Category: Kompas.com Metropolitan

Pemilik Gedung Terra Drone Ternyata WNI dan Sering ke Luar Negeri Megapolitan 16 Desember 2025

Pemilik Gedung Terra Drone Ternyata WNI dan Sering ke Luar Negeri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jejak pemilik gedung Kantor PT Terra Drone Indonesia yang terbakar pada Selasa (9/12/2025) akhirnya terungkap.
Polisi mengonfirmasi pemilik gedung adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sering bepergian ke luar negeri.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Roby Saputra, mengatakan, pihaknya telah memeriksa pemilik gedung pada Sabtu (13/12/2025).
“Sudah kami periksa kemarin. Sabtu sore,” ujar Roby, Senin (15/12/2025).
Roby menambahkan, soal kemungkinan pemilik gedung ditetapkan tersangka masih didalami dengan menelusuri unsur kelalaian.
Selain itu, penyidik juga membuka peluang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pemilik gedung.
“Masih (akan diperiksa lagi) setelah pemeriksaan para saksi ahli,” tutur Roby.
Roby menyebut pihak kepolisian tidak mencegah pemilik gedung bepergian ke luar negeri karena statusnya masih saksi.
“Enggak bisa kita cegah, karena belum cukup peningkatan status (menjadi tersangka). Yang bersangkutan juga keluar negeri sekarang. Kembali tanggal 22 Desember 2025,” jelasnya.
Hingga Senin (15/12/2025), polisi telah memeriksa 12 orang terkait kebakaran, termasuk karyawan, saksi, perwakilan dinas, dan pemilik gedung.
Sebelumnya, Roby mengungkap gedung Kantor Terra Drone melanggar aturan alih fungsi bangunan.
Lantai satu gedung digunakan sebagai tempat penyimpanan baterai, padahal dokumen IMB dan SLF menyebutkan gedung untuk perkantoran.
“Iya menurut kami saat ini menyalahi aturan alih fungsi. Ada barang-barang yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yang disimpan dan akhirnya terjadi kebakaran seperti ini,” jelas Roby.
Selain itu, manajemen PT Terra Drone tidak memiliki SOP penyimpanan baterai lithium yang mudah terbakar.
Baterai sehat, rusak, dan bekas disimpan bersama-sama, meningkatkan risiko kebakaran.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro sebelumnya mengatakan, hasil penyidikan menemukan tidak adanya aturan maupun prosedur keselamatan terkait penyimpanan baterai lithium di kantor perusahaan tersebut.
“Hasil penyidikan kami menemukan fakta bahwa tidak ada SOP terkait penyimpanan baterai flammable. Kemudian tidak ada pemisahan antara baterai rusak, baterai bekas, maupun baterai yang sehat, semua dijadikan satu.”
Ruang penyimpanan berukuran 2×2 meter itu tidak memiliki ventilasi dan material pelindung api, dan tak jauh dari situ terdapat mesin genset yang berpotensi memicu panas.
Kebakaran di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, menewaskan 22 orang.
Dua hari setelah kejadian, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana, diamankan dan ditetapkan tersangka karena melakukan enam kelalaian yang memicu kebakaran.
Berikut daftar kelalaiannya:
Michael resmi ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat pada Jumat (12/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 06:41
10 Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Mendagri: Kami Pelajari Nasional

Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Mendagri: Kami Pelajari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan mempelajari permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemprov Aceh
telah menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, agar membantu penanganan
bencana banjir
dan longsor di Aceh.
“Nanti kita pelajari,” kata Mendagri Tito singkat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Tito mengaku belum mengetahui soal permintaan bantuan yang diajukan Aceh ke dua lembaga tersebut.
Oleh karenanya, ia masih akan mempelajarinya lebih dahulu.
“Saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” tutur dia.
Diketahui, Pemprov Aceh menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu UNDP dan UNICEF, agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad menilai situasi di daerahnya sudah menunjukkan kompleksitas persoalan yang membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat maupun komunitas internasional.
“Secara khusus, Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).
MTA menyebutkan, selain telah menyurati dua lembaga tersebut, saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh.
Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini,” kata dia.
Kehadiran lembaga dan relawan tersebut diharapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung.
“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 20:36
7 BGN Lapor Menu MBG 1 Anak Dapat 1 Ikan Lele, Prabowo: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara Nasional

