Category: Kompas.com Metropolitan

  • 3
                    
                        Gus Yahya Gelar Pleno Besok, Undang Keponakan Ma'ruf Amin Bukan Sebagai Pj Ketum
                        Nasional

    3 Gus Yahya Gelar Pleno Besok, Undang Keponakan Ma'ruf Amin Bukan Sebagai Pj Ketum Nasional

    Gus Yahya Gelar Pleno Besok, Undang Keponakan Maruf Amin Bukan Sebagai Pj Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat pleno di Plaza PBNU, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/12/2025).
    Gus Yahya
    akan mengundang Pj Ketua Umum
    PBNU

    Zulfa Mustofa
    yang mengaku ingin bertemu.
    Adapun keponakan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin tersebut baru saja ditetapkan sebagai
    Pj Ketum PBNU
    via rapat pleno tadi malam.
    “Ya boleh saja. Saya ndak tahu, besok kami undang kok. Besok kami undang,” kata Yahya, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (10/12/2025).
    Hanya saja, Gus Yahya menekankan, undangan kepada Zulfa ditujukan bukan sebagai Pj Ketua Umum PBNU, melainkan sebagai Wakil Ketua Umum PBNU.
    Ia menegaskan penunjukan keponakan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU tidak sah.
    Menurut dia, rapat pleno yang digelar untuk menetapkan posisi Zulfa Mustofa tadi malam tidak sesuai mekanisme.
    “Ya tidak akan kita bahas panjang-panjang juga ya. Karena sebetulnya secara aturan ya tidak bisa dianggap ada, karena memang pertama itu dinyatakan sebagai kelanjutan dari sesuatu yang tidak konstitusional, yang tidak sah, makanya dia menjadi tidak sah dan juga prosedur serta mekanismenya juga tidak sesuai dengan tatanan yang ada,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya,
    rapat pleno PBNU
    di Hotel Sultan, pada Selasa (9/12/2025), resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
    Dalam struktur sebelumnya, keponakan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin itu menjabat Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
    “Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yang mulia Bapak KH Zulfa Mustofa,” ujar M Nuh, selaku pimpinan rapat pleno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Imbas Putusan UU IKN dan Loloskan Putusan 90 Gibran
                        Nasional

    1 Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Imbas Putusan UU IKN dan Loloskan Putusan 90 Gibran Nasional

    Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Imbas Putusan UU IKN dan Loloskan Putusan 90 Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim Konstitusi Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena menyatakan
    dissenting opinion
    terhadap beberapa putusan yang menyita perhatian publik, seperti UU Ibukota Negara (UU IKN) dan UU Polri.
    Pihak yang melaporkan
    Anwar Usman
    ke
    MKMK
    adalah Syamsul Jahidin, advokat yang menggugat
    UU Polri
    dan
    UU IKN
    .
    Menurut Syamsul, Anwar menyatakan
    dissenting opinion
    pada dua putusan yang dikabulkan oleh MK, yaitu putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 tentang UU IKN dan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang UU Polri.
    “Ketika itu dikabulkan, ada yang
    dissenting
    . Dari dua putusan ini yang
    dissenting
    itu Anwar Usman. Kami baca ini (dissenting), itu intinya penolakan, kami sambung-sambungkan. Ini enggak logis sekali penolakannya,” ujar Syamsul, saat ditemui di Gedung MK, Rabu (10/12/2025).
    Syamsul mengatakan, UU IKN telah memangkas hak guna usaha (HGU) sehingga tidak lagi bisa sampai 190 tahun.
    Sementara, UU Polri membatasi penempatan polisi aktif di jabatan sipil.
    Syamsul menyoroti sikap Anwar Usman di dua keputusan ini dibandingkan dengan putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang meloloskan keponakannya
    Gibran
    Rakabuming Raka untuk menjabat posisinya sekarang.
    “Giliran putusan 90 yang Pas Gibran capres cawapres malah dikabulkan dengan tanpa sidang pleno. Kan ini di luar nalar logika,” lanjut Syamsul.
    Ia mengaku melaporkan Anwar Usman ke MKMK untuk menguji apakah keputusan paman Gibran itu berdasarkan tendensi tertentu atau berdasar pada pendapat hukum.
    “Makanya saya Syamsul Jahidin, saya mengadukan itu, saya menguji itu. Apakah itu ada tendensius pribadi atau memang pendapat hukumnya,” imbuh Syamsul.
    Ia juga menyinggung soal kondisi MK saat dipimpin oleh Anwar Usman.
    “Kita melihat cacatnya MK ya ketika Ketua MK adalah Anwar Usman,” sebut dia.
    Syamsul mengatakan, laporan ini baru dimasukkan dan diterima pihak MKMK hari ini.
    Kini, pihaknya menunggu informasi lanjutan dari MKMK.
    Berdasarkan penelusuran, Anwar Usman memang menyatakan
    dissenting opinion
    pada putusan UU IKN.
    Dalam putusan 185/PUU-XXII/2024, Anwar menyatakan
    dissenting
    bersama dengan Daniel Yusmic Foekh dan Arsul Sani.
    Para hakim konstitusi menilai, ada beberapa hal yang sepatutnya ditolak atau diperbaiki, misalnya, terkait
    legal standing
    para pemohon.
    Sementara, pada putusan 114/PUU-XXIII/2025 tentang UU Polri, nama Anwar Usman tidak tercantum sebagai hakim yang menyatakan
    dissenting opinion
    .
    Hakim yang menyatakan
    dissenting opinion
    adalah Daniel Yusmic Foekh dan Guntur Hamzah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Mengapa Dampak Kebakaran Gedung Terra Drone Begitu Besar? Ini Penjelasan Polisi
                        Megapolitan

