Category: Kompas.com Metropolitan

Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)
Adita Irawati
mengatakan, tidak selalu ada
susu
yang diberikan dalam menu
makan bergizi gratis
(MBG).
Hal tersebut disampaikan Adita usai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).
”
Susu
bisa diberikan bisa tidak, karena susu juga punya bahan pengganti yang lain. Susu ini kandungannya kan utamanya protein dan vitamin mineral,” kata Adita di SDN Susukan 01, Selasa.
Adita mengatakan, ada sejumlah bahan makanan yang bisa dijadikan sebagai pengganti susu yang nantinya tersaji dalam menu MBG.
“Jika itu bisa digantikan oleh bahan makanan yang lain seperti misalnya tadi ada tempe, ada tahu. Artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi,” ucap Adita.
Adita menjelaskan, terdapat sejumlah daerah yang jauh dari sentra susu. Karena itu, tak adanya susu di dalam menu MBG bisa digantikan dengan protein lain.
“Jika merujuk pada Badan Gizi Nasional itu setidaknya ada dua jenis makanan yang mengandung protein untuk mengganti susu,” kata Adita.
“Jadi susu sekali lagi jadi bahan evaluasi, tetapi mohon untuk bisa diperhatikan bahwa ini tidak selalu harus ada. Yang penting kandungan gizi itu tercukupi. Kami sudah berkonsultasi dengan ahli gizi,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta masih terkendala.
Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.
Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.
“Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah,” ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
Menu MBG yang dibagikan pada hari pertama berupa nasi, sayur tumis buncis, ayam teriyaki, dan satu buah pisang untuk masing-masing siswa. Namun, susu belum bisa disalurkan pada hari pertama.
Budi Arie menambahkan, susu akan diberikan pada hari kedua pelaksanaan MBG, yaitu Selasa (7/1/2025).
“Tidak perlu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini. Susu belum siap, nanti diurus,” kata Budi.
Saat ini, koperasi susu Indonesia hanya mampu menyediakan sekitar 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program MBG. Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mencari strategi guna menambah ketersediaan susu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 20:34
Hasto Tidak Ada di Rumah Bekasi Saat KPK Melakukan Penggeledahan Megapolitan 7 Januari 2025

Hasto Tidak Ada di Rumah Bekasi Saat KPK Melakukan Penggeledahan
Editor
BEKASI, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
Hasto Kristiyanto
disebut tidak berada di rumahnya di
Bekasi
, Jawa Barat, saat penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
), Selasa (7/1/2025).
Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Johannes Tobing mengatakan, Hasto tengah berada di Jakarta menjalankan tugasnya sebagai Sekjen partai berlambang banteng bermoncong putih itu.
“Kalau Pak Hasto masih di Jakarta, masih melaksanakan tugas sebagai sekjen partai,” ujar Johannes usai menyaksikan penggeledahan kediaman Hasto, Selasa.
Penggeledahan berlangsung dari pukul 14.00 WIB hingga 18.20 WIB, dengan penyidik KPK mengamankan sebuah koper berwarna biru tua yang diduga berisi barang bukti.
Barang bukti yang ditemukan adalah sebuah flashdisk dan sebuah buku. Kedua barang itu, menurut keterangan Johannes, terkait dengan Harun Masiku, eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P yang saat ini masih buron.
“Yang kita terima sebagai berita penyitaan barang ada dua itu, menurut mereka, menurut mereka, itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku,” jelas Johannes.
Johannes mengaku tidak mengetahui isi dari flashdisk yang disita oleh penyidik dalam penggeledahan rumah Hasto.
“Kita sejauh ini enggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada,” kata Johannes.
Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah rumah Hasto pada Selasa (7/1/2025).
“Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin.
Tessa mengatakan, KPK akan segera menyampaikan perkembangan terkait kegiatan penggeledahan tersebut.
“Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai,” ujarnya.
Sementara itu, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.
(Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 20:33
Hasto Kristiyanto Kembali Diperiksa KPK pada 13 Januari 2025 Megapolitan 7 Januari 2025

