adalah Polisi
                        Megapolitan

    9 Anak yang Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi adalah Polisi Megapolitan

    Anak yang Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi adalah Polisi
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nikson (41), pria yang membunuh ibunya, Herlina (61), di Kampung Rawajamun, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan anggota polisi.
    Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya tengah memeriksa Nikson.
    “Yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik,” ujar Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Bambang Satriawan saat dikonfirmasi, Senin (2/12/2024).
    “Dan pemeriksaan para saksi-saksi. Saat ini sedang berjalan,” tambah dia.
    Belum diketahui di satuan mana Nikson bertugas.
    Diberitakan sebelumnya, Nikson membunuh ibunya dengan tabung gas.
    Korban dibunuh di warungnya saat sedang melayani pembeli, Minggu (1/2/2024) malam.
    Secara tiba-tiba, Nikson datang dari arah belakang dan mendorong ibunya hingga tersungkur jatuh ke lantai. 
    “Nikson mengambil tabung yang ada di warung dan memukulkannya ke arah kepala korban sebanyak tiga kali,” ucap Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu Maduransyah Putra.
    Seorang pembeli sempat melihat penganiayaan tersebut. Namun saat itu, dia melarikan diri karena takut.
    Pembeli tersebut kemudian memberitahu warga sekitar.
    Mereka segera menelepon ambulans untuk membawa korban ke RS Kenari.
    “Setelah sampai di RS Kenari, korban dinyatakan telah meninggal dunia dan untuk pelaku melarikan diri menggunakan kendaraan Suzuki pikap,” kata Wahyu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menag: 1 Hari Nongol, Sisanya Jalan-jalan
                        Nasional

    7 Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menag: 1 Hari Nongol, Sisanya Jalan-jalan Nasional

    Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menag: 1 Hari Nongol, Sisanya Jalan-jalan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (
    Menag
    )
    Nasaruddin Umar
    menyebut
    perjalanan dinas
    yang dilakukan para kepala kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) seharusnya bisa diganti dengan pertemuan melalui aplikasi Zoom.
    Sebab, menurut Nasaruddin, perjalanan dinas sering kali dilakukan hanya untuk berjalan-jalan atau mencari oleh-oleh.
    “Kemudian, para Kanwil, banyak itu undangan, juga hadir. Semuanya bisa kita selesaikan dengan Zoom, maka kita akan lakukan dengan Zoom,” kata Nasaruddin dalam acara Hari Anti Korupsi di Kementerian Agama RI, Senin (2/12/2024).
    “(
    Perjalanan dinas
    ) dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang, ke mana-mana. Apa yang dibawa pulang ke daerahnya? Koper oleh-oleh, baju kaus, dan sebagainya. Tapi materi yang bermanfaat untuk umat, kepada bangsa, enggak kelihatan,” ujarnya lagi.
    Dalam kesempatan itu, Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga menyinggung soal hasil sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa efek positif dari perjalanan dinas khususnya ke luar negeri hanya 0,5 persen dari sebuah program yang dijalankan.
    “Kami membaca data bapak ibu sekalian, efek positif perjalanan dinas itu di luar negeri ada sebuah penelitian, kemanfaatannya sesuai dengan apa yang ditargetkan dengan apa yang dijalankan, itu hasilnya 0,5 persen. Jadi perjalanan dinas itu hasilnya 0,5 persen,” katanya.
    Dia pun menyindir bahwa anggaran perjalanan dinas yang banyak tapi hasil dan kesimpulannya sama sekali tidak mencerminkan ada sesuatu yang sangat positif.
    Oleh karena itu, Nasaruddin mengatakan, Kemenag akan membatasi perjalanan dinas.
    “Jadi, untuk ke depan Kementerian Agama, kita akan membatasi perjalanan dinas. Jadi, ibu Menteri Keuangan, kita akan potong perjalanan dinas ini 50 persen,” ujar Nasaruddin.
    Lebih lanjut, Nasaruddin meminta agar jajaran Kemenag berpikir jujur dan obyektif, serta rasional dalam merencanakan perjalanan dinas.
    Terutama, terhadap jajaran Kemenag di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi lembaga pengejawantahan dari program-program milik Kemenag.
    “Kitalah (yang) ikut mengemban tanggung jawab merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kemenag ini,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser
                        Nasional