    5 Mengapa Dampak Kebakaran Gedung Terra Drone Begitu Besar? Ini Penjelasan Polisi Megapolitan

    Mengapa Dampak Kebakaran Gedung Terra Drone Begitu Besar? Ini Penjelasan Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan penyebab dampak kebakaran gedung PT Terra Drone Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, begitu besar.
    Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai besar dan cepatnya dampak kebakaran di lokasi tersebut.
    Susatyo mengatakan, Kantor Terra Drone di Kemayoran merupakan tempat servis dan gudang drone. Saat ini polisi masih memeriksa berapa stok baterai drone yang tersimpan di lokasi.
    “Karena di toko ini, selain (jadi tempat) 
    service
    juga ada gudang, nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan,” ujar Susatyo dalam memberikan keterangan pers di halaman kantor PT Terra Drone, Rabu (10/12/2025).
    “Berapa sebenarnya stok baterai yang mungkin baru datang atau dan sebagainya, Nanti perkembangan akan kami sampaikan,” lanjutnya.
    Susatyo menambahkan, sejak Selasa kemarin polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan secara paralel. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa tujuh saksi yang terdiri dari enam karyawan dan satu warga sekitar.
    Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana berupa kelalaian atau penyebab lain yang telah diperkirakan sebelumnya.
    “Namun demikian sebagai informasi awal, bahwa pemilik gedung dan pemilik usaha adalah dua orang yang berbeda. Nah kami akan mendalami, informasi dari lingkungan sudah berapa lama beroperasi, informasi dari perusahaan itu berapa lama beroperasi, tentunya ini menjadi bagian,” tuturnya.
    Susatyo menyatakan, pada hari ini polisi akan memeriksa perwakilan dari manajemen PT Terra Drone Indonesia.
    Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah manajemen sudah memperhitungkan risiko usaha penyediaan drone.
    “Apakah cukup dengan APAR (alat pemadam api ringan) untuk bisa memadamkan baterai ya, yang kita lihat. Dan nanti dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan gelar perkara,” kata Susatyo.
    Selain itu, kepolisian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat untuk mengevaluasi pemberian izin usaha pada gedung tinggi.
    Menurut Susatyo, perlu ada langkah tegas terkait penghentian sementara pemberian izin usaha apabila ditemukan pelanggaran.
    “Mungkin kami imbau atau bila perlu tindakan sanksi yang tegas untuk kami hentikan sementara agar tidak terjadi, atau melengkapi apa yang disampaikan (perizinan),” tambahnya.
    Sebelumnya, kebakaran terjadi di gedung Kantor Terra Drone di Jl Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran pada Selasa kemarin.
    Informasi resmi dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta menyebut, kebakaran di
    Gedung Terra Drone
    mulai diketahui sejak pukul 12.43 WIB.
    Tim damkar kemudian meluncur ke lokasi kejadian dan mulai melakukan pemadaman pada pukul 12.50 WIB
    Lalu sekitar pukul 14.10 WIB, tim damkar telah berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan di lokasi kejadian.
    Polres Metro Jakarta Pusat pada pukul 17.00 WIB mengonfirmasi total korban meninggal sebanyak 22 orang.
    “Terdiri dari tujuh orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Untuk 22 korban sudah dibawa ke RS Polri,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.
    Dari keseluruhan korban meninggal, ada satu orang ibu hamil dengan usia kandungan tujuh bulan.
    “Rata-rata korban meninggal ditemukan di lantai 3, 4, dan 5. Sebab (karyawan) yang berada di lantai 6 bisa langsung ke rooftop,” tutur Susatyo.
    Menurut dia, para korban meninggal rata-rata disebabkan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan lemas dan berujung kepada kematian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Palembang Raih Penghargaan Kota Terinovatif di Innovative Government Award 2025
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Desember 2025

