Xcloud.id

Category: Kompas.com Metropolitan

  • Virus Babi Afrika Masuk Papua Tengah, Masyarakat Beralih Konsumsi Daging Ayam dan Sapi Regional 28 Desember 2024

    Virus Babi Afrika Masuk Papua Tengah, Masyarakat Beralih Konsumsi Daging Ayam dan Sapi Regional 28 Desember 2024

    Virus Babi Afrika Masuk Papua Tengah, Masyarakat Beralih Konsumsi Daging Ayam dan Sapi
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    –
    Virus Babi Afrika
    atau virus African Swine Fever (ASF) kini telah masuk ke berbagai daerah yang ada di Provinsi
    Papua Tengah
    .
    Hal ini membuat masyarakat di
    Papua Tengah
    merasa takut untuk mengonsumsi daging babi.
    Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah,
    Anwar Damanik
    , menceritakan bahwa akibat virus ASF, masyarakat takut untuk mengonsumsi daging babi dan beralih mengonsumsi daging lainnya pada momen Natal dan Tahun Baru.
    Hal itu mengakibatkan kebanyakan masyarakat yang merayakan Natal beralih dengan mengonsumsi daging ayam dan daging sapi.
    “Tentunya, dengan meningkatnya permintaan daging sapi akibat virus ASF,
    harga daging sapi
    meningkat dari Rp 150.000 per kilogram menjadi Rp 180.000 per kilogram,” katanya dalam keterangan yang diterima
    Kompas.com
    , Sabtu (28/12/2024).


     
    Oleh karena itu, Anwar berjanji akan menyelesaikan masalah virus ASF yang mewabah di daerahnya, di mana akibat virus ini banyak peternak babi mengalami kerugian besar.
    “Kami telah membentuk satgas untuk mengatasi wabah virus ASF. Kami berjanji untuk mengatasinya,” ucapnya.
    Anwar menegaskan bahwa ia telah memerintahkan satgas untuk mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengatasi lonjakan harga daging, dengan memberikan subsidi dari harga sebelumnya dan saat ini.
    “Tentunya, kita harus mengatur harga daging agar tetap stabil pada tingkat konsumen,” katanya.
    Anwar mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik.
    Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mengambil langkah-langkah strategis, baik dalam menyelesaikan wabah virus ASF maupun mengendalikan harga pasar.
    “Kita terus bekerja keras untuk mengatasi masalah ini, agar tahun baru nanti dapat dirasakan dengan baik dan penuh sukacita oleh masyarakat,” ujarnya.
    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nabire telah mengumumkan kepada seluruh masyarakat, khususnya peternak babi, agar waspada terhadap virus ASF.
    Kepala Dinas Peternakan Nabire, I Dewa Ayu Dwita, menjelaskan bahwa awal masuknya ASF di daerah ini terjadi pada 8 November 2024.
    “Saat mendapat laporan, petugas kami langsung turun ke lapangan untuk mengobati ternak babi warga yang sakit, tapi besoknya ternak itu mati dan terjadi peningkatan kematian,” kata Ayu sebelumnya.
    Atas kejadian itu, Dinas Peternakan Nabire memutuskan untuk mengambil sampel darah ternak babi yang sudah mati.
    Kemudian, dilakukan koordinasi dengan Balai Veteriner Jayapura mengenai gejala-gejala yang terjadi pada babi di lapangan, untuk memastikan penyebab dari kematian yang terus meningkat.
    “Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Papua terkait langkah-langkah yang harus dilakukan. Sambil menunggu hasilnya, kami melaksanakan tindakan pencegahan, seperti penyemprotan disinfektan di kandang ternak yang ada,” jelasnya.
    Tidak lama kemudian, hasil pemeriksaan laboratorium keluar dan menyatakan bahwa sampel yang dikirim positif virus ASF.
    Kemudian, Dinas Peternakan Nabire melakukan langkah penerapan standar SOP sesuai yang ditetapkan Kementerian, seperti pemberian desinfektan dan lain sebagainya.
    “Kini pimpinan telah membuat SK penetapan wabah dan SK pembentukan Satgas penanggulangan ASF yang tergabung dari beberapa dinas terkait. Selain itu, kami telah mengeluarkan surat edaran bupati terkait pelarangan keluar masuknya ternak babi di daerah ini,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prostitusi di Rumah Kos Pesanggrahan Disebut Beroperasi Lewat "MiChat" Megapolitan 28 Desember 2024