    3 Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser Nasional

    Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri (
    Menlu
    ) Sugiono kembali menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada kedaulatan wilayahnya terkait dengan sengketa
    Laut China Selatan
    (LCS).
    Ia menyebutkan, posisi politik Indonesia tidak bergeser meskipun sudah menandatangani kerja sama maritim dengan Pemerintah Republik Tiongkok (RRT) atau China.
    “Jadi balik lagi, prinsip utamanya adalah Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional,” ujar Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    “Urusan kedaulatan kita tidak bergeser dari posisi kita,” ujar dia.
    Adapun pernyataan Sugiono itu menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Amalia Anggraini.
    Mulanya, Amalia meminta ketegasan dari Sugiono setelah pemerintah menyatakan kerja sama maritim dengan Pemerintah China.
    Ia khawatir, kerja sama itu bakal memicu ketegangan antara Indonesia dengan sejumlah negara di ASEAN yang juga memiliki konflik yang sama dengan Pemerintah China soal LCS.
    “Dalam forum ini kami juga minta Pak Menteri untuk membrikan penjelasan terkait pernyataan bersama Indonesia dan China, kami berharap tidak ada perjanjian dalam perjanjian yang tidak transparan,” ujar Amalia.
    Menanggapi hal tersebut, Sugiono kembali memastikan bahwa saat ini Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsipnya soal wilayah kedaulatan di LCS.
    Ia menuturkan, sampai saat ini belum ada koordinat pasti soal pembagian kerja antara Pemerintah Indonesia dan China terkait kerja sama maritim tersebut.
    “Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik A, koordinat B, itu belum ada,” ucap Sugiono.
    Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia tetap berpegang pada
    United Nations Convention on the Law of the Sea
    (UNCLOS) 1982 tentang batas wilayah laut yang telah disepakati bersama.
    Di sisi lain, pemerintah mengupayakan agar wilayah perbatasan itu sumber dayanya bisa dioptimalkan.
    “Sebenarnya konsentrasinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di situ untuk kepentingang bersama,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Gibran Bagi-bagi Bansos "Bantuan Wapres Gibran", Mensos: Tak Masalah, yang Penting Manfaatnya
                        Nasional

    5 Gibran Bagi-bagi Bansos "Bantuan Wapres Gibran", Mensos: Tak Masalah, yang Penting Manfaatnya Nasional

    Gibran Bagi-bagi Bansos “Bantuan Wapres Gibran”, Mensos: Tak Masalah, yang Penting Manfaatnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) bertuliskan “Bantuan Wapres
    Gibran
    ” oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak masalah.
    Gus Ipul menyebut, yang terpenting adalah manfaat dari bansos itu sendiri.
    “Ya menurut saya tidak ada masalah ya. Nanti… Semua tahu lah program pemerintah atau dari pihak swasta kan semua tahu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang penting manfaatnya itu yang utama. Untuk masyarakat yang penting,” ujar Gus Ipul di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    Gus Ipul menjelaskan, bansos bisa diberikan oleh siapa saja, lantaran itu berasal dari pemerintah.
    Dia menyebut semua kementerian juga bisa memberikan bansos.
    “Ya bansos itu bisa diberikan oleh siapa saja, itu kan bansosnya pemerintah. Gitu saja. Dari Kemensos juga ada, dari kementerian yang lain juga ada,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak banjir di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
    Pantauan
    Kompas.com
    , bantuan itu sampai di pengungsian warga yang bertempat di SDN 01-02 Kampung Melayu sekitar pukul 15.00 WIB.
    Sembako itu ditaruh dalam tas kain warna biru bergambar Istana Wakil Presiden warna putih dan bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.
    Para pengungsi pun menunggu giliran dipanggil sebelum akhirnya mendapat satu tas isi sembako itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Deretan Perwira Polisi di Kasus Ferdy Sambo Dapat Promosi Usai Sanksi
                        Nasional

