Category: Gelora.co

  • Viral Detik-detik PM Perempuan Pertama Jepang Geser Kursi Mendekat ke Prabowo, Bahas Apa?

    Viral Detik-detik PM Perempuan Pertama Jepang Geser Kursi Mendekat ke Prabowo, Bahas Apa?

    GELORA.CO – Sebuah momen tak biasa antara Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi dan Presiden RI Prabowo Subianto jadi sorotan publik dunia.

    Kejadian ini berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) waktu setempat.

    Dalam video yang beredar di media sosial, Takaichi terlihat secara spontan menggeser kursi berodanya untuk mendekati Prabowo yang duduk di sampingnya.

    Video yang merekam keakraban Prabowo dengan ibu PM Jepang itu pun langsung jadi viral di tanah air.

    Detik-Detik PM Jepang Dekati Prabowo

    Awalnya, Prabowo tampak fokus mempelajari dokumen di atas mejanya, dengan tanda negara “Indonesia” terpampang di depannya.

    Tak lama kemudian, Takaichi yang duduk di sisi kanan melihat ke arah Prabowo, lalu mendorong kursinya lebih dekat.

    Menyadari hal itu, Prabowo segera menoleh dan memberi salam hormat kepada pemimpin Jepang tersebut.

    Takaichi membalas dengan senyuman ramah, lalu keduanya terlihat berbincang singkat sambil menunjuk beberapa lembar dokumen di meja.

    Momen interaksi itu tak pelak memunculkan beragam spekulasi di dunia maya, mulai dari isu diplomasi ekonomi hingga pembicaraan bilateral ringan antara Indonesia dan Jepang.

    🇮🇩🇰🇷🇯🇵 Momen Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi menggeser kursinya untuk mendekati Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

    Inikah gerangan cinta yg menghiasi kisah manusia…🎶🎙 pic.twitter.com/UloGGuaREs

    — LuckyLucky 🇮🇩 ⚔ (@luckylucky0971) November 1, 2025 Bahas Ekonomi Inklusif dan Serakahnomics 

    Sementara itu Dalam forum APEC tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi yang adil, terbuka, dan inklusif di kawasan Asia-Pasifik.

    “Indonesia berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya. Ini penting agar semua pihak dapat bersaing secara setara,” ujar Prabowo dalam pidatonya di hadapan para pemimpin ekonomi dunia.

    Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif justru dapat memicu ketimpangan dan konflik antarnegara.

    “Pertumbuhan yang tidak inklusif adalah pertumbuhan yang memecah belah,” ucap dia.

    Karena itu, lanjut Prabowo, inklusivitas harus menjadi pedoman bersama.

    “APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi dapat dirasakan oleh semua pihak,” papar dia.

    Di sisi lain, di hadapan pemimpin dan delegasi negara anggota forum ekonomi Asia-Pasifik itu, Prabowo juga menyerukan bahaya serakahnomics atau ekonomi serakah alias greed economy yang bisa menghambat pertumbuhan global.

    Menurutnya, dunia saat ini tidak hanya dihadapkan pada persoalan ekonomi semata.

    Mlainkan juga pada ancaman keserakahan yang termanifestasi dalam berbagai bentuk kejahatan, seperti korupsi, penyelundupan, penipuan, hingga tindak kriminal lintas negara seperti perdagangan manusia dan narkoba.

    “Di Indonesia, kami sedang berupaya keras memerangi korupsi, penipuan, serta berbagai praktik ekonomi serakah yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan sejati,” ujar Prabowo.

    Prabowo menilai, fenomena serakahnomics bukan hanya persoalan satu negara, melainkan tantangan global yang memerlukan komitmen bersama untuk ditangani.

    “Kita semua menghadapi tantangan besar — korupsi, penyelundupan, dan penipuan. Karena itu, kerja sama antarnegara anggota APEC menjadi sangat penting. Penyelundupan lintas batas hanya akan merugikan ekonomi kita bersama,” tegasnya.

  • Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka

    Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka

    GELORA.CO — Penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki fase krusial.

    Penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan segera menggelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI untuk menetapkan tersangka.

    “Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya dan merupakan SOP dalam proses penyidikan. Ada komunikasi dengan jaksa, ada proses ekspos atau gelar perkara,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Sabtu (1/11/2025).

    Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 11 dari 12 terlapor. Satu terlapor berinisial ES belum diperiksa karena sakit.

    “Yang bersangkutan sedang sakit keras dan sedang berobat ke luar negeri sesuai surat pemberitahuan,” jelas Budi.

    Panggilan dua kali telah dikirim dan diterima oleh keluarga serta pengacara ES, namun belum direspons.

    Dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke Kejati DKI, tercantum 12 nama terlapor.

    Di antaranya Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa.

    Lalu , ada Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, serta Aldo Husein.

    Duduk Perkara: Laporan Jokowi dan Lain Jadi Dasar Penyidikan

    Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini ditangani oleh Polda Metro Jaya.

    Penanganan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang diajukan langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2025. 

    Selain itu, sejumlah laporan serupa juga masuk ke berbagai Polres dari pihak lain.

    Laporan utama dari Jokowi dilayangkan ke Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

    Laporan tersebut mencakup dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong.

    Secara hukum, laporan ini mengacu pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Selain itu, juga mencantumkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Pasal 27A, 32, 35, dan 51 ayat (1).

    Video Tuduhan dan Narasi Palsu di Mesos

    Laporan Presiden Jokowi mencakup unggahan video dan narasi di media sosial yang menyebut ijazahnya palsu.

    Konten tersebut menuduh Jokowi tidak pernah kuliah di UGM, menggunakan dokumen tidak sah saat mencalonkan diri, dan menyebarkan informasi yang dianggap fitnah dan bohong.

    Barang bukti berupa tangkapan layar, tautan video, dan salinan unggahan diserahkan ke penyidik sebagai dasar pelaporan.

    Polda Metro Jaya kemudian menggabungkan dua objek perkara dalam proses penyidikan.

    Pertama, dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi. Dan kedua, dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh pihak lain ke sejumlah Polres.

    Kedua objek perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan menjadi dasar untuk pemanggilan para terlapor serta rencana gelar perkara.

    Bukti dan Pemeriksaan: Ijazah Jokowi Sudah Diserahkan

    Berkas ijazah Jokowi dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga Universitas Gadjah Mada (UGM) telah diserahkan kepada penyidik.

    Penyerahan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Jokowi di Polresta Solo pada 23 Juli 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menyebut bahwa penyidik telah memeriksa 117 saksi dan 25 ahli untuk mendalami kasus ini.

    “Kami pastikan semua proses dilakukan hati-hati dan sesuai prosedur,” ujarnya.

    Irisan Kasus: Laporan TPUA Mandek, Roy Suryo Desak Buka Lagi

    Kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong yang kini ditangani oleh Polda Metro Jaya beririsan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi yang sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada Desember 2024.

    Meski objek hukumnya berbeda, kedua kasus melibatkan isu yang sama dan aktor publik yang saling bersilang.

    TPUA melaporkan dugaan pemalsuan ijazah ke Bareskrim, dengan pelapor utama Rizal Fadillah dan Eggi Sudjana.

    Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran sejumlah pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Di antaranya adalah Pasal 263 tentang pemalsuan surat atau dokumen, Pasal 264 mengenai pemalsuan dokumen autentik, serta Pasal 266 yang mengatur pemberian keterangan palsu dalam akta otentik.

    Selain itu, laporan juga mencantumkan Pasal 378 tentang penipuan, dan Pasal 55 serta Pasal 56 terkait penyertaan atau turut serta dalam tindak pidana.

    TPUA mengklaim bahwa ijazah yang digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota dan presiden tidak sesuai dengan data akademik yang mereka telusuri.

    Mereka juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian format, tanda tangan, dan nomor seri dokumen.

    Namun, setelah dilakukan gelar perkara internal, pada  22 Mei 2025, Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan kasus tersebut dengan alasan tidak ditemukan unsur pidana. 

    Keputusan itu disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Sumarto.

    Tidak lama penyelidikan kasus itu dihentikan, Roy Suryo, salah satu terlapor dalam kasus di Polda Metro Jaya, secara terbuka meminta agar Bareskrim membuka kembali penyelidikan.

    Ia mengklaim telah menerima salinan dokumen dari KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat yang menunjukkan ketidaksesuaian data.

    “Saya tidak asal bicara. Ini berdasarkan dokumen resmi yang saya terima langsung dari KPU,” ujarnya.

    Roy menyebut bahwa ijazah Jokowi “99,9 persen palsu” berdasarkan analisisnya. Ia juga berencana meminta salinan tambahan dari KPU Solo untuk membandingkan data lintas tahapan pencalonan Jokowi.

    “Kalau memang tidak ada masalah, buka saja kembali penyelidikannya agar terang-benderang,” tegasnya.

    Klaim Roy dan langkah-langkahnya mengumpulkan dokumen lintas lembaga menambah dimensi baru dalam polemik ini.

    Meski belum ada verifikasi resmi atas kesimpulan yang ia sampaikan, pernyataan tersebut telah memicu kembali perdebatan publik soal transparansi dan akurasi data kepemiluan.

