Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    GELORA.CO – Popularitas dan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Purbaya Effect) makin melejit dalam menuju Pilpres 2029. 

    Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan IndexPolitica dalam mengukur dan memotret persepsi masyarakat terkait isu politik, sosial dan ekonomi saat ini. 

    “Untuk top of mind calon presiden 2029, Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 40,12 persen, di peringkat kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 22,50 persen, di peringkat ketiga adalah Anies Baswedan dengan 13,40 persen, peringkat keempat adalah Ganjar Pranowo dengan 7,12 persen, kemudian kelima adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,12 persen, peringkat keenam adalah Gibran Rakabuming Raka 4,80 persen, posisi ketujuh adalah Dedi Mulyadi dengan 2,5 persen, ke delapan adalah Erick Thohir dengan 1,12 persen,” tulis keterangan dalam rilis IndexPolitica yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Lanjut keterangan tersebut, untuk elektabilitas wakil presiden posisi tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 28,65 persen, kedua adalah Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen posisi ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen, peringkat keempat adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 12,35 persen, posisi kelima adalah Erick Thohir dengan 5,14 persen, keenam adalah Pramono Anung dengan 3,30 persen, posisi ketujuh ada Mahfud MD dengan 3,25 persen dan posisi kedelapan adalah Sandiaga Uno dengan 2,60 persen.

    Menurut Direktur IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, dalam waktu singkat Purbaya berhasil mendapatkan popularitas yang tinggi dengan kebijakan dan Tindakannya saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. 

    “Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani. Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus dalam menjalan tugas tetapi lebih kepada keinginan Masyarakat mendapatkan sosok yang antitesis dari Sri Mulyani,” ujar Denny. 

    Sambungnya, hal itu menyebabkan popularitas dan elektabilitas Purbaya melompat jauh sebagaimana analogi dari Chaos Theory dalam ilmu matematika.

    Penelitian dilakukan dari tanggal 1-10 Oktober 2025. Survei dilakukan dengan questioner yang terdiri dari kurang lebih 72 pertanyaan dengan jumlah sampel 1610 responden menggunakan metode multistage random sampling, margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

  • Siswi SMA di Pesisir Selatan Melahirkan di Ruang Kelas, Ternyata Dihamili Sang Paman

    Siswi SMA di Pesisir Selatan Melahirkan di Ruang Kelas, Ternyata Dihamili Sang Paman

    GELORA.CO – Seorang siswi SMA di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melahirkan bayi perempuan di ruang kelas kosong saat jam pelajaran berlangsung, Selasa (28/10) pukul 09.00 WIB. Siswi tersebut diketahui merupakan korban pemerkosaan.

    Awalnya, siswi itu meminta izin kepada gurunya untuk keluar kelas karena merasa sakit perut. Guru tidak curiga, dan korban ditemani oleh dua orang temannya.

    “Anak ini usap-usap perut, keluar cairan seperti ketuban. Pergi ke ruang kelas lain, kebetulan ruang itu memang kosong,” ujar Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan, AKP M. Yogie Biantoro, saat dihubungi kumparan, Jumat (31/10).

    Yogie mengatakan, teman-temannya tidak mengetahui bahwa korban sedang hamil. Hal yang sama juga tidak disadari guru maupun keluarga korban.

    “Postur tubuh korban memang agak gemuk, jadi tidak kelihatan sedang hamil. Keluarganya juga tidak tahu,” kata dia.

    Proses persalinan pun dibantu oleh dua teman korban. Suasana sekolah langsung heboh, dan korban segera dilarikan ke puskesmas terdekat.

    Setelah pihak keluarga datang dan mengetahui peristiwa itu, mereka tidak terima anaknya menjadi korban pemerkosaan. Kasus tersebut kemudian langsung ditangani kepolisian.

    “Pelaku hari itu juga diamankan di polsek. Keluarga telah membuat laporan resmi, dan pelaku kini kami amankan di polres,” imbuhnya.

    Pelaku Paman Korban

    Pelaku pemerkosaan terhadap siswi kelas X itu merupakan pamannya sendiri, berinisial PRK (32). Korban tidak berani bercerita karena diancam akan dibunuh oleh pelaku.

    Menurut Yogie, kekerasan seksual tersebut sudah terjadi berulang kali sejak Januari 2025.

    “Korban diancam akan dibunuh kalau tidak mau melakukannya. Pelaku melakukan pemerkosaan di rumah orang tua korban,” tandasnya.

