Category: Kompas.com Metropolitan

Budi Arie Sebut Tak Ada Satu Pun Orang di Projo yang Terlibat Kasus Judol Komdigi Megapolitan 20 Desember 2024

Budi Arie Sebut Tak Ada Satu Pun Orang di Projo yang Terlibat Kasus Judol Komdigi
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo),
Budi Arie Setiadi
menyebutkan, tak ada anggota Pro Jokowi (Projo) yang terlibat dalam kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lindungi judi
online
(judol).
“Tidak ada satu pun orang Projo yang terlibat,” ungkap
Budi Arie
secara eksklusif kepada
Kompas.com
, Kamis (19/12/2024).
Budi Arie menambahkan, staf khusus maupun tenaga ahlinya juga tidak terlibat dalam kasus beking situs judol oleh pegawai Komdigi.
Ia juga memastikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut karena bertolak belakang dengan komitmennya.
“Saya menteri yang sangat serius memberantas judol. Tidak ada indikasi apa pun yang bisa menyeret saya secara hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budi Arie menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah membuat kesepakatan untuk melindungi judol.
“Tidak pernah ada perintah, baik lisan apalagi tertulis untuk melindungi judol. Tidak ada satupun situs judol yang saya larang di-
takedown
. Tidak ada aliran dana,” pungkasnya.
Diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang sebagai tersangka terkait skandal judi
online
yang melibatkan oknum pegawai di Kemenkomdigi.
Ke-26 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola
website
, hingga agen pencari situs judi.
Selain itu, ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen hingga memverifikasi
website
judol agar tidak terblokir.
Padahal, Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, serta Pasal 5 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf t dan huruf z UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.
Setelah pengungkapan kasus ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan, pihaknya juga menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus perlindungan ribuan situs judi online (judol).
“Selaras dengan pengungkapan kasus tindak pidana perjudian, kami juga sedang mengusut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur yang ada di Komdigi,“ kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).
Eks Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengatakan, kasus ini ditangani oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
“Subdit Tipidkor Polda Metro Jaya telah melakukan permintaan keterangan terhadap 18 orang saksi,” ujar Karyoto.
Pada kasus dugaan korupsi ini, mereka yang terlibat disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 11:03
3 Wanita Pekerja Heaven Seven di Medan Jadi Tersangka Judi "Online" Medan 20 Desember 2024

3 Wanita Pekerja Heaven Seven di Medan Jadi Tersangka Judi “Online”
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Tiga wanita yang bekerja di
tempat hiburan malam
Heaven Seven, Jalan Abdullah Lubis, Kota
Medan
, ditangkap oleh polisi saat
penggerebekan
pada Minggu (15/12/2024) dini hari.
Mereka kedapatan bermain
judi online
.
Kepala Polrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan, menjelaskan bahwa dalam penggerebekan tersebut, satu pria dan tiga wanita dibawa untuk diperiksa.
“Dari hasil penyelidikan, tiga wanita ini ditetapkan menjadi tersangka karena bermain judi online,” ujar Gidion saat diwawancarai di Polrestabes Medan pada Jumat (20/12/2024).
Gidion enggan membeberkan identitas ketiga pelaku, namun dia menjelaskan bahwa mereka bermain judi online menggunakan tablet yang disediakan oleh pemilik tempat hiburan malam untuk keperluan kerja.
Kepala Satreskrim Polrestabes Medan Kompol Jama Kita Purba menambahkan bahwa pihaknya masih mendalami informasi terkait situs judi online yang digunakan oleh para pelaku.
“Terkait apakah judi online itu disediakan, masih didalami,” ujar Jama.
Penggerebekan
ini menyoroti masalah perjudian online yang semakin marak dan keterlibatan tempat hiburan malam dalam praktik ilegal tersebut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 11:01
Sambut Libur Natal dan Tahun Baru 2025, Transjakarta Perpanjang Waktu Layanan di 4 Terminal Megapolitan 20 Desember 2024