BGN Lapor Menu MBG 1 Anak Dapat 1 Ikan Lele, Prabowo: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melapor kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa menu satu ekor lele disediakan untuk satu orang dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini dikatakannya dalam sidang kabinet paripurna bersama Presiden
Prabowo Subianto
di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Mulanya, Dadan memerinci besarnya pasokan bahan baku yang diserap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur umum.
Dalam satu kali masak, SPPG membutuhkan 200 kilogram beras dan 350 kilogram sayur.
“Kalau pisang itu 3.000 pisang. Itu artinya 150 sisir dan itu artinya 15 tandan. Artinya 15 pohon pisang harus ada sekali makan. Nah, kemudian kalau masak lele itu, Pak, harus ada 3.000 lele. Itu dua kolam bioflok harus tersedia,” ucap Dadan.
Setelah Dadan memaparkan program MBG, Kepala Negara lantas bertanya mengenai menu lele.
“Itu yang 3.000 lele sehari, itu 3.000 lele di tiap SPPG?” tanya Prabowo.
“Satu SPPG, Pak,” jawab Dadan.
Prabowo lantas memastikan apakah benar jumlahnya mencapai 3.000 lele.
Ia pun memastikan 3.000 lele itu diberikan secara utuh kepada anak-anak atau dibagi dan dipotong kecil-kecil.
“3.000 lele?” tanya Prabowo.
“3.000 lele. Itu 2 kolam bioflok,” ucap Dadan.
“Berarti satu anak makan satu lele?” tanya dia lagi.
“Satu lele, Pak,” kata Dadan lagi.
Atas pernyataan itu, Prabowo membandingkannya saat ia masih berdinas menjadi tentara.
“Satu lele? Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Lelenya dipotong kecil-kecil itu,” seloroh Prabowo.
“Kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan,” jelas Dadan.
“Luar biasa itu,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 20:29
8 Akhir Pelarian Streamer Resbob Setelah Sempat Dilacak di 3 Provinsi Bandung

Akhir Pelarian Streamer Resbob Setelah Sempat Dilacak di 3 Provinsi
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Streamer Resbob atau AF ditangkap polisi terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap suku di Jawa Barat dan klub suporter sepak bola.
Video berisi pernyataan kasar
Resbob
itu memicu gelombang kemarahan di media sosial.
Resbob kemudian dilaporkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan ke polisi.
Kabid Humas
Polda Jabar
, Kombes Hendra Rochmawan mengatakan,
Resbob ditangkap
aparat kepolisian di wilayah Jawa Timur.
Ia kemudian dibawa ke Jakarta untuk kepentingan pemeriksaan awal.
“Ya, Resbob sudah ditangkap di Jawa Timur. Saat ini yang bersangkutan dibawa ke Jakarta, sebelum nantinya akan dibawa ke
Bandung
,” ujar Hendra, pada Senin (15/12/2025).
Hendra mengatakan, proses hukum terhadap Resbob akan ditangani lebih lanjut oleh penyidik Polda Jawa Barat.
Setelah rangkaian pemeriksaan awal selesai di Jakarta, pelaku akan dipindahkan ke Bandung untuk menjalani proses penyidikan lanjutan.
“Penanganan kasus ini dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat dugaan
ujaran kebencian
tersebut telah menimbulkan keresahan dan reaksi luas di masyarakat,” katanya.
Sebelum ditangkap di Jatim, Polda
Jabar
sempat melacak pergerakan Resbob ke sejumlah lokasi di Pulau Jawa, sebagai berikut:
Polisi sudah mendatangi kediamannya di Jakarta dan bertemu dengan orangtuanya.
Pelacakan juga dilakukan ke dua lokasi di Jawa Timur, yaitu Surabaya dan Pasuruan, di mana polisi juga telah menemui kekasihnya.
Berdasarkan informasi terakhir, yang bersangkutan diduga telah berpindah kembali ke arah barat, menuju wilayah Jawa Tengah.
“Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap tersangka ini di lokasi mana pun. Tentu kami meminta dukungan moril dan doa dari masyarakat karena kasus ini mengundang reaksi cukup kuat,” ujar Kombes Hendra Rochmawan, Minggu (14/12/2025).
Polda Jabar saat itu mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk melapor ke polisi jika telah menemukan keberadaannya.
Polisi juga telah meminta keluarga Resbob untuk kooperatif.
Kombes Hendra Rochmawan berharap kasus Resbob itu menjadi pelajaran supaya konten bermuatan kebencian dan rasis tidak terulang kembali di ruang digital.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul “Resbob Akhirnya Ditangkap, Sempat Jadi Buronan dan Kabur ke-3 Provinsi Setelah Hina Suku Sunda.”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 20:03
9 KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Usai Geledah Rumah Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Nasional

KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Usai Geledah Rumah Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dan sejumlah dokumen saat menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto pada Senin (15/12/2025).
Penggeledahan
tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid.
“Penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing,” kata Juru Bicara
KPK
Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
Budi belum mengungkapkan nominal uang tunai yang disita KPK karena penghitungan masih dilakukan penyidik. Dia juga mengatakan, penyidik akan melakukan verifikasi terhadap barang bukti yang disita.
“Dari penggeledahan hari ini tentu nanti penyidik akan mengonfirmasi temuan-temuannya kepada para pihak terkait baik nanti kepada para tersangka ataupun kepada pemilik yang diamankan dari Wakil Gubernur,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt)
Gubernur Riau
SF Hariyanto pada Senin (15/12/2025).
“Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH (SF Hariyanto) Plt. Gubernur Riau,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
Budi mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
“Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi Riau, yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan pada awal November lalu,” ujarnya.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemprov Riau pada Rabu (5/11/2025).
Mereka adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
Ketiga tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak 4-23 November 2025 di Rutan Merah Putih dan C1.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, total uang hasil pemerasan dengan modus jatah preman yang disetor untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari Kepala UPT Dinas PUPR PKPP sebesar Rp 4,05 miliar.
Setoran itu dilakukan setelah ada kesepakatan untuk memberikan fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari Kepala UPT Dinas PUPR Riau.
“Sehingga, total penyerahan pada Juni – November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar,” kata Johanis di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 18:49
2 Pelaku Ujaran Kebencian Streamer Resbob Ditangkap di Jawa Timur Regional

Pelaku Ujaran Kebencian Streamer Resbob Ditangkap di Jawa Timur
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
–
Streamer
yang dikenal dengan nama Resbob alias AF ditangkap polisi pada Senin (15/12/2025). Pelaku ujaran kebencian kepada suku Sunda itu ditangkap di Jawa Timur.
“Pelaku
ujaran kebencian

Resbob
sudah diamankan di
Jawa Timur
. Saat ini yang bersangkutan dibawa ke Jakarta, sebelum nantinya akan dibawa ke Bandung,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
Polda Jabar
, Kombes Hendra Rochmawan, Senin.
Hendra menjelaskan, proses hukum akan ditangani oleh penyidik Polda Jabar, dan pelaku akan dipindahkan ke Bandung setelah pemeriksaan awal di Jakarta selesai.
Kasus ini mencuat setelah sebuah rekaman siaran viral di media sosial, di mana seorang pria melontarkan ujaran kebencian terhadap pendukung Persib Bandung, Viking, serta masyarakat
Sunda
.
Tindakan tersebut mendapatkan respons negatif dari
netizen
yang merasa geram dengan ucapan tersebut.
Wakil Gubernur Jawa Barat,
Erwan Setiawan
, mengecam tindakan
streamer
tersebut.
Ia menilai ucapan yang dilontarkan telah melewati batas toleransi dan berpotensi memecah kerukunan serta melukai masyarakat Jawa Barat.
“Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah SARA dan bisa memecah belah bangsa,” ujar Erwan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 16:29
Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar Regional 15 Desember 2025

Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima ucapan terima kasih dari Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud karena telah mendukung pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Polman.
Ucapan terima kasih disampaikan Samsul saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Transmigrasi (
Kementrans
), Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/12/2025).
Samsul menuturkan bahwa
kawasan transmigrasi
di Kabupaten
Polman
telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia ingin program transmigrasi terus dilakukan, baik transmigrasi lokal maupun umum.
“Kawasan transmigrasi di Polman juga sebagai sentra tanaman pangan berkat sistem pertanian yang berkelanjutan”, ujar Samsul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Viva Yoga menyebut, Polman dan Sulawesi Barat (
Sulbar
) merupakan kabupaten dan provinsi produk transmigrasi.
Ia mengungkapkan bahwa sejak dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, program transmigrasi telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi.
“Tiga provinsi itu adalah Sulbar, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Papua Selatan. Jumlah wilayah administratif ini akan terus bertambah,” kata Viva Yoga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transmigrasi dilakukan secara berkesinambungan untuk menyeimbangkan distribusi penduduk, mewujudkan keadilan ekonomi, menyejahterakan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan, serta menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dengan adanya transmigrasi, (mendorong) akulturasi masyarakat sehingga terjadi harmoni kehidupan”, tegas Viva Yoga.
Ia menambahkan, Kabupaten Polman memiliki satu kawasan transmigrasi dan dua satuan pemukiman (SP) Bina. Seperti halnya kawasan transmigrasi di kabupaten lain, Polman juga memiliki bidang tanah di kawasan transmigrasi yang belum mengantongi sertifikat hak milik (SHM).
Oleh karena itu, Viva Yoga mendorong seluruh kawasan transmigrasi, termasuk Polman, untuk segera mengurus legalitas demi menghindari masalah di masa mendatang.
Ia juga berpesan kepada Bupati Samsul agar lebih proaktif dalam menuntaskan masalah
sertifikat lahan
milik transmigran.
Hingga akhir 2025, Kementrans menargetkan 13.751 bidang di lahan transmigrasi telah memiliki sertifikat. Viva Yoga optimistis, target ini akan tercapai.
Sementara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Polman, Kementrans telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 28,6 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan jalan dan fasilitas umum, serta program pendukung lainnya.
Viva Yoga menegaskan bahwa geliat pengembangan dan pembangunan transmigrasi di Polman telah dipantau sejak lama.
Sejak awal masa pemerintahan, ia mengaku pernah menerima pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memproduksi
snack
atau camilan coklat bermerek Mandar Cocoa (Macoa).
Produk tersebut berasal dari Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulbar, yang merupakan kawasan transmigrasi.
“Rasanya tak kalah dengan coklat yang ada di supermarket”, kata Viva Yoga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:10
Dua Kubu Keraton Surakarta Gelar Rapat Tertutup dengan Pemkot Solo Soal Peresmian Panggung Songgobuwono dan Museum Regional 15 Desember 2025

