Ada Modus Baru Mafia Perdagangan Manusia di NTT, Penangkapan Dipamerkan tapi Kasus Dihentikan
Tim Redaksi
KUPANG, KOMPAS.com
– Dugaan praktik mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengemuka.
Penggiat anti-human trafficking Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JNAPO) sekaligus Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM Bidang Instrumen Internasional HAM, Gabriel Goa, mengungkap adanya modus baru mafia TPPO yang dinilai memanfaatkan
penegakan hukum
sebagai alat pencitraan.
Gabriel menyoroti keras penanganan kasus TPPO di NTT yang kerap berhenti di tengah jalan.
Ia menilai, sejumlah kasus yang sempat dipublikasikan secara masif justru berakhir dengan penghentian penyidikan (SP3), meski sebelumnya penyidik telah menetapkan tersangka dan bahkan mendapat penghargaan.
“Ini aneh dan sangat mencurigakan. Menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak mudah. Penyidik wajib memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan kuat.”
“Kalau sudah tersangka lalu dilepas begitu saja, publik patut bertanya: ada apa?” tegas Gabriel, kepada sejumlah wartawan, Sabtu (10/1/2026) malam.
Ia mencontohkan sejumlah kasus TPPO yang sempat menjadi sorotan media.
Penangkapan dilakukan terbuka, konferensi pers digelar dan aparat dipuji. Namun, proses hukum tidak berlanjut ke tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan.
“Pola ini berulang. Tangkap, rilis ke media, dapat reward atau promosi, lalu kasusnya perlahan menghilang. Ujung-ujungnya SP3. Ini seperti sandiwara hukum,” ungkapnya.
Gabriel menilai lemahnya penegakan hukum tersebut menunjukkan negara belum maksimal menjalankan mandat pencegahan dan pemberantasan TPPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2003.
Aturan itu menempatkan Kapolri sebagai ketua harian gugus tugas nasional TPPO serta Kapolda sebagai ketua harian di daerah.
“Regulasinya bagus, tetapi implementasinya lemah. Pencegahan dari tingkat desa hingga penyiapan sumber daya manusia agar tidak bermigrasi secara ilegal belum berjalan serius. Akibatnya, NTT terus menjadi daerah rawan TPPO,” kata Gabriel.
Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat, iklim kering berkepanjangan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan membuat warga NTT mudah tergiur tawaran kerja nonprosedural yang berujung pada eksploitasi dan perdagangan manusia.
Sebagai contoh, Gabriel menyinggung kasus jaringan TPPO asal Kalimantan Barat yang ditangkap pada 2 Juli 2025, namun dilepaskan hanya enam hari kemudian, tepatnya pada 8 Juli 2025.
Setelah publikasi awal yang masif, kasus tersebut nyaris tidak lagi terdengar.
“Ini TPPO, kejahatan luar biasa dan
pelanggaran HAM berat
. Bagaimana mungkin tersangka dilepas hanya dalam hitungan hari? Proses hukum seperti ini harus dibuka secara transparan,” tegasnya.
Gabriel mendesak kapolda baru NTT agar berani mengambil langkah tegas terhadap oknum aparat penegak hukum yang diduga melindungi jaringan mafia TPPO.
“Zero TPPO itu bukan slogan. Harus dimulai dari integritas aparat. Jika ada penyidik yang diduga bermain mata, harus diganti dan diproses hukum. Kejahatan ini tidak boleh ditoleransi,” ujarnya.
Ia menegaskan, TPPO merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus diproses hingga pengadilan, bahkan sampai Mahkamah Agung, guna memberikan efek jera dan memutus mata rantai perdagangan orang.
“Kalau hukum ditegakkan setengah-setengah, mafia TPPO akan terus hidup. Ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tetapi soal menyelamatkan martabat dan nyawa manusia,” pungkas Gabriel.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2022/03/21/62388fe6a409f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
JPO Sarinah Dibangun Lagi, Terhubung dengan Transjakarta Megapolitan 10 Januari 2026
JPO Sarinah Dibangun Lagi, Terhubung dengan Transjakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
JPO ini nantinya akan terhubung dengan layanan
Transjakarta
untuk memudahkan mobilitas warga.
“
JPO Sarinah
akan berfungsi sebagai opsi tambahan yang terintegrasi dengan moda transportasi publik,” ujar Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Welfizon, pembangunan kembali JPO Sarinah dilakukan untuk memberikan pilihan penyeberangan yang aman dan nyaman, terutama bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.
