Setelah 38 Tahun, Warga Kebon Kosong Akhirnya Terhubung Jaringan Air Bersih
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PAM Jaya telah menyelesaikan pemasangan pipa air bersih untuk sebagian warga di area RW 04 hingga RW 09, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengatakan bahwa
warga Kebon Kosong
sebelumnya kesulitan mengakses air bersih selama 38 tahun atau lebih dari tiga dekade.
“Ini penantian (warga) selama 38 tahun untuk layanan air minum perpipaan buat warga Kebon Kosong. Masuk tiga dekade,” kata Arief dalam keterangannya kepada
Kompas.com
, Sabtu (21/12/2024).
Pemasangan pipa jaringan sudah dimulai pada September 2023, dengan 20 rumah yang airnya telah mengalir.
“Untuk yang lainnya masih terus akan dikerjakan secara bertahap dan ditargetkan selesai di tahun 2024,” ujarnya.
“Kami juga membangun reservoir air dengan kapasitas 200 meter kubik di wilayah itu agar memaksimalkan suplai air sampai ke rumah warga,” ujarnya Arief.
Proyek ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jakarta untuk meningkatkan akses air bersih bagi seluruh warganya, terutama di daerah yang belum terjangkau.
Namun, Arief tak memungkiri bahwa sejumlah kendala serta tantangan terus dihadapinya demi mencapai target layanan air bersih 100 persen pada 2030.
“Kami masuk, melobi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) untuk memberikan izin menyalurkan air perpipaan,” ucap Arief.
Pada 2023, Penjabat Gubernur Jakarta saat itu, Heru Budi Hartono, sempat meninjau wilayah Kebon Kosong, Jakarta Pusat, untuk memantau pemasangan
instalasi air bersih
.
“Dari warga yang menyampaikan ini ya, sudah 38 tahun belum mendapatkan sambungan air (bersih) PAM,” ujar Heru Budi kepada wartawan, Jumat (24/12/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua RW 04 Kelurahan Kebon Kosong, Sardjono, mengungkapkan bahwa warga di wilayahnya telah menghadapi kesulitan air bersih sejak sebelum tahun 1992.
Selama itu, untuk kebutuhan minum dan memasak, warga terpaksa membeli air dari pedagang keliling yang beroperasi di wilayahnya.
“Kalau untuk minum kami beli di gerobak. Kalau mandi, air tanah masih bisa,” ujar Sardjono.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2023/07/11/64ad52dbd0efc.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Setelah 38 Tahun, Warga Kebon Kosong Akhirnya Terhubung Jaringan Air Bersih Megapolitan 21 Desember 2024
-
/data/photo/2024/12/21/6766ab3ae9802.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Janji Tidak Hapus Rute Transjakarta Blok M-Kota jika Rugikan Warga Megapolitan 21 Desember 2024
Pramono Janji Tidak Hapus Rute Transjakarta Blok M-Kota jika Rugikan Warga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon gubernur Jakarta,
Pramono Anung
mengaku tidak akan menghapus rute Transjakarta yang bersinggungan dengan rute MRT, jika kebijakan itu merugikan warga.
Salah satu rute Transjakarta yang bakal dihapus adalah koridor Blok M-Kota. Sebab, rute ini dinilai bersinggungan dengan rute MRT Jakarta Lebak Bulus-Blok M.
“Jadi kalau mau ditutup dan (penutupan) tidak bermanfaat (bagi masyarakat) , malah merugikan, pasti enggak akan saya tutup ya,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024).
Namun, saat ini Pramono masih akan mempelajari wacana penghapusan Transjakarta koridor Blok M-Kota. Sebab, dia baru mendengar mengenai wacana ini.
“Saya terus terang belum tahu (soal wacana penghapusan Transjakarta koridor Blok M-Kota), tapi saya pelajari. Apapun yang akan kami putuskan pasti yang bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata Pramono.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana menghapus rute koridor 1 Transjakarta, Blok M-Kota.
Rute yang bersinggungan dengan MRT Lebak Bulus-Kota ditiadakan sebagai langkah agar tidak terjadi tumpang tindih antarmoda transportasi umum.
“Contohnya untuk MRT Lebak Bulus sampai Kota (jika sudah) terbangun, maka untuk koridor satu Transjakarta dari Blok M sampai Kota itu nanti ditiadakan,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2024).
Rencana penghapusan ini bakal dilakukan setelah pengerjaan jalur MRT rute Blok M-Kota rampung.
Selain itu, Dishub juga berencana menghapus rute Transjakarta koridor dua Pulo Gadung-Harmoni jika seluruh jaringan MRT sudah terbangun.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/21/6766a49ca6bd0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rano Karno Bakal Pelajari Wacana Penghapusan Koridor Transjakarta Blok M-Kota Megapolitan 21 Desember 2024
Rano Karno Bakal Pelajari Wacana Penghapusan Koridor Transjakarta Blok M-Kota
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon wakil gubernur Jakarta,
Rano Karno
mengaku, ingin mempelajari terlebih dahulu rencana penghapusan rute Transjakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT. Rute Transjakarta yang bakal dihapus adalah koridor 1, Blok M-Kota.