Dua Kubu Keraton Surakarta Gelar Rapat Tertutup dengan Pemkot Solo Soal Peresmian Panggung Songgobuwono dan Museum
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com – Dua kubu Keraton Surakarta mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin (15/12/2025).
Masing-masing diwakili oleh Pakubuwono (PB) XIV Hangabehi dan Pakubuwono XIV Hamengkunegoro, yang diwakili oleh GKR Panembahan Timoer dan GKR Devi.
Kedatangan mereka diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Murtono.
Mereka kemudian melakukan rapat secara tertutup di ruang Natapraja Kompleks Balai Kota.
Hadir dalam rapat tersebut Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Solo Agus Santoso.
PB XIV Hangabehi mengatakan, kedatangannya ke Balai Kota untuk menyampaikan rencana peresmian
Panggung Songgobuwono
dan tahap awal Museum
Keraton Surakarta
pasca
revitalisasi
pada Selasa (16/12/2025).
“Hanya koordinasi untuk persiapan besok peresmian Panggung Songgobuwono dan peresmian tahap awal Museum,” katanya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin.
Menurut dia, revitalisasi
Museum Keraton
Surakarta telah memasuki tahap penataan dan dipastikan hari ini selesai.
“Ini sudah tahap penataan. Insyaallah hari ini selesai. Besok ada tahap-tahap berikutnya di ruang-ruang berikutnya. Nanti kalau tidak dilanjutkan kan jomplang (tidak seimbang), kan ada etalase baru dan lama tata ruangnya berbeda,” kata dia.
Sementara itu, untuk revitalisasi Panggung Songgobuwono Keraton Surakarta sudah selesai dan tinggal penambahan lampu. “Kalau untuk Panggung Songgobuwono sudah selesai. Mungkin tinggal tambahan lighting untuk pencahayaan,” ungkap dia.
Pangageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, GKR Panembahan Timoer, mengatakan kedatangannya ke Balai Kota untuk peresmian Panggung Songgobuwono dan Museum Keraton Surakarta.
Rencananya, peresmian akan dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
“Untuk peresmian besok. Peresmian Songgobuwono dan Museum. Kebetulan besok akan diadakan peresmian di mana Pak Menteri Kebudayaan akan rawuh untuk meresmikan,” kata GKR Panembahan Timoer.
Mengenai alasan PB XIV Hamengkunegoro tidak hadir dan mewakilkan, kata GKR Panembahan Timoer, karena sudah memiliki kelembagaan sehingga tidak harus dihadiri oleh PB XIV Hamengkunegoro.
“Sinuhun (PB XIV Hamengkunegoro) punya kelembagaan, tidak harus semua rapat yang datang harus Sinuhun. Kan punya kelembagaan. Di dalam kelembagaan, siapa tupoksinya itu yang rawuh begitu,” ujar dia.
Sekda Solo, Budi Murtono, mengatakan Pemkot Solo melalui Wali Kota menerima surat dari Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan untuk membantu dukungan kegiatan Keraton Surakarta.
“Prinsipnya kemarin Wali Kota itu mendapat surat dari Kanjeng Gusti Tedjowulan untuk mohon bantuan dukungan pengamanan kegiatan. Hanya itu saja,” kata Budi.
Agar kegiatan peresmian Panggung Songgobuwono dan Museum berjalan lancar, katanya, Pemkot Solo menginisiasi rapat dengan mengundang keluarga besar Keraton Surakarta.
“Kita menginisiasi rapat ini biar semua pihak yang terlibat di keraton itu bisa tahu dan sepakat besok bisa berjalan dengan lancar,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:06
Tersangka KDRT Ustad EE Tak Penuhi Panggilan Polisi, Alasannya Umrah Bandung 15 Desember 2025

