Prabowo Mau Papua Ditanam Sawit, Dewan Adat Papua: Kami Tak Mau Warisi Bencana ke Anak-Cucu
Tim Redaksi
MANOKWARI, KOMPAS.com
– Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Manokwari, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Papua ditanami Sawit demi menghasilkan Bahan Bakar Minyak BBM di Tanah Papua.
Sekertaris Dewan Adat
Papua
DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota menegaskan bahwa Dewan Adat tidak mau mewarisi generasi Papua dengan bencana alam.
“Kami tidak mau mewarisi bencana alam bagi anak cucu kami, berkaca pada bencana alam Sumatera dan Aceh,” kata Zakarias Horota, Rabu (17/12/2025)
Menurut dia, bencana di Sumatra dan Aceh terjadi akibat dari pembukaan lahan 20-40 tahun lalu,
illegal logging,
dan perkebunan kelapa
sawit
.
Oleh karena itu, Horota meminta Gubernur dan Bupati terutama di Manokwari mengevaluasi kembali terkait perizinan lahan perkebunan kelapa sawit.
“Tidak usah membuka lahan kelapa sawit yang baru,” ujarnya.
Apalagi, dia menilai, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit baru membuat masyarakat adat kehilangan hutan adat.
“Yang diuntungkan di situ nanti adalah investor dan masyarakat adat kehilangan hutan adat apabila kontrak bertahun-tahun, tidak ada jaminan bagi masyarakat adat dapat kembali hutannya,” katanya.
Horota juga mengingatkan Gubernur dan Bupati belajar dari perusahan sawit yang beroperasi selama ini di Manokwari PT PIR Indonesia.
Sebab, sampai sekarang status kepemilikan lahan sudah beralih ke perusahan sementara masyarakat adat suku Arfak yang punya wilayah adat mereka tidak mengetahui prosesnya seperti apa.
“Pemerintah meninjau kembali izin kelapa sawit yang ada apakah produktif atau tidak dan menghasilkan pendapatan asli daerah atau tidak,” ujarnya.
Secara terpisah, aktivis sekaligus pengurus Besar PB HMI yang bergelut di bidang Lingkungan, Fadli Rumagia menyebut bahwa pernyataan
Prabowo
seharusnya tidak disampaikan oleh seorang kepala negara di saat negara sedang berduka akibat deforestasi hutan yang terjadi di Sumatera.
Pasalnya, kini seribu lebih nyawa manusia hilang karena bencana banjir di Sumatera.
Menurut dia, bencana tersebut seharusnya menjadi pertimbangan negara dalam mengelola alam, agar tidak terulang di daerah lainnya.
“Semakin ke sini, bumi semakin kekurangan hutan hujan tropis. Papua sebagai daerah hutan hujan tropis terbesar ke tiga di dunia harus dijaga,” kata Fadli di Manokwari, Rabu.
“Namun kenyataannya hutan hujan Papua semakin berkurang. Terhitung dari tahun 2020-2024, Papua telah kehilangan hutan hujan tropis lebih dari 58.000 hektare, dan sekarang semakin bertambah,” ujarnya lagi.
Fadli mengatakan, tidak menutup kemungkinan bencana yang terjadi Sumatera akan terjadi di Papua jika hutannya semakin dieksploitasi.
Untuk mencegah hal itu, dia mengajak semua elemen yang ada di Papua bekerja sama, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Harus menghasilkan regulasi hukum yang berpihak pada masyarakat, bukan mendukung eksploitasi alam sebagaimana agenda-agenda kaum kapitalis yang kini menguasai negara, yang hanya menguntungkan segelintir orang saja,” katanya menegaskan.
Sementara itu,
aktivis lingkungan
dari Pana Papua, Zulvianto Alias menyebut bahwa Presiden Prabowo punya pandangan sesat terkait Papua.
Sebab, menurut dia, Prabowo mengartikan pembangunan Papua dengan membuka lahan untuk perkebunan sawit.
“Pembangunan Papua bukan mengedepankan investasi ekstraktif, sebab akan berdampak hilangnya sumber kehidupan masyarakat,” kata Ketua LSM Pana Papua yang kerap mendampingi masyarakat adat di Papua Barat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo berharap Papua turut ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo, saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Prabowo juga ingin di Papua ditanam tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol.
Sehingga, diharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.
“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ujar Kepala Negara.