  • Viral, Pria di Sragen Robohkan Rumah Sendiri Gegara Pergoki Istri Selingkuh Lewat CCTV

    Viral, Pria di Sragen Robohkan Rumah Sendiri Gegara Pergoki Istri Selingkuh Lewat CCTV

    GELORA.CO –  Aksi seorang pria di Sragen, Jawa Tengah, bikin geger jagat maya. Pria bernama Warseno (36) itu nekat merobohkan rumahnya sendiri setelah mengetahui istrinya berselingkuh.

    Peristiwa itu viral di media sosial setelah videonya tersebar luas. Dalam video tersebut tampak rumah berdiri kokoh itu rata dengan tanah setelah dihantam alat berat jenis backhoe.

    Ditemui di rumah orang tuanya, Warseno mengaku keputusan merobohkan rumah itu ia ambil setelah mengetahui sang istri berinisial P (36) berselingkuh.

    Ia mengetahui perselingkuhan itu melalui rekaman CCTV yang diam-diam dipasangnya di rumah mereka.

    “Tahu selingkuhnya dari CCTV yang saya pasang di rumah. Setahu saya, hubungan itu sudah lama,” kata Warseno dikutip dari TribunSolo.com, Jumat (31/10/2025).

    Warseno mengaku, rumah tangganya bersama P telah ia jalani selama 18 tahun. Rumah itu dibangun atas bantuan orang tuanya, sementara tanah tempat rumah berdiri merupakan milik sang istri.

    “Mantan istri saya itu selingkuh. Soal rumah, yang membangunkan bapak saya, tapi tanahnya milik mantan istri. Jadi mau tidak mau, saya harus bongkar, robohkan,” ujarnya.

    Sewa Backhoe

    Warseno menyebut pembongkaran rumah dilakukan atas inisiatifnya sendiri dan sudah disetujui oleh anak semata wayangnya yang kini duduk di bangku kelas 3 SMA.

    Proses perobohan rumah dilakukan selama dua hari. Pada hari pertama, ia menyewa alat berat untuk merobohkan bangunan.

    “Backhoe-nya sewa, satu hari Rp2.200.000. Sewa dump truck Rp600.000. Jadi total satu hari Rp2.800.000,” jelasnya.

    Barang-barang yang masih bisa digunakan ia bawa pulang. Sementara sisa bangunan dihancurkan hingga rata.

    “Dirobohkan sampai tanah lagi. Dulu dari tanah, ya dikembalikan jadi tanah lagi,” tutur Warseno lirih.

    Usai mengetahui perselingkuhan istrinya, Warseno sempat mengumpulkan orang tua dan kakak dari P untuk berdiskusi.

    Karena merasa kecewa dan sakit hati, ia memutuskan mengembalikan sang istri ke orang tuanya serta mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

    “Sudah mengajukan cerai, sekarang sidang kedua,” pungkasnya.

    Aksi Warseno itu pun menuai beragam komentar di media sosial. Banyak warganet yang menyebut langkahnya ekstrem, tapi ada juga yang memahami keputusan pria itu yang merasa dikhianati setelah hampir dua dekade membina rumah tangga.

  • Rismon Sianipar Sebut Presiden Prabowo Sudah Tahu Soal Gibran Tidak Pernah Lulus SMA

    Rismon Sianipar Sebut Presiden Prabowo Sudah Tahu Soal Gibran Tidak Pernah Lulus SMA

    GELORA.CO – Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali memicu perbincangan publik setelah melontarkan klaim bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA.

    Dalam pernyataan terbarunya, Rismon menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut sudah mengetahui ihwal isu tersebut.

    Dalam keterangannya, Rismon menyatakan telah melakukan penelusuran ke sejumlah sekolah tempat Gibran pernah menempuh pendidikan, termasuk di Singapura.

    Ia juga mengaku memiliki komunikasi dengan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

    “Saya kira Pak Prabowo Subianto sudah mengetahui lewat Mendikdasmen-nya. Tinggal tunggu waktu saja kapan ini akan diputuskan. Yang pasti, ini konfirmasi bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA,” ujar Rismon dalam keterangannya.

    Pernyataan tersebut menuai perhatian publik karena sebelumnya Rismon juga sempat menyinggung kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah dari Gibran.

    Ia bahkan telah dua kali melaporkan dugaan penyebaran berita bohong dan dugaan skripsi palsu ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Namun, Rismon mengaku kecewa dengan lambannya proses penyelidikan dua laporannya tersebut.

    Ia menyebut hingga kini penyidik belum memanggil Jokowi maupun saksi yang dilaporkannya, yaitu Kasmujo, untuk dimintai keterangan.