Tersangka KDRT Ustad EE Tak Penuhi Panggilan Polisi, Alasannya Umrah
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Ustaz kondang berinisial EE tidak hadir dalam pemanggilan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak kandungnya.
Satuan Reserse Kriminal Polrestabes
Bandung
pun kembali melayangkan surat pemanggilan kepada tersangka EE.
Kasatreskrim
Polrestabes Bandung
Kompol Anton membenarkan ketidakhadiran tersangka dalam pemanggilan pertama tersebut.
“Iya, tidak datang,” ujar Anton saat dikonfirmasi, Senin (15/12/2025).
Menurut Anton, EE tidak memenuhi panggilan karena tengah menjalankan ibadah umrah dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.
“Baru pulang umrah, minta
reschedule
minggu ini,” katanya.
Atas alasan tersebut, kepolisian kembali mengirimkan surat panggilan agar tersangka EE memenuhi pemeriksaan yang dijadwalkan pada pekan ini.
Anton menegaskan, apabila tersangka kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, kepolisian akan menempuh prosedur lanjutan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau tidak datang tanpa alasan yang jelas, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan,
ustaz EE
dilaporkan oleh anak kandungnya berinisial NAT (19) ke Polrestabes Bandung pada 4 Juli 2025 dengan nomor laporan LP/B/985/VII/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat.
Kasatreskrim Polrestabes Bandung saat itu, AKBP Abdul Rahman, menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak hanya ditujukan kepada EE, tetapi juga kepada beberapa orang lainnya. Berdasarkan laporan, korban diduga mengalami kekerasan tidak hanya dari ayahnya, tetapi juga pihak lain.
“Ada beberapa lagi yang dilaporkan oleh pelapor. Namun saat ini kami masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi,” kata Abdul Rahman.
Penyidik juga telah meminta korban untuk menjalani visum sebagai bagian dari pembuktian.
“Berdasarkan keterangan pelapor, bentuk kekerasannya berupa pemukulan. Terhadap pelapor sendiri, kami sudah meminta visum ke rumah sakit,” ujarnya.
Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan korban, polisi menetapkan ustaz EE dan tiga kerabatnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan KDRT.
“Pasal yang disangkakan Undang-Undang KDRT, sesuai laporan dari anaknya,” kata Anton.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:06
Usai Terima SK, PPPK Paruh Waktu Semarang Langsung Galang Dana untuk Korban Bencana Regional 15 Desember 2025

Usai Terima SK, PPPK Paruh Waktu Semarang Langsung Galang Dana untuk Korban Bencana
Tim Redaksi
UNGARAN, KOMPAS.com
– Sebanyak 1.664 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Senin (15/12/2025).
Di sela acara penyerahan SK, para
PPPK
Paruh Waktu tersebut mengumpulkan donasi yang akan disumbangkan kepada daerah di Sumatera dan
Jawa Tengah
yang terdampak bencana alam.
Dari aksi spontan itu, terkumpul dana sebesar Rp 6.056.500.
Aksi sosial tersebut mendapat apresiasi langsung dari Bupati
Semarang
Ngesti Nugraha.
“Terima kasih atas kepedulian dan sumbangannya untuk saudara kita yang tertimpa bencana,” ucapnya dalam keterangan tertulis.
Dalam kesempatan itu, Ngesti berharap para
PPPK Paruh Waktu
dapat bekerja secara maksimal, disiplin, serta menaati peraturan yang berlaku.
“Selain itu, bagi yang sudah berkeluarga dilarang selingkuh. Kalau ada laporan dan terbukti, maka akan langsung dievaluasi,” ujarnya.
Ngesti juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Semarang tidak akan memberhentikan 889 pegawai non-ASN yang belum dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
“Mereka akan ditempatkan di Disdikpora, namun informasi terakhir ada empat orang yang mengundurkan diri,” paparnya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang Wenny Maya Kartika menyampaikan bahwa awalnya terdapat 1.667 orang yang memperoleh persetujuan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.
“Dari jumlah tersebut ada tiga orang yang mengundurkan diri, sehingga yang menerima SK sebanyak 1.664,” ujarnya.
Adapun penerima SK tersebut terdiri dari 220 formasi guru, lima tenaga kesehatan, dan 1.439 tenaga teknis pelaksana.
PPPK Paruh Waktu dijadwalkan mulai melaksanakan tugas pada 2 Januari 2026.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:04