Xcloud.id

Category: Kompas.com Metropolitan

  • UMP Jakarta Dianggap Tak Masuk Akal: Upah Kecil, Biaya Hidup Mahal Megapolitan 9 Januari 2026

    UMP Jakarta Dianggap Tak Masuk Akal: Upah Kecil, Biaya Hidup Mahal Megapolitan 9 Januari 2026

    UMP Jakarta Dianggap Tak Masuk Akal: Upah Kecil, Biaya Hidup Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat.
    Dalam demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/1/2026), buruh menolak besaran UMP
    Jakarta
    sebesar Rp 5,73 juta per bulan.
    Mereka menilai angka tersebut tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di ibu kota.
    Presiden KSPI Said Iqbal menyebut penetapan UMP DKI Jakarta 2026 tidak masuk akal.
    Menurut dia, tidak logis apabila upah pekerja di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan upah buruh di daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi.
    Iqbal menyoroti kondisi pekerja di Jakarta yang banyak bekerja di gedung pencakar langit dan perusahaan-perusahaan besar, tetapi menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh pabrik di kawasan industri luar ibu kota.
    “Tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi,” ucap Iqbal di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis.
    Dalam aksi tersebut, KSPI menuntut UMP DKI Jakarta 2026 direvisi dan dinaikkan menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
    Angka tersebut didapatkan berdasarkan hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta, sesuai 100 persen KHL. Agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi,” kata dia.
    Selain itu, KSPI juga meminta penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar lima persen di atas KHL.
    Dengan skema tersebut, upah sektoral di Jakarta berada pada kisaran Rp 6,1 juta hingga Rp 6,5 juta per bulan.
    Iqbal menegaskan, upah yang diminta buruh masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan biaya hidup di Jakarta.
    Ia mencontohkan harga kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal, seperti harga secangkir kopi di hotel bintang tiga yang kini mencapai Rp 50.000.
    “Itupun masih kecil, kita susah kerja di Jakarta ini kalau dengan upah demikian. Secangkir kopi di satu hotel bintang tiga saja sudah Rp50.000,” kata dia.
    Menurut Iqbal, penetapan
    UMP Jakarta
    yang berada di bawah standar kebutuhan hidup layak mencerminkan kesenjangan sosial yang masih tinggi di ibu kota.
    “Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah,” tutur Iqbal.
    Selain membandingkan dengan daerah penyangga, KSPI juga membandingkan upah pekerja Jakarta dengan standar internasional.
    Iqbal menilai upah buruh Jakarta masih kalah dibandingkan pekerja di sejumlah negara Asia Tenggara.
    “Kalah dengan upah menurut World Bank, kalah dengan upah pekerja Thailand di Bangkok, Kuala Lumpur Malaysia, juga Hanoi Vietnam,” ujar Iqbal.
    Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersikap lebih realistis dalam menetapkan kebijakan upah.
    “Kami meminta Gubernur Jakarta realistis, jangan egonya yang dikedepankan, jangan gengsinya yang dikedepankan. Semua yang bekerja di Jakarta, baik warga Jakarta maupun bukan, pendapatannya harus dihitung sesuai setidak-tidaknya kebutuhan hidup layak,” kata dia.
    Dalam aksi tersebut, KSPI juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam persoalan penetapan upah minimum di DKI Jakarta.
    Iqbal menilai peran Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan belum efektif menyelesaikan persoalan tersebut.
    “Kami minta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ini, mendesak, memanggil, Wamen dan Menaker memang udah enggak ada manfaat lah. Udahlah Pak Wamen Pak Menaker hentikan sandiwara-sandiwara ini,” ujar dia.
    KSPI berharap Presiden memanggil pihak-pihak terkait untuk mendorong revisi UMP dan UMSP di Jakarta.
    “Harus dipanggil oleh Presiden setidak-tidaknya orang yang ditunjuk oleh Presiden agar Gubernur DKI Jakarta merubah
    UMP 2026
    menjadi Rp5,89 juta dan UMSP lima persen di atas 100 persen KHL tersebut,” ucap Iqbal.
    Said Iqbal juga menanggapi tawaran insentif dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, seperti transportasi gratis Transjakarta, subsidi air bersih PAM Jaya, subsidi pangan, serta layanan kesehatan gratis.
    Menurut Iqbal, skema insentif tersebut tidak menjawab kebutuhan utama buruh yang masih bergantung pada besaran upah.
    “Kita datang ke istana justru ingin menyuarakan agar Presiden Prabowo mengingatkan Gubernur DKI, sudahlah enggak usah main-main di insentif-insentif,” kata Iqbal.
    Ia menilai insentif lebih tepat diberikan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan, bukan kepada pekerja penerima upah minimum.
    Sebagai alternatif, KSPI mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi upah sebesar Rp200.000 per bulan secara tunai kepada buruh penerima upah minimum.
    “Kita tidak mau hanya sekadar kata-kata, yang kita mau bukti. Apa? Subsidi upah. Misal kalau memang tetap Rp 5,73 juta setiap buruh penerima upah minimum disubsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta Rp 200.000,” ucap Iqbal.
    Menurut dia, subsidi upah harus diberikan dalam bentuk uang tunai agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh buruh dan mampu menjaga daya beli mereka.
    “Kalau memang mau diberikan insentif bentuknya adalah subsidi upah, transfer cash money. Jadi yang ditransfer adalah dalam bentuk apa namanya rupiah, cash, yang kita sebut dengan subsidi upah,” ujar dia.
    Selain isu UMP Jakarta, buruh juga membawa tuntutan terkait kebijakan upah di Jawa Barat.
    KSPI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan perhitungan UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi kepala daerah.
    Iqbal menegaskan, gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah penetapan UMSK.
    “Menurut PP Nomor 49 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo, gubernur tidak boleh mengubah UMSK. Yang boleh diubah hanya UMK. Ini UMSK tidak boleh,” kata Iqbal.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejarah Masjid Raya Bandung: Dibangun 1812, Pusat Peradaban, hingga Pencabutan Status Bandung 9 Januari 2026