Hasto Kristiyanto Kembali Diperiksa KPK pada 13 Januari 2025
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pada 13 Januari 2025.
Hal ini dikonfirmasi Tim Kuasa Hukum PDI-P Johannes Tobing berdasarkan surat pemanggilan KPK terhadap Hasto yang dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.
“(Surat) sudah kita terima, (pemeriksaan) nanti tanggal 13 (Januari),” ujar Johannes usai mendampingi penyidik KPK menggeledah kediaman Hasto di Kota Bekasi, Selasa (7/1/2025).
Johannes memastikan bahwa Hasto akan hadir dalam pemanggilan tersebut.
“Akan hadir,” pungkas dia.
Diketahui, pada Senin (6/1/2025) KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai saksi kasus yang menjerat Hasto.
KPK telah mengumumkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan pada Selasa (24/12/2024) lalu.
Selain itu, KPK juga menetapkan staf Hasto, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka kasus yang sama.
Dalam kasus ini, Hasto diduga memberikan uang untuk menyuap Wahyu Setiawan agar eks calon anggota legislatif dari PDI-P Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR.
Selain itu, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku melarikan diri saat hendak ditangkap dan menginstruksikan saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar.
Sementara itu, Hasto menyatakan menghormati langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka.
Hasto mengeklaim sudah menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya ketika mengkritik kekuasaan, termasuk dikriminalisasi.
“Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” kata Hasto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 20:27
Penerimaan Pajak Sektor Telekomunikasi Jakarta Dinilai Masih Kurang, Pemprov Diminta Optimalkan Megapolitan 7 Januari 2025

Penerimaan Pajak Sektor Telekomunikasi Jakarta Dinilai Masih Kurang, Pemprov Diminta Optimalkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua
DPRD Jakarta
, Khoirudin, menyoroti potensi pajak daerah dari sektor telekomunikasi yang dinilai belum tergarap maksimal.
Padahal, menurutnya, infrastruktur telekomunikasi seperti
mini tower
dan layanan penyedia internet memiliki peluang besar untuk menyumbang pendapatan daerah yang lebih signifikan.
“Di Jakarta ada banyak
mini tower
di pinggir jalan. Minimal 500
mini tower
itu dikelola oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Saat ini, Bapenda hanya mendapat retribusi kecil, bahkan hanya Rp 1 juta per unit seumur hidup. Ini tidak logis,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (7/1/2025).
Khoirudin menjelaskan,
mini tower
yang tersebar di berbagai sudut Jakarta memiliki potensi besar menyumbang pendapatan daerah jika dikelola dengan skema pajak, bukan sekadar retribusi.
“Setiap
tower
itu punya kesibukan percakapan yang berbeda-beda. Mestinya ini bukan retribusi, yang kita dapatkan harusnya pajak, karena aset jalan yang digunakan adalah milik pemda (pemerintah daerah),” tambah dia.
Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan pajak dari lalu lintas percakapan dan data yang difasilitasi oleh penyedia layanan internet.
Mengingat internet telah menjadi kebutuhan utama warga Jakarta sebagai kota jasa dan metropolitan, potensi pajak dari sektor ini dinilai sangat besar.
“Sekarang internet menjadi kebutuhan di kehidupan di Jakarta. Pajak dari penggunaan ruang untuk lalu lintas percakapan oleh
provider
maksimal ke Jakarta, itu jadi potensi baru,” kata dia.
Khoirudin juga membandingkan pendapatan daerah Jakarta dengan kota besar lainnya di Asia Tenggara seperti Bangkok dan Kuala Lumpur. Menurutnya, pendapatan daerah Jakarta masih kalah jauh dari kota-kota tersebut.
“Jakarta kota jasa, metropolitan, tempat sebagian besar uang beredar. Walaupun pendapatan kita besar, kita baru 3,5 persen dari kota-kota besar di dunia,” tutur dia.
Meski demikian, Khoirudin mengapresiasi kinerja Bapenda terkait realisasi penerimaan pajak daerah 2024 Jakarta yang mencapai 98,85 persen.
Namun, ia menekankan perlunya eksplorasi sumber pendapatan lain di luar pajak konvensional, termasuk dari sektor telekomunikasi.
“
Pendapatan pajak
itu pendapatan yang biasa, yang memang memaksa para wajib pajak mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah,” katanya.
Oleh karenanya, ke depan, DPRD Jakarta berencana membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah bersama Bapenda Jakarta.
Salah satu fokus utamanya adalah mengubah skema retribusi menjadi pajak untuk sektor-sektor yang dianggap memiliki potensi besar, termasuk infrastruktur telekomunikasi seperti
mini tower
dan layanan penyedia internet.
“Setiap kenaikan pajak pasti teriak, karena itu bebas. Negara yang sejahtera mengurangi pajak dan pemerintah punya ruang untuk mendapatkan pendapatan di luar pajak,” kata Khoirudin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 20:16
Kontrak Sandi Damkar Tak Diperpanjang, Pengacara Akan Minta Supian Suri Turun Tangan Megapolitan 7 Januari 2025