    5 Deretan Perwira Polisi di Kasus Ferdy Sambo Dapat Promosi Usai Sanksi Nasional

    Deretan Perwira Polisi di Kasus Ferdy Sambo Dapat Promosi Usai Sanksi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    polisi
    yang sempat tersandung
    kasus Ferdy Sambo
    kini kembali aktif bertugas, bahkan mendapatkan promosi. Berdasarkan catatan, enam perwira
    Polri
    yang sebelumnya menjalani sanksi kini telah menduduki posisi strategis.
    Salah satu yang dipromosikan adalah Kombes Budhi Herdi Susianto. Saat kasus Sambo mencuat, Budhi menjabat Kapolres Jakarta Selatan dengan pangkat Komisaris Besar.
    Ia sempat merilis kejadian tewasnya Brigadir J sebagai insiden tembak-menembak. Belakangan, penyidikan mengungkap peristiwa tersebut direkayasa oleh Ferdy Sambo.
    Karena pernyataannya dalam keterangan pers itu, Budhi kemudian dikenai sanksi demosi dan penempatan khusus (patsus). Setelah menyelesaikan masa sanksinya, Budhi sempat menjabat Kabag Yanhak Rowatpers SSDM Polri.
    Kini, Budhi mendapatkan promosi menjadi Karowatpers, jabatan setingkat bintang satu. Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/2517/XI/KEP/2024 tertanggal 11 November 2024 yang ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo.

    Selain Budhi, beberapa polisi yang berada dalam pusara kasus Ferdy Sambo juga kembali bertugas dengan posisi baru.
    Kompol Chuck Putranto, yang sebelumnya menjabat Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri, sempat terjerat kasus perintangan penyidikan. Ia dihukum demosi satu tahun dan divonis satu tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan.
    Kini, Chuck telah naik pangkat menjadi AKBP dan ditempatkan sebagai Pamen Polda Metro Jaya. Hal ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/1628/VIII/KEP/2024 tertanggal 1 Agustus 2024.
    Kombes Susanto, mantan Kepala Bagian Penegakan Hukum Provost Div Propam Polri, juga termasuk dalam daftar. Susanto menjalani sanksi demosi tiga tahun dan masa patsus.
    Sejak 2023, ia kembali bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Tk. II di Bareskrim Polri, sesuai surat telegram nomor ST/2750/XII/KEP/2023.
    AKBP Handik Zusen, eks Kasubdit Resmob Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, mengalami demosi dan patsus akibat kasus yang sama. Sejak 2023, ia menjabat Kasubbag Opsnal Dittipidum Bareskrim Polri.
    Promosi ini juga tertuang dalam surat telegram Kapolri yang sama dengan Kombes Susanto.
    Kombes Murbani Budi Pitono, mantan Kabag Renmin Divpropam Polri, mendapat sanksi demosi satu tahun dalam kasus itu. Ia kini menjabat Irbidjemen SDM II Itwil III Itwasum Polri.
    Sedangkan perwira lainnya, Kombes Denny Setia Nugraha Nasution, yang sebelumnya dicopot dari jabatan Sesro Panimal Propam Polri, kini menduduki posisi Kabagjianling Rojianstra SOPS Polri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Respons Habiburokhman, PDI-P Tegaskan Punya Data soal "Partai Coklat"
                        Nasional

    9 Respons Habiburokhman, PDI-P Tegaskan Punya Data soal "Partai Coklat" Nasional

    Respons Habiburokhman, PDI-P Tegaskan Punya Data soal “Partai Coklat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) TB Hasanuddin memastikan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya memiliki bukti terkait partai coklat atau pengerahan aparat kepolisian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyebut isu partai coklat sebagai hoaks.
    “Saya kira begini, yang menyampaikan pertama itu DPP (PDI-P). Dan pasti DPP punya data-data terjadinya hal-hal yang disampaikan itu,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    Lebih lanjut, Hasanuddin juga merespons soal pelaporan anggota DPR dari Fraksi PDI-P Yulius Setiarto soal pernyataan partai coklat.
    Menurutnya, pernyataan Yulius ini tidak seharusnya dimasalahkan MKD DPR RI.
    Namun, karena ada laporan masyarakat, maka MKD DRP mengklarifikasi kedua belah pihak.
    “Kemudian Pak Yulius menyampaikan apa yang disampaikan oleh DPP, apa yang disampaikan oleh fraksi, selama fraksinyta tidak keberatan berarti ada kecocokan antara fraksi dan anggota fraksi. Jadi tidak bisa, sesungguhnya dipermasalahkan di MKD,” ujar Wakil Ketua MKD DPR RI ini.
    Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ada partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Habiburokhman menegaskan, pilkada tidak hanya pertarungan antara dua kubu.
    Dia juga menilai, hampir tidak mungkin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu.
    “Karena di setiap Pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika enggak logis ya,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser
                        Nasional

