Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Geram Tanah Miliknya Diklaim, JK Ingatkan Lippo Group: Jangan Main-main di Makassar!

    Geram Tanah Miliknya Diklaim, JK Ingatkan Lippo Group: Jangan Main-main di Makassar!

    GELORA.CO – Pendiri PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK), mengaku geram terhadap pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang sudah dia beli di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.

    JK mengatakan, lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga sudah dibeli Hadji Kalla sejak 30 tahun lalu, sebelum para pengembang datang ke Makassar.

    “Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya,” ujar Jusuf Kalla di Kawasan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu (5/11/2025).

    Mantan Wakil Presiden RI itu menegaskan tak punya urusan dengan PT GMTD Tbk yang memenangkan sengketa atas kepemilikan lahan yang diklaim Hadji Kalla.

    Menurut JK, GMTD menggugat seseorang penjual ikan, bukan perusahaannya. Ia pun mempertanyakan bagaimana seorang penjual ikan bisa memiliki lahan seluas 16 hektare.

    “Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak. Karena yang dituntut itu, siapa namanya? Itu penjual ikan kan? Iya, penjual ikan. Masa’ penjual ikan punya tanah seluas ini,” katanya.

    Meski begitu, JK menduga ada pihak yang merekayasa kepemilikan lahan milik Hadji Kalla.

    JK menyebut Lippo Group atau Lippo Karawaci yang merupakan induk usaha PT GMTD ikut terlibat dalam rekayasa kepemilikan lahan.

    “Jadi itu kebohongan dan rekayasa [kepemilikan], itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, di Makassar ini,” tegas JK, mengingatkan.

    Menurut JK, dugaan praktik mafia tanah tersebut perlu diwaspadai karena bisa merugikan masyarakat.

    “Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan memainkan seperti itu, rampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla ada yang mau main-main, apalagi sama rakyat lain,” ujar JK.

    Ia menegaskan PT Hadji Kalla akan melawan setiap upaya dugaan rekayasa kepemilikan lahan dan mengingatkan lembaga peradilan untuk bersikap adil.

    “Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, tidak kebenaran. Dan jangan juga, aparat pengadilan itu berlaku adillah dukung kebenaranlah, jangan dimainin,” pungkas JK. (*)

  • “PDIP-Jokowi rekonsiliasi” dampak penolakan Soeharto jadi Pahlawan Nasional?

    “PDIP-Jokowi rekonsiliasi” dampak penolakan Soeharto jadi Pahlawan Nasional?

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik) 

    Terhadap wacana lama yang kembali tercetus terkait usulan pihak pihak, agar “mantan presiden 32 tahun almarhum Jendral bintang 5, Jendral Besar Soeharto dianugerahi Pahlawan Nasional”.

    Maka menurut penulis, kriteria dan levelitas usulan terhadap almarhum Soeharto tokoh ‘Bapak Pembangunan Indonesia’  merupakan kategori yang wajar, walau ada beberapa sisi benturan tatanan hukum ketatanegaraan yang urgensitas perlu dicermati dan dikaji secara signifikan dan ‘komprehensif.’

    Lalu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), berstetmen estimasi terkait wacana a quo “bakal diputuskan sebelum 10 November atau Hari Pahlawan”.

    Dan wacana ini mendapat tanggapan relatif cepat namun hati- hati dari Puan selaku Ketua DPR RI dan juga sebagai salah seorang Ketua PDIP ketimbang keengganan dirinya merespon nasib Hasto Kristiyanto, saat Sekjen PDIP dikejar kejar oleh KPK yang dari kacamata hukum, menyimpang dari rules.

    Kata Puan, ” kemarin Selasa (4/11/2025), “harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang, di sisi lain, pemerintah juga harus melihat apakah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto saat ini merupakan waktu yang tepat. Semua aspek terkait usulan itu harus dikaji dengan cermat”.

    http://www.cnnindonesia.com/nasional/20251104134906-32-1291723/puan

    Lalu wacana dengan dimensi ‘wajar’ ini, dibanding “ide gila Jokowi 3 periode” yang inkonstitusional, dibarengi suara penolakan keras dan lumayan bising, seorang diantaranya digaungkan oleh politisi PDIP dr. Rubka Cipta Ning, pengarang buku “Aku Bangga jadi Anak PKI.” 

    Polemik wacana ini, perlu dicermati, karena suara dukungan dan penolakan Mantan Presiden RI 32 tahun dianugerahi pahlawan, bakal menjadi titik kearah rekonsiliasi antara Megawati (PDIP) dengan Jokowi ?

    Karena “Jas Merah”,  ada peristiwa politik yang berhubungan erat dengan napak tilas tokoh besar bangsa ini almarhum Jendral Soeharto dimasa transisi kekuasaan dari orla ke orba, lalu Jokowi menerbitkan diskresi politik Jokowi dalam bentuk Keppres 17/2022 dan Inpres 2/2023 terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia, sehingga kebijakan ini telah mengundang polemik terhadap para tokoh publik bangsa, bahkan ada beberapa tokoh aktivis diantaranya Mayjend Kivlan Zen mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung, argumentatif dalil hukumnya disebabkan secara teori hirarkis hukum diskresi Jokowi dimaksud dianggap overlaping dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni 

    TAP MPRS RI No 25 Tahun 1966.