    Prostitusi di Rumah Kos Pesanggrahan Disebut Beroperasi Lewat "MiChat" Megapolitan 28 Desember 2024

    Prostitusi di Rumah Kos Pesanggrahan Disebut Beroperasi Lewat “MiChat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Rumah kos tempat prostitusi
    di Jalan Raya Ulujami, RT 04/RW 01, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, disebut beroperasi lewat aplikasi daring, MiChat.
    “Iya operasinya lewat MiChat, sebelum penggerebekan warga sudah pada tahu,” ujar warga Pesanggrahan, Wisnu (23) kepada
    Kompas.com,
    Sabtu (28/12/2024).
    Dalam penggerebekan beberapa hari lalu, ada delapan wanita dan satu pria yang ditangkap.
    Wisnu mengatakan, para wanita pelaku prostitusi selama ini tidak pernah menjajakan diri langsung.
    Mereka bertransaksi dan bernegosiasi dengan calon pelanggan hanya lewat MiChat sejak awal tempat prostitusi tersebut beroperasi pada 2021.
    “Sudah sejak awal, cuman baru sekarang benar-benar bar-bar,” kata dia.
    Terpisah, Ketua RT setempat, Eko Yulianto (57), membenarkan bahwa pelaku prostitusi di kos-kosan itu beroperasi lewat MiChat.
    Hal ini pun dibuktikan warga saat sebelum penggerebekan dilakukan. Saat itu, terdapat warga yang memancing dengan berkontak dengan salah satu pelaku melalui Michat.
    Keduanya kemudian bernegosiasi dan bersepakat nilai pembayaran sebesar Rp 500.000 untuk jasa dan Rp 200.000 untuk sewa kamar.
    “Setelah oke, kita pancing ke atas, kita gedor nomornya (kamar). Ya ada memang, sendirian,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, rumah kos tersebut digerebek polisi pada Rabu (25/12/2024 karena diduga menjadi tempat prostitusi.
    Dari penggerebekan itu, sembilan orang ditangkap.
    “Sudah diamankan delapan perempuan, satu laki-laki. Sudah dilakukan interogasi awal dan memang benar melakukan kegiatan tersebut (prostitusi),” kata Kanit Reskrim Polsek Pesanggrahan Iptu Purwaditya saat dikonfirmasi, Kamis (26/12/2024).
    Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya alat kontrasepsi bekas yang ditemukan di sejumlah kamar.
    “Enggak ada (yang sedang) berhubungan intim, tapi ada satu kamar yang cowok-cewek, statusnya bukan suami istri, ada,” tambah Purwaditya.
    Setelah diamankan, para pelaku menjalani tes urine. Hasilnya, seluruhnya bebas narkoba.
    Para pelaku prostitusi melakukan aksi mereka atas kemauan sendiri. Tidak ada unsur tindak pidana perdagangan orang dalam praktik tersebut.
    Polisi juga memastikan, tidak ada pelaku prostitusi yang masih di bawah umur.
    Tarif yang dipatok oleh para pelaku prostitusi berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wujudkan Keuangan Daerah Akuntabel, Bobby Nasution Bakal Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK Regional 28 Desember 2024

    Wujudkan Keuangan Daerah Akuntabel, Bobby Nasution Bakal Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK Regional 28 Desember 2024

    Wujudkan Keuangan Daerah Akuntabel, Bobby Nasution Bakal Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Medan

    Bobby Nasution
    menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Medan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi
    Sumatera Utara
    (Sumut) setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024.
    “Semoga hasil pemeriksaan ini dapat membawa kami menjadi pemerintah daerah (pemda) yang lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan. Tidak hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang kami kelola,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).
    Pernyataan tersebut disampaikan Bobby dalam penyerahan LHP Semester II Tahun 2024 tentang Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 yang diserahkan oleh Kepala
    BPK RI
    Perwakilan Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (27/12/2024).
    Selain Kota Medan, LHP Semester II Tahun 2024 juga diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tengah (Tapteng).
    Setelah menerima laporan, Bobby mengucapkan terima kasih kepada BPK atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Dalam kesempatan ini, Bobby didampingi oleh Inspektur Kota Medan Sulaiman Harahap, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Zulkarnain, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Ali Sipahutar. 
    Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menilai apakah pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang (UU) yang berlaku. 
    “Kami juga berpesan kepada para kepala daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya dalam waktu maksimal 60 hari setelah laporan diterima,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua PP Bekasi Selatan Siap Terima Sanksi karena Sebar Proposal Tahun Baru Rp 44 Juta Megapolitan 28 Desember 2024