Meskipun begitu, Welfizon memastikan pembangunan JPO tidak akan menghilangkan fasilitas penyeberangan yang sudah ada.
Pelican crossing di kawasan Sarinah tetap beroperasi seperti biasa.
Dengan begitu, masyarakat memiliki dua pilihan untuk menyeberang, yakni melalui JPO atau pelican crossing di permukaan jalan.
“Pelican crossing tetap beroperasi normal. JPO Sarinah menjadi pilihan tambahan yang terhubung dengan transportasi publik,” ujarnya.
Selain untuk meningkatkan keselamatan, pembangunan kembali JPO Sarinah juga bertujuan mengembalikan nilai sejarah JPO tersebut sebagai jembatan penyeberangan orang pertama di Indonesia.
Sebagai informasi, JPO Sarinah dibongkar pada 2022 saat Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
sebagai bagian dari penataan kawasan Thamrin-Sudirman.
Saat itu, penyeberangan pejalan kaki dialihkan ke pelican crossing.
Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membangun JPO Sarinah dengan konsep yang lebih ramah bagi semua pengguna jalan dan terhubung dengan layanan Transjakarta.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2023/08/14/64d9cfb87225a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lapas Blitar Sebut Napi yang Koma Korban Kekerasan Sesama Warga Binaan Surabaya 9 Januari 2026
Lapas Blitar Sebut Napi yang Koma Korban Kekerasan Sesama Warga Binaan
Tim Redaksi
BLITAR, KOMPAS.com
– Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Jawa Timur, Romi Novitrion, membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap seorang narapidana (napi) kasus narkotika hingga mengakibatkan warga binaan bernama Harianto alias Bagong (54) mengalami koma.
Penganiayaan terhadap Harianto itu dilakukan oleh lebih dari satu penghuni Lapas.
“Awalnya diketahuinya (Senin) tanggal 5 Januari (2026) sekitar pukul 05.30 WIB, teman satu sel napi H (Harianto) berteriak memberitahukan kepada petugas bahwa H mengalami kejang-kejang,” ujar Romi melalui keterangan tertulisnya yang diterima
Kompas.com
, Jumat (9/1/2026) sore.
Merespons situasi itu, kata Romi, petugas jaga membawa Harianto ke klinik Lapas menggunakan kursi roda untuk diperiksa.
Dalam pemeriksaan, Romi menyebut mata Harianto masih terbuka meskipun sudah tidak bisa merespons pertanyaan yang diajukan petugas klinik. Sehingga, diputuskan Harianto dibawa ke RSUD Mardi Waluyo, Kota
Blitar
.
Kepada petugas Lapas, dokter jaga menyampaikan diagnosa berdasarkan pemeriksaan CT scan bahwa Harianto mengalami stroke batang otak.
“Setelah itu, Rabu, 7 Januari 2026, dokter menyampaikan diagnosa lanjutan bahwa H mengalami pembengkakan paru-paru, pendarahan lambung, penyakit kulit dan kekurangan natrium,” ujarnya.
Dalam catatan Lapas, kata Romi, tindakan intimidasi dan pengeroyokan terhadap Harianto telah terjadi sebanyak tiga kali yang diduga dilakukan oleh napi lain dengan nama inisial I, D, dan B.
Intimidasi dan kekerasan itu dipicu oleh tanggungan utang Harianto sebesar Rp 40 juta kepada para terduga pelaku.
Insiden pertama, adalah intimidasi terhadap Harianto yang dilakukan oleh I dan D pada 25 Oktober 2025.
“Petugas memfasilitasi mediasi antara H, I, dan D dan disepakati bahwa H akan memberikan Rp 10 juta sebagai cicilan utang. Uang itu disediakan oleh keluarga H setelah kita bantu H berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon,” ujarnya.
Disepakati juga dalam mediasi itu, H akan membayar cicilan berikutnya dua pekan setelah terjadinya kesepakatan. Ketika cicilan lanjutan tidak terealisasi, terjadi insiden kekerasan kedua.
“Setelah itu terjadi lagi dugaan tindak kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap H pada 7 Desember 2025 yang dilakukan oleh I dan D dengan keterlibatan B. B ini narapidana yang sudah kenal H dan mengaku pernah memberikan utang kepada H,” tuturnya.