Kontrak Sandi Damkar Tak Diperpanjang, Pengacara Akan Minta Supian Suri Turun Tangan
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Deolipa Yumara, kuasa hukum petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok
Sandi Butar Butar
, akan meminta wali kota Depok terpilih Supian Suri mempertimbangkan pemberhentian kliennya sebagai petugas damkar.
Deolipa menyebut akan membuat petisi menolak sikap Dinas Damkar Kota Depok yang tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi.
“Nanti kita akan bikin petisi kepada Wali Kota Depok secara khusus, petisi pembelaan terhadap Sandi,” kata Deolipa ketika ditemui
Kompas.com
, Selasa (7/1/2025).
Deolipa bilang, petisi itu akan disiapkan pihaknya dalam waktu dekat, sembari menunggu Supian Suri dilantik sebagai Wali Kota Depok yang baru.
“Jadi nanti ketika ada pejabat atau wali kota baru, kami akan minta supaya memperhitungkan posisi Sandi yang sudah berjasa selama ini kepada masyarakat Kota Depok,” ujar Deolipa.
“Bahasanya, (kontrak) dia disudahi dengan surat seperti ini, ini akan kita kejar,” sambungnya.
Deolipa menilai, tidak diperpanjangnya kontrak kerja Sandi mengandung unsur kebencian personal dari petinggi Dinas Damkar Kota Depok.
Pasalnya, belakangan Sandi vokal menyuarakan kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar tersebut.
“Pemberhentian Sandi ini saya rasa unsur kebencian dari satu orang, satu kelompok, atau beberapa orang yang dirugikan atas tindakan Sandi yang membongkar kasus kasus korupsi yang ada di damkar,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, Dinas Damkar Depok tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi Butar Butar. Hal itu tertuang dalam Surat Keterangan Kerja nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024 yang terbit Kamis (2/1/2025).
“Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat, Senin.
Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.
Tesy menerangkan, kontrak Sandi tak diperpanjang karena pertimbangan hasil evaluasi kinerja selama setahun terakhir.
“Kalau kerja setahun ternyata tidak menarget atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ungkap Tesy.
“Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” tambah Tesy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 19:43
Mobil di Rumah Hasto Digeledah KPK, PDI-P: Enggak Ada Apa-apa Megapolitan 7 Januari 2025

Mobil di Rumah Hasto Digeledah KPK, PDI-P: Enggak Ada Apa-apa
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Johannes Tobing angkat bicara terkait penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menggeledah mobil Toyota Vellfire di halaman rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
Johannes mengatakan, penyidik tak membawa satu barang pun dari penggeledahan mobil tersebut.
“Enggak ada, enggak ada apa-apa,” ujar Johannes usai mendampingi penyidik KPK menggeledah rumah Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (7/1/2025).
Johannes mengungkapkan, penyidik dan Tim Kuasa Hukum DPP PDI-P lebih banyak berbincang dalam proses penggeledahan.
Bahkan, kata Johannes, penyidik dan Tim Kuasa Hukum DPP PDI-P juga saling melempar canda.
“Jadi sebenernya justru mereka di dalam juga banyakan ngobrol-ngobrolnya, saya lihat, banyakan
becanda-becanda
,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Johannes mengeklaim bahwa penyidik KPK tidak menemukan barang bukti yang signifikan.
“Enggak dapat apa-apa. Artinya ya tidak ada suatu hal-hal yang signifikan mengenai itu. Toh, perkara ini teman-teman media sudah tahu ini dari perkara yang sudah lima tahun berjalan,” tambah dia.
Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah rumah Hasto pada Selasa (7/1/2025).
“Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa.
Tessa mengatakan, KPK akan segera menyampaikan perkembangan terkait kegiatan penggeledahan tersebut.
“Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai,” ujarnya.
Dari penggeledahan ini, penyidik KPK membawa satu koper besar berwarna biru tua. Koper tersebut diduga berisi barang bukti, di antaranya flasdisk dan sebuah buku.
KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau
obstruction of justice
(OOJ) dalam kasus Harun Masiku.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 19:37
Hasto Ternyata Ada di Jakarta Saat KPK Geledah Rumahnya di Bekasi Megapolitan 7 Januari 2025