    Ketua PP Bekasi Selatan Siap Terima Sanksi karena Sebar Proposal Tahun Baru Rp 44 Juta Megapolitan 28 Desember 2024

    Ketua PP Bekasi Selatan Siap Terima Sanksi karena Sebar Proposal Tahun Baru Rp 44 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bekasi Selatan berinisial ED siap menerima sanksi karena telah menyebar proposal alokasi anggaran perayaan tahun baru. 
    Proposal anggaran itu viral di media sosial. 
    “Dirinya (ED) meminta maaf kepada warga masyarakat dan organisasi Pemuda Pancasila, karena viralnya proposal tersebut, dirinya (ED) menyebut siap menerima sanksi yang diberikan organisasi dalam rangka pembinaan organisasi,” kata Ketua MPC PP Kota Bekasi Ariyes Budiman dalam siaran pers, Sabtu (28/12/2024).
    ED juga telah menyampaikan permintaan maaf lewat sebuah video ketika dipanggil oleh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Bekasi.
    “Dirinya (ED) telah membuat video klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan,” kata Ariyes.
    Saat ini, MPC Pemuda Pancasila Kota Bekasi telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada ED. Ia pun menerima sanksi tersebut.
    Ariyes menjelaskan, sanksi diberikan kepada ED lantaran permintaan sumbangan kepada masyarakat merupakan tindakan keliru.
    Terlebih, pimpinan ormas PP telah mengeluarkan instruksi mengenai pelarangan penyebaran proposal yang tidak jelas peruntukannya.
    “MPN, MPW, dan MPC telah memberikan instruksi bahwa tidak boleh menyebarkan
    proposal tahun baru
    , THR, atau proposal yang tidak jelas peruntukannya,” tegas Ariyes.
    Dalam klarifikasi kepada MPC PP Kota Bekasi, ED disebut telah menarik proposal permintaan sumbangan.
    Selain itu, ED mengeklaim proposal permintaan sumbangan tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksa kepada para pelaku usaha.
    Dari pemanggilan ini juga diketahui bahwa proposal tersebut diperuntukkan untuk kegiatan santunan anak yatim dan pengajian rutin tahunan.
    “Namun tidak dirinci dalam proposal tersebut,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah foto diduga surat yang memuat alokasi anggaran perayaan malam tahun baru salah satu ormas di Kota Bekasi viral di media sosial.
    Dalam foto surat yang diunggah akun Instagram @presiden_netizen_official menunjukkan, alokasi anggaran tersebut bersumber dari rencana kegiatan ormas di tingkat pimpinan anak cabang (PAC) Bekasi Selatan.
    Di bagian kop surat, tertera nama ormas, berikut alamat kesekretariatannya.
    “Rencana anggaran kegiatan malam tahun baru 2024/2025,” demikian bunyi kalimat dalam foto tersebut, dikutip Kompas.com, Jumat (27/12/2024).
    Unggahan tersebut menunjukkan, besaran alokasi anggaran ormas untuk merayakan malam tahun baru mencapai Rp 44 juta.
    Jumlah itu merupakan akumulasi dari sejumlah keperluan, di antaranya pembuatan proposal Rp 2 juta, pembuatan amplop Rp 1,5 juta, pembuatan atribut Rp 1 juta, dan pembelian umbul-umbul Rp 1,5 juta.
    Selanjutnya, pembuatan binder Rp 500.000, sewa tenda dan kursi Rp 3,5 juta, dokumentasi Rp 1,5 juta, serta dekorasi Rp 1 juta.
    Kemudian, logistik dan pembelian 200 nasi kotak masing-masing sebesar Rp 5 juta, pembelian 500 snack Rp 2,5 juta, keamanan Rp 1 juta, kebersihan Rp 1 juta, tarian anak-anak dan live dangdut Rp 15 juta, serta biaya tak terduga Rp 2 juta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penonton DWP Asal Malaysia Sempat Ditahan di Polda Metro, Dimintai Uang Rp 100 Juta Megapolitan 28 Desember 2024