    Palembang Raih Penghargaan Kota Terinovatif di Innovative Government Award 2025 Regional 10 Desember 2025

    Palembang Raih Penghargaan Kota Terinovatif di Innovative Government Award 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kota Palembang resmi dinobatkan sebagai Kota Terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan ini diraih berkat dua inovasi unggulan yang dinilai berhasil memberi dampak nyata bagi masyarakat.
    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus kepada Wali Kota
    Palembang
    Ratu Dewa pada puncak acara IGA 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12/2025).
    Dua inovasi yang mengantarkan Palembang meraih penghargaan ini adalah Semangat Gerakan Pangan Murah (Segpur) dan Kendalikan Stunting menuju Palembang Maju, Berkelanjutan, Sejahtera dan Internasional (
    Keting Musi
    ).
    Ratu Dewa menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang terus menghadirkan berbagai inovasi dan memastikan implementasinya memberikan dampak langsung bagi warga.
    “Penghargaan ini saya persembahkan untuk para staf saya, baik dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga Dinas Kominfo Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.
    Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna penting, tidak hanya sebagai simbol prestasi, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus memperkuat inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
    “Saya kira ini sebuah penghargaan yang cukup berarti dan juga saya persembahkan untuk warga Kota Palembang,” tutur Ratu Dewa.
    Saat ini, total inovasi daerah yang tercatat di Kota Palembang telah mencapai lebih dari 300 inovasi. Ratu Dewa optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah.
    “Insyaallah, tahun depan (2026) kalau kita semakin banyak inovasi pastinya akan semakin baik,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Unik Galang Donasi Korban Bencana Sumatera, Gunakan Keropak Sederhana
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        10 Desember 2025

    Cara Unik Galang Donasi Korban Bencana Sumatera, Gunakan Keropak Sederhana Bandung 10 Desember 2025

    Cara Unik Galang Donasi Korban Bencana Sumatera, Gunakan Keropak Sederhana
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Masyarakat, instansi, dan berbagai elemen lainnya berupaya memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Aceh dan Sumatera.
    Salah satu inisiatif datang dari
    Polres Bogor
    yang mengumpulkan donasi menggunakan keropak sederhana.
    Sebanyak 1.713 personel, mulai dari perwira hingga bintara dan staf, berkontribusi dalam penggalangan dana ini, menghasilkan total lebih dari Rp 112 juta.
    “Ini kepedulian yang mendalam terhadap musibah yang menimpa masyarakat di Aceh dan Sumatera. Melalui gerakan ini, kami secara spontan dan sukarela melakukan aksi patungan donasi,” ungkap Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto saat diwawancarai Kompas.com pada Rabu (10/12/2025).
    Donasi yang terkumpul akan digabungkan dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan disalurkan melalui
    Palang Merah Indonesia
    (PMI) Bogor.
    Meskipun jumlah yang terkumpul tidak seberapa, Kapolres berharap donasi ini dapat sedikit meringankan beban penderitaan para korban.
    “Ini adalah panggilan hati, bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat, dan kami akan selalu hadir dalam suka maupun duka,” tambahnya.
    Di sisi lain, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan, total donasi yang terkumpul untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera mencapai Rp 1,2 miliar.
    Donasi ini berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bogor, Polres Bogor, dan berbagai pihak lainnya.
    “Dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas, semuanya berkontribusi bersama-sama memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita melalui PMI Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
    Pekan lalu, Pemkab Bogor bersama Yayasan Anak Negeri juga telah mengirimkan tim medis, obat-obatan, dan tim rescue ke wilayah bencana untuk membantu para korban.
    “Jadi ini bukan yang pertama, ini merupakan bantuan tahap berikutnya setelah tahap pertama,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warung di Tembalang Sediakan Makan Gratis untuk Mahasiswa Sumatera Terdampak Bencana
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Desember 2025