    Publik Menanti Kepastian Hukum

    Meski belum ada nama yang resmi ditetapkan sebagai tersangka, gelar perkara yang akan digelar dalam waktu dekat menjadi penentu arah hukum kasus ini.

    Di tengah sorotan terhadap integritas informasi publik, masyarakat berharap proses ini tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum

  • Ketum Projo Budi Arie Akan Bergabung ke Partai Gerindra

    Ketum Projo Budi Arie Akan Bergabung ke Partai Gerindra

    GELORA.CO – Ketua Umum Projo, Budi Arie, menyatakan dirinya akan bergabung dengan Partai Gerindra. Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pembukaan Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    “Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya,” kata Budi Arie.

    Dalam kesempatan tersebut, ia tidak menjelaskan secara detail partai yang ia tuju.

    “Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” sambungnya.

    Ditemui seusai pembukaan, Budi Arie menegaskan, partai tersebut yang saat ini dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto.

    “Iya lah, pasti Gerindra,” ujarnya.

    Ia belum bisa memastikan keputusannya akan bergabung dengan Gerindra akan diikuti relawan Projo lainnya.

    “Nanti kita tunggu dinamika di kongres ketiga ini,” ucapnya.

  • Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    GELORA.CO  – Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah Semar, menanggapi langkah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan ijazahnya kepada relawan.

    Menurut Semar, hal tersebut adalah hak Jokowi.

    Kata dia, terserah Jokowi, kepada siapa saja, ijazahnya ditunjukkan.

    Hal ini disampaikan Semar dalam tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (31/10/2025).

    “Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapa pun, itu haknya Pak Jokowi,” kata Semar.

    Selanjutnya, Semar memaparkan jika Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo cs, publik tidak bisa memprotesnya.

    Roy Suryo cs, termasuk bersama ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifauzia Tyassuma (Tifa), notabene merupakan sederet tokoh yang vokal meragukan keabsahan ijazah milik ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Terutama, ijazah kuliah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa, beserta sejumlah orang lain juga menjadi pihak yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah terkait tudingan ijazah palsu.

    “Jangan diprotes juga, kalau dia enggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu haknya Pak Jokowi, mau memberitahu ke siapa saja ijazahnya, karena itu memang milik dia. Kan gitu,” jelas Semar.

    Selanjutnya, Semar menyebut, Jokowi juga sudah menunjukkan ijazahnya ke pihak kepolisian.

    Semar bersikeras, Jokowi berhak menentukan kepada siapa saja ia ingin memperlihatkan ijazahnya, meski bukan kepada khalayak umum.

    “Aparat kepolisian kan sudah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus, hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya,” papar Semar.

    “Pihak kepolisian minta, sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi.”

    Semar pun meyakini, ijazah Jokowi pada akhirnya nanti akan tetap ditunjukkan di dalam proses peradilan.

    Ia lantas meminta agar Roy Suryo cs tidak marah atau memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya.

    Menurut Semar, Roy Suryo cs tidak memiliki kewenangan untuk mendesak Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memampangkan bukti kelulusan pendidikan.

    Lebih lanjut, Semar percaya, kubu Roy Suryo akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ya, pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya,” ujar Semar.

    “Jangan marah gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo.”

    “Itu kan juga bukan kewenangannya Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi.”

    “Kalau dalam proses [peradilan], tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu.”

    Rampai Nusantara merupakan salah satu organisasi masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh muda dari berbagai kelompok aktivis dan elemen dengan warna politik dan latar belakang profesi berbeda-beda.

    Organisasi ini didirikan atau dikukuhkan pada 27 Maret 2022.

    Jokowi Tunjukkan Ijazah kepada Relawan

    Sementara itu, sejumlah elite dari organisasi relawan ProJo (Pro-Jokowi) mengaku sudah melihat langsung ijazah milik suami Iriana tersebut.

    Menurut Wakil Ketua Umum ProJo Freddy Alex Damanik, pihaknya dikasih lihat ijazah Jokowi saat berkunjung ke kediaman sang mantan presiden di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (24/10/2025).

    “Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah itu ada,” ungkap Freddy.

    Menurutnya, persoalan ijazah Jokowi tak perlu diungkit lagi, karena sudah terbukti keasliannya.

    “Sebetulnya, ijazah tanya Mas Roy (Suryo) sajalah. Sebetulnya sudah bolak-balik ijazah ini, Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada,” jelas Freddy.

    Dengan ditunjukkan ijazah ke relawan, Freddy menilai, hal tersebut dapat meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi memang ada dan tak perlu diragukan lagi.