Insiden pengeroyokan terhadap Harianto tersebut telah ditindaklanjuti Lapas dengan memindahkan Harianto, I, dan D ke sel isolasi sementara.
Romi mengklaim bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan kepada pihak keluarga Harianto tentang apa yang dialami Harianto di dalam Lapas.
“Selanjutnya, kejadian ini kami serahkan ke Polres Blitar Kota untuk pengembangan lebih lanjut,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, adik Harianto yang bernama Estu Broto mengungkapkan kepada awak media tentang kakaknya yang dilarikan ke RSUD Mardi Waluyo karena mengalami koma.
Pada awalnya, petugas Lapas menginformasikan kepada pihak keluarga bahwa Harianto koma karena mengalami stroke.
Namun, pihak keluarga curiga Harianto menjadi korban penganiayaan setelah melihat adanya luka lebam kebiruan di sejumlah bagian tubuhnya.
Pada Kamis (8/1/2026) malam, istri Harianto melaporkan kasus tersebut ke SPKT Polres Blitar Kota.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/12/684a88d3654c6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BI Catat Peredaran Uang di Solo Selama Desember 2025 Capai Rp 1,04 Triliun Regional 9 Januari 2026
BI Catat Peredaran Uang di Solo Selama Desember 2025 Capai Rp 1,04 Triliun
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Solo mencatat peredaran uang kartal di masyarakat mencapai Rp 1,04 triliun sepanjang Desember 2025.
Jumlah tersebut mengalami penurunan 26,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), yang tercatat sebesar Rp 1,42 triliun pada Desember 2024.
Deputi Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Solo
, Pramudya Wicaksana, menjelaskan bahwa penarikan uang kartal dari bank ke Bank Indonesia (outflow) pada Desember 2025 sebesar Rp 1,04 triliun.
“Penarikan uang kartal bank ke BI (outflow) pada bulan Desember 2025 tercatat sebesar Rp 1,04 triliun, atau menurun 26,5 persen (yoy) dibandingkan Desember 2024 sebesar Rp 1,42 triliun,” kata Pramudya kepada Kompas.com di Solo, Jawa Tengah, Jumat (9/1/2026).
Pramudya juga mengungkapkan bahwa penyetoran uang dari masyarakat ke BI (inflow) mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penyetoran uang ke BI tercatat sebesar Rp 758 miliar, atau turun 17 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 913 miliar,” tambah dia.
Pramudya menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan
peredaran uang kartal
di masyarakat pada Desember 2025 mengalami penurunan.
Salah satu faktor utamanya adalah perilaku masyarakat yang cenderung lebih berhati-hati dalam berbelanja dan meningkatkan simpanan sebagai langkah antisipatif (motif berjaga-jaga) dalam merespons dinamika serta ketidakpastian kondisi ekonomi ke depan.
“Perilaku masyarakat yang cenderung lebih berhati-hati dalam berbelanja, dengan kecenderungan meningkatkan simpanan sebagai langkah antisipatif (motif berjaga-jaga) dalam merespons dinamika dan ketidakpastian kondisi ekonomi ke depan,” kata dia.
Selain itu, beberapa perbankan kini telah memiliki pusat pengolahan uang secara mandiri.
“Sehingga pemenuhan kebutuhan likuiditas kartal dapat dilakukan dengan memaksimalkan kapasitas internal, tanpa harus secara intensif melakukan setoran maupun penarikan ke Bank Indonesia,” ujar dia.
Faktor lainnya adalah relatif terbatasnya aktivitas proyek pemerintah berskala besar di wilayah Kota Solo, yang berdampak pada moderasi aktivitas ekonomi dan perputaran uang kartal di masyarakat.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2026/01/09/6960fade19473.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Percepat Pemulihan, 267 Tenda Huntara Dibangun untuk Korban Banjir dan Longsor Tapanuli Selatan Medan 9 Januari 2026
Percepat Pemulihan, 267 Tenda Huntara Dibangun untuk Korban Banjir dan Longsor Tapanuli Selatan
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Tenda hunian sementara (huntara) dibangun untuk warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor susulan di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Asrul Harahap mengatakan, Satgas Kodim 0212/
Tapanuli Selatan
membantu pemasangan tenda
huntara
bagi warga terdampak bencana sejak Kamis (8/1/2026).