    Sejarah Masjid Raya Bandung: Dibangun 1812, Pusat Peradaban, hingga Pencabutan Status Bandung 9 Januari 2026

    Sejarah Masjid Raya Bandung: Dibangun 1812, Pusat Peradaban, hingga Pencabutan Status
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Masjid Raya Bandung kembali menyita perhatian publik. Sejak Januari 2026, masjid bersejarah yang berada di kawasan Alun-alun Kota Bandung itu tidak lagi menerima bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Kondisi ini mengingatkan kembali perjalanan panjang masjid yang sejak awal berdiri telah menjadi bagian penting dari denyut kehidupan ibu kota Jawa Barat.
    Masjid Raya
    Bandung
    sebelumnya bernama Masjid Agung Bandung, sebuah bangunan ibadah yang didirikan pada 1812 atau awal abad ke-19.
    Kehadirannya tak hanya menandai pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi saksi awal perkembangan
    Kota Bandung
    dari masa ke masa dan menjadi bagian dari pusat peradaban. 
    Dalam catatan sejarah, masjid ini memiliki ciri khas yang mencerminkan zamannya.
    Pada masa awal berdiri, Masjid Agung Bandung dilengkapi kolam besar yang berfungsi sebagai tempat berwudhu.
    Mengutip Kompas.com pada Kamis (8/1/2026), air dari kolam tersebut bahkan pernah digunakan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di kawasan Alun-alun Bandung pada 1825.
    Pada periode tersebut, pengelolaan masjid berada di bawah Bupati Bandung, sementara urusan operasional sehari-hari dilimpahkan kepada penghulu.
    Seiring bertambahnya kebutuhan jemaah, perubahan fisik masjid pun dilakukan.
    Pada 1900, bangunan ini mengalami penambahan mihrab serta pawestren di sisi kiri dan kanan masjid.
    Ketua Nadzir Masjid Agung Bandung, Roedy Wiranatakusumah, menyebut masjid ini kini telah berusia sekitar 215 tahun.
    Dengan kapasitas yang mampu menampung hingga 12.000 jemaah, masjid ini masih menjadi salah satu pusat ibadah terbesar di Kota Bandung.
    Roedy menjelaskan, Masjid Agung Bandung merupakan tanah wakaf Wiranatakusumah IV yang telah didaftarkan sejak 1994.
    “Dicatatkan dalam aktanya 1994 sebelum Undang-undang wakaf terbit. Dari Kemenag dikeluarkan (akta wakaf) 2012 dicatatkan 1994,” kata Roedy saat dihubungi pada Kamis (8/1/2026).
    Menurut ia, wakaf tersebut diberikan untuk kepentingan sosial, budaya, dan kehidupan beragama masyarakat Bandung.
    Pada masa itu, keberadaan masjid menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pusat pemerintahan dan ruang publik.
    “Alasan keluarga mewakafkan, ke keluarga kami memiliki tanah hektaran. Bandung pada 1812 tidak punya
    grand mosque
    atau masjid agung. Untuk kepentingan publik. Zaman Belanda pun sudah tercatat,” terangnya.
    Seiring perjalanan waktu, peran Masjid Agung Bandung bukan semata menjadi tempat ibadah.
    Masjid ini pernah menjadi ruang berkumpul dan diskusi berbagai isu sosial, budaya, hingga politik.
    Bahkan, masjid ini tercatat pernah digunakan delegasi Konferensi Asia-Afrika 1955 untuk menunaikan ibadah shalat.
    “Masjid ini pernah menjadi pusat orang berkumpul, berdiskusi mengenai pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, politik dan lain-lain,” tutur Roedy.
    Status masjid kemudian mengalami peningkatan pada 2002. Saat itu, Provinsi Jawa Barat belum memiliki masjid raya tingkat provinsi.
    Pada masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Nana Nuriana, Masjid Agung Bandung resmi ditetapkan sebagai
    Masjid Raya Bandung
    melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.2/Kep.1055-Yansos/2002.
    “Sementara Kepgub dibuat tahun 2002 tentang pengukuhan nama Masjid Agung menjadi Masjid Raya,” beber dia.
    Namun, lebih dari dua dekade kemudian, status tersebut kembali berubah.
    Pada 7 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut penetapan Masjid Raya Bandung sebagai masjid raya provinsi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188/Kep.5-Kesra/2026.
    Keputusan ini sekaligus menandai babak baru perjalanan salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Kota Bandung.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gotong Royong Warga Kebumen Patungan Beli Tanah Rp 400 Juta untuk KDMP Regional 9 Januari 2026

    Gotong Royong Warga Kebumen Patungan Beli Tanah Rp 400 Juta untuk KDMP Regional 9 Januari 2026