    Penonton DWP Asal Malaysia Sempat Ditahan di Polda Metro, Dimintai Uang Rp 100 Juta Megapolitan 28 Desember 2024

    Penonton DWP Asal Malaysia Sempat Ditahan di Polda Metro, Dimintai Uang Rp 100 Juta
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia sempat ditahan di Polda Metro Jaya.
    Hal tersebut terungkap saat layanan pengaduan Atase Polri Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menceritakan soal orangtua korban yang anaknya belum pulang usai menonton DWP 2024.
    “Untuk kronologi korban tersebut, pengaduan dilakukan oleh orangtua korban yang datang ke KBRI untuk menanyakan keberadaan anaknya,” kata petugas layanan pengaduan korban DWP oleh Atase Polri KBRI Kuala Lumpur kepada
    Kompas.com
    melalui pesan WhatsApp, Sabtu (28/12/2024).
    “Yang saat itu ditahan oleh Polda Metro Jaya dan pengacara, serta diminta uang sejumlah berkisar Rp 100 juta,” lanjut dia.
    Oleh karena itu, Atase Polri KBRI Kuala Lumpur mencoba menghubungi Polda Metro Jaya untuk mengonfirmasi hal tersebut.
    “Kami coba terhubung dengan korban via telepon. Koordinasi membuahkan hasil, korban dilepaskan dan kembali ke Malaysia tanpa membayar,” kata dia.
    Saat ditanya alasan dan berapa lama korban ditahan di Polda Metro Jaya, Atase Polri KBRI Kuala Lumpur tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut.
    “Mohon maaf, informasi yang dapat kami berikan kepada eksternal hanya sebatas ini,” ujar dia.
    Sejauh ini, Atase Polri KBRI Kuala Lumpur baru menerima satu pengaduan terkait hal tersebut.
    Untuk diketahui, layanan aduan korban pemerasan polisi terhadap penonton DWP 2024 diumumkan melalui unggahan Instagram @atpol_kl.
    Dalam unggahan tersebut, korban bisa mengadukan melalui WhatsApp +60148335799 atau email atpolkl@gmail.com.
    “Jika Anda menjadi korban atau melihat tindakan pemerasan atau kejahatan lainnya dalam event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 segera laporkan kepada kami melalui hotline berikut,
    ” bunyi unggahan @atpol_kl.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 18 anggota polisi menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara asing (WNA) asal Malaysia.
    Pemalakan itu terjadi saat WNA asal Malaysia itu tengah menyaksikan Djakarta Warehouse Project (DWP) berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai 13 hingga 15 Desember 2024.
    Ke-18 anggota polisi berbagai macam pangkat itu berasal dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya.
    Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jumlah barang bukti yang sudah dikumpulkan dari hasil pemerasan itu senilai Rp 2,5 miliar.
    Kini, 18 anggota polisi itu telah menjalani penempatan khusus (patsus) dan akan menghadapi sidang kode etik pada pekan depan.
    Selepas pengumuman penanganan perkara oleh Div Propam Polri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengeluarkan surat telegram dengan nomor ST/429/XII/KEP./2024.
    Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Dwita Kumu Wardana.
    Sebanyak 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya dimutasi ke Pelayanan Marksa (Yanma) Polri.
    Puluhan anggota yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan kasus dugaan
    pemerasan penonton DWP
    asal Malaysia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua PP Bekasi Selatan Siap Terima Sanksi karena Sebar Proposal Tahun Baru Rp 44 Juta Megapolitan 28 Desember 2024

    Pimpinan Pemuda Pancasila Telah Instruksikan Larangan Penyebaran Proposal Tahun Baru Megapolitan 28 Desember 2024