    “Saya datang ke Polda DIY menanyakan progres dua laporan saya, tapi sampai sekarang tidak ada perkembangan signifikan,” kata Rismon.

    Sementara itu, polemik soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo juga terus bergulir di jalur hukum.

    Sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali berujung deadlock, setelah pihak tergugat, termasuk Jokowi dan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), kembali mangkir dari sidang.

    Kuasa hukum penggugat, Andika Dian Prasetyo, menegaskan akan mengerahkan massa jika pengadilan dianggap tidak berani memeriksa langsung Jokowi.

    “Kalau persidangan tidak berani memeriksa Jokowi, masyarakat akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban,” tegas Andika.

  • Mahfud soal Jokowi yang Alihkan Kerjasama Whoosh dari Jepang ke China: Jangan-jangan Ada Main!

    Mahfud soal Jokowi yang Alihkan Kerjasama Whoosh dari Jepang ke China: Jangan-jangan Ada Main!

    GELORA.CO –  Eks Menko Polhukam Mahfud MD, kembali angkat bicara soal proyek kereta cepat atau Whoosh.

    Kali ini, Mahfud membicarakan langkah Jokowi yang mengalihkan kerjasama Whoosh dari Jepang ke China.

    Mahfud menilai, peralihan kerjasama ke China ini justru memancing kecurigaan publik.

    Bahkan, Mahfud mempertanyakan sikap Jokowi saat China menawarkan kerjasama dengan harga tinggi.

    Dulu kok tiba-tiba pindah ke Cina? Dulu tidak dipersoalkan, harganya begitu tinggi kok mau saja? Jangan-jangan ini ada main? Kan gitu,” ujar Mahfud dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV.

    Mahfud lantas membahas soal studi Deustche Welle, Jerman terkait 142 perjanjian kontrak China dengan 24 negara berkembang.

    Studi itu dipublikasikan pada 31 Maret 2021 yang isinya mengungkap bahwa perjanjian kontrak China yang paling utama adalah kerahasiaan isi kontrak.

    “Utang negara peminjam terhadap China itu adalah utang rakyat, sehingga rakyat tidak boleh minta pemberhentian bayar, karena misalnya pemerintahnya dianggap curang,” katanya.

    Mahfud juga mengatakan bahwa setiap negara yang meminjam ke China harus menyerahkan agunan, jaminan, yang bersifat rahasia dan dokumen-dokumen jaminan itu hanya disimpan oleh China.

    Hal inilah yang menjadi pertanyaan Mahfud, apakah ada jaminan dari Indonesia yang diberikan kepada China untuk proyek Whoosh atau tidak.

    Terlebih dokumen perjanjian dan penghitungan proyek ini sulit diakses, padahal dokumen ini tidak termasuk rahasia negara.

    Mahfud lantas mencontohkan Sri Lanka yang menjadikan pelabuhan sebagai jaminan saat utang ke China.

    Kini pelabuhan internasional Sri Lanka resmi menjadi pangkalan China, karena tidak bisa membayar utang.

    “Nah, kita tidak tahu, apakah Indonesia memberi jaminan itu,” tegas Mahfud.

    Melihat hal ini, Mahfud menilai nantinya akan ada yang diambil China dari Indonesia jika tidak bisa membayar utang Whoosh.

    Bahkan, China juga bisa menganggap Indonesia melakukan wanprestasi dan dianggap gagal bayar.

    Mahfud menilai, hal yang penting dalam penyelidikan dugaan korupsi ini adalah menyelidiki dokumen kesepakatan Indonesia dengan China.

    “Menurut saya, dokumen itu harus dicari lebih dulu oleh KPK, baru cari orang-orang yang terlibat,” ungkap Mahfud.***

  • Pertalite Diduga Bermasalah, Motor Brebet dan Mogok Massal di Jatim

    Pertalite Diduga Bermasalah, Motor Brebet dan Mogok Massal di Jatim

    GELORA.CO – Konsumen BBM Pertalite di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jatim, kini resah karena motor mogok dan brebet parah. Lebih dari 30 kendaraan telah diperbaiki bengkel setempat yang menduga masalah ini dipicu oleh penurunan kualitas Pertalite, bahkan berpotensi merusak piston motor.

    Fenomena brebet ini mencuat setelah sebuah bengkel motor di Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, mengunggah video di platform TikTok. Unggahan tersebut memicu beragam reaksi dari warganet, banyak di antaranya mengeluhkan masalah serupa setelah mengisi Pertalite.Advertisement

     Arif Alfianto, pemilik bengkel, membenarkan adanya peningkatan jumlah motor yang masuk untuk servis dengan keluhan yang sama sejak Senin, 27 Oktober 2025. Hingga Kamis, 30 Oktober 2025, lebih dari 30 motor, baik matic maupun sport, telah diperbaiki di bengkelnya.