    “Dan Pak Jokowi sudah menunjukkan ke rektor, dekan. Bukan hanya menepis semua isu dan keraguan ijazah Pak Jokowi hilang terbakar memang ada dikeluarkan oleh UGM dan dipegang. Jadi selesai isu ijazah itu,” tuturnya.

    Nama Terlapor dalam Laporan Jokowi

    Pada Agustus 2025, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis mengungkap, ada 12 nama terlapor dalam laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Kuasa hukum dari Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademksi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, 12 nama terlapor itu terbagi menjadi tiga cluster (klaster), berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterimanya.

    Rinciannya adalah:

    Klaster media: Nurdiansyah Susilo, Arif Nugroho, YouTuber Michael Sinaga, dan Aldo Rido

    Klaster akademisi: mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar

    Klaster aktivis: Eggi Sudjana selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah, Rustam Efendi, dan advokat Kurnia Tri Royani

    Hingga saat ini, proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025 lalu itu masih berlangsung.

    Update terbaru, Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga bakal dilibatkan dalam gelar perkara.

    “Dalam rangka tindak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamneg dengan rekan-rekan dari jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI,” kata Budi, Sabtu (1/11/2025), diwartakan TribunJakarta.

    Namun, Budi belum dapat memastikan jadwal gelar perkara tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa gelar perkara merupakan rencana kegiatan dalam proses penyidikan kasus ini.

    “Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya, dan ini merupakan SOP, kerjasama. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa ada proses ekspose atau gelar perkara,” ujar Kabid Humas.

    Ia menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 117 saksi yang 11 di antaranya merupakan terlapor.

    Selain itu, sebanyak 19 ahli juga telah diperiksa. Penyidik Polda Metro Jaya masih akan memeriksa enam ahli lainnya.

    “19 ahli diantaranya telah selesai dilakukan pemeriksaan. Kemudian enam ahli lainnya ini masih dalam proses, setidaknya nanti dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan,” ungkap Budi

  • Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    GELORA.CO  – Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah Semar, menanggapi langkah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan ijazahnya kepada relawan.

    Menurut Semar, hal tersebut adalah hak Jokowi.

    Kata dia, terserah Jokowi, kepada siapa saja, ijazahnya ditunjukkan.

    Hal ini disampaikan Semar dalam tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (31/10/2025).

    “Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapa pun, itu haknya Pak Jokowi,” kata Semar.

    Selanjutnya, Semar memaparkan jika Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo cs, publik tidak bisa memprotesnya.

    Roy Suryo cs, termasuk bersama ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifauzia Tyassuma (Tifa), notabene merupakan sederet tokoh yang vokal meragukan keabsahan ijazah milik ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Terutama, ijazah kuliah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa, beserta sejumlah orang lain juga menjadi pihak yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah terkait tudingan ijazah palsu.

    “Jangan diprotes juga, kalau dia enggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu haknya Pak Jokowi, mau memberitahu ke siapa saja ijazahnya, karena itu memang milik dia. Kan gitu,” jelas Semar.

    Selanjutnya, Semar menyebut, Jokowi juga sudah menunjukkan ijazahnya ke pihak kepolisian.

    Semar bersikeras, Jokowi berhak menentukan kepada siapa saja ia ingin memperlihatkan ijazahnya, meski bukan kepada khalayak umum.

    “Aparat kepolisian kan sudah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus, hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya,” papar Semar.

    “Pihak kepolisian minta, sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi.”

    Semar pun meyakini, ijazah Jokowi pada akhirnya nanti akan tetap ditunjukkan di dalam proses peradilan.

    Ia lantas meminta agar Roy Suryo cs tidak marah atau memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya.

    Menurut Semar, Roy Suryo cs tidak memiliki kewenangan untuk mendesak Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memampangkan bukti kelulusan pendidikan.

    Lebih lanjut, Semar percaya, kubu Roy Suryo akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ya, pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya,” ujar Semar.

    “Jangan marah gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo.”

    “Itu kan juga bukan kewenangannya Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi.”

    “Kalau dalam proses [peradilan], tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu.”

    Rampai Nusantara merupakan salah satu organisasi masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh muda dari berbagai kelompok aktivis dan elemen dengan warna politik dan latar belakang profesi berbeda-beda.

    Organisasi ini didirikan atau dikukuhkan pada 27 Maret 2022.

    Jokowi Tunjukkan Ijazah kepada Relawan

    Sementara itu, sejumlah elite dari organisasi relawan ProJo (Pro-Jokowi) mengaku sudah melihat langsung ijazah milik suami Iriana tersebut.