“Entar dulu kita bahas soal itu. Jadi, kita belum tahu, mungkin mereka (Pemprov Jakarta) punya perencanaan yang sudah lama,” ujar Rano alias Doel saat ditemui di Kemayoran Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).
Namun, Rano Karno tidak menutup kemungkinan jika rencana penghapusan rute Transjakarta ini akan dibatalkan.
“Ya tentu, kalau kita lihat memang itu perlu buat masyarakat, ya berubah lagi,” imbuh Doel.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta mengungkapkan rencana penghapusan rute Transjakarta yang bersinggungan dengan MRT.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, langkah itu diambil supaya tidak terjadi tumpang tindih antarmoda transportasi umum.
“Contohnya untuk MRT Lebak Bulus sampai Kota (jika sudah) terbangun, maka untuk koridor satu Transjakarta dari Blok M sampai Kota itu nanti ditiadakan,” kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2024).
Syafrin menyebut, penghapusan bakal dilakukan setelah pengerjaan jalur MRT rute Lebak Bulus sampai Kota rampung.
“Memang sudah masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta,” ucapnya.
Dishub juga berencana menghapus rute Transjakarta koridor dua Pulo Gadung-Harmoni jika seluruh jaringan MRT sudah terbangun.
“Nanti unit busnya akan dialihkan untuk mengisi kekosongan layanan lainnya. Demikian pula halnya dengan layanan yang nantinya akan berhimpitan dengan angkutan rel,” tutur Syafrin.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/21/67669e7e27c65.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bersinggungan dengan MRT, Rute Transjakarta Blok M-Kota Bakal Dihapus pada 2029 Megapolitan 21 Desember 2024
Bersinggungan dengan MRT, Rute Transjakarta Blok M-Kota Bakal Dihapus pada 2029
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, rute Transjakarta koridor Blok M-Kota akan dihapus pada 2029.
Penghapusan rute Transjakarta itu akan dilakukan karena bersinggungan dengan rute MRT Lebak Bulus-Kota.
“Koridor Blok M-Kota ini akan dilakukan
rerouting,
tetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT Fase 2A dan MRT opersional
full
sampai dengan ke Kota,” ujar Syafrin saat ditemui di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12/2024).
Saat ini proyek MRT Fase 2 A masih dalam tahap pengerjaan. Rute MRT yang telah beroperasi saat ini baru dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.
“Insya Allah nanti itu akan operasional (MRT) kami harapkan tahun 2029,” kata Syafrin.
Syafrin menjelaskan, alasan pengubahan rute dilakukan karena koridor Blok M-Kota bersinggungan 100 persen dengan MRT Lebak Bulus-Kota.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memiliki rencana induk transportasi Jakarta sehingga harus ada efisiensi pengelolaan dana PSO (
Public Service Obligation
).
Dana subsidi tersebut nantinya akan menjadi
double
karena ada rute Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota dan MRT Lebak Bulus-Kota.
“Otomatis layanan MRT itu jadi full Lebak Bulus-Kota sehingga akan ada layanan Transjakarta yang berhimpitan 100 persen dengan layanan MRT yaitu Blok M-Kota,” ujarnya.
Oleh karena itu, keputusan perubahan rute pun menjadi pilihan agar rute Transjakarta dan MRT tidak saling bersinggungan 100 persen.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/21/67669d933d262.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Yos Suprapto Pertimbangkan Jalur Hukum untuk Akses Karya di Galeri Nasional Megapolitan 21 Desember 2024
Yos Suprapto Pertimbangkan Jalur Hukum untuk Akses Karya di Galeri Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Seniman
Yos Suprapto
berencana menempuh jalur hukum untuk mendapatkan akses ke ruang pameran di Galeri Nasional Indonesia, tempat karya-karyanya saat ini tersimpan.
Ia mengaku tidak bisa masuk ke ruang pameran sejak Kamis (19/12/2024) malam.
“Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk,” kata Yos saat konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).
“Untuk itu lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu,” lanjut dia.
Sebelum menempuh langkah hukum, Yos menyatakan akan lebih dulu berdialog dengan pihak Galeri Nasional dan Museum Cagar Budaya untuk membahas kelanjutan pamerannya.
Namun, jika karyanya tetap disensor, ia lebih memilih membatalkan pameran dan membawa pulang lukisannya ke Yogyakarta.
“Kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apa pun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam
censorship
, lebih baik tidak perlu harus ada pameran,” ujarnya.
Yos mengungkapkan kekecewaannya karena pameran yang seharusnya dibuka untuk publik sejak Kamis malam justru terkunci. Bahkan tamu undangan yang hadir tidak dapat menyaksikan karyanya.
“Orang saya seorang senimannya saja, masuk ke dalam ruang di mana saya menaruh karya-karya saya, itu saya tidak bisa. Ini sejak tanggal 19 Desember malam hari, bukan tanggal 20 ya,” tegasnya.