    Gotong Royong Warga Kebumen Patungan Beli Tanah Rp 400 Juta untuk KDMP
    Tim Redaksi
    KEBUMEN, KOMPAS.com –
    Semangat gotong royong begitu terasa di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
    Keterbatasan aset desa justru menjadi pemicu kebersamaan warga untuk membangun masa depan ekonomi desa.
    Desa Tirtomoyo tidak memiliki lahan yang cukup untuk membangun gerai dan pergudangan
    Koperasi Desa Merah Putih
    (KDMP).
    Kondisi tersebut mendorong perangkat desa bersama warga berinisiatif patungan membeli tanah senilai Rp 400 juta.
    Ketika ketiadaan aset desa menjadi tantangan, warga bersama pemerintah desa sepakat menghimpun dana secara swadaya demi pengadaan lahan pembangunan KDMP.
    Sesuai ketentuan, pembangunan gerai dan pergudangan KDMP mensyaratkan ketersediaan lahan minimal seluas 1.000 meter persegi.
    Sementara itu, Desa Tirtomoyo tidak memiliki tanah desa dengan luasan tersebut.
    “Kalau di desa kami memang tidak mempunyai tanah seluas itu, makanya pihak Pemdes dan warga sekitar sepakat untuk patungan membeli tanah,” kata Kepala Desa Tirtomoyo, Najam, Jumat (9/1/2026).
    Najam menjelaskan, pengadaan lahan dilakukan melalui mekanisme swadaya yang disepakati dalam musyawarah desa.
    Dalam forum tersebut, dibentuk Tim Panitia Pembebasan Tanah Hibah yang bertugas mengelola seluruh proses pengadaan lahan.
    “Musyawarah desa dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, warga, perangkat desa, BPD, hingga pemilik lahan. Semuanya sepakat bahwa pengadaan lahan dilakukan secara swadaya,” ujar Najam.
    Lahan yang akan dibeli merupakan milik warga desa yang kini menetap di Jakarta. Luas tanah mencapai 6.020 meter persegi, jauh melebihi kebutuhan minimal yang dipersyaratkan, dan dinilai menjadi satu-satunya solusi untuk pembangunan KDMP.
    Awalnya, harga tanah ditawarkan sebesar Rp 600 juta. Namun karena diperuntukkan bagi kepentingan desa, harga akhirnya disepakati turun menjadi Rp 400 juta.
    “Pemilik lahan memahami bahwa tanah ini untuk kepentingan desa. Dari situ muncul kesepakatan harga jadi Rp 400 juta,” kata Najam.
    Sesuai perjanjian, pembayaran lahan harus diselesaikan dalam waktu satu tahun. Hingga kini, panitia telah memberikan uang muka sebesar Rp40 juta yang diperoleh melalui pinjaman dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
    “Dananya sementara pinjam Bumesma dulu, kalau dana swadaya sudah terkumpul Rp40 juta, pinjaman itu akan segera dilunasi,” jelasnya.
    Sementara itu, dana jariyah swadaya warga yang terkumpul hingga kini mencapai Rp17,9 juta. Desa Tirtomoyo sendiri memiliki sekitar 670 kepala keluarga.
    Najam menegaskan, pemerintah desa maupun lembaga desa tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana pembelian tanah. Seluruh proses dikelola oleh panitia yang dibentuk dari unsur warga dan telah diatur melalui peraturan desa serta Surat Keputusan (SK).
    “Uang patungan swadaya langsung masuk ke rekening panitia. Pemerintah desa hanya memfasilitasi dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
    Selain mengandalkan partisipasi warga yang tinggal di desa, panitia juga berencana membuka ruang kontribusi bagi warga perantauan asal Desa Tirtomoyo.
    Pemerintah desa akan menawarkan kesempatan kepada para perantau untuk ikut ambil bagian dalam
    pembangunan aset desa
    tersebut.
    “Patungan diawali oleh perangkat desa dan juga warga. Banyak warga yang antusias membeli tanah ini,” kata dia.
    Pembangunan gerai dan pergudangan KDMP direncanakan dimulai bulan depan. Keberadaan gerai ini diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi desa dan menjadi pusat distribusi produk-produk lokal.
    Tidak hanya itu, sisa lahan yang tersedia juga telah diproyeksikan untuk pembangunan berbagai fasilitas publik, mulai dari PAUD, sekretariat BPD, sekretariat karang taruna, PKK, hingga gedung olahraga (GOR).
    “Untuk Paud kan kita belum ada gedung padahal setiap tahun ada sekitar 45 anak. Selama ini masih numpang di rumah gurunya,” kata Najam.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Oknum TNI AL Aniaya 2 Pria di Depok: Dikira Transaksi Narkoba, padahal Lagi Kehabisan Bensin Megapolitan 9 Januari 2026

    Oknum TNI AL Aniaya 2 Pria di Depok: Dikira Transaksi Narkoba, padahal Lagi Kehabisan Bensin Megapolitan 9 Januari 2026

    Oknum TNI AL Aniaya 2 Pria di Depok: Dikira Transaksi Narkoba, padahal Lagi Kehabisan Bensin
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Oknum anggota TNI AL berinisial Serda M beserta lima warga berinisial DS (28), MF (21), GR (19), FA (19), dan MKA (18), menganiaya WAT (24) dan DN (39) di Sukatani, Tapos, Kota Depok, pada Jumat (2/1/2026) lalu karena mengira kedua korban hendak melakukan transaksi narkoba.
    Padahal, WAT dan DN tengah mencari bensin karena motor yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar.
    “Tidak ada barang bukti ataupun transaksi narkotika yang dilakukan oleh kedua korban,” ucap Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gede Oka dalam jumpa pers, Kamis (8/1/2026).
    Made menjelaskan, saat itu motor yang dikendarai kedua korban tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin.
    WAT meninggalkan DN bersama motornya di pinggir jalan untuk berkeliling mencari bensin, berniat menuju Jalan Kapitan Raya atau rumah rekannya.
    Dalam pencarian bensin itu, WAT bertemu Serda M dan ditegur sambil ditanyai alasan keberadaannya di lingkungan tempat tinggal para tersangka. Dari pertemuan ini, Serda M dan lima pelaku lain mencurigai korban akan melakukan transaksi narkoba.
    “WAT bertemu dengan salah satu tersangka, yaitu ML dan ditegur oleh tersangka mau ke mana. Karena teguran tersebut, korban lari dan terjatuh,” ujar Made.
    WAT kemudian diamankan, diinterogasi, dan dianiaya karena tak kunjung mengaku soal transaksi narkoba yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya.
    Hasil penyelidikan polisi menunjukkan tidak ada bukti transaksi narkoba, baik dari ponsel korban maupun dari olah tempat kejadian perkara (TKP).
    “Setelah diwawancara ataupun ditanyain dengan melakukan penganiayaan yang luar biasa dan dibantu oleh tersangka lainnya, fakta yang ditemukan tidak ada namanya narkotika,” ujar Made.
    Setelah itu, DN yang tengah menunggu ikut dibawa dan dianiaya bersama WAT. Keduanya mengalami penganiayaan menggunakan tangan kosong dan selang yang dibawa Serda M selama berjam-jam.
    “Dari malam hari sekitar pukul 01.30 WIB sampai dengan subuh. Jadi bisa bayangkan penganiayaan yang dilakukan oleh para tersangka ini,” jelasnya.
    “Betul, sepertinya begitu (main hakim sendiri) karena mereka menduga bahwa ya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi faktanya, faktanya tidak ada,” tambah Made.
    Setelah dianiaya berjam-jam, pengurus lingkungan membawa korban ke Polsek Cimanggis menggunakan mobil boks. Setibanya di Polsek, polisi mengevakuasi kedua korban ke RS Bhayangkara Brimob.
    Saat tiba di rumah sakit, WAT dinyatakan meninggal dunia akibat kerusakan organ dalam, sementara DN mengalami luka berat.
    Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit ponsel, empat buah selang, satu lilin, dan dua jaket Shopee yang digunakan pelaku.
    Para tersangka dijerat dengan Pasal 262 KUHP, Pasal 466 KUHP, Pasal 468 KUHP, Pasal 469 KUHP, Pasal 458 KUHP juncto Pasal 20 KUHP, dan/atau Pasal 21 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Taufiq, Peternak Bebek Kebumen yang Bangkit dari Nol hingga Produksi Ribuan Telur Asin Regional 9 Januari 2026