    Warung di Tembalang Sediakan Makan Gratis untuk Mahasiswa Sumatera Terdampak Bencana Regional 10 Desember 2025

    Warung di Tembalang Sediakan Makan Gratis untuk Mahasiswa Sumatera Terdampak Bencana
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sebuah warung makan di Jalan Tirto Agung Nomor 64, Tembalang, Kota Semarang, menyediakan makanan gratis bagi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
    Program ini dibuka tanpa syarat rumit. Cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa, mereka boleh makan apa pun, bahkan hingga tiga kali sehari.
    Adalah Warma, kedai yang dikenal dengan menu nasi goreng dan ramen, yang memulai inisiatif tersebut sejak empat hari terakhir.
    Program ini lahir dari empati pemilik warung setelah mendengar banyak mahasiswa perantau kehilangan akses komunikasi dengan keluarga dan kesulitan memenuhi kebutuhan makan.
    “Kami merasa perlu membantu. Banyak mahasiswa yang selama empat lima hari benar-benar tidak bisa menghubungi keluarga mereka,” ujar Dion Edison, Kepala Operasional Warma, Rabu (10/12/2025).
    Menurut Dion, situasi itu juga diperparah karena bertepatan dengan akhir bulan.
    “Banyak yang terjebak karena posisi akhir bulan. Jadi kami putuskan buka program makan gratis. Mau makan sekali, dua kali, tiga kali, semua boleh,” imbuhnya.
    Warma tidak memberikan pembatasan menu. Mahasiswa dipersilakan memilih ramen, nasi goreng khas Padang, soto, hingga berbagai minuman.
    “Ini sifatnya all you can eat. Silakan makan apa pun yang ada di sini. Kami hanya ingin membantu meringankan beban mereka,” kata Dion.
    Program ini juga tidak dibatasi waktu. Warma berencana menjalankannya selama satu hingga dua bulan, sambil mengikuti perkembangan kondisi mahasiswa.
    “Kami sudah menyiapkan anggaran internal. Kalau habis, akan kami tambah lagi. Yang penting teman-teman bisa bertahan, apalagi sekarang banyak yang lagi UAS,” ujarnya.
    Sebelumnya, sekitar 120 mahasiswa asal Aceh,
    Sumatera
    Barat, dan Sumatera Utara yang menempuh studi di
    Semarang
    mengalami kesulitan ekonomi akibat banjir dan longsor di daerah asal mereka.
    Komunikasi dengan keluarga sempat terputus total, membuat biaya kos, kebutuhan harian, dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak bisa terbayar.
    “Banyak teman-teman sudah tidak bisa bayar kos. Bahkan ujian tertunda karena UKT belum dibayar dan mereka tidak bisa mengabari orang tua,” ujar Yuda Sandi Prananta (21), mahasiswa UPGRIS sekaligus perwakilan mahasiswa Aceh–Sumut di Semarang.
    Mahasiswa kini sangat bergantung pada bantuan sesama perantau. Menurut Yuda, sebagian mahasiswa menerima kabar memilukan.
    “Ada juga laporan keluarga hanyut terbawa arus dan meninggal,” tuturnya dengan suara bergetar.
    Banyak orang tua kehilangan mata pencaharian karena akses darat terputus dan sejumlah desa hancur diterjang banjir.
    Lebaran semakin dekat, namun banyak mahasiswa mengaku tidak dapat pulang karena keterbatasan biaya dan kondisi daerah yang masih lumpuh.
    Meski begitu, Yuda menegaskan mereka tetap berusaha bertahan dan saling membantu.
    “Kami di sini tetap berjuang. Jangan sampai mimpi kami putus hanya karena uang,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Jatim Bentuk Satgas Premanisme, Antisipasi Kejahatan Jalanan Jelang Nataru
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        10 Desember 2025