Hasto Ternyata Ada di Jakarta Saat KPK Geledah Rumahnya di Bekasi
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Johannes Tobing mengungkapkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sedang berada di Jakarta saat kediamannya di daerah Bekasi, Jawa Barat, digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/1/2025).
“Kalau Pak Hasto masih di Jakarta, masih melaksanakan tugas sebagai sekjen partai,” kata Johannes usai menyaksikan penggeledahan kediaman Hasto, Selasa.
Penyidik KPK menggeledah kediaman Hasto pada pukul 14.00 WIB hingga 18.20 WIB. Hasilnya, penyidik KPK membawa satu koper berwarna biru tua dari hasil penggeledahan ini.
Koper tersebut diduga berisi barang bukti, di antaranya
flasdisk
dan sebuah buku.
Berdasarkan keterangan penyidik KPK, kata Johannes, dua barang bukti tersebut berkaitan dengan Harun Masiku, eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P yang kini masih buron.
“Yang kita terima sebagai berita penyitaan barang ada dua itu, menurut mereka, menurut mereka, itu ada, ada dugaan apa keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku,” ungkap Johannes.
Johannes mengaku tak mengetahui soal isi
flashdisk
yang disita penyidik.
“Kita sejauh ini enggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada,” kata Johannes.
Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah rumah Hasto pada Selasa (7/1/2025).
“Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin.
Tessa mengatakan, KPK akan segera menyampaikan perkembangan terkait kegiatan penggeledahan tersebut.
“Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai,” ujarnya.
Dari penggeledahan ini, penyidik KPK membawa satu koper besar berwarna biru tua.
KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau
obstruction of justice
(OOJ) dalam kasus Harun Masiku.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 19:27
Geledah Rumah Hasto, Penyidik KPK Sita Buku dan Flashdisk Terkait Kasus Harun Masiku Megapolitan 7 Januari 2025

Geledah Rumah Hasto, Penyidik KPK Sita Buku dan Flashdisk Terkait Kasus Harun Masiku
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita
flashdisk
dan buku kecil dari kediaman Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto usai melakukan penggeledahan, Selasa (7/1/2025).
Adapun penggeledahan dilakukan di kediaman Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi.
“Cuma dapat satu
flashdisk
sama buku kecil tulisannya dari Mas Kusnaidi. Itu saja,” kata Tim Kuasa Hukum DPP PDI-P Johannes Tobing usai mendampingi penyidik KPK menggeledah rumah Hasto, Selasa.
Berdasarkan keterangan penyidik KPK, kata Johannes, dua barang bukti tersebut berkaitan dengan kasus Harun Masiku, tersangka suap sekaligus eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P yang kini masih buron.
“Yang kami terima dari laporan penyitaan barang hanya dua itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan terhadap Harun Masiku,” ungkap dia.
Johannes pun mengaku tak mengetahui isi
flashdisk
maupun buku kecil yang disita penyidik.
“Kita sejauh ini gatau apa isinya. Menurut mereka ada,” tambah dia.
Diberitakan, KPK menggeledah rumah Hasto pada Selasa (7/1/2025).
“Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin.
Tessa mengatakan, KPK akan segera menyampaikan perkembangan terkait kegiatan penggeledahan tersebut.
“Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai,” ujarnya.
Dari penggeledahan ini, penyidik KPK membawa satu koper besar berwarna biru tua.
KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau
obstruction of justice
(OOJ) dalam kasus Harun Masiku.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 19:19
Pemerintah Akan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setiap Harinya Megapolitan 7 Januari 2025