    Kisah Taufiq, Peternak Bebek Kebumen yang Bangkit dari Nol hingga Produksi Ribuan Telur Asin Regional 9 Januari 2026

    Kisah Taufiq, Peternak Bebek Kebumen yang Bangkit dari Nol hingga Produksi Ribuan Telur Asin
    Tim Redaksi
    KEBUMEN, KOMPAS.com –
    Di tengah tantangan ekonomi dan ketidakpastian hidup, sebagian orang memilih menyerah. Namun tidak dengan Taufiq (42), peternak bebek asal Dusun Pagebangan, Desa Bulurejo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
    Berbekal tekad kuat serta memanfaatkan limbah ikan dan potensi alam sekitar, Taufiq membuktikan bahwa perjuangan bertahan hidup dapat berbuah manis.
    Dari usaha kecil, kini ia mampu memproduksi ratusan hingga ribuan
    telur asin
    setiap hari.
    Perjalanan hidupnya dimulai pada 20 Agustus 2024, saat ia kehilangan pekerjaan dan harus mencari jalan baru untuk menghidupi keluarga.
    Ketika banyak orang masih bimbang menentukan arah hidup, Taufiq justru mengambil keputusan besar dengan menekuni peternakan bebek, bidang yang sebelumnya sama sekali belum ia kuasai.
    Alasannya sederhana. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, ia melihat kekayaan alam di sekitarnya, mulai dari enceng gondok yang tumbuh subur hingga limbah ikan yang melimpah, sebagai peluang untuk berinovasi.
    “Waktu itu kami mendengar bahwa ke depan kita harus berusaha di sektor pangan, entah bertani, beternak, atau nelayan. Akhirnya kami memilih ternak karena alam di Kebumen sangat mendukung,” ujarnya pada Kamis (8/1/2026).
    Dengan keterbatasan modal dan minimnya pengetahuan beternak, Taufiq tidak langsung memulai dalam skala besar.
    Awalnya, ia hanya memelihara 10 ekor bebek. Seiring waktu dan pengalaman, jumlah tersebut meningkat menjadi 100 ekor.
    Momen bersejarah terjadi saat hasil telur pertama bahkan sempat dinikmati langsung oleh Camat setempat kala itu.
    Dalam kurun waktu 1 tahun 4 bulan, jumlah ternak berkembang pesat hingga hampir 1.000 ekor bebek.
    Di balik pertumbuhan tersebut, terdapat perjuangan panjang dan strategi bertahan hidup yang tidak mudah.
    Untuk menekan biaya produksi, Taufiq memanfaatkan enceng gondok dan dedak sebagai pakan utama.
    Pakan pabrikan hanya digunakan pada masa awal pemeliharaan, yakni saat bebek berusia 1 hingga 21 hari.
    “Setelah itu mutlak enceng gondok dan limbah kepala ikan yang banyak dibsekitar sini saja mas,” kata Taufiq.
    Ketika bebek mulai memasuki masa bertelur, ia kembali menyesuaikan pola pakan.
    Limbah udang dan ikan dari daerah pesisir dimanfaatkan sebagai tambahan pakan, dipadukan dengan konsentrat agar produktivitas telur tetap terjaga.
    Pada awalnya, telur bebek dijual dalam kondisi mentah. Namun keuntungan yang diperoleh belum mampu mencukupi kebutuhan hidup.
    Taufiq kemudian mengambil langkah berani dengan belajar memproduksi telur asin.
    Ia berguru kepada seorang pelaku usaha telur asin di Soka, Kebumen. Sekitar lima bulan lalu, produksi telur asin pun dimulai, dan hasilnya jauh melampaui ekspektasi.
    Hingga kini, total produksi telah menembus lebih dari 10.000 butir telur asin, dengan rata-rata 300 hingga 500 butir per hari, tergantung permintaan pasar.
    Telur asin tersebut dijual secara grosir dengan harga berkisar Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per butir.
    Meski margin keuntungan tidak terlalu besar, perputaran usaha berjalan stabil dan berkelanjutan.
    Permintaan telur asin meningkat tajam seiring hadirnya program Makan Bergizi dari pemerintah (MBG). Produk telur asin buatan Taufiq kini diburu dari berbagai daerah, mulai dari Purworejo, Kebumen, hingga Wonosobo.
    “Sejak ada MBG, kami malah kewalahan. Permintaan sangat tinggi, sampai kadang kehabisan telur,” ungkapnya.
    Dalam kondisi tertentu, Taufiq bahkan harus membeli telur dari peternak sekitar untuk memenuhi pesanan. Ia juga aktif mengajak warga sekitar serta anggota kelompok ternak kecil agar ikut berkembang bersama.
    “Banyak tetangga yang awalnya hanya punya 10 sampai 100 ekor, sekarang ikut kami ambil telurnya. Ini juga sebagai pemberdayaan peternak yang belum besar,” tuturnya.
    Saat musim liburan dan memasuki bulan Rajab, permintaan telur asin melonjak lebih tajam. Kondisi tersebut membuat Taufiq harus bekerja ekstra. Ia kerap dibantu rekan-rekan dari Ansor dan Banser untuk mencari enceng gondok atau memberi pakan saat dirinya berhalangan.
    “Kalau saya pergi, tinggal telepon teman-teman Banser. Mereka bantu carikan enceng atau memberi pakan. Kami saling menopang,” katanya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sulsel Belum Temukan Kasus Super Flu, Dinkes Perketat Pencegahan Regional 9 Januari 2026