    Polda Jatim Bentuk Satgas Premanisme, Antisipasi Kejahatan Jalanan Jelang Nataru Surabaya 10 Desember 2025

    Polda Jatim Bentuk Satgas Premanisme, Antisipasi Kejahatan Jalanan Jelang Nataru
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Polda Jawa Timur (Jatim) membentuk Satgas Premanisme untuk mengantisipasi kejahatan jalanan menjelang momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
    Pembentukan Satgas
    Premanisme
    diresmikan saat apel persiapan Operasi Lilin Semeru di Mapolda Jatim pada Rabu (10/12/2025).
    “Kami tidak ingin masyarakat Jawa Timur hidup dengan bayang-bayang ketakutan akibat ulah sedikit oknum yang memaksakan kehendak,” kata Kapolda Jatim, Irjen Nanang Avianto, Rabu.
    Nanang mengatakan, selama akhir Oktober hingga awal November 2025, gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Jawa Timur, meningkat 7,66 persen.
    “Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan bahwa premanisme sedang mencoba mengganggu ketenangan warga,” ujar Nanang.
    Untuk itu, dia mengatakan,
    Satgas Premanisme
    tidak hanya difokuskan pada penindakan tetapi pendekatan preventif dan preemtif agar lingkungan masyarakat tetap stabil dan kondusif.
    Ada tujuh jenis kejahatan yang dipantau Satgas Premanisme
    Polda Jatim
    . Mulai dari preman pemerasan di pasar dan terminal,
    debt collector
    ilegal, dan pungutan liar.
    Selain itu, aktivitas preman penganiayaan, preman pengeroyokan, kekerasan terkait perguruan pencak silat, serta aksi gangster dan kelompok pelajar yang terlibat tawuran.
    Satgas Premanisme diperintahkan melakukan patroli di jam-jam rawan dari malam hingga dini hari, sesuai titik kerawanan berdasarkan data kejahatan.
    “Kita bekerja dengan ikhlas, tegas, dan humanis agar warga merasakan dampak langsung keamanan,” kata Nanang.
    Lebih lanjut, dia mengatakan, Polda Jatim menekankan pentingnya sinergi Unit Binmas Polri dan jajaran reserse kriminal, dalam memetakan wilayah rawan serta melakukan tindakan pencegahan berbasis intelijen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Kertas Lagi, KPPS Cerita Nyoblos Pakai Tablet pada Pilwu Indramayu
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        10 Desember 2025

    Bukan Kertas Lagi, KPPS Cerita Nyoblos Pakai Tablet pada Pilwu Indramayu Bandung 10 Desember 2025

    Bukan Kertas Lagi, KPPS Cerita Nyoblos Pakai Tablet pada Pilwu Indramayu
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) secara digital di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025), menjadi pengalaman baru bukan hanya bagi pemilih, tetapi juga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
    Ketua
    KPPS
    TPS 12
    Desa Pabean Udik
    , Kecamatan
    Indramayu
    , Lia Andini, mengaku baru pertama kali terlibat dalam pemilihan berbasis digital.
    “Saya juga
    nyoblos
    di sini, sama pakai digital. Tapi alhamdulillah semuanya lancar,” kata Lia saat ditemui di sela-sela tugasnya.
    TPS 12 Desa Pabean Udik menjadi salah satu dari 139
    TPS digital
    yang diterapkan serentak di 139 desa pada Pilwu 2025. Indramayu ditunjuk sebagai
    pilot project
    Pilwu digital di
    Jawa Barat
    .
    Lia mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti alasan TPS yang dipimpinnya ditetapkan sebagai TPS digital. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, mayoritas pemilih di TPS tersebut dinilai cukup melek teknologi.
    Meski persiapan terbilang singkat, KPPS tetap melakukan sosialisasi dengan cara
    door to door
    bersamaan dengan pembagian surat undangan mencoblos.
    “Kita
    door to door
    , enggak
    dikumpulin
    gitu, soalnya waktunya memang mepet,” kata Lia.
    Ia menyebut proses
    e-voting
    hampir mirip dengan menggunakan ponsel. Pemilih cukup menyentuh foto calon kuwu di layar tablet.
    “Tantangannya paling di pemilih orangtua, ada yang masih belum paham. Tapi kami sigap membantu mengarahkan bilamana ada yang belum paham,” jelasnya.
    Di TPS 12 tercatat 340 warga masuk dalam daftar pemilih tetap. Pilwu Desa Pabean Udik diikuti tiga calon kuwu.
    “Ini hasilnya itu langsung otomatis terekam, jadi lebih cepat, langsung tahu siapa yang dapat suara terbanyak, tapi tetap sama saja nanti kita hitung ulang lagi,” ujar Lia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tampil Beda di Peringatan 40 Hari PB XIII, PB XIV Hangabehi: Baju Putih Kebetulan di-Laundry
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Desember 2025