    Pimpinan Pemuda Pancasila Telah Instruksikan Larangan Penyebaran Proposal Tahun Baru
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Bekasi Ariyes Budiman memastikan pimpinan PP telah mengeluarkan instruksi larangan menyebarkan proposal permintaan anggaran yang tak jelas peruntukannya.
    Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan beredarnya surat proposal kebutuhan anggaran kegiatan perayaan malam tahun baru untuk Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP Bekasi Selatan yang viral di media sosial.
    “MPN (Majelis Pimpinan Nasional), MPW (Majelis Pimpinan Wilayah), dan MPC telah memberikan instruksi bahwa tidak boleh menyebarkan proposal tahun baru, THR, atau proposal yang tidak jelas peruntukannya,” jelas Ariyes dalam siaran pers, Sabtu (28/12/2024).
    Ariyes berujar, pihaknya telah menjatuhkan sanksi bagi Ketua PAC PP Bekasi Selatan berinisial ED.
    Sanksi itu diberikan buntut viralnya surat proposal kebutuhan anggaran PAC PP Bekasi Selatan untuk kegiatan perayaan malam tahun baru.
    “(MPC PP Kota Bekasi) telah memanggil yang bersangkutan ED dan telah diberikan sanksi administrasi,” kata Ariyes.
    Saat dipanggil, ED menyampaikan permintaan maaf dan siap menerima sanksi yang diberikan.
    “ED meminta maaf kepada warga masyarakat dan organisasi Pemuda Pancasila, karena viralnya proposal tersebut, dirinya (ED) menyebut siap menerima sanksi yang diberikan organisasi dalam rangka pembinaan organisasi,” ujar Ariyes.
    Saat memberikan klarifikasi kepada MPC PP Kota Bekasi, ED disebut telah memerintahkan panitia pelaksana kegiatan untuk menarik surat proposal anggaran tahun baru.
    ED mengeklaim proposal permintaan sumbangan tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan ke para pelaku usaha.
    Saat dipanggil, ED menyebut proposal tersebut diperuntukkan untuk kegiatan santunan anak yatim dan pengajian rutin tahunan.
    “Namun tidak dirinci dalam proposal tersebut. Dirinya (ED) telah membuat vidio klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat yang merasa di rugikan,” tutur Ariyes.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah foto diduga surat yang memuat alokasi anggaran perayaan malam tahun baru salah satu ormas di Kota Bekasi viral di media sosial.
    Dalam foto surat yang diunggah akun Instagram
    @
    presiden_netizen_official menunjukkan, alokasi anggaran tersebut bersumber dari rencana kegiatan ormas di tingkat pimpinan anak cabang (PAC) Bekasi Selatan.
    Di bagian kop surat, tertera nama ormas, berikut alamat kesekretariatannya.
    “Rencana anggaran kegiatan malam tahun baru 2024/2025,” demikian bunyi kalimat dalam foto tersebut, dikutip
    Kompas.com
    , Jumat (27/12/2024).
    Unggahan tersebut menunjukkan, besaran alokasi anggaran ormas untuk merayakan malam tahun baru mencapai Rp 44 juta.
    Jumlah itu merupakan akumulasi dari sejumlah keperluan, di antaranya pembuatan proposal Rp 2 juta, pembuatan amplop Rp 1,5 juta, pembuatan atribut Rp 1 juta, dan pembelian umbul-umbul Rp 1,5 juta.
    Selanjutnya, pembuatan binder Rp 500.000, sewa tenda dan kursi Rp 3,5 juta, dokumentasi Rp 1,5 juta, serta dekorasi Rp 1 juta,
    Kemudian, logistik dan pembelian 200 nasi kotak masing-masing sebesar Rp 5 juta, pembelian 500 snack Rp 2,5 juta, keamanan Rp 1 juta, kebersihan Rp 1 juta, tarian anak-anak dan
    live
    dangdut Rp 15 juta, serta biaya tak terduga Rp 2 juta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Zaini dan Kunjungan Nostalgianya ke Bundaran HI Setelah 40 Tahun… Megapolitan 28 Desember 2024

    Kisah Zaini dan Kunjungan Nostalgianya ke Bundaran HI Setelah 40 Tahun… Megapolitan 28 Desember 2024