    Sulsel Belum Temukan Kasus Super Flu, Dinkes Perketat Pencegahan Regional 9 Januari 2026

    Sulsel Belum Temukan Kasus Super Flu, Dinkes Perketat Pencegahan
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan berbagai upaya pencegahan untuk mengantisipasi masuknya penyakit super flu ke wilayah Sulsel.
    Istilah “
    super flu
    ” merupakan sebutan populer di masyarakat untuk virus influenza A (H3N2) subclade K, yang saat ini dilaporkan oleh otoritas kesehatan global maupun nasional.
    Kepala
    Dinkes Sulsel
    Evi Mustikawati Arifin mengatakan bahwa hingga kini belum ditemukan kasus super flu di Sulsel, meskipun penyakit tersebut telah dilaporkan terjadi di beberapa provinsi di Indonesia.
    “Sulsel sampai saat ini belum ada kasus super flu ya,” kata Evi kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).
    Evi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan Balai Besar Karantina Kesehatan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terhadap potensi masuknya kasus super flu.
    “Ada pun beberapa langkah yang kita lakukan adalah melakukan penguatan terhadap kasus super flu ini, dengan Dinkes kabupaten kota dan seluruh rumah sakit,” ujarnya.
    Selain itu, Dinkes Sulsel juga mengintensifkan langkah promotif dan preventif, salah satunya dengan menyebarluaskan informasi mengenai gejala super flu dan cara pencegahannya kepada masyarakat.
    “Seperti apa dan upaya pencegahannya. Kita juga giat melakukan meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan terkait adanya kasus super flu ini,” ungkapnya.
    Evi menyebutkan, penguatan informasi di media terkait super flu sejauh ini belum menunjukkan adanya peningkatan tingkat keparahan penyakit tersebut berdasarkan penilaian World Health Organization (WHO).
    “Peningkatan keparahan berdasarkan penilaian WHO tentunya dari penilaian situasi epiodolomogi saat ini,” tuturnya.
    Ia juga memastikan bahwa Dinkes Sulsel telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk menyampaikan informasi terkait pencegahan super flu kepada masyarakat.
    “Melalui koordinasi secara langsung mengenai kebersihan hal lain secara umum, menghindari menyentuh wajah, hidung dan mulut, jaga jarak, hindari keramaian, tutup mulut saat batuk dan bersin, tetap berada di rumah jika merasa sakit, izin menghindari dan juga kekebalan tubuh dengan pola makan sehat, makan teratur,” terangnya.
    Saat ini, kata Evi, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Kesehatan terkait imbauan khusus mengenai super flu.
    Namun demikian, ia menegaskan bahwa super flu pada dasarnya mengarah pada penyakit flu musiman, sehingga masyarakat diminta tidak panik.
    “Superflu ini tidak perlu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat karena secara umum gejala yang dialami mengarah ke flu musiman yakni seperti demam, nyeri tenggrokan batuk , rasa lemas, sakit kepala hidung berair,” bebernya.
    Meski demikian, Dinkes Sulsel tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan diri sebagai langkah pencegahan.
    “Mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya, kebersihan diri serta apabila gejala Superflu agar segera ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan lebih lanjut,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angin Kencang Rusak 9 Rumah di Pamekasan, Ratusan Material Hancur dan 39 Jiwa Terdampak Surabaya 9 Januari 2026

    Angin Kencang Rusak 9 Rumah di Pamekasan, Ratusan Material Hancur dan 39 Jiwa Terdampak Surabaya 9 Januari 2026

    Angin Kencang Rusak 9 Rumah di Pamekasan, Ratusan Material Hancur dan 39 Jiwa Terdampak
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Sebanyak 9 rumah mengalami rusak di bagian atap dan mengakibatkan 39 orang terdampak angin kencang di Dusun Soloh Daja, Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis (8/1/2026).
    Data
    BPBD Pamekasan
    menyebutkan, kerusakan 9 rumah semuanya di bagian atap. Mulai dari asbes hingga genteng berjatuhan dan rusak akibat
    angin kencang
    yang terjadi sekitar pukul 17.30 WIB.
    Akibat bencana, sebanyak 39 orang terdampak yang tersebar di 9 kepala keluarga (KK).
    Kabid Kedaruratan BPBD Pamekasan Achmad Zainullah menyampaikan angin kencang melanda di dua dusun di Desa Murtajih, di antaranya di Dusun Soloh Daja dan Dusun Tlaga Sari.
    “Untuk sementara ada 9 rumah yang rusak ringan dan 39 orang terdampak dari 9 KK dan selamat,” katanya, Jumat (9/1/2026)
    Dia mengatakan, kerusakan terjadi pada bagian atap. Total kerugian material sebanyak 64 lembar asbes, 410 genteng dan 19 lembar galvalum.
    Zainullah menegaskan, BPBD sudah mendata kerugian dan mendatangi semua lokasi. Termasuk membantu mengevakuasi meterial dan membersihkan puing-puing akibat bencana.
    “Korban mengalami kerugian material dan tidak ada korban jiwa. Ada juga beberapa pohon tumbang,” ucapnya.
    Pihaknya mengimbau warga Pamekasan tetap waspada. Cuaca ekstrem diprediksi masih akan berlangsung dan berpotensi bencana.
    “Kami mengimbau masyarakat tetap waspada. Bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja,” ujarnya.
    Imam Hanafi, salah satu korban terdampak menceritakan angin kencang terjadi secara tiba-tiba di Dusun Soloh Daja, Desa Murtajih.
    “Awalnya gerimis, mendadak angin kencang dan disertai hujan deras,” katanya.
    Dia mengaku melihat langsung atap rumahnya yang rusak akibat angin.
    Sejumlah asbes terangkat hingga beberapa meter. Bahkan ada asbes yang terseret hingga di rumah tetangga.
    “Saat itu angin kencang dan deras dengan pandangan sudah gelap. Banyak warga yang berteriak, sebagian bertakbir,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Derita Warga Tambora 2 Bulan Tanpa Air PAM, Mandi-Cuci Susah Megapolitan 9 Januari 2026