    Tampil Beda di Peringatan 40 Hari PB XIII, PB XIV Hangabehi: Baju Putih Kebetulan di-Laundry Regional 10 Desember 2025

    Tampil Beda di Peringatan 40 Hari PB XIII, PB XIV Hangabehi: Baju Putih Kebetulan di-Laundry
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Pakubuwono (PB) XIV Hangabehi menghadiri peringatan 40 hari wafatnya PB XIII di Sasana Handrawina Keraton Kasunanan Surakarta, Rabu (10/12/2025).
    Kehadirannya menarik perhatian karena ia mengenakan beskap hitam, jarit motif parang, dan kacamata hitam, berbeda dari para tamu yang sebagian besar memakai beskap putih.
    PB XIV
    Hangabehi
    menegaskan tidak ada maksud khusus di balik busana yang ia kenakan.
    “Enggak ada (pembedanya). Kebetulan (pakaian) yang putih di-laundry. Beliau (menunjuk tamu lainnya) juga abu-abu, masih ada beberapa yang berpakaian yang tidak punya seragam putih,” candanya.
    Ia menjelaskan bahwa idealnya acara wilujengan memang menggunakan beskap putih.
    “Tapi memang biasanya wilujengan diharuskan pakai beskap putih. Tapi enggak apa-apa dengan motif lain yang penting tidak motif bludru, tidak motif bunga-bunga atau motif yang sifatnya tidak boleh dipakai di keraton,” ujarnya.
    Usai peringatan 40 hari,
    PB XIV Hangabehi
    menyampaikan bahwa dirinya kini fokus pada pembenahan Bangsal Pradonggo yang mengalami penurunan pada bagian atapnya.
    Supaya tidak roboh, atap bangsal kini ditopang dengan bambu.
    “Saya masih mikir baru saja saya urus untuk pemasangan bambu karena masih ranah revitalisasi. Nanti panggung (Songgobuono) selesai masih tahap awal museum juga selesai, malah ketambahan yang ada di Bangsal Pradonggo mengalami penurunan kayu,” katanya.
    Ia menegaskan belum memikirkan rencana jumenengan karena prioritasnya adalah perbaikan keraton.
    “Jadi saya masih fokus untuk pembenahan-pembenahan keraton yang mana memang harus disegerakan. Kalau tidak nanti dampaknya lebih parah lagi untuk kerusakan-kerusakan lain. Fokus di situ dulu,” ucapnya.
    Sebagaimana diketahui, KGPH Mangkubumi atau Hangabehi diikrarkan sebagai PB XIV dalam rapat keluarga besar putri-putri dalem PB XII dan putra-putri PB XIII di Sasana Handrawina pada Kamis (13/11/2025).
    Rapat itu difasilitasi Maha Menteri Keraton Surakarta, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan.
    Sementara itu, GKR Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng mengatakan sebelum acara peringatan 40 hari, keraton juga menggelar khataman Quran tiga hari sebelumnya.
    Menurutnya, hanya sebagian abdi dalem dan sentana dalem yang mengikuti acara
    40 hari wafatnya PB XIII
    .
    Gusti Moeng menjelaskan alasan acara digelar siang hari.
    “Ini kan musim hujan. Kalau sore hujan kan kasihan (abdi dalem). Karena banyak (abdi dalem) yang dari pinggiran kota,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Warga Indramayu Saat Pertama Kalinya Gunakan Hak Pilih di Pilwu Digital
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        10 Desember 2025

    Cerita Warga Indramayu Saat Pertama Kalinya Gunakan Hak Pilih di Pilwu Digital Bandung 10 Desember 2025