    Menurut Wakil Ketua Umum ProJo Freddy Alex Damanik, pihaknya dikasih lihat ijazah Jokowi saat berkunjung ke kediaman sang mantan presiden di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (24/10/2025).

    “Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah itu ada,” ungkap Freddy.

    Menurutnya, persoalan ijazah Jokowi tak perlu diungkit lagi, karena sudah terbukti keasliannya.

    “Sebetulnya, ijazah tanya Mas Roy (Suryo) sajalah. Sebetulnya sudah bolak-balik ijazah ini, Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada,” jelas Freddy.

    Dengan ditunjukkan ijazah ke relawan, Freddy menilai, hal tersebut dapat meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi memang ada dan tak perlu diragukan lagi.

    “Dan Pak Jokowi sudah menunjukkan ke rektor, dekan. Bukan hanya menepis semua isu dan keraguan ijazah Pak Jokowi hilang terbakar memang ada dikeluarkan oleh UGM dan dipegang. Jadi selesai isu ijazah itu,” tuturnya.

    Nama Terlapor dalam Laporan Jokowi

    Pada Agustus 2025, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis mengungkap, ada 12 nama terlapor dalam laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Kuasa hukum dari Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademksi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, 12 nama terlapor itu terbagi menjadi tiga cluster (klaster), berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterimanya.

    Rinciannya adalah:

    Klaster media: Nurdiansyah Susilo, Arif Nugroho, YouTuber Michael Sinaga, dan Aldo Rido

    Klaster akademisi: mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar

    Klaster aktivis: Eggi Sudjana selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah, Rustam Efendi, dan advokat Kurnia Tri Royani

    Hingga saat ini, proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025 lalu itu masih berlangsung.

    Update terbaru, Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga bakal dilibatkan dalam gelar perkara.

    “Dalam rangka tindak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamneg dengan rekan-rekan dari jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI,” kata Budi, Sabtu (1/11/2025), diwartakan TribunJakarta.

    Namun, Budi belum dapat memastikan jadwal gelar perkara tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa gelar perkara merupakan rencana kegiatan dalam proses penyidikan kasus ini.

    “Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya, dan ini merupakan SOP, kerjasama. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa ada proses ekspose atau gelar perkara,” ujar Kabid Humas.

    Ia menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 117 saksi yang 11 di antaranya merupakan terlapor.

    Selain itu, sebanyak 19 ahli juga telah diperiksa. Penyidik Polda Metro Jaya masih akan memeriksa enam ahli lainnya.

    “19 ahli diantaranya telah selesai dilakukan pemeriksaan. Kemudian enam ahli lainnya ini masih dalam proses, setidaknya nanti dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan,” ungkap Budi

  • Onad Ditangkap karena Narkoba, Coki Pardede Sindir Habib Jafar, Sakit Hati Dulu Kena Kasus Tak Disupport?

    Onad Ditangkap karena Narkoba, Coki Pardede Sindir Habib Jafar, Sakit Hati Dulu Kena Kasus Tak Disupport?

    GELORA.CO – Dunia selebritis tengah dihebohkan dengan kabar penangkapan Onadia Leonardo alias Onad dan sang istri, Beby Prisilla, karena kasus penyalahgunaan narkoba. Pasangan ini ditangkap di kediaman keduanya di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan, pada Kamis, 30 Oktober 2025 yang lalu.

    Sebagai sahabat dekat Onad, Habib Jafar pun memberikan tanggapannya mengenai penangkapan Onad ini melalui postingan di Instagram Story pribadinya.

    Keduanya memang dikenal dekat hingga memiliki program podcast bersama bertajuk ‘LOG IN’. Program ini membahas tentang agama dan dialog antar keyakinan.

    Kedekatan Onad dan Habib Jafar sering menuai pujian lantaran menjadi simbol toleransi serta persahabatan lintas iman. Habib Jafar sendiri menganggap Onad sebagai saudara sesama manusia. 

    “Membaca kabar tentang Onad, gue kaget, kecewa, sedih, dan prihatin. Onad adalah saudara gue sebagai sesama manusia meski kami berbeda dalam agama. Justru dengan modal itu, kami selama ini berjuang bersama untuk toleransi di Indonesia,” tulis Habib Husein Jafar.

    Habib Jafar juga mengatakan bahwa Onad yang ia kenal adalah sosok yang baik dan toleran. Meski demikian, Habib Jafar juga mengatakan bahwa dirinya tidak menoleransi narkoba. 

    “Narkoba tidak hanya menyalahi hukum negara, tapi hukum semua agama dan logika akal sehat,” tulis Habib Jafar lebih lanjut.