Prabowo ingin daerah-daerah di Papua menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Bumi Cendrawasih.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2025/12/17/694268bf54e73.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polres Wonosobo Siapkan Derek hingga Ganjal Kendaraan, Amankan Jalur Wisata saat Nataru Regional 17 Desember 2025
Polres Wonosobo Siapkan Derek hingga Ganjal Kendaraan, Amankan Jalur Wisata saat Nataru
Tim Redaksi
WONOSOBO, KOMPAS.com
— Polres Wonosobo mematangkan strategi pengamanan jalur menuju kawasan wisata, khususnya Dieng.
Hal ini untuk menghadapi
lonjakan arus
kendaraan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Salah satu fokus utama dalam Operasi Lilin Candi 2025 adalah penyiapan
mobil derek
,
ganjal kendaraan
di tanjakan, serta kantong-kantong parkir untuk mengantisipasi kendaraan mogok agar tidak memicu
kemacetan
.
Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan bersama pejabat utama (PJU)
Polres Wonosobo
melakukan pengecekan langsung
jalur wisata
dan sejumlah obyek wisata di wilayah Wonosobo, Rabu (17/12/2025).
Kapolres bersama jajaran turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pengamanan.
Pengecekan difokuskan pada titik-titik rawan kemacetan, tanjakan ekstrem, serta lokasi strategis yang berpotensi terjadi gangguan lalu lintas selama libur akhir tahun.
“Sejak awal kami petakan potensi kerawanan, terutama di jalur wisata. Fokus kami bukan hanya pengaturan lalu lintas, tetapi juga penanganan cepat jika terjadi kendaraan mogok agar tidak menimbulkan kemacetan panjang,” ujarnya.
Kapolres memastikan mobil derek beserta operator disiagakan di Pos Lalu Lintas Gardu Pandang.
Selain itu, personel yang bertugas di jalur tanjakan disiapkan untuk mengganjal mobil, khususnya di titik-titik dengan kemiringan mencapai 15 persen dan lokasi lain yang kerap menjadi kendala kendaraan wisatawan.
Tak hanya itu, Polres Wonosobo juga menyiapkan kantong-kantong parkir di sepanjang jalur wisata.
Fasilitas ini disiapkan sebagai lokasi penempatan kendaraan yang mengalami gangguan mesin agar tidak menghambat arus kendaraan lainnya.
“Kantong parkir ini penting. Kendaraan yang mogok langsung kami geser ke lokasi aman, sehingga arus lalu lintas tetap berjalan,” jelas Kapolres.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, Polres Wonosobo turut mengecek kesiapan bengkel-bengkel di sepanjang jalur wisata yang dapat dimanfaatkan wisatawan jika kendaraan membutuhkan perbaikan darurat.
Koordinasi dengan komunitas jeep juga dilakukan, sebagaimana pengamanan Nataru tahun sebelumnya.
“Komunitas jeep sangat membantu, terutama untuk menarik kendaraan yang tidak kuat menanjak di jalur Dieng. Pola ini akan kembali kami terapkan agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat,” tambahnya.
Selain kesiapan teknis jalur, pengecekan juga mencakup ketersediaan lahan parkir di obyek wisata, penginapan, dan rumah makan guna mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru.
Kapolres Wonosobo mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melintas jalur wisata, terutama jalur menanjak dan berkelok menuju Dieng.
“Kami mengimbau pengendara mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Keselamatan adalah yang utama,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/17/6942a7ddaf0d0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien Megapolitan 17 Desember 2025
Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polisi mengungkapkan bahwa praktik klinik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah apartemen di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, telah melayani ratusan pasien sejak mulai beroperasi tiga tahun lalu.
“Di mana dari tahun 2022-2025 telah melayani 361 orang pasien,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/12/2025).
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Edy Suranta Sitepu mengatakan, pihaknya akan melanjutkan penyelidikan dengan mengusut seluruh pasien yang tercatat pernah menjalani praktik
aborsi
di klinik tersebut.
“Kami masih melakukan pemeriksaan beberapa pasien, ya. Tentu nanti ke depan kami akan melakukan pendalaman, melakukan pemanggilan terhadap pasien-pasien yang terdata di dalam
database
mereka, yang ada 361 tadi,” jelas Edy dalam kesempatan yang sama.
Pendalaman ini salah satunya bertujuan untuk mencari kemungkinan adanya pasien yang menggugurkan kandungan secara terpaksa akibat tindak kekerasan seksual atau karena masih berstatus di bawah umur.