    10 Menlu Bilang Banyak Pemimpin Dunia Ingin Indonesia Jadi Penghubung Antarnegara Nasional

    Menlu Bilang Banyak Pemimpin Dunia Ingin Indonesia Jadi Penghubung Antarnegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, banyak pemimpin dunia yang berharap Indonesia bisa menjadi penghubung atau mediator hubungan antarnegara.
    Ia mengungkapkan, hal itu banyak disampaikan para pemimpin dunia kepada Presiden
    Prabowo
    Subianto dalam lawatannya ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil beberapa waktu lalu.
    “Bahwa ada suatu harapan besar dari para pemimpin-pemimpin dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena negara-negara tersebut juga memperhatikan apa yang terjadi secara politik di Indonesia,” ujar Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    Ia mengungkapkan, transisi kepemimpinan di Indonesia dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Presiden Prabowo dianggap mulus dan juga membawa dampak positif untuk politik global.
    Situasi tersebut, lanjut Sugiono, membuat para pemimpin negara lain melihat Indonesia bisa menjalankan peran sebagai mediator antarnegara.
    “Sehingga, harapan kepada Indonesia untuk bisa menjadi jembatan, untuk bisa menjadi komunikator, untuk bisa menjadi penghubung antara negara-negara lain,” sebut dia.
    Di sisi lain, Sugiono menuturkan negara-negara lain sangat membuka diri untuk kerja sama lebih lanjut dengan Indonesia.
    Posisi tersebut bakal dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk mendorong berbagai kesepakatan yang menguntungkan.
    “Saya kira ini merupakan suatu gestur yang perlu kita respon dengan baik dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral kita. Juga meningkatkan kemampuan kita memenuhi kepentingan-kepentingan nasional yang kita miliki,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal "Partai Coklat"
                        Nasional

    9 Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal "Partai Coklat" Nasional

    Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal “Partai Coklat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mahkamah Kehormatan Dewan (
    MKD
    )
    DPR
    akan menggelar sidang terhadap anggota DPR RI dari Fraksi
    PDI-P
    ,
    Yulius Setiarto
    terkait pernyataannya soal “partai cokelat” atau pengerahan aparat kepolisian, Selasa (3/12/2024) besok.
    “Iya (besok) 14.30 (WIB),” kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (2/12/2024).
    Menurut Dek Gam, besok MKD tidak hanya menggelar sidang terhadap Yulius saja. Melainkan ada beberapa kasus yang disidangkan.
    Selain sidang terhadap Yulius, kasus lainnya yang akan disidang terkait dugaan pelanggaran terhadap anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nuroji dan anggota DPR Fraksi PDI-P Haryanto.
    “Hari ini MKD enggak ada kayaknya ya. Saya mau ke kantor enggak ada kayaknya. Besok dari pagi tuh,” ucap Dek Gam.
    Berdasarkan informasi agenda yang diterima
    Kompas.com
    , Yulius akan disidang terkait pernyataannya soal pengerahan partai cokelat di media sosialnya.
    Menurut Dek Gam, tidak hanya satu laporan terhadap Yulius yang masuk ke MKD DPR, tetapi ia belum mengetahui rinci soal detil kasusnya.
    “Pak Yulius ada yang laporin lagi kayaknya. Sudah masuk laporannya, enggak cuma satu. Saya belum tau kasusnya apa,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
    Nazaruddin memastikan MKD akan memeriksa setiap anggota yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran.
    Dia juga menekankan, MKD DPR RI akan betul-betul ini menegakan etik dan moral setiap anggotanya.
    “Yang jelas, siapapun, partai apapun, ya sudah keterangannya kita minta klarifikasinya. Kalau memang terbukti salah ya kita hukum,” kata Dek Gam.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan
    partai coklat
    (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Secara terpisah, Nazaruddin Dek Gam membenarkan ada laporan masuk ke MKD terhadap Yulius Setiarto.
    “Bener ada laporan atas nama Yulius Setiarto,” kata Nazaruddin saat dikonfirmasi terkait pernyataan Habiburokhman pada Jumat (29/11/2024) lalu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.