     “Keluhannya sama, Mas, awalnya motornya brebet kemudian mogok. Itu terjadi setelah pemilik motor mengisi BBM Pertalite,” ungkap Arif.Baca juga: Polda Jatim Dalami Kasus Motor Mbrebet, Pertamina Bakal Diperiksa

     Menurut Arif, kualitas Pertalite yang diduga rendah menyebabkan kerusakan ringan seperti busi mati dan filter bensin yang harus diganti. Bahkan, dampak terburuknya dapat menyebabkan kerusakan pada piston motor. Biaya perbaikan akibat masalah ini berkisar antara Rp70 ribu hingga Rp100 ribu.

     Ahmad, salah seorang pemilik motor, mengaku resah dan merugi karena motornya harus diperbaiki setelah mengisi Pertalite. “Setelah mengisi BBM pertalite, awalnya motor brebet. Tapi, lama-kelamaan menjadi lebih parah, membuat motor mogok. Tentu sebagai konsumen saya sangat resah,” keluhnya. Baca juga: Motor Mogok Massal Usai Isi Pertalite, DPRD Probolinggo Desak Audit SPBU

    Baik pemilik bengkel maupun pemilik motor berharap agar kualitas BBM jenis Pertalite yang dijual di SPBU segera diperbaiki.

     Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak SPBU maupun Pertamina terkait dugaan penurunan kualitas BBM Pertalite yang menyebabkan puluhan kendaraan bermasalah di wilayah Kraksaan. (*)

  • Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    GELORA.CO – Ekonom Anthony Budiawan menyoroti polemik utang dan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini kembali ramai diperbincangkan publik. 

    Ia mendesak aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengusut tuntas proses yang terjadi sejak awal proyek tersebut digagas.

    “Mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK. KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ada oknum di bawahnya yang bermain,” tegas Anthony lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, termasuk apakah ada keterlibatan kementerian terkait yang kala itu memegang kendali atas proyek tersebut.

    “Apakah ada juga selain Jokowi, mungkin Kementerian BUMN yang saat itu dianggap sebagai pemilik proyek, atau di situ juga ada Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Anthony.

    Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang menyebut proyek kereta cepat sudah “busuk sejak awal”. Menurut Anthony, pernyataan itu justru mengindikasikan adanya upaya untuk lepas tanggung jawab.

    “Anehnya, Luhut melontarkan statement bahwa proyek kereta cepat Whoosh ini sudah busuk sejak awal. Ini saya lihat sudah agenda untuk cuci tangan lalu mencari kambing hitam,” katanya.

    Anthony menilai, apabila mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek tersebut, maka sorotan seharusnya diarahkan pada Kementerian BUMN di masa Menteri Rini Soemarno.

    “Siapa pemilik proyek pada saat itu? Ya Kementerian BUMN. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Rini Soemarno. Rini sudah pasti harus ditarik karena dia yang menyelenggarakan semuanya, karena BUMN di bawah dia,” jelasnya.

    Anthony juga mengungkapkan adanya informasi menarik yang menunjukkan bahwa Rini Soemarno sendiri sempat mengaku tidak mengetahui rencana proyek tersebut pada awalnya.

    “Yang menarik, ada informasi yang menyatakan bahwa saat itu Rini mengatakan dia juga tidak tahu mengenai proyek ini awalnya. Proyek ini muncul ketika dia ke China bersama rombongan presiden, lalu visit site ke pabrik kereta cepat. Saat itu Jokowi mengatakan ‘ini saya mau ada satu di Indonesia’,” tutur Anthony.

    Pernyataan itu, lanjut Anthony, sejalan dengan pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut bahwa ide pembangunan kereta cepat memang berasal langsung dari Presiden Jokowi.

    “Jadi ini klop dengan pernyataan Agus Pambagio bahwa ide kereta cepat adalah ide Jokowi,” pungkasnya.

  • Onad Ditangkap Bersama Wanita Berinisal B di Ciputat dengan Barang Bukti Ganja

    Onad Ditangkap Bersama Wanita Berinisal B di Ciputat dengan Barang Bukti Ganja

    GELORA.CO – Onadio Leonardo diamankan bersama seorang wanita di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan perempuan itu berinisial B.

    “Benar bersama seorang wanita berinisial B,” katanya kepada awak media, Jumat 31 Oktober 2025.

    Diketahui, Istri Onad bernama Beby Prisillia. Keduanya menikah sejak 2019 silam.