Namun, berdasarkan penyelidikan sementara, belum ditemukan pasien dengan kriteria tersebut.
“Dari beberapa pasien yang kami periksa, untuk saat ini kami belum menemukan itu (pasien korban kekerasan seksual), tetapi kami akan terus mendalami dari 361 tersebut,” tutur Edy.
Kasus sindikat aborsi ilegal ini terungkap pada Jumat (7/11/2025) berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas para tersangka di sebuah apartemen di Cipinang Besar, Jakarta Timur.
Saat polisi menggerebek salah satu unit di lantai 28 apartemen tersebut, ditemukan sejumlah alat yang digunakan untuk praktik aborsi. Darah pasien masih menempel pada beberapa peralatan, termasuk kapas.
Polisi kemudian melakukan tes DNA dan visum terhadap dua pasien.
“Hasil DNA darah yang terdapat di kapas maupun di sisa-sisa darah di TKP, ini sesuai dengan salah satu pasien yang sedang dilakukan aborsi,” imbuh Edy.
Lima orang yang tergabung dalam sindikat tersebut bersama dua pasien kemudian diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya.
Adapun alur praktik aborsi ilegal ini diawali oleh tersangka YH yang memasarkan jasa melalui dua situs
web
dengan nama berbeda. YH mendata pasien dengan meminta identitas diri serta foto hasil ultrasonografi (USG).
Data tersebut kemudian diteruskan kepada tersangka lain, termasuk NS yang berperan sebagai dokter pelaksana tindakan aborsi, dibantu oleh tersangka RH. Selanjutnya, pasien diminta menunggu di titik tertentu untuk dijemput oleh tersangka MA.
Setibanya di lokasi penjemputan, ponsel pasien ditahan dan baru dikembalikan setelah tindakan selesai. Pasien kemudian dibawa ke apartemen yang digunakan sebagai tempat operasi.
Edy menyebutkan, para pelaku kerap berganti-ganti tempat untuk menjalankan praktik terlarang tersebut.
“Tetapi yang jelas, mereka tempatnya berpindah-pindah, dan biasanya mereka menyewa apartemen, dan itu sewa harian atau mingguan saja,” kata Edy.
Unit apartemen yang difungsikan sebagai ruang operasi tersebut disewa oleh tersangka LN, yang juga bertugas mengantarkan pasien dari lobi ke kamar apartemen.
Berdasarkan keterangan para tersangka, tarif satu kali tindakan aborsi berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000. Selama tiga tahun beroperasi, sindikat ini diperkirakan meraup keuntungan sekitar Rp 2.613.700.000 dari 361 pasien.
Dari lima tersangka, YH selaku admin memperoleh keuntungan paling besar, yakni sekitar Rp 2.500.000 hingga Rp 4.000.000 per tindakan. Sementara itu, NS sebagai pelaksana tindakan menerima Rp 1.700.000, dan tersangka lainnya memperoleh keuntungan berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 1.100.000.
Atas perbuatannya, kelimanya dijerat Pasal 428 ayat 1 Jo Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/01/686332b05ef47.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
UMP Jateng Ditetapkan 24 Desember, Dewan Pengupahan Segera Gelar Rapat Maraton Regional 17 Desember 2025
UMP Jateng Ditetapkan 24 Desember, Dewan Pengupahan Segera Gelar Rapat Maraton
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2026 yang semula dijadwalkan pada 8 Desember 2025, kini molor dan akan diumumkan serentak pada 24 Desember 2025.
Dewan Pengupahan
segera melakukan
rapat secara maraton
untuk membahas dan merumuskan pengupahan sesuai acuan kebijakan dari pemerintah pusat.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah,
Karmanto
, mengatakan keterlambatan disebabkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan baru saja diteken Presiden.
“Untuk PP memang sudah diteken oleh Presiden ya hari ini dan hari ini baru sosialisasi bersama dengan pihak Disnaker se-Indonesia dan Gubernur, Walikota, Bupati se-Indonesia,” ujar Karmanto saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (17/12/2025).
Ia menyampaikan, setelah sosialisasi tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah akan segera menggelar sidang pleno untuk membahas formula penghitungan UMP sesuai PP yang baru.
“Nah, setelah itu kami dari Dewan Pengupahan akan melakukan sidang pleno-pleno untuk memasukkan rumus-rumus itu,” katanya.
Menurut Karmanto, rapat Dewan Pengupahan akan dilakukan secara maraton hingga tercapai kesepakatan angka UMP 2026.