Sambut Libur Natal dan Tahun Baru 2025, Transjakarta Perpanjang Waktu Layanan di 4 Terminal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– PT Transportasi Jakarta (
Transjakarta
) melakukan perpanjangan waktu layanan di 4 terminal besar Jakarta untuk menyambut libur
Natal dan tahun baru
2025.
Perpanjangan layanan ini berlangsung mulai 21 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 di terminal Tanjung Priok, Terminal Kalideres, Terminal Pulogebang, dan Terminal Kampung Rambutan.
“Perpanjangan layanan berlangsung mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB. Berlaku untuk layanan BRT, non-BRT, dan Mikrotrans yang melewati terminal,” ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/12/2024).
Adapun sejumlah rute yang dilakukan perpanjangan sebagai berikut:
1. Terminal Tanjung Priok

2. Terminal Kalideres

3. Terminal Pulo Gebang

4. Melayani Terminal Kampung Rambutan
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 11:00
Pemeriksaan Berlapis untuk Cegah Demam Babi Afrika Menyebar di Jakarta Megapolitan 20 Desember 2024

Pemeriksaan Berlapis untuk Cegah Demam Babi Afrika Menyebar di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wabah
demam babi Afrika
atau African swine flu (ASF) yang merebak di sejumlah daerah di Indonesia membuat masyarakat resah, termasuk warga Jakarta.
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi Jakarta melalui salah satu badan layanan umumnya yaitu Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan memastikan, babi-babi yang masuk ke Jakarta bebas dari penyakit ASF.
Pelaksana tugas (PLT) Kepala pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan, drh Hasudungan A. Sidabalok mengatakan, semua babi yang masuk ke Jakarta harus diperiksa terlebih dahulu di rumah pemotongan hewan (RPH) Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
Hasudungan mengatakan, sebelum wabah demam babi merebak, peredaran hewan ternak sudah punya mekanisme untuk memastikan hewan yang akan dipotong ini aman untuk dikonsumsi masyarakat.
“Babi-babi yang dipotong di RPH Kapuk itu semuanya kan ada disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal, jadi sebenarnya sudah ada
screening
,” ujar Hasudungan saat diwawancarai Kompas.com melalui telepon, Kamis (19/12/2024).
Setelah melakukan perjalanan jauh dari Jawa Tengah, babi yang diangkut menggunakan truk ini akan dikarantina terlebih dahulu.
Pada proses ini, dokter hewan yang bertugas di RPH Kapuk akan memeriksa kelengkapan administrasi surat dari babi-babi yang masuk sekaligus memeriksa kondisi kesehatan mereka.
“Kalau misalnya ada indikasi sakit, ataupun mungkin kelelahan, nanti dimasukkan ke kandang karantina sementara. Jadi, yang dipotong itu yang benar-benar sehat,” imbuh dia.
Saat ini, RPH Kapuk belum menemukan ada babi yang sakit. Tapi, jika ada kasus, RPH memiliki kandang khusus sebagai tempat untuk mengisolasi babi-babi yang sakit.
Fasilitas isolasi ini terletak di kawasan yang terpisah dari kandang untuk karantina. Letak kandang isolasi berada sekitar 100 meter dari kandang karantina. Posisi kandang isolasi ini berada di luar pagar kawasan RPH Kapuk.
Saat ini, kandang isolasi terpantau kosong dan tidak ada petugas yang berjaga di sana. Tapi, karena lokasinya hanya di seberang RPH Kapuk, dokter hewan yang berjaga di kandang karantina juga akan ditugaskan untuk merawat babi yang sakit.
“Kita langsung melaksanakan tindakan pengobatan kepada hewan tersebut (yang sakit) oleh dokter hewan,” lanjut Hasudungan.
Tak hanya itu, RPH Kapuk juga telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) jika ada hewan yang mati ketika berada di bawah pengawasan mereka.
“Apabila mungkin sudah mati, ya otomatis kita harus laksanakan tindakan penguburan ataupun tindakan disposal yang sesuai dengan SOP,” kata Hasudungan.
Setelah babi-babi dinyatakan sehat dan layak dikonsumsi, hewan ternak ini akan dipotong oleh Perumda Dharma Jaya.
Daging babi hasil pemotongan ini akan kembali diperiksa oleh dokter hewan di RPH Kapuk untuk memastikan kembali kualitas dagingnya.
“Jadi, kita sudah melaksanakan pemeriksaan antem mortem, antem mortem itu berarti sebelum dipotong. Kemudian, (dilakukan pemeriksaan) post mortem, setelah dipotong. Biasanya, post mortem itu ya untuk melihat
hygiene
, sanitasi dagingnya,” jelas dia.
Hasudungan mengatakan, semua daging babi yang sudah diperiksa dan dipastikan kualitasnya oleh RPH Kapuk akan diberikan cap atau stempel khusus di karkasnya.
Dia meminta agar masyarakat tidak panik terhadap kasus demam babi Afrika yang marak diperbincangkan. Pasalnya, penyakit ini tidak menular ke manusia.
“Ini kan tidak bersifat zoonosis ya. Jadi tidak menular ke manusia, penyakit ini kan tidak menular ke manusia. Jadi, sebenarnya kita juga tidak perlu panik ya,” imbuh Hasudungan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 10:51
Digugat Rp 40 M, Warga Cinere Akui Tolak Pembangunan Jembatan Perumahan CGR dengan Alasan Keamanan Megapolitan 20 Desember 2024