    Derita Warga Tambora 2 Bulan Tanpa Air PAM, Mandi-Cuci Susah Megapolitan 9 Januari 2026

    Derita Warga Tambora 2 Bulan Tanpa Air PAM, Mandi-Cuci Susah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga di permukiman padat penduduk RT 03 RW 03 Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, mengeluhkan krisis air bersih yang berkepanjangan akibat layanan air PAM Jaya yang dilaporkan mati selama hampir dua bulan.
    Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, mulai dari mandi, mencuci, hingga memasak dan memaksa para warga harus merogoh kocek lebih dalam demi memenuhi kebutuhan air bersih.
    Harjani (64), warga yang sudah tinggal lebih dari 20 tahun di lokasi tersebut, menceritakan betapa sulitnya memenuhi kebutuhan sanitasi harian selama layanan air bersih mati.
    Untuk sekadar mandi dan mencuci piring, ia terpaksa mengandalkan kebaikan pengurus mushala di depan rumahnya untuk menggunakan air tanah dari sana.
    Harjani pun membentangkan selang panjang dari kran tempat wudhu mushala menuju kamar mandi pribadinya setiap hari.
    “Sudah satu bulan lebih (air mati), hampir dua bulan. Untung saya ada air mushala di depan rumah, nyelang (pakai selang) gitu ya,” ujar Harjani saat ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis (8/1/2025)
    Harjani menambahkan biaya listrik di mushala sebagai imbalan atas air bersih tersebut.
    Namun, untuk kebutuhan memasak, Harjani tidak berani menggunakan air tanah mushala dan harus mengeluarkan biaya ekstra setiap harinya untuk membeli air bersih dari pedagang keliling.
    “Tiap hari beli air saja. Sehari dua pikul, dua pikul. Itu untuk masak. Kalau mandi dan cuci piring kan nyelang dari mushala,” tuturnya.
    Warga menduga gangguan pasokan air ini berkaitan dengan adanya proyek galian jalan di sekitar permukiman mereka dalam dua bulan terakhir.
    Sebelum mati total, Harjani menyebut air sempat mengalir dengan volume yang sangat kecil.
    “Sempat mati total sebulan. Terus keluar lagi paling dua ember, habis itu enggak keluar lagi,” kata Harjani.
    Tak hanya itu, Harjani juga menyebut air yang keluar dari saluran PAM Jaya pernah kotor dan berbau.
    “Kecil jalannya (air), entar mati nyala, mati nyala. Keluar airnya itu butek, terus bau got. Padahal air PAM,” tambah dia.
    Hal senada diungkapkan Irwan (40), tetangga Harjani yang bahkan pernah mencium bau menyengat menyerupai bahan bakar pada air PAM beberapa bulan silam.
    “Waktu itu sempat juga beberapa lama airnya kotor, baunya enggak tahu ya bau apa, tapi baunya kayak solar,” kata Irwan.
    Kesal karena laporan lisan kepada petugas lapangan tak kunjung membuahkan hasil, Harjani pun akhirnya memutuskan untuk menunda pembayaran tagihan airnya sebagai bentuk protes.
    “Ada yang ngecek, kata mereka ‘
    nanti saya laporkan ke atasan saya
    ‘. Tapi belum ada perubahan. Dua bulan ini saya belum bayar-bayar. Kesel, jadi air kan enggak keluar, malas bayarnya,” ucap dia.
    Merespons keluhan tersebut, Senior Manager Corporate & Customer Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza, mengklaim bahwa gangguan di wilayah tersebut hanya tercatat selama satu pekan dalam sistem mereka.
    “Terkait keluhan itu tidak sampai dua bulan, tapi keluhan itu baru masuk ke kami di minggu kemarin,” ujar Gatra saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.
    Terkait dugaan warga soal penyebab gangguan, Gatra tidak menampik bahwa aktivitas galian jalan bisa berdampak pada pipa distribusi air.
    Termasuk, dugaan mengenai memburuknya kualitas air PAM saat adanya proyek galian di sekitar perumahan warga.
    “Kalau misalkan warga bilang ada bau saat ada galian, itu bisa jadi. Misalnya ada galian terus kena ke pipa kita, terus jadinya pipa kita terkontaminasi sama air got atau apa, itu mungkin,” jelasnya.
    Terkait status perbaikan, Gatra mengklaim bahwa tim operasional PAM Jaya sebenarnya sudah menyelesaikan perbaikan masalah teknis di lokasi tersebut pada Rabu (7/1/2026).
    “Per kemarin tim operasional kami sudah memperbaiki hal tersebut, di mana memang ada sedikit issue teknis di lapangan. Namun per kemarin keluhan tersebut sudah tertangani,” kata Gatra.
    Namun, Gatra mengaku belum mengetahui informasi mengenai aliran air di area rumah Harjani yang disebut masih belum mengalir.
    Ia pun berjanji akan segera menerjunkan tim pemeriksa untuk memeriksa kembali kondisi pelayanan air di lapangan.
    “Saya akan kroscek lagi karena dari kemarin saya sudah pastiin tuh informasinya bahwa pekerjaannya itu memang sudah selesai. Besok akan langsung segera dilakukan pengecekan,” tutur Gatra.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ironi Buang Sampah Bayar Rp 3.000–Rp 10.000 di Ciputat tapi Tak Kunjung Bersih Megapolitan 9 Januari 2026

    Ironi Buang Sampah Bayar Rp 3.000–Rp 10.000 di Ciputat tapi Tak Kunjung Bersih Megapolitan 9 Januari 2026