“Jadi rapat ini akan disegerakan dan itu akan berlangsung terus-menerus sampai dengan ada nilai yang bisa disepakati antara Dewan Pengupah empat unsur tadi,” ujarnya.
Rapat tersebut rencananya digelar di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah.
“Betul, kantor Dinas Tenaga Kerja. Biasanya di lantai 4, Pulau Pisang,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah,
Ahmad Aziz
, menuturkan formula upah minimum masih menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.
Rumusannya antara lain inflasi ditambah hasil pertumbuhan ekonomi (PE) dikalikan alfa (a).
Rentang alfa yang ditentukan dalam PP tersebut antara 0,5-0,9.
Penentuan nilai alfa yang nanti akan digunakan dalam menghitung
upah minimum provinsi
dan kabupaten/kota ditentukan dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
“Terkait alfa itu bagian dari dinamika yang ada di dewan pengupahan. Tentunya nanti ada kajian, alasan, dan sebagainya. Nanti akan diramu oleh Dewan Pengupahan,” tutur Aziz.
Dia menyebut alur penetapan UMP dan UMSP dimulai dari pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi dan akan direkomendasikan kepada gubernur. Setelah itu, ditetapkan pada 24 Desember 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/17/694288d47a6fa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Surabaya Mulai Awasi Harga dan Stok Pangan Jelang Nataru, Stok Beras Aman Surabaya 17 Desember 2025
Pemkot Surabaya Mulai Awasi Harga dan Stok Pangan Jelang Nataru, Stok Beras Aman
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan pengawasan harga dan ketersediaan stok bahan pangan di pasar, menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA)
Surabaya
, Agung Supriyo Wibowo mengatakan,
harga bahan pokok
masih stabil.
“Memang ada kenaikan cabai. Harga cabai memiliki fluktuasi yang sangat cepat, bisa berubah karena dipengaruhi oleh cuaca ekstrem,” kata Agung saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).
Agung menyebut, cuaca ekstrem bisa membuat cabai mudah membusuk. Hal itu akhirnya memengaruhi pasokan dari petani sehingga terjadi kenaikan harga di pasaran.
Agung mencatat, harga cabai rawit sempat menyentuh angka Rp 80.000 per kilogram. Tetapi, harga bahan pokok tersebut sudah mengalami penurunan hingga Rp 50.000 per kilogram.
Sementara itu, menurut dia, harga bawang merah Rp 35.000 per kilogram. Lalu, daging sapi dijual Rp 115.000 per kilogram yang tercatat masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Untuk ketersediaan, beras dan LPG sangat mencukupi di bulan ini. Beras, indeks ketersediaan pangannya bahkan mencapai angka 8, berarti stok masih aman untuk delapan bulan ke depan,” ujar Agung.
Lebih lanjut, Agung mengatakan,
Pemkot Surabaya
telah membuka kios Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di sejumlah pasar tradisional.
Kios TPID tersebut dibuka agar bisa menyuplai pedagang dengan harga murah.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik belanja karena ketersediaan bahan pokok kami cukup dan terus diawasi ketat menjelang perayaan
Nataru
,” kata Agung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/17/6942a3db6e629.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Emilia dan Annabella, Atlet Biliar Asal Pasuruan Raih Perak dan Perunggu di SEA Games 2025 Surabaya 17 Desember 2025
Emilia dan Annabella, Atlet Biliar Asal Pasuruan Raih Perak dan Perunggu di SEA Games 2025
Tim Redaksi
PASURUAN, KOMPAS.com
– Emilia Johan dan Annabella Johan, atlet biliar kakak-beradik asal Kota Pasuruan, Jawa Timur, mencatatkan prestasi di SEA Games Thailand 2025 dari cabang snooker. Keduanya, meraih total empat medali perak dan satu medali perunggu.
Abel, panggilan karib Annabella, mengaku belum puas meski sudah mendapatkan medali tersebut. Sebab, pada partai final untuk snooker team mereka harus berhadapan dengan tuan rumah Thailand.
“Kami berdua sudah berapa keras untuk meraih juara, namun itu tidak mudah karena harus berhadapan atlet tuan rumah yang sebelumnya sudah pernah juara dunia,” kata Abel pada
Kompas.com
, Rabu (17/12/2025).
Abel lalu menceritakan perjalanan menuju laga puncak. Pasangan kakak-adik ini harus menumbangkan atlet dari Laos dan Singapura.