    Habib Jafar pun mendoakan agar Onad bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berlepas diri dari narkoba serta bangkit kembali untuk menebarkan kebaikan. Ia berharap apa yang terjadi bisa menjadi pelajaran bagi Onad dan orang-orang di sekitarnya.

    “Kita benci narkoba. Gue juga berharap ini menjadi pelajaran besar untuk Onad dan kita. Ini Titip doa untuk Onad. Semoga dia sadar, jera, dan berubah. Tobat lo, Nad,” tulis Habib Jafar kemudian.

    Tanggapan Coki Pardede, Nyindir Habib Jafar?

    Menanggapi postingan Instagram Story Habib Jafar tentang Onad ini, Coki Pardede dianggap ‘menyindir’ Habib Jafar. Ia memberikan dukungan kepada Onad lewat postingan di Instagram, bukan lewat Instagram Story seperti yang dilakukan Habib Jafar.

    “Gue gak akan pura-pura ngerti semua yang kalian rasain. Tapi gue tahu satu hal kalian bukan orang jahat. Cuma lagi kalah sama sesuatu yang berat, dan itu bisa kejadian ke siapa aja. Gue gak akan ninggalin man. Gue mau ada di saat kalian nyoba mulai lagi. Fuck kata orang. Abis ini mabok lagi ya nad. Gym bareng deh hahahaha. Ps: kalo saya sih di feed gak di story,” tulis Coki Pardede pada bagian caption postingannya tersebut.

    Selain mengunggah postingan tersebut, Coki Pardede juga menyindir lewat Instagram Story bahwa dulu ketika ia terkena kasus narkoba, Habib Jafar tidak pernah mengunggah apapun untuknya.

    “Waktu itu gue ditangkep dia gak ada story tuh. Kocak,” tulisnya di Story Instagram. “Mungkin waktu itu belau akunnya dihack,” imbuh Coki.

    Untuk diketahui, sebelum terkena kasus narkoba Coki Pardede juga dikenal dekat dengan Habib Jafar. Mereka bahkan punya konten bersama Tretan Muslim bertajuk Pemuda Tersesat.

    Namun, seiring berjalannya waktu dan kasus narkoba yang menimpa Coki, Habib Jafar terlihat tak pernah lagi tampil bersama komika bertato tersebut.

    Kronologi Penangkapan Onad

    Brigjen Pol Ade Ary, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa penangkapan Onad ini berawal dari penangkapan seorang rekannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, pada Rabu, 29 Oktober 2025 kemarin.

    Proses penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa Onad diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, pihak kepolisian menyebutkan bahwa Onad adalah korban dalam kasus penyalahgunaan narkoba. 

    Onad ditangkap polisi pada Kamis malam di kediamannya yang terletak di Tangerang Selatan. Penangkapan ini dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan dari Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu, penangkapan tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.

    Pada penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu lembar papir, satu klip plastik kecil berisi batang ganja, serta tiga unit telepon genggam. 

    Pihak kepolisian juga masih mendalami peran masing-masing pihak yang berhasil diamankan dalam kejadian tersebut. 

    Saat ini Onad tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus ini. 

  • Hasil Tes Urine Onad Positif Narkoba

    Hasil Tes Urine Onad Positif Narkoba

    GELORA.CO -Hasil tes urine musisi sekaligus artis Leonardo Arya alias Onadio Leonardo (Onad) positif mengonsumsi narkoba.

    Hasil ini keluar usai penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan pemeriksaan.

    “(Hasil tes urine) positif jenis ganja dan ekstasi,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan, kepada wartawan, Sabtu, 1 November 2025.

    Hingga kini, Onad saat ini masih menjalani pemeriksaan.

    “Masih pendalaman dalam rangka penyelidikan,” kata Wisnu.

    Diketahui, Onad diamankan bersama sang istri, Beby Prisillia Gustiansyah di Perumahan Trevista West Rempoa, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis malam, 30 Oktober 2025.

    Onad dan istri ditangkap berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap seorang pria di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

    Penyidik menemukan barang bukti narkotika jenis batang ganja saat menangkap Onad. 

    Dari hasil pengembangan barang bukti lain, penyidik juga menemukan paket ekstasi yang diduga habis dikonsumsi oleh Onad

  • Hapus Siluet Jokowi, Projo Mau Ganti Logo

    Hapus Siluet Jokowi, Projo Mau Ganti Logo

    GELORA.CO  – Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie mengatakan akan mengganti logo organisasi yang dipimpinnya. Salah satunya dengan menghapus siluet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk transformasi organisasi. 