Digugat Rp 40 M, Warga Cinere Akui Tolak Pembangunan Jembatan Perumahan CGR dengan Alasan Keamanan
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Penolakan pembangunan jembatan untuk menghubungkan area perumahan CGR di Cinere dan Pangkalan Jati, Kota Depok, oleh warga Perumahan CE, didasarkan pada alasan keamanan dan kepadatan lalu lintas.
Heru Kasidi, salah satu tergugat dalam sengketa ini menjelaskan kekhawatiran warga terkait dampak pembangunan tersebut.
“Kita berkeberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak, kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (terkait keamanan),” ujar Heru kepada
Kompas.com
, Jumat (20/12/2024).
Perumahan CGR direncanakan dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektare, yang terbagi menjadi dua area, yakni Cinere dan Pangkalan Jati.
Heru mengakui bahwa pengembang, PT M, memiliki 20 persen lahan di lingkungan Perumahan CE.
Namun, ia menilai pengembang tidak harus membangun jembatan untuk menghubungkan kedua area tersebut.
“Kalau mereka mau menggunakan jalan untuk yang 20 persen yang ada di wilayah kita sementara ini ya silakan, kita enggak ada masalah dan kita tidak minta kompensasi apa pun. Tapi mereka maunya yang 100 persen lewat sini semua (makanya bangun jembatan),” jelasnya.
Heru juga menyebutkan bahwa awalnya pengembang setuju untuk tidak membangun jembatan. Draf kesepakatan tersebut dibuat pada awal 2023, tetapi tidak mendapat tanggapan hingga pertengahan tahun.
“Baru bulan Juli atau Oktober mereka balas, dan mereka tidak bersedia membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan membuat jembatan,” kata Heru.
Sebaliknya, pengembang berargumen bahwa keputusan pembangunan jembatan berada di tangan pemerintah, bukan warga.
Pengembang kemudian menggugat 10 warga, termasuk pengurus RT dan RW di Perumahan CE, ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pada 15 Oktober 2024, PN Depok menolak gugatan pengembang dan menghukum mereka untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000.
Namun, pengembang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024). PT Bandung memutuskan para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40,85 miliar kepada pengembang.
Dalam putusannya, PT Bandung mempertimbangkan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual. Pengembang juga mengklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan perselisihan ini.
“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” demikian kutipan putusan tersebut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 10:49
Polisi Kantongi Identitas Perampok Toko Emas di Banyumas, Kerugian Rp 153 Juta Regional 20 Desember 2024

Polisi Kantongi Identitas Perampok Toko Emas di Banyumas, Kerugian Rp 153 Juta
Tim Redaksi
BANYUMAS, KOMPAS.com
– Jajaran kepolisian setempat sedang memburu seorang pria yang merampok toko emas di kompleks Pasar Kemukusan, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas
, Jawa Tengah.
Perampokan terjadi pada Kamis (19/12/2024), di mana pelaku berhasil membawa kabur 26 kalung emas dengan total berat 279 gram, dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 153 juta.
Kapolresta Banyumas Kombes Ari Wibowo menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah mengantongi identitas dan ciri-ciri pelaku.
“Kami sudah kantongi ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang digunakan. Kami sedang melakukan pengejaran,” kata Ari saat ditemui di Mapolresta, Jumat (20/12/2024).

KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAIN Lokasi perampokan di kompleks Pasar Kemukusan, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (19/12/2024).
Ari menambahkan, ciri-ciri pelaku diketahui melalui rekaman CCTV yang ada di toko dan sekitarnya.
“Kami sudah memeriksa saksi-saksi pemilik toko, karyawan, dan warga sekitar. Kemarin kami sisir CCTV yang ada di sekitar lokasi dan (jalan) arah larinya pelaku,” ungkap dia.
Terkait dengan jenis senjata yang digunakan oleh pelaku, Ari belum dapat memberikan kepastian.
Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan gotri.
“Pelaku sempat mengeluarkan senjata diduga
airgun
atau
airsoft gun
. Dari hasil olah TKP ditemukan gotri. Pelaku sempat menembak, tapi tidak mengenai,” kata Ari.
Diberitakan sebelumnya, pelaku yang beraksi sendirian itu diduga menggunakan senjata api dan datang ke toko dengan berpura-pura menjadi pembeli, mengenakan jaket ojek online (ojol).
Polisi terus melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku dan mengungkap kasus ini.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 10:41
PDIP Bogor: Spanduk Serang Megawati di Tol BORR Dibuat Orang Pengecut untuk Adu Domba Megapolitan 20 Desember 2024

PDIP Bogor: Spanduk Serang Megawati di Tol BORR Dibuat Orang Pengecut untuk Adu Domba
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menilai spanduk bertuliskan “Megawati Ketum Ilegal” yang terpasang di dinding samping Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024), sebagai bentuk provokasi yang bertujuan memecah belah internal partai menjelang Kongres PDI-P 2025.
Dadang menduga pemasangan spanduk dilakukan pada malam hari untuk menghindari perhatian.
Ia memastikan tindakan ini dilakukan secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
“Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal sepertinya,” ucap Dadang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/12/2024).
Spanduk berwarna hitam dengan ukuran sekitar 3×3 meter tersebut langsung dicopot DPC PDI-P Kota Bogor.
“Kami DPC PDI-P Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” kata Dadang.
Selain itu, terdapat tuduhan bahwa Megawati melanggar AD/ART Pasal 70 Ayat 1 yang menyatakan bahwa kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai.
“Seluruh pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang bertujuan memecah belah partai. Kami tetap fatsun dan setia kepada Ketua Umum, Ibu
Megawati Soekarnoputri
,” ujar dia.
Lebih lanjut, Dadang meminta kader untuk tidak terpancing provokasi semacam ini dan terus menjaga kekompakan.
“Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena semua kader saya instruksikan supaya mengawasi wilayahnya. Saya sarankan jangan coba-coba lagi berani pasang itu (spanduk) di Kota Bogor,” kata Dadang.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga satu menghadapi upaya pihak luar untuk mengacak-acak internal partai.
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menjelaskan, instruksi itu disampaikan setelah seluruh pengurus partai mengendus adanya upaya menyerang PDI-P menjelang kongres pada 2025 mendatang.
Upaya itu disebut Deddy dilakukan secara terorganisir dengan memunculkan isu bahwa PDI-P dan kepengurusan Megawati adalah Ilegal.
Sebab, salah satu agenda Kongres PDI-P pada 2025 adalah pemilihan Ketua Umum Partai untuk periode selanjutnya.
“Diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, dalam bahasa Ibu Megawati mengaut-autkan, kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan,” ujar Deddy saat konferensi pers, Kamis (19/12/2024) malam.
Deddy mengungkapkan, isu yang menyudutkan PDI-P di bawah kepengurusan Megawati tersebut dimunculkan lewat pemasangan spanduk di sejumlah titik di Jakarta.
“Kami melihat bahwa bertebaran spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat tentang PDI Perjuangan,” kata Deddy.
Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menambahkan, Megawati menyerukan kepada seluruh kader partai agar menerapkan sistem “siaga satu” di internal, sebagai upaya mempertahankan kedaulatan partai.
“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 10:26
Dishub Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta Megapolitan 20 Desember 2024