    Ironi Buang Sampah Bayar Rp 3.000–Rp 10.000 di Ciputat tapi Tak Kunjung Bersih
    Editor
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Di Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, membuang sampah bukan perkara gratis.
    Warga dan pedagang mengaku harus merogoh kocek setiap kali membuang sampah.
    Namun, tumpukan sampah justru kian menggunung, menyisakan bau menyengat dan kemacetan yang tak kunjung reda.
    Budiman (bukan nama sebenarnya) mengatakan, praktik buang sampah berbayar sudah berlangsung lama di lokasi tersebut.
    Tarifnya bervariasi, tergantung siapa yang membuang.
    “Iya (warga dan pedagang) bayar tapi kurang tau (nominal yang pasti) berapa, soalnya ada yang Rp 5.000, ada yang Rp 10.000,” kata Budiman saat ditemui Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
    Tak hanya warga, para pedagang kios di sekitar lokasi juga dikenakan iuran harian.
    Namun, Budiman mengaku tidak pernah mengetahui ke mana uang tersebut dikelola.
    “Iya kita juga bayar, setiap hari ditarikin duit Rp 8.000. Tapi abis itu duitnya gak tau kemana, paling ke atasan mereka,” ujarnya.
    Menurut dia, setelah uang dibayarkan, tidak ada tanggung jawab lanjutan dari pihak yang memungut. Sampah tetap dibiarkan menumpuk di pinggir jalan.
    Pungutan itu kerap disebut sebagai biaya kebersihan. Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan hal sebaliknya. Sampah terus bertambah dan meluber hingga memakan badan jalan.
    “Ya bilangnya buat kebersihan tapi liat aja sampah jadi makin numpuk. Itu mah sampah buat isi perut mereka. Mana buktinya, gak ada kebersihannya,” katanya.
    Ia menilai, tumpukan sampah yang mencapai setengah jalan seharusnya tidak dibiarkan karena mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan.
    “Udah mana sampahnya sampe setengah jalan, aturan mah ini gak boleh,” ujar dia.
    Keluhan serupa disampaikan pedagang kelapa parut, Doni Putra (31). Ia mengatakan, sebagian besar sampah berasal dari aktivitas pasar, namun banyak juga warga dari luar kawasan yang membuang sampah di lokasi tersebut.
    “Iya dari sini, pasar tapi ada juga dari orang luar. Kaya dia datang terus bayar ke yang nungguinnya, sekitar 3.000 bayarnya,” kata Doni.
    Menurut Doni, tak sedikit orang yang datang sambil bekerja atau melintas, lalu sekalian membuang sampah setelah membayar sejumlah uang.
    “Jadi banyak juga orang yang kerja sembari bawa sampahnya terus buang ke sini. Terus bayar 3.000 atau seikhlasnya lah,” ujarnya.
    Ia mengaku, para pedagang berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, sampah harus dibuang setiap hari. Di sisi lain, tempat pembuangan sudah penuh dan tak terkelola dengan baik.
    “Kita jujur sebagai pedagang itu bingung juga mau buang gimana, semuanya serba penuh,” kata Doni.
    Penumpukan sampah di
    Jalan Otista Raya
    , Ciputat,
    Tangerang Selatan
    , sempat menghambat arus lalu lintas pada Selasa (6/1/2026), meski akhirnya diangkut pada keesokan harinya.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Selasa siang, gunungan sampah setinggi sekitar tiga meter meluber hingga memakan hampir separuh badan jalan.
    Jalan yang menyempit disertai bau menyengat membuat pengendara roda dua maupun roda empat terpaksa menutup hidung saat melintas.
    Tak jauh dari lokasi sampah, sekitar 30 meter, kondisi jalan rusak dengan banyak lubang dan genangan air turut memperparah situasi.
    Pengendara harus melaju pelan agar tidak terjatuh atau saling menyiprati.
    Dari genangan tersebut, tercium bau tidak sedap yang diduga berasal dari aktivitas Pasar Cimanggis di sekitar lokasi.
    Pedagang nasi rames, Uci (49), mengatakan kemacetan di kawasan itu bukan hal baru, namun kondisinya semakin parah akibat tumpukan sampah dan jalan rusak.
    “Macetnya mah setiap hari. Mau pagi atau sore macet terus. Enggak hari libur, enggak hari biasa, emang sering macet di sini,” ujar Uci.
    Menurut dia, kemacetan paling parah terjadi pada pagi dan sore hari, terutama saat jam berangkat kerja dan sekolah. Meski begitu, kemacetan kerap berlanjut hingga siang hari.
    Hal senada disampaikan Budiman. Ia menyebut, sampah yang menutup sebagian badan jalan dan kondisi jalan rusak membuat arus lalu lintas semakin tersendat, terutama pada pagi hari.
    “Kalau pagi, pas orang-orang pada masuk kerja. Ini tuh macet karena jalanannya kan ketutup sebelah juga,” kata dia.
    Budiman juga menduga, jalan rusak disebabkan aktivitas truk pengangkut ayam yang kerap mencuci kendaraan di lokasi tersebut pada malam hari.
    “Kalau itu mah penyebabnya karena truk ayam. Jadi truk ayam itu nyucinya di situ, airnya ngalir ke jalanan, ya jadi rusaklah aspalnya,” jelasnya.
    Akibat kondisi jalan yang licin, sejumlah pengendara dilaporkan terjatuh saat melintas.
    “Banyak orang yang jatuh di sana,” imbuh Budiman.
    Ia berharap pemerintah segera turun tangan menangani persoalan sampah dan memperbaiki jalan agar kemacetan tidak terus berulang dan aktivitas warga kembali lancar.
    “Pengennya sampah jangan di sini, biar pasar bersih dan jalan juga enggak rusak. Kalau bersih kan pengunjung juga bisa ramai,” ucap Budiman.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Bantah Penyidik Siksa Ammar Zoni dkk Saat Pemeriksaan Kasus Narkoba Megapolitan 9 Januari 2026