    “Dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi, yang salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo,” kata Budi saat ditemui seusai pembukaan Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jakarta, Sabtu (1/11/2025). 

    Eks Menteri Koperasi ini menjelaskan, pergantian logo ini dimaksudkan menghilangkan penghormatan lebih terhadap sosok pribadi tertentu.

    “Logo Projo akan kita ubah, supaya tidak terkesan kultus individu,” ujarnya. 

    Diketahui, Projo kini menggunakan logo berupa siluet wajah Jokowi yang dengan lingkaran putih. Kemudian, di bawahnya tertulis Projo. 

    “Iya, kemungkinan (menghapus siluet wajah Jokowi),” ujar Budi

  • Benarkah Komet 3I/ATLAS Pesawat Alien? Ini Penjelasan NASA

    Benarkah Komet 3I/ATLAS Pesawat Alien? Ini Penjelasan NASA

    GELORA.CO –  Jagat maya internasional tengah dihebohkan dengan kabar komet 3I/ATLAS yang diduga bukan sekadar benda langit semata, namun kapal induk alien.

    National Aeronautics and Space Administration (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat mengungkapkan komet ini pertama kali ditemukan oleh teleskop ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) pada 1 Juli 2025.

    Arti nama komet 3I/ATLAS:

    ATLAS merupakan nama teleskop yang menangkap pergerakan komet tersebutHuruf “i” pada nama komet ini karena benda langit ini merupakan objek interstellar (antarbintang)Angka 3 karena komet ini menjadi objek antarbintang ketiga yang sejauh ini masuk ke tata surya kita (setelah 1I/Oumuamua pada 2017 dan 2I/Borisov pada 2019).

    Dikutip dari laman Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU), komet mengelilingi Matahari dalam orbit yang berbentuk lonjong, parabolis, dan hiperbolis. 

    Komet merupakan sisa-sisa dari pembentukan tata surya. Komet bisa dikatakan sebagai bola es kosmik yang tersusun dari gas, batuan, dan debu beku yang mengorbit Matahari. 

    Adapun sejak laporan pertama, ilmuwan terus melakukan penelitian terhadap komet 3I/ATLAS.

    Dari Mana Spekulasi Pesawat Alien Datang?

    Dilansir Al Jazeera, rumor komet 3I/ATLAS bisa jadi pesawat alien mulai menyebar setelah New York Post menerbitkan artikel pada 29 September dengan judul “Komet ‘raksasa’ yang melaju ke arah kita ternyata lebih besar dari perkiraan sebelumnya, bisa jadi teknologi alien, kata seorang ilmuwan: ‘Ini bisa mengubah segalanya bagi kita.’”

    Para pengguna X (sebelumnya Twitter) menyebarkan tangkapan layar artikel tersebut untuk mendukung klaim mereka.

    Salah satu akun bernama Steven Greenstreet menulis “Para ilmuwan mengatakan sebuah pesawat luar angkasa alien raksasa sedang melaju menuju Bumi. Mengapa tidak ada lebih banyak orang yang membicarakan ini?”

    Sementara itu, akun bernama Richard Roeper membagikan kekhawatirannya:

    “Sebuah komet raksasa dilaporkan melaju menuju Bumi dengan kecepatan 130.000 mil per jam! Apakah kita bisa menghentikannya? Aku diberitahu ada dua misi yang sedang disiapkan — satu melibatkan ‘Messiah Crew’ yang dipilih secara khusus, dan satu lagi menggunakan dua tim, yaitu Freedom Team dan Independence Team. Kita pasti bisa!”

    Spekulasi semakin meningkat, dengan beberapa akun menyebut bahwa objek tersebut bukan komet sama sekali, melainkan pesawat luar angkasa yang sedang menuju Bumi.

    Akun lain bernama Astronomy Vibes juga mengunggah dengan menyertakan foto ilustrasi ‘kapal induk alien’.

    “Meskipun sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa ini kemungkinan besar hanyalah komet aneh, beberapa suara berani menyarankan bahwa ini mungkin sesuatu yang lebih — mungkin bahkan sebuah probe buatan dari peradaban lain.”

    Tidak Ancam Bumi dan Bukan Pesawat Alien

    Sejauh ini, klaim komet 3I/ATLAS adalah pesawat alien hanyalah spekulasi dan bukan merupakan pernyataan resmi.

    Termasuk beberapa gambar yang beredar bukanlah gambar yang dirilis NASA maupun teleskop Hubble.

    NASA menegaskan benda langit tersebut adalah komet dan tidak akan membahayakan bumi.

    “Meskipun lintasan objek ini membawanya ke bagian dalam tata surya, ia tidak akan mendekat ke Bumi.”