Dishub Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta masih mempertimbangkan rencana kenaikan tarif moda transportasi
Transjakarta
(TJ). Kepala Dishub Jakarta,
Syafrin Liputo
, menyatakan usulan kenaikan tarif telah diterima dan sedang dalam tahap kajian.
“Sudah masuk usulannya, kami masih pendalaman dari hasil kajian yang sudah disampaikan,” kata Syafrin kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).
Menurut Syafrin, usulan tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Namun, pembahasan mengenai kenaikan tarif ini masih dilakukan di lingkup internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
“Ini masih tahap pendalaman di lingkup internal Pemerintah Provinsi Jakarta,” ujarnya.
Syafrin belum bisa memastikan apakah tarif TJ akan dinaikkan pada tahun 2025. Namun, ia menyebutkan, proses pendalaman diharapkan selesai pada akhir tahun ini.
“Kami menunggu hasil pendalaman yang kami lakukan. Akhir tahun selesai,” tambahnya.
Saat ini, tarif layanan bus Transjakarta sebesar Rp 3.500 telah berlaku sejak 2007 dan belum mengalami perubahan.
Sebelumnya, wacana
kenaikan tarif Transjakarta
sudah muncul pada 2023. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menerima usulan dari DTKJ untuk menaikkan tarif layanan pada jam sibuk.
Melalui akun resmi Twitter, PT Transjakarta menyebut usulan kenaikan tarif menjadi Rp 4.000 hingga Rp 5.000 untuk jam sibuk, yaitu pukul 07.01-10.00 WIB dan 16.01-21.00 WIB.
“Adanya usulan penyesuaian
tarif Transjakarta
dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk,” demikian tertulis dalam cuitan tersebut, Senin (10/4/2023).
PT Transjakarta juga meminta pendapat masyarakat melalui survei online hingga 13 April 2023. Warganet diminta menyampaikan saran melalui tautan
bit.ly/TarifTJ
atau dengan memindai kode QR yang tersedia.
“Sampaikan pendapat Sahabat TiJe atas gagasan kalian… Suara Sahabat Tije sangat berarti untuk Transjakarta!” tulis admin akun tersebut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 10:23
Pria di Depok Jadi Korban Penipuan Jual Beli Kavling, Rugi Rp 195 Juta Megapolitan 20 Desember 2024

Pria di Depok Jadi Korban Penipuan Jual Beli Kavling, Rugi Rp 195 Juta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Seorang pria berinisial ES (51) menjadi korban dugaan
penipuan
setelah membeli dua kavling tanah dari seseorang berinisial MY di Jalan Ruko
Sawangan
Permai, Sawangan,
Depok
.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, peristiwa ini bermula ketika istri ES, NN, mencari kavling melalui internet dan menemukan iklan yang dipasang oleh MY.
“Akhirnya saksi bersama ES survei ke lokasi tanah tersebut,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).
Setelah survei, NN tertarik membeli dua kavling dengan luas 264 meter persegi seharga Rp 233,48 juta.
“Lalu terjadilah perjanjian jual beli antara terlapor dan saksi. Kemudian saksi memberikan uang tanda jadi atau uang muka sebesar Rp 75 juta dengan angsuran yang dibayar selama 10 bulan,” ujar Ade Ary.
Namun, ketika NN mulai mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, muncul pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik sah kavling tersebut.
“Ternyata tanah tersebut masih atas nama orang lain yang kemudian dijual oleh terlapor kepada saksi,” ungkap Ade Ary.
NN dan ES kemudian menemui MY dengan harapan uang yang telah dibayarkan dapat dikembalikan, tetapi tidak ada iktikad baik dari MY.
“Hingga saat ini, tidak ada iktikad baik dari terlapor untuk mengembalikan uang tersebut. Atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 195 juta,” tambah Ade Ary.
Merasa dirugikan, NN dan ES akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Metro Depok untuk diproses secara hukum. Polisi masih menyelidiki kasus ini lebih lanjut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 10:13
Banjir Rob di Pesisir Jakarta, Apa yang Dilakukan Pemprov? Megapolitan 20 Desember 2024