    Kisah Zaini dan Kunjungan Nostalgianya ke Bundaran HI Setelah 40 Tahun…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dengan langkah perlahan, Zaini (75) menyusuri trotoar Jalan MH Thamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).
    Pada momen ini, Zaini mengenakan kaus polo berlengan pendek berwarna abu-abu, celana panjang bahan cokelat, sandal jepit cokelat, dan peci berwarna putih.
    Dia menghampiri Kompas.com yang tengah duduk bersila di bawah tenda posko berwarna hijau tua, lalu bertanya di mana keberadaan air mancur
    Bundaran HI
    .
    “Air mancurnya di mana?” tanya Zaini sambil memandang sekeliling.
    Memang pada saat kehadiran Zaini, air mancur di Bundaran HI tidak terlihat.
    Hanya tampak kerangka videotron dan panggung untuk malam pergantian tahun baru 2025.
    Rupanya, Zaini baru satu pekan di Jakarta setelah menempuh perjalanan panjang dari kampung halamannya di Sampang, Madura.
    Dia memang baru memiliki waktu untuk ke Bundaran HI pada Sabtu ini dengan berjalan kaki dari tempat temannya berjualan warung sembako di kawasan Gondangdia.
    Rasa lelah tak menyurutkan rasa penasaran Zaini pada potret Bundaran HI terkini.
    “Biar bisa lihat-lihat. Dekat kok, kalau capek ya duduk dulu,” katanya santai.

    Bagi Zaini, kunjungannya kali ini bukanlah yang pertama, tetapi ada rasa penasaran yang membawanya kembali ke tempat ini setelah lebih dari empat dekade.
    Ingatannya terlempar ke tahun 1980-an, masa ketika ia sempat berkunjung ke Bundaran HI.
    Kala itu, ia datang untuk berniaga kayu dari Kalimantan ke Jawa.
    “Kalau dulu gedungnya belum tinggi-tinggi begini. Sekarang, melihat ke atas saja bikin pusing,” ujarnya seraya tersenyum.
    “Kalau dulu saya dagang kayu, keliling ke Cirebon, Tegal, sampai Jakarta. Dari Madura bawa sapi ke Kalimantan, terus dari Kalimantan bawa kayu ke Jawa,” kenangnya.
    Terlepas dari hal tersebut, Zaini juga penasaran dengan persiapan perayaan tahun baru di Bundaran HI.
    “Panggungnya buat malam tahun baru di mana? Oh di sini ya,” tanyanya sambil menunjuk area sekitar.
    Ia mengamati setiap sudut dengan saksama, seolah ingin merekam semuanya dalam ingatan.
    Menurut rencana, dia memang akan menghadiri perayaan malam tahun baru di Bundaran HI.
    Meskipun usia telah menggerus energinya, semangat Zaini untuk mengenang masa lalu dan menikmati momen sederhana tetap menyala.
    Kenangan Zaini membawanya kembali ke Bundaran HI, tempat yang pernah menjadi bagian dari hidupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Muncikari Tempat Prostitusi Rumah Kos Pesanggrahan Kabur Saat Digerebek Warga Megapolitan 28 Desember 2024

    2 Muncikari Tempat Prostitusi Rumah Kos Pesanggrahan Kabur Saat Digerebek Warga Megapolitan 28 Desember 2024

    2 Muncikari Tempat Prostitusi Rumah Kos Pesanggrahan Kabur Saat Digerebek Warga
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Sebanyak dua pria diduga muncikari rumah kos yang menjadi tempat prostitusi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, kabur saat digerebek warga pada Rabu (25/12/2024) malam.
    Keduanya berinisial G dan R.
    “Iya ada dua orang (mucikari), dia enggak dibawa (ditangkap polisi),” ujar warga Pesanggrahan, Wisnu (23), kepada
    Kompas.com,
    Sabtu (28/12/2024).
    G yang setiap harinya menghuni rumah kos itu sedang tidak berada di lokasi saat penggerebekan terjadi.
    Ia diduga kabur setelah mendapat informasi rumah kos digerebek warga. Hingga kini, warga tak mengetahui keberadaan G.
    Sementara, warga sempat menangkap R, muncikari lain, ketika penggerebekan berlangsung. Namun, R kabur ke arah Bintaro.
    “Dia kabur ke arah Bintaro, sebelumnya ditangkap warga,” ungkap Wisnu.
    Wisnu mengatakan, rumah kos tersebut sudah membuka bisnis prostitusi sejak 2021.
    Dalam tiga tahun terakhir, warga sudah berungkali memperingatkan pemilik berinisial RO agar tidak membuka bisnis prostusi.
    Bahkan, warga pernah menggerebek pada 2023. Namun, penggerebekan tersebut tak membuat bisnis itu berakhir.
    “Jadi kemarin itu puncaknya, sudah bar-bar banget,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah rumah kos di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, digerebek polisi karena diduga menjadi tempat prostitusi.
    Dari penggerebekan itu, sembilan orang ditangkap.
    “Sudah diamankan delapan perempuan, satu laki-laki. Sudah dilakukan interogasi awal dan memang benar melakukan kegiatan tersebut (prostitusi),” kata Kanit Reskrim Polsek Pesanggrahan Iptu Purwaditya saat dikonfirmasi, Kamis (26/12/2024).
    Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya alat kontrasepsi bekas yang ditemukan di sejumlah kamar.
    “Enggak ada (yang sedang) berhubungan intim, tapi ada satu kamar yang cowok-cewek, statusnya bukan suami istri, ada,” tambah Purwaditya.
    Setelah diamankan, para pelaku menjalani tes urine. Hasilnya, seluruhnya bebas narkoba.
    Para pelaku prostitusi melakukan aksi mereka atas kemauan sendiri. Tidak ada unsur tindak pidana perdagangan orang dalam praktik tersebut.
    Polisi juga memastikan, tidak ada pelaku prostitusi yang masih di bawah umur.
    Tarif yang dipatok oleh para pelaku prostitusi berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua PP Bekasi Selatan Siap Terima Sanksi karena Sebar Proposal Tahun Baru Rp 44 Juta Megapolitan 28 Desember 2024