Ketua Tim Museum dan Galeri Indonesian Heritage Agency (IHA), Zamrud Setya Negara, menjelaskan bahwa pameran ditunda hingga Yos dan kurator pameran, Suwarno, dapat mencapai kesepakatan.
“Menunda (pameran) dengan syarat silakan dibenahi dulu komunikasi dengan kurator,” kata Zamrud pada Jumat (20/12/2024).
Zamrud menegaskan, setiap pameran di Galeri Nasional harus melibatkan kurator yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan karya yang ditampilkan.
Dalam kasus ini, terjadi perbedaan pendapat antara Yos dan Suwarno.
“Kurator dalam proses kerja profesionalnya pasti punya ruang yang tidak bisa diintervensi. Namanya, profesionalisme,” ujarnya.
Galeri Nasional menyatakan tidak memberikan arahan kepada Suwarno terkait lukisan mana saja yang layak dipamerkan, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kurator sesuai dengan profesionalisme mereka.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/21/67669564885a2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Soal Maafkan Koruptor, Mahfud MD: Menurut Hukum, Tidak Boleh Megapolitan 21 Desember 2024
Soal Maafkan Koruptor, Mahfud MD: Menurut Hukum, Tidak Boleh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD
menegaskan bahwa memaafkan koruptor secara bersyarat dilarang hukum.
“Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena Pasal 55 KUHP,” kata Mahfud saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024).
“Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta atau membiarkan korupsi padahal dia bisa ini (melaporkan),“ imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden RI meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.
Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Presiden menyatakan mungkin saja para koruptor itu akan dimaafkan.
Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).
“Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” ujar Presiden dalam YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).
Presiden melanjutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan diam-diam supaya tidak ketahuan pihak lain.
“Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” kata dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/10/01/66fb00612b948.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Soal Kenaikan Tarif Transjakarta, Pengamat: APBD Jakarta Masih Bisa Tanggung Subsidi Megapolitan 21 Desember 2024
Soal Kenaikan Tarif Transjakarta, Pengamat: APBD Jakarta Masih Bisa Tanggung Subsidi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rencana kenaikan tarif
Transjakarta
yang tengah dikaji oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mendapat penolakan dan kritik tajam.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota (FAKTA) Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menilai bahwa wacana kenaikan tarif transportasi umum tersebut bukanlah kebijakan yang tepat.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang mencapai Rp 85,1 triliun dianggap masih memungkinkan untuk mensubsidi biaya operasional Transjakarta bagi masyarakat Jakarta.
“Subsidi untuk operasional Transjakarta hanya sekitar Rp 3,57 triliun, sehingga APBD Jakarta masih dapat menutupi biaya operasional tersebut,” ujar Tigor kepada
Kompas.com
, Sabtu (21/12/2024).
Kenaikan
tarif Transjakarta
justru bisa berdampak negatif terhadap mobilitas masyarakat, terutama bagi kalangan yang sangat bergantung pada transportasi publik untuk kegiatan sehari-hari.
“Jangan naikkan tarif Transjakarta. Subsidi diberikan ke Transjakarta atau angkutan umum agar warga lebih menggunakan transportasi publik dan mengurangi kemacetan Jakarta,” tambah Tigor.
Tigor menyarankan agar Pemprov Jakarta mempertimbangkan kebijakan untuk membuat transportasi umum seperti Transjakarta gratis, setidaknya untuk lapisan masyarakat tertentu yang membutuhkan.
Kebijakan itu dapat mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke transportasi publik, yang pada akhirnya akan mengurangi volume kendaraan pribadi.
“Kemacetan Jakarta merugikan Rp 168 triliun per tahun. Jika Jakarta lepas dari atau dapat mengurai kemacetan, maka keuntungannya adalah Rp 168 triliun yang sebelumnya menjadi beban kerugian kota Jakarta,” kata Tigor.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji usulan kenaikan tarif yang telah diajukan, termasuk usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).
Namun, Syafrin belum dapat memastikan kapan keputusan terkait kenaikan tarif tersebut akan diambil, meskipun diperkirakan kajian internal akan selesai pada akhir tahun 2024.
“Sudah masuk usulannya, kami masih mendalami hasil kajian yang sudah disampaikan,” kata Syafrin kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).
Saat ini, tarif
TransJakarta
yang berlaku adalah Rp 3.500, yang sudah bertahan sejak tahun 2007 tanpa ada perubahan.
Adapun wacana kenaikan tarif ini pertama kali muncul pada tahun 2023, dengan usulan tarif yang lebih tinggi pada jam sibuk, antara Rp 4.000 hingga Rp 5.000.
Rencana ini kemudian mendapat perhatian publik, termasuk melalui survei yang dilakukan oleh PT TransJakarta pada tahun tersebut.
Namun, keputusan final mengenai kenaikan tarif masih terus dipertimbangkan oleh pihak terkait.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2023/12/04/656dd4c479430.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/12/21/67667c6025994.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)