    Polisi Bantah Penyidik Siksa Ammar Zoni dkk Saat Pemeriksaan Kasus Narkoba Megapolitan 9 Januari 2026

    Polisi Bantah Penyidik Siksa Ammar Zoni dkk Saat Pemeriksaan Kasus Narkoba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengky Sukmawan membantah adanya kekerasan fisik yang dilakukan anak buahnya terhadap enam terdakwa kasus dugaan peredaran narkotika di Rutan Salemba.
    Ia pun membantah intimidasi dan pemerasan sebesar Rp 300 juta yang disampaikan salah satu terdakwa, yakni
    Ammar Zoni
    dalam kasus itu.
    “Intimidasi, kekerasan dan pemerasan enggak ada,” ujar Pengky saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (8/1/2025) malam.
    Pengky pun menjelaskan, ia sebenarnya baru menjalani serah terima jabatan sebagai Kapolsek Cempaka Putih pada 12 Juni 2025.
    Sementara itu, penyidikan kasus yang menjerat Ammar Zoni dan kawan-kawan sudah dilakukan pada Januari 2025.
    Namun, menurut keterangan dari para penyidik di jajarannya, pernyataan Ammar Zoni soal adanya kekerasan dan pemerasan tidak benar.
    Setelah itu, kata Pengky, Paminal Polda Metro Jaya sudah memanggil enam orang penyidik Polsek Cempaka Putih untuk dimintai keterangan.
    Pemanggilan dilakukan usai kasus dugaan peredaran narkoba di rutan masuk tahap persidangan lanjutan pada pertengahan 2025.
    “Sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh Paminal Polda. Itu tidak terbukti berdasarkan keterangan dari penyidik saya,” tutur Pengky.
    “Kalaupun nanti ada pemeriksaan lanjutan, ya silakan. Silakan dilakukan pemeriksaan. Saya tidak menutup diri,” lanjutnya.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan seluruh kegiatan pemeriksaan kepada enam terdakwa dilakukan di dalam lingkungan Rutan Salemba.
    Sehingga jika terdakwa ada yang menyinggung soal rekaman CCTV menurutnya merupakan milik rutan.
    “Di Rutan, betul, di Rutan. Jadi tidak keluar sama sekali (dari rutan),” ungkap Pengky.
    “Untuk pembuktiannya kan kalau itu kan ada visum et repertum pastinya kalau kekerasan kan? CCTV, CCTV itu miliknya rutan, bukan Polsek. Jadi kalau mau dibuka ya rutan, bukan Polsek,” lanjut dia.
    Sebelumnya, enam orang terdakwa pada kasus dugaan peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba mengaku mendapatkan kekerasan fisik dari oknum penyidik kepolisian.
    Pengakuan itu terungkap saat sesi tanya jawab antara kuasa hukum dengan keenam terdakwa Ammar Zoni dan kawan-kawan dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis.
    Awalnya, kuasa hukum terdakwa Ammar Zoni, Jon Matias menanyakan soal kekerasan fisik yang diterima kliennya.
    “Tadi saudara mengaku ada penyiksaan. Benar?” tanya Jon Matias kepada Ammar Zoni.
    “Benar. Sebenarnya yang disiksa betul-betul disiksa sampai dipukul, disetrum sampai berdarah-darah itu saudara Rivaldi, Ardian, Asep,” jawab Ammar.
    Ia mengaku melihat langsung kekerasan fisik yang dialami lima orang terdakwa lain.
    Saat ditanya secara spesifik soal kekerasan apa yang dilakukan oknum penyidik, Ammar Zoni mengaku ditendang dan mendapat kekerasan verbal.
    Jon Matias kemudian menanyai terdakwa Asep bin Sarikin soal kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum polisi.
    Asep mengaku ia sempat ditendang sampai jatuh ke lantai.
    “Iya (mendapat kekerasan) Ditendang. Sampai nyusruk (jatuh ke lantai) lalu bangun lagi. Saya ditendang saja, tanpa disetrum,” ungkap Asep.
    Ia menambahkan, ada tiga orang oknum penyidik yang melakukan kekerasan terhadapnya.
    Lalu, Jon Matias melanjutkan pertanyaannya kepada terdakwa Ardian Prasetyo.
    Kepada Jon, Ardian mengaku mendapat penyiksaan oleh oknum Polsek Cempaka Putih.
    Saat itu Ardian sampai meringkuk di lantai dengan dikelilingi tujuh orang oknum polisi.
    “Mereka menginjak-injak saya. Maaf bagian vital saya disetrum. Saya berani jamin itu kalau (rekaman) CCTV bisa dibuka,” jelasnya.
    Jon Matias menanyakan soal tindakan kekerasan kepada terdakwa Andi Muallim alias Koh Andi.
    Andi bilang, ia banyak mengalami kekerasan fisik. Yakni mulai dari dipukul di bagian kepala, kaki hingga badan dan dicubit.
    Selanjutnya, pertanyaan soal kekerasan ditujukan kepada Muhammad Rivaldi.
    Rivaldi mengakui kekerasan juga dialaminya.
    “Betul. (Saya) Ditonjokin. Pakai kursi. Oleh kurang lebih tiga orang,” tutur dia.
    Rivaldi juga bilang, jika rekaman CCTV dibuka ia berani menjamin kekerasan yang dialaminya valid.
    Terakhir, Jon Matias bertanya soal kekerasan kepada terdakwa Ade Candra Maulana.
    Ade yang mengikuti sidang secara daring dari Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah mengaku ia sempat ditonjok di bagian perut oleh salah satu oknum penyidik.
    Selain mendapat kekerasan fisik, sebagian besar dar terdakwa juga mengakui tidak mengalami penggeledahan oleh penyidik.
    Menurut mereka, penggeledahan justru dilakukan oleh petugas Rutan Salemba.
    Petugas juga disebut tak dibekali surat tugas saat melakukan penggeledahan.
    Sebagian terdampar lain menyatakan tidak mengalami penggeledahan dan langsung dibawa ke pos pengamanan Rutan Salemba.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.