    “Saat komet 3I/ATLAS melintasi tata surya, jarak terdekatnya dari planet kita adalah sekitar 1,8 satuan astronomi (sekitar 170 juta mil atau 270 juta kilometer),” tulis NASA dalam pernyataannya.

    Hal senada juga disampaikan Badan Antariksa Eropa (ESA) yang mengonfirmasi komet tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi Bumi maupun planet lain.

    Dengan menjelaskan bahwa jarak terdekatnya lebih dari 2,5 kali jarak antara Bumi dan Matahari.

    Bisa Diamati Lagi pada Desember 2025

    Menurut NASA, komet itu akan mencapai titik terdekatnya dengan Matahari pada 30 Oktober 2025, dengan jarak sekitar 210 juta kilometer (130,5 juta mil) dari Matahari.

    Berdasarkan pengamatan Teleskop Antariksa Hubble, komet tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 210.000 kilometer per jam (130.500 mil per jam), yang merupakan kecepatan tertinggi yang pernah tercatat untuk “pengunjung” dari luar tata surya kita.

    Komet ini akan muncul kembali di sisi lain Matahari pada awal Desember 2025, sehingga memungkinkan dilakukan pengamatan lanjutan, sebagaimana disampaikan NASA.

  • Tanggapan Menohok Purbaya Soal Kebijakan Ekonomi di Era Jokowi dan Sri Mulyani 10 Tahun Terakhir

    Tanggapan Menohok Purbaya Soal Kebijakan Ekonomi di Era Jokowi dan Sri Mulyani 10 Tahun Terakhir

    GELORA.CO  — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jawaban dan tanggapan menohok saat ditanyakan soal kebijakan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

    Di mana pada masa itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dengan Menteri Keuangannya yang terlama sejak 2016, adalah Sri Mulyani.

    Tanggapan menohok Purbaya itu diungkapkannya dalam wawancara bersama wartawan ekonomi dan senior anchor Desy Anwar yang tayang di channnel YouTube CNN Indonesia, Kamis (30/10/2025) malam.

    Seperti diketahui selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah sampai pada 6 persen.

    Sementara Purbaya menargetkan tahun 2026 mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 6 persen.

    Lalu hingga tahun ke 5 Presiden Prabowo menjabat diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen, sesuai target Purbaya.

    Awalnya Desy Anwar mengatakan bahwa dirinya mewawancarai Purbaya terakhir kali saat masih menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)..

    “Terakhir saya mewawancarai Pak Purbaya itu ketika masih menjadi ketua LPS, Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Desy kepada Purbaya.

    Purbaya langsung menjawab saat itu Desy Anwar tidak yakin dengan jurus ekonominya.

    “Waktu itu Ibu Desi enggak yakin dengan jurus ekonomi saya. Dia agak skeptis. Gimana caranya katanya? Iya. Saya buktikan, karena dalam waktu kurang dari 2 bulan, ekonomi sudah membalik arahnya. Sudah membaik arahnya,” kelakar Purbaya sambil tersenyum.

    Desy lalu meminta Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini.

    “Dan kalau misalnya tidak dilakukan gebrakan-gebrakan, maupun stimulus ini, akan seperti apa Indonesia?” tanya Desy.

    Purbaya menjelaskan bahwa sebelum dirinya menjabat Menteri Keuangan, ada demo besar-besaran akhir Agustus 2025 di sebagian besar kota di Indonesia.

    “Itu orang menariknya selalu ke politik, karena politiknya kacau dan lain-lain. Tapi kalau sebagai ekonom saya lihat itu semua triggernya dari kondisi ekonomi yang buruk terus-menerus. Sebetulnya awal tahun sampai April ada harapan, karena ya ada injeksi uang ke sistem,” kata Purbaya.

    Tapi, menurut Purbaya pada Mei, Juni, Juli dan Agustus pertumbuhan hampir 0 persen

    Artinya ekonominya dicekik, dan tahun lalu tahun 2024 juga sama, hampir sama rendah sekali, jadi ekonominya melambat secara signifikan. Dan pada suatu titik, ketika ekonomi susah terus, ya kan masyarakat ngerasa. Perutnya susah, cari makan susah, perutnya lapar, ya turunlah ke jalan,” katanya.

    Jadi, menurut Purbaya, ekonomi pada waktu itu sedang menuju kelambatan yang sangat signifikan.

    “Kalau kebijakannya enggak dirubah, yang pasti jatuhnya ekonomi. Kenapa? karena fiskal dan moneter dua-duanya membunuh perekonomian,” ungkapnya.