Namun, di laga final, Abel dan Emilia harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Thailand lewat laga ketat dengan skor tipis 3–2.
“Iya, saat ini sudah dapat mendapatkan 4 medali perak di dua nomor, Team Snooker Fifteen Reds dan Team Snooker Six Reds. Sedangkan untuk medali perunggu, saya raih sendiri di nomor tunggal, Snooker Fifteen Reds,” ujar Abel.
Saat malakoni laga final melawan team dari Thailand, dia mengaku sangat menegangkan. Sebab, saat itu skor sempat imbang 2–2. Hingga akhirnya, kesalahan kecil justru menjadi penentu.
“Di skor 2–2, bola warna hijau lepas, akhirnya kalah, dihabiskan oleh Thailand sampai bola akhir,” katanya.
Sedangkan di nomor tunggal, Abel harus kembali kalah dari atlet Thailand, Wongharuthai Nutcharut dengan 0-3.
Padahal, di perempat final, dia berhasil menaklukkan Nimith Inthavong asal Laos dengan skor 3–1.
“Atlet Thailand di cabang
biliar
ini sangat dominan. Dan saya harus dapat medali perak di nomor tunggal ini,” ujarnya.
Saat berbincang dengan
Kompas.com
, Abel mengaku bahwa hobi bermain biliar merupakan turunan dari ayahnya, Johan Suhartono.
Melalui bimbingan orangtua dan dukungan dari ibunya, Mona, hobi biliar pun mengatarkan Abel ke tangga menuju atlet biliar profesional.
“Pelatih pertama dari olahraga biliar yang saya geluti saat ini bersama kakak Emilia adalah berkat bimbingan almarhum ayah,” kata Abel.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/07/68e4ad9e259da.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung Yogyakarta 17 Desember 2025
Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan Auotomated External Defibrillator (AED) atau alat kejut jantung otomatis untuk mengantisipasi kondisi kegawatdaruratan kesehatan saat malam pergantian tahun.
Langkah ini diambil menyusul pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, ketika terjadi kasus serangan jantung di tengah kepadatan pengunjung.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo
mengatakan, kepadatan pengunjung, khususnya di kawasan Malioboro, berpotensi memicu kondisi darurat kesehatan seperti serangan jantung.
“Kalau di Malioboro crowded sekali, pernah kejadian serangan jantung. Maka alat pacu jantung itu adanya tidak di posko (kesehatan) tapi di titik yang mudah diakses,” ujar Hasto, Rabu (17/12/2025).
Hasto menyebutkan, AED akan disiapkan di lima titik keramaian yang mudah dijangkau masyarakat.
“Kita sediakan di lima titik,” katanya.
Adapun lokasi penempatan AED meliputi Teras Malioboro 1, Plaza Malioboro, Taman Malioboro, serta Teras Malioboro 2.
Selain menyiapkan AED, Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan jalur khusus kegawatdaruratan, terutama di kawasan Malioboro. Jalur ini disiapkan agar ambulans tetap dapat melintas apabila terjadi kondisi darurat, seperti pengunjung yang mengalami serangan jantung.
Hasto menjelaskan, AED milik Pemkot Yogyakarta dilengkapi panduan suara dan sistem pendeteksi otomatis. Alat tersebut hanya akan bekerja apabila mendeteksi korban mengalami henti jantung.
“Jika ditempelkan pada orang yang sehat, alat ini tidak akan bekerja,” jelasnya.
Pemkot Yogyakarta juga mendirikan pos kesehatan di sejumlah titik keramaian, antara lain di sekitar Tugu Pal Putih Yogyakarta melalui Puskesmas Jetis, Pos Teteg di utara Malioboro, serta di kawasan Titik Nol Kilometer.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menambahkan, pada 31 Desember ambulans akan disiagakan di beberapa titik, yakni di pos Tugu Pal Putih Yogyakarta, ABA, Kepatihan, Pasar Beringharjo, Ngejaman, Titik Nol Kilometer, dan DPRD.
“Kita juga ada PSC 24 jam. Apabila ada kecelakaan atau kegawatdaruratan bisa menghubungi PSC, satu kali 24 jam di IGD dibiayai oleh Pemkot Yogyakarta,” kata Emma.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/24/68d3bc039f85a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengoperasian Penuh RDF Rorotan Tinggal Selangkah Lagi, Ini Penjelasan Pramono Megapolitan 17 Desember 2025
Pengoperasian Penuh RDF Rorotan Tinggal Selangkah Lagi, Ini Penjelasan Pramono
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan akan menjalani satu kali proses komisioning terakhir sebelum beroperasi secara penuh.