Banjir Rob di Pesisir Jakarta, Apa yang Dilakukan Pemprov?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wilayah pesisir Jakarta semakin “tenggelam” karena
banjir rob
berkepanjangan.
Muara Angke
merupakan wilayah yang paling terasa dampaknya.
Daratan pesisir yang berada lebih rendah dibandingkan ketinggian permukaan laut menandakan wilayah ini terancam oleh masalah penurunan permukaan tanah.
Kapusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, Mohamad Yohan, menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan banjir rob semakin sering terjadi.
Selain karena faktor perubahan iklim, daerah pesisir yang lebih rendah memiliki risiko lebih besar terhadap banjir rob.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi banjir rob di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan berlangsung hingga 20 Desember 2024.
Pemprov salurkan bantuan
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov bakal menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dalam penyaluran bantuan korban banjir rob di Kepulauan Seribu.
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta memiliki kapal khusus yang dapat berlayar dalam kondisi ekstrem.
Bantuan TNI AU dibutuhkan jika cuaca semakin memburuk.
“Tetapi, kalau cuaca jelek (ekstrem) sekali, kami akan berkoordinasi dengan TNI AU, pasti Insya Allah, tidak ada masalah,” ujar Teguh saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jakarta, Premi Lasari mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Kami sudah siap. Termasuk juga nanti kalau dari Kabupaten Kepulauan Seribu membutuhkan, kami bekerjasama dengan Dishub, langsung bisa mensuplai bantuan sosial,” kata Premi.
Tenaga bantuan sosial dari Dinsos juga siap siaga di lokasi untuk pendampingan dalam penyaluran bantuan sosial.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, Maruli Sijabat memastikan pihaknya telah disiapkan untuk membantu penyerahan bansos pangan.
“Personel kami di sana, beserta dengan peralatannya, termasuk juga
buffer stock
yang kami siapkan, bila mana terjadi peningkatan kebutuhan terkait dengan pangan maupun sandang,” kata Maruli.
Pembangunan tanggul pantai sebagai solusi utama untuk menahan air laut pasang naik ke permukaan daratan masih belum selesai pengerjaannya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa area yang terdampak banjir rob umumnya adalah wilayah yang belum memiliki tanggul pantai.
“Ini (yang terdampak banjir rob) adalah area yang belum terbangun tanggul pantai. Kalau tanggulnya itu belum terbangun, rob pasti masuk,” ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).
Proyek tanggul sepanjang 39 kilometer ini melibatkan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemprov DKI Jakarta.
Namun, penyelesaiannya tertunda hingga 2030, dari rencana awal 2028.
“Kami mencoba menyelesaikannya. Yang bisa kami lakukan adalah bagaimana pada saat rob itu terjadi, Pemprov tidak berdiam diri,” tambah Teguh.
Selain pembangunan tanggul, Dinas SDA Jakarta juga memperkuat sistem polder pengendali rob yang dilengkapi dengan bendung karet untuk menahan air laut agar tidak kembali meluap ke daratan.
Program ini diharapkan mampu menahan air laut ketika fase pasang terjadi, terutama saat bulan purnama atau kondisi cuaca ekstrem.
Ada sejumlah faktor yang menyebabkan progres pembangunan tanggul proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) terhambat.
Kendala pertama yakni pengadaan barang dan jasa terkait proyek pembangunan, sehingga pembangunan tanggul molor hingga 2030 dari target awal 2028.
“Faktor kedua, pemerintah membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan desain pembangunan tanggul juga mengakomodasi kebutuhan para nelayan dalam menambatkan kapalnya,” kata Ika.
Proyek pembangunan tanggul ini perlu koordinasi dengan nelayan di pesisir pantai agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi.
Dinas SDA perlu memastikan tambatan kapal di area tanggul tidak menghalangi alur pelayaran serta penyediaan area penempatan ikan hasil tangkapan.
“Karena itu, kami perlu waktu untuk mengkoordinasikan itu semua, sehingga targetnya agak sedikit mundur sampai tahun 2030,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2024 10:05