    Kemudian, terdapat beberapa barang bukti yang diamankan. Diantaranya, ada kertas papir, klip berisi batang ganja.

    “Untuk saudara LA, di TKP ditemukan 1 lembar papir, 1 plastik klip kecil berisis batang ganja, 1 boks kecil dan 3 handphone,” bebernya.

    “Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka bb ekstasi sudah habis. Karena diduga dipakai,” tambahnya.

    Sementara, artis Onad diamankan polisi karena diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.

    Direktur Reserse Narkoba (Dirrresnarkoba) Polda Metro Jaya, Ahmad David membenarkan Onad diamankan.

    “Benar (Diamankan, red),” katanya kepada awak media, Jumat 31 Oktober 2025.

    Onad disebut diamankan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

    Kini Onad disebut tengah jalani pemeriksaan.

    Pihaknya akan menyampaikan lebih lanjut soal hal tersebut.

    “Nanti akan diinfokan setelah pemeriksaan,” ucapnya.

  • Komisi VI DPR Persilakan Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

    Komisi VI DPR Persilakan Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

    GELORA.CO -Komisi VI DPR RI merespons dugaan mark up (penggelembungan biaya) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), yang kini diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyatakan bahwa jika memang ada *mark up*, hal itu telah melanggar akuntabilitas keuangan negara atau korporasi.

    Ia menegaskan, meskipun Whoosh dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan skema business to business proyek ini tetap dapat diperiksa oleh penegak hukum (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasar hukumnya adalah mayoritas (60 persen) saham KCIC dimiliki oleh konsorsium BUMN (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Proyek Whoosh, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016 dan telah beroperasi sejak Oktober 2023, memiliki nilai investasi total 7,27 miliar Dolar AS (sekitar Rp118,37 triliun), termasuk cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar Dolar AS.

    Kejanggalan biaya pembangunan Whoosh disebut banyak pihak sebagai indikasi korupsi. Antara lain disebutkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.

    “Dalam hal ini, China hanya menghabiskan sebesar 17 hingga 30 juta Dolar AS per km. Sedangkan Indonesia harus menghabiskan 41,96 juta Dolar AS per km,” kata Anthony.

    Sedangkan kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km hanya menghabiskan biaya pembangunan sebesar 22,93 juta Dolar per km. Artinya, ujar Anthony, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta Dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar Dolar AS. 

    “Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup,” tegas Anthony.

    Selain itu, KCIC mengalami kesulitan finansial. PT PSBI (konsorsium BUMN pemegang saham mayoritas) mencatatkan kerugian hingga Rp4,195 triliun pada tahun 2024 dan berlanjut merugi Rp1,625 triliun pada semester I-2025, akibat beratnya beban utang, bunga ke Tiongkok, dan biaya operasional tinggi.

    KPK telah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Whoosh ini sejak awal tahun 2025

  • Ternyata Kasus yang Menimpa Wawalkot Erwin Sudah Diselidiki Sejak 3 Bulan Lalu

    Ternyata Kasus yang Menimpa Wawalkot Erwin Sudah Diselidiki Sejak 3 Bulan Lalu

    GELORA.CO -Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung rupanya telah menyelidiki dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan Pemkot Bandung tahun 2025 sejak tiga bulan lalu. 

    Setelah itu, status kasus ini pun meningkat dari penyelidikan ke penyidikan dengan memeriksa Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai saksi pada Kamis, 30 Oktober 2025. Ada beberapa dokumen dan alat elektronik dari sejumlah saksi yang juga sudah disita oleh penyelidik. 

    “lidiknya ya, kita main sudah cukup lama. Sudah hampir 3 bulan kita main ini penyelidikan ya, seperti itu,” kata Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam 30 Oktober 2025.

    Penyidikan kasus diduga kuat terkait penyalahgunaan wewenang di sektor barang dan jasa.

    “Modusnya adalah penindakan dalam bentuk pencegahan. Seperti itu sih. Ini terkait dengan penindakan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan. Seperti itu sedang didalami,” kata Irfan.

    Selain Erwin, penyidik juga akan memeriksa pihak PNS dan swasta untuk mencari barang bukti.

    “Kami sangat optimis. Pekerjaannya segera selesai, dan kami limpahkan segera ke pengadilan. Kami yakin itu seperti itu,” kata Irfan.

    Kejari sebelumnya telah memeriksa Erwin sebagai saksi selama 7 jam dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB.

    Erwin diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemkot Bandung tahun 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Print 4215/M.2.10/FB.2/10/2025 tanggal 27 Oktober tahun 2025.