    Cerita Warga Indramayu Saat Pertama Kalinya Gunakan Hak Pilih di Pilwu Digital
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Pemilihan kuwu (pilwu) serentak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, digelar hari ini, Rabu (10/12/2025). Beberapa warga berkesempatan mencoba menyalurkan hak pilihnya secara digital.
    Total ada 139 TPS digital yang disebar di 139 desa yang hari ini melaksanakan pilwu.
    Pemilihan secara
    e-voting
    ini merupakan hal yang baru dan
    Indramayu
    pun ditunjuk sebagai
    pilot project
    pilwu digital
    di Jawa Barat.
    Sumiati (55), salah satu warga Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, berbagi pengalaman saat menggunakan
    hak pilih
    secara digital tersebut.
    “Bagi saya sih susah. Beda sama anak zaman sekarang, mereka
    mah
    gampang. Kalau
    nyoblos
    pakai paku kan enak, saya sudah biasa,” ujar Sumiati sembari tersenyum.
    Hak pilih Sumiati sendiri tercatat di TPS 12 Pabean Udik, yang ditunjuk menjadi TPS digital di desanya.
    Di sana tersedia dua bilik suara yang di dalamnya sudah tersedia layar monitor seukuran tablet.
    Saat menyalurkan hak pilih, kata Sumiati, ia sempat panik karena calon yang ingin ia pilih tidak kunjung bisa dipilih.
    Baru pada percobaan kedua, pilihannya bisa terekam setelah dipandu oleh petugas.
    “Mungkin gemetar ya karena layar sentuh, ini kok enggak
    nyambung-nyambung
    , tetapi karena memang saya tidak pas saat milih, pilihannya jadi tidak kepencet,” ujar dia.
    Pada kesempatan itu, Sumiati datang ke TPS bersama anaknya, Anisa (30). Berbeda dengan ibunya, Anisa justru cepat menyelesaikan hak pilihnya.
    Menurut Anisa, pilwu digital jauh lebih mudah dan praktis.
    Ia juga tidak mendapati kendala apa pun walau baru pertama kali mencoba sistem pemilihan baru tersebut.
    “Bagi kami yang muda sebenarnya ini justru lebih mudah, soalnya kan tinggal klik saja mau pilih calon yang mana, tidak perlu ribet buka-buka kertas lagi,” ucap dia.
    Di sisi lain, baik Sumiati maupun Anisa, ketika diberi pertanyaan lebih memilih pelaksanaan pilwu digital atau pilwu konvensional, keduanya kompak memilih pilwu digital.
    Alasannya karena lebih modern, praktis, serta tidak ribet.
    Warga lainnya, Ali Udi (59), juga sepakat dengan Sumiati dan Anisa.
    Ia menilai pelaksanaan pilwu digital jauh lebih baik dibanding konvensional.
    Ali sendiri tidak mendapat kendala apa pun saat menyalurkan hak pilihnya.
    Menurutnya, sistem pemilihan digital tersebut tidak ada bedanya dengan bermain ponsel.
    “Memang kalau dibandingkan lebih baik cara begini, lebih transparan, praktis, dan mudah juga,” ujar dia.
    Namun, di balik itu, kata Ali, pemilih jadi tidak bisa golput dan pemilih wajib untuk memilih salah satu calon.
    “Kekurangannya mungkin tidak bisa golput ya, jadi harus pilih salah satu. Kalau pilih semua itu tidak bisa, dikosongin juga tidak bisa,” ujarnya sembari tertawa.
    Lain halnya dengan Anton Rafendi (52), ia menilai kekurangan pilwu digital ini lebih kepada perangkat layar yang kurang besar.
    Fasilitas berupa tablet dinilainya menyulitkan bagi pemilih yang sudah lansia.
    “Harusnya
    digedein
    lagi biar kelihatan, layarnya itu kekecilan kalau menurut saya,” ujarnya.
    Kekurangan lainnya, menurut Anton, sistem pilwu digital ini mengharuskan pemilih wajib datang ke TPS walau bagaimana pun kondisinya.
    Anton bercerita, ada tetangganya yang mengalami sakit stroke dan tidak bisa datang langsung ke TPS sehingga tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
    “Tadi keluarganya datang nanya bisa tidak pilihnya dari rumah, ternyata tidak bisa, harus di TPS. Kalau yang konvensional kan ada kebijakan tuh petugasnya datang ke rumah biar dia bisa milih, tetapi mungkin karena ini pakai tablet, jadi tidak bisa dibawa ke mana-mana,” ujar Anton.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.