“Tenda Huntara tersebut disiapkan untuk menampung warga yang rumahnya rusak atau tidak lagi layak huni akibat bencana alam,” kata Asrul dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com melalui saluran telepon pada Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, tenda tersebut disalurkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proses pemasangan pun dilaksanakan secara terpadu bersama personel Marinir Cilandak, Brimob Polri, serta unsur terkait lainnya.
“Tenda itu dibangun di atas lahan milik warga seluas 2,7 hektare. Saat ini, progres pembukaan dan penataan lahan dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen,” ucapnya.
“Sementara pemasangan tenda huntara yang terpasang mencapai 60 pasang dari total rencana 267 pasang dengan ukuran bervariasi,” tambahnya.
Asrul menyampaikan bahwa sinergi lintas instansi, termasuk dukungan Kementerian ESDM, sangat penting dalam percepatan pemulihan pascabencana.
“Bantuan hunian sementara ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memberikan tempat tinggal yang aman dan layak selama masa pemulihan,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memicu banjir susulan di beberapa desa yang berada di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) Batangtoru, Jumat (2/1/2026).
Sejumlah rumah dan ruas jalan kembali tergenang. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menjelaskan, kondisi curah hujan tinggi menyebabkan aliran Sungai Batangtoru mengalami sedimentasi akibat banjir bandang sebelumnya.
Sehingga terbentuk aliran baru yang memasuki desa-desa di DAS Batangtoru.
“Banjir terjadi di semua desa/dusun di DAS Batangtoru, Kecamatan Batangtoru dan Kecamatan Angkola Sangkunur, termasuk anak-anak sungai yang bermuara ke Sungai Batangtoru,” ujar Gus Irawan melalui pesan singkat, Sabtu (3/1/2026).
Daerah yang kembali dilanda banjir antara lain Dusun Benteng, Desa Hapesong Baru (Kecamatan Batangtoru), serta Desa Bandar Tarutung dan Dusun Sibarabara, Desa Simataniari (Kecamatan Angkola Sangkunur).
Gus Irawan menambahkan, genangan air bahkan terjadi di Dusun Benteng meski hujan sempat berhenti, dan bertambah di Dusun Sibarabara saat hujan kembali mengguyur.
Untuk mengatasi kondisi ini, Gus Irawan menekankan perlunya normalisasi sungai agar pengungsi yang sebelumnya kembali ke rumah tidak harus kembali mengungsi.
Berdasarkan data BPBD Sumut yang dikutip Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut Porman Mahulae, total korban bencana 38 hari lalu mencapai 366 orang meninggal, 206 luka-luka, 59 hilang, dan 14.430 orang masih mengungsi.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2026/01/09/69611cf29804a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hujan dan Angin Puting Beliung di Tapanuli Utara, 70 Rumah Rusak dan 69 Terendam Banjir Medan 9 Januari 2026
Hujan dan Angin Puting Beliung di Tapanuli Utara, 70 Rumah Rusak dan 69 Terendam Banjir
Tim Redaksi
MEDAN,KOMPAS.com
– Hujan deras dan angin puting beliung secara bersamaan menerjang Kecamatan Sipoholon dan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (8/1/2026).
Akibat insiden itu, sebanyak 70 rumah rusak dan 69 lainnya terendam banjir.
Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing mengatakan bencana tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB.
Akibat angin beliung, atap rumah warga banyak yang rusak bahkan ada juga yang ikut tersapu angin.
Rincian rumah yang terdampak di Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon jumlahnya 32 rumah. Selanjutnya di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung 25 rusak.
“Lalu Desa Partali Julu, Tarutung, 11 rumah rusak. Kemudian di Desa Hutauruk Siwalu Oppu dan Hutagalung 2 rumah rusak,” ujar Walpon saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler, Jumat (9/1/2026) malam.
Walpon menjelaskan lebih lanjut baha
hujan deras
ini juga menyebabkan 69 rumah warga di Kecamatan Sipoholon dan Tarutung terendam air setinggi 50 cm.
Namun dia memastikan dalam peristiwa ini tersebut tidak ada korban jiwa maupun terluka.
“Namun jumlah kerugian material belum bisa dipastikan. Petugas gabungan dari Polri, TNI dan BPBD Kabupaten Taput juga telah bergerak ke lapangan untuk membantu warga yang menjadi korban,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2022/07/25/62dd933eb24d4.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2026/01/10/6962076ee031f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2026/01/09/69612d5d2fc33.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2026/01/09/696124306deb8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2026/01/09/6960e8069ce1f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)