Pemerintah Akan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setiap Harinya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan
Adita Irawati
mengatakan, pemerintah Indonesia akan melakukan evaluasi program
Makan Bergizi Gratis
(MGB) setelah memperoleh masukan terkait pelaksanaannya.
“Evaluasi dari kemarin kita lihat memang ada beberapa masukan, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Adita di SD Susukan 01, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).
Adita menjelaskan, evaluasi dilakukan terkait pilihan menu, bahan makanan, hingga jam pengantaran
makan bergizi gratis
.
“Pemenuhan atau pemilihan menu dan juga pemilihan bahan makanan dan juga jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi,” ujar Adita.
Adita menambahkan, evaluasi akan dilakukan BGN selama pelaksanaan program MGB berlangsung.
“Ya evaluasi tadi saya sudah sampaikan setiap hari dilakukan evaluasi. Badan Gizi Nasional langsung berkoordinasi dengan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur (SPPG) yang ada di seluruh Indonesia,” kata Adita.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau
program makan bergizi gratis
di PAUD Al Murzaqiyah serta SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02 yang terletak di Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (7/1/2025).
Kedatangan Arifah Fauzi yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali dan Plt Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, berlangsung pada pukul 09.20 WIB.
Setibanya di lokasi, Menteri PPPA langsung memasuki ruang kelas 1 SDN Susukan 02, Ciracas, Jakarta Timur.
Selanjutnya, Arifah Fauzi melihat proses pembagian makanan di ruang kelas 5 SDN Susukan 01. Di sana, ia disambut dengan pantun oleh salah satu siswa.
“Ke sekolah membeli sarden, hari ini kita makan-makan. Terima kasih Pak Presiden,” ungkap salah satu siswa SDN Susukan 01.
Dalam penjelasannya, Arifah Fauzi menyatakan program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang kompetitif.
“Maka dari sejak kecil, gizinya harus bagus. Pak Presiden punya perhatian khusus, selama di sekolah akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Kita ucapkan apa? ‘Makasih’,” ujar Arifah Fauzi di hadapan siswa-siswa di SDN 01 Susukan.
Lebih lanjut, Arifah Fauzi meminta kepada murid-murid SDN Susukan 01 agar tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi juga mendoakan.
“Jangan hanya berterima kasih, tapi juga mendoakan, agar Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dan jajarannya, serta para gubernur dan wali kota diberikan kesehatan dan keberkahan,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 19:05
Sekeluarga Tewas di Ciputat, Ada Luka Jeratan di Leher Ayah-Ibu-Anak Megapolitan 7 Januari 2025

Sekeluarga Tewas di Ciputat, Ada Luka Jeratan di Leher Ayah-Ibu-Anak
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– AF (31), suami dari YL (28) sekaligus ayah dari AA (3) menghabisi nyawa istri dan buah hatinya dengan cara menjerat keduanya menggunakan tali tambang dan rafia.
Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan forensik terhadap jasad keluarga tersebut. Polisi menyebut, terdapat luka jeratan di leher YL dan AA.
Diketahui, AF, YL, dan AA merupakan sekeluarga yang ditemukan tewas mengenaskan di rumah mereka di Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel) pada Minggu (15/12/2024).
“Berdasarkan hasil visum oleh dokter forensik, ditemukan luka di bagian leher pada jenazah YL dan AA. Luka tersebut sesuai dengan ciri-ciri korban penjeratan,” ujar Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas Arifin saat konferensi pers di Kantor Polsek Ciputat Timur, Pisangan, Ciputat, Selasa (7/1/2025).
Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi-saksi, AF disebut menjerat YL dan AA hingga tewas, lalu gantung diri.
“Berdasarkan hasil visum, AF disimpulkan meninggal akibat gantung diri,” kata dia.
Sebelum peristiwa mengenaskan itu, AF sempat melakukan aktivitas pencarian di internet terkait metode pembunuhan dan bunuh diri.
AF nekat menghabisi nyawa istri dan anaknya diduga karena mengalami masalah keuangan. Ia disebut terjerat pinjaman
online
(pinjol), kredit
online
, dan judi
online
(judol).
“Didapatkan hasil di
handphone
milik korban AF ditemukan beberapa bukti akses terhadap 15 aplikasi pinjaman
online
dan kredit
online
, serta empat situs judi
online
,” jelas Kemas.
Polisi pun menetapkan AF sebagai tersangka atas pembunuhan istri dan anaknya sendiri. Namun, karena AF tewas gantung diri, kasus ini tak dapat dilanjutkan.
“AF kami tetapkan sebagai tersangka karena telah menjerat istri dan anaknya tapi menjadi korban karena melakukan gantung diri,” ucap Kemas.
Kontak bantuan
Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup.
Anda tidak sendiri. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada
Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:
https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/layanan-konseling-psikolog-psikiater/.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 18:55