    Ketua PP Bekasi Selatan Minta Maaf Usai Sebarkan Proposal Anggaran Tahun Baru Senilai Rp 44 Juta Megapolitan 28 Desember 2024

    Ketua PP Bekasi Selatan Minta Maaf Usai Sebarkan Proposal Anggaran Tahun Baru Senilai Rp 44 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Bekasi Selatan, ED, meminta maaf usai menyebarkan proposal kebutuhan anggaran PAC PP Bekasi Selatan untuk kegiatan perayaan malam tahun baru sampai akhirnya viral di media sosial (medsos).
    “ED meminta maaf kepada warga masyarakat dan organisasi Pemuda Pancasila, karena viralnya proposal tersebut, dirinya (ED) menyebut siap menerima sanksi yang diberikan organisasi dalam rangka pembinaan organisasi,” ujar Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Bekasi Ariyes Budiman dalam siaran pers, Sabtu (28/12/2024).
    Ariyes menjelaskan, pihaknya sudah memanggil ED dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada yang bersangkutan.
    Sanksi diberikan lantaran permintaan sumbangan kepada masyarakat merupakan tindakan keliru. Terlebih, pimpinan ormas PP telah mengeluarkan instruksi mengenai pelarangan penyebaran proposal yang tak jelas peruntukannya.
    “MPN, MPW dan MPC telah memberikan instruksi bahwa tidak boleh menyebarkan proposal tahun baru, THR, atau proposal yang tidak jelas peruntukannya,” tegas Ariyes.
    Dalam klarifikasi kepada MPC PP Kota Bekasi, ED disebut telah memerintahkan panitia pekaksana kegiatan menarik proposal.
    Selain itu, ED mengeklaim proposal permintaan sumbangan tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksa ke para pelaku usaha.
    Dari pemanggilan ini juga diketahui bahwa proposal tersebut diperuntukkan untuk kegiatan santunan anak yatim dan pengajian rutin tahunan.
    “Namun tidak dirinci dalam proposal tersebut. Dirinya (ED) telah membuat vidio klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat yang merasa di rugikan,” pungkas Ariyes.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah foto diduga surat yang memuat alokasi anggaran perayaan malam tahun baru salah satu ormas di Kota Bekasi viral di media sosial.
    Dalam foto surat yang diunggah akun Instagram
    @
    presiden_netizen_official menunjukkan, alokasi anggaran tersebut bersumber dari rencana kegiatan ormas di tingkat pimpinan anak cabang (PAC) Bekasi Selatan.
    Di bagian kop surat, tertera nama ormas, berikut alamat kesekretariatannya.
    “Rencana anggaran kegiatan malam tahun baru 2024/2025,” demikian bunyi kalimat dalam foto tersebut, dikutip Kompas.com, Jumat (27/12/2024).
    Unggahan tersebut menunjukkan, besaran alokasi anggaran ormas untuk merayakan malam tahun baru mencapai Rp 44 juta.
    Jumlah itu merupakan akumulasi dari sejumlah keperluan, di antaranya pembuatan proposal Rp 2 juta, pembuatan amplop Rp 1,5 juta, pembuatan atribut Rp 1 juta, dan pembelian umbul-umbul Rp 1,5 juta.
    Selanjutnya, pembuatan binder Rp 500.000, sewa tenda dan kursi Rp 3,5 juta, dokumentasi Rp 1,5 juta, serta dekorasi Rp 1 juta,
    Kemudian, logistik dan pembelian 200 nasi kotak masing-masing sebesar Rp 5 juta, pembelian 500 snack Rp 2,5 juta, keamanan Rp 1 juta, kebersihan Rp 1 juta, tarian anak-anak dan
    live
    dangdut Rp 15 juta, serta biaya tak terduga Rp 2 juta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Penonton DWP asal Malaysia Sempat Dimintai Rp 100 Juta oleh Polisi Megapolitan