Kepastian tersebut disampaikan Pramono menyusul hampir rampungnya seluruh persiapan teknis di fasilitas pengolahan sampah tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan
RDF
Rorotan bisa segera beroperasi penuh setelah proses uji coba akhir dilakukan.
“Karena ini sudah hampir lengkap, kami segera melakukan komisioning sekali lagi. Dan setelah itu pasti
RDF Rorotan
akan operasional sepenuhnya,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (17/12/2025).
Pramono menjelaskan, RDF Rorotan sebelumnya sempat beroperasi dengan baik dan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar.
Namun, persoalan kembali muncul saat terjadi tumpahan air lindi dari truk pengangkut sampah atau compactor yang memicu bau tak sedap.
Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proses komisioning hingga tersedia kendaraan pengangkut sampah yang lebih memadai dan tertutup.
Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah memiliki total 148 unit armada truk compactor tertutup yang siap digunakan untuk mengangkut sampah menuju fasilitas RDF Rorotan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 unit merupakan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024, sementara 51 unit lainnya berasal dari pengadaan Tahun Anggaran 2025.
“Kemarin kemudian saya memerintahkan untuk pengadaan truk compactor yang baru. Supaya air lindinya tidak ke mana-mana, pengaturan sampahnya juga lebih baik,” jelas Pramono.
Ia menegaskan, apabila proses komisioning terakhir berjalan lancar dan tidak lagi menimbulkan bau,
RDF Rorotan akan segera diresmikan dan beroperasi secara penuh sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah di Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/12/693c3c78ec7fd.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Polisi Pengeroyok Mata Elang di Kalibata Jalani Sidang Etik Hari Ini Megapolitan 17 Desember 2025
6 Polisi Pengeroyok Mata Elang di Kalibata Jalani Sidang Etik Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Enam anggota polisi yang menjadi tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan dua orang mata elang di kawasan parkir Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, menjalani sidang etik di Mabes Polri pada Rabu (17/12/2025).
Penanganan sidang etik tersebut dikonfirmasi oleh Polda Metro Jaya.
Proses persidangan dilakukan di tingkat Mabes Polri mengingat status para tersangka yang merupakan anggota kepolisian.
“Penanganan pengeroyokan di Kalibata hari ini sidang etik, ditangani oleh Mabes Polri. Jadi nanti akan disampaikan oleh Mabes Polri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui wartawan, Rabu (17/12/2025).
Di sisi lain, penyidik Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih melanjutkan penyelidikan terhadap peristiwa lanjutan yang terjadi pada hari yang sama, yakni perusakan dan pembakaran kios kuliner di sekitar lokasi kejadian.
Dalam perkembangan terbaru, polisi telah memeriksa puluhan saksi dari kalangan pedagang dan warga yang menjadi korban kerusuhan tersebut.
“Perkembangan situasi di lapangan, penyelidik sudah mendalami 20 orang saksi, dari korban-korban yang kiosnya, sepeda motor, mobilnya dibakar. Kerugian kurang lebih berkisar Rp1,2 miliar lebih diestimasikan,” tutur Budi.
Selain pemeriksaan saksi, aparat kepolisian juga telah mengantongi identitas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi perusakan dan pembakaran.
Para terduga pelaku tersebut saat ini masih berada dalam pengawasan.
Polisi menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku perusakan yang merugikan warga dan pedagang di sekitar TMP Kalibata.
“Kami akan melakukan penelusuran, pengembangan terus terhadap saksi-saksi dan alat bukti serta akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran,” ujar Budi.
Sebelumnya, Polri telah menangkap enam tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan dua orang
mata elang
di area parkir TMP Kalibata.
Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (12/12/2025) malam, Polri mengungkapkan bahwa keenam tersangka merupakan anggota Polri dari satuan pelayanan markas Mabes Polri.
Keenam tersangka tersebut berinisial JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN. Mereka dijerat Pasal 170 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta dikenai sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri kategori berat.
Kasus pengeroyokan ini turut memicu kerusuhan lanjutan berupa perusakan dan pembakaran lapak pedagang di sekitar lokasi kejadian, yang hingga kini masih dalam proses penanganan aparat kepolisian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/17/6942a0c6ac184.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/17/6942a74b84a61.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)