    8 Penonton DWP asal Malaysia Sempat Dimintai Rp 100 Juta oleh Polisi Megapolitan

    Penonton DWP asal Malaysia Sempat Dimintai Rp 100 Juta oleh Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Atase Polri Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengungkapkan bahwa warga negara asing (WNA) asal Malaysia yang mengadukan dugaan pemerasan oleh polisi setelah menyaksikan
    Djakarta Warehouse Project
    (DWP) dipalak senilai Rp 100 juta.
    Hal tersebut terungkap saat orangtua korban datang ke KBRI untuk menanyakan keberadaan anaknya yang belum pulang usai menyaksikan DWP 2024 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
    “Yang saat itu ditahan oleh Polda Metro Jaya dan pengacara, serta diminta uang sejumlah berkisar Rp 100 juta,” jawab admin layanan aduan Atase Polri KBRI Kuala Lumpur kepada Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).
    Oleh karena itu, Atase Polri KBRI Kuala Lumpur mencoba menghubungi Polda Metro Jaya untuk mengonfirmasi hal tersebut.
    “Kami coba terhubung dengan korban via telepon. Koordinasi membuahkan hasil, korban dilepaskan dan kembali ke Malaysia tanpa membayar,” kata dia.
    Saat ditanya alasan dan berapa lama korban ditahan di Polda Metro Jaya, sayangnya Atase Polri KBRI Kuala Lumpur tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut.
    “Mohon maaf, informasi yang dapat kami berikan kepada eksternal hanya sebatas ini,” pungkas dia.
    Sejauh ini, Atase Polri KBRI Kuala Lumpur baru menerima satu pengaduan terkait hal tersebut.
    Untuk diketahui, layanan aduan korban pemerasan polisi terhadap
    penonton DWP
    2024 diumumkan melalui unggahan Instagram @atpol_kl.
    Dalam unggahan tersebut, korban bisa mengadukan melalui WhatsApp +60148335799 atau email atpolkl@gmail.com.
    “Jika Anda menjadi korban atau melihat tindakan pemerasan atau kejahatan lainnya dalam event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, segera laporkan kepada kami melalui hotline berikut,” bunyi unggahan @atpol_kl.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 18 anggota polisi menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara asing (WNA) asal Malaysia.
    Pemalakan itu terjadi saat WNA asal Malaysia tersebut tengah menyaksikan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai 13 hingga 15 Desember 2024.
    Ke-18 anggota polisi dengan berbagai pangkat itu berasal dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya.
    Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jumlah barang bukti yang sudah dikumpulkan dari hasil pemerasan itu senilai Rp 2,5 miliar.
    Kini, 18 anggota polisi tersebut telah menjalani penempatan khusus (patsus) dan akan menghadapi sidang kode etik pada pekan depan.
    Selepas pengumuman penanganan perkara oleh Div Propam Polri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengeluarkan surat telegram dengan nomor ST/429/XII/KEP./2024.
    Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Dwita Kumu Wardana.
    Sebanyak 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya dimutasi ke Pelayanan Marksa (Yanma) Polri.
    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi berujar, 34 anggota yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan kasus dugaan
    pemerasan penonton DWP
    asal Malaysia.
    “Dalam rangka pemeriksaan (kasus
    pemerasan penonton DWP
    ),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Kamis (26/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.