    Dan termasuk penulis menanggapi diskresi Jokowi dimaksud melalui artikel hukum dan beberapa kali acara podcast, tepatnya di masa mantan presiden RI ke 7 itu masih dalam kendali Megawati dan dianakemaskan sanbil dipuja puji oleh PDIP.

    Maka bisa jadi Jokowi yang diusung oleh PDIP menjadi presiden selama 2 periode, dikarenakan keduanya PDIP dan Jokowi “bermazhab” yang sama. Hanya saja sejarah membuktikan kedua sekutu ‘pengusung dan diusung’ pecah kongsi gegara ada wacana Jokowi Presiden 3 periode, selain historis politik yang nampak (sebelumnya) saat itu ada indikasi kuat “Puan diminati oleh kader partai menjadi Capres di pemilu 2024-2029”.

    _Dan Projo yang baru saja mendapat nafas segar dari konsolidasi melalui kongres ketiganya (1-2 November 2025), ditengarai bakal menambah konflik bagi pihak pihak pro-kontra wacana Almarhum Jendral Besar Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, lalu akan kah bakal menjadi “tambang emas atau setidaknya ladang gandum” bagi para aktivis projo, namun kesemua fenomena status quo dari dinamika gejolak geo politik tanah air, tendensi berdampak ‘penderitaan perekonomian rakyat” bakal lama dan semakin labirin. (*)

  • Prabowo Dianggap Pasang Badan Buat Jokowi soal Whoosh

    Prabowo Dianggap Pasang Badan Buat Jokowi soal Whoosh

    GELORA.CO -Kesimpulan Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang tidak ada masalah dinilai terlalu berisiko untuk stabilitas pemerintahan lantaran tidak diimbangi transparansi ke publik.

    Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu dalam diskusi bertajuk “Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi” di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) pada Rabu, 5 November 2025.

    “Pernyataan Pak Presiden itu yang membuat kita ini langsung mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada masalah. Sementara proyek ini tidak pernah terbuka sama sekali,” ujar Said Didu.

    Ia sendiri mempertanyakan transparansi data beban keuangan BUMN atas konsorsium dengan China melalui PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sampai-sampai presiden menyimpulkan tidak ada masalah dan memutuskan mengambil alih persoalan yang tengah hangat itu.

    “Jadi menurut saya, kesimpulan yang bisa ditafsirkan oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo melindungi pihak-pihak yang diduga melakukan markup dan korupsi proyek kereta cepat, itu sangat berbahaya,” tuturnya.

    Selain itu, Didu memerhatikan data-data dugaan mark up dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Whoosh berkemungkinan akan berhenti akibat pernyataan Presiden Prabowo.

    “Tidak terbuka mengenai siapa, kenapa anggaran segitu dibandingkan dengan anggaran lain jauh lebih mahal, kenapa terjadi kenaikan harga, dan tidak pernah tahu siapa penanggung jawabnya,” sambung dia.

    Oleh karena itu, Didu menganggap Presiden Prabowo terlalu mengambil resiko menyatakan kasus Whoosh tidak ada masalah, sementara ada potensi rakyat menurunkan kepercayaan pada pemerintah terkait visi pemberantasan korupsi.

    “Karena rakyat bisa menganggap bahwa Pak Prabowo pasang badan. Kalau Pak Prabowo sudah dianggap oleh rakyat memasang badan untuk Jokowi, maka itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang karena rakyat ingin sekali negara ini bersih dari korupsi,” bebernya.

    “Kalau Presiden sudah memasang badan, bahwa menjadikan badannya menjadi pelindung terhadap pihak yang diduga korupsi, saya pikir itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang berat sekali,” pungkas Said Didu. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan sikap soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang sedang ramai dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

    “Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya,” ujar Prabowo

    “Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya.

  • Kadis PUPR Riau Pernah Ancam Copot Jabatan Kepala UPT jika Tidak Setor

    Kadis PUPR Riau Pernah Ancam Copot Jabatan Kepala UPT jika Tidak Setor

    GELORA.CO -Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, M Arief Setiawan ternyata pernah mengancam akan mencopot atau mutasi Kepala UPT jika tidak memberikan fee 5 persen atas penambahan anggaran untuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak yang menjelaskan soal kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 3 November 2025. 

    Ia menjelaskan, KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kota Pekanbaru antara Ferry Yunanda (FRY) selaku Sekretaris Dinas PUPR PKP Pemprov Riau dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberiaan fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid, yakni sebesar 2,5 persen.

    “Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, terjadi kenaikan Rp106 miliar,” terang Tanak kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Ia menyebut Ferry telah menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Arief. Namun, Arief yang merepresentasikan Abdul Wahid meminta fee 5 persen atau sebesar Rp7 miliar.

    “Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah jatah preman,” jelasnya.

    Lanjut Tanak, seluruh Kepala UPT beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk Abdul Wahid sebesar 5 persen atau sebesar Rp7 miliar.

    “Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode ‘7 batang’,” ungkapnya.

    Dari kesepakatan tersebut, setidaknya terjadi 3 kali setoran fee jatah Abdul Wahid. Pada Juni 2025 terjadi setoran pertama, Ferry sebagai pengepul uang dari Kepala UPT mengumpulkan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry mengalirkan dana sejumlah Rp1 miliar kepada Abdul Wahid melalui perantara, yakni Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. Kemudian, Ferry juga memberikan uang Rp600 juta kepada kerabat Arief.

    Selanjutnya pada Agustus 2025, atas perintah Dani sebagai representasi Abdul Wahid melalui Arief, Ferry kembali mengepul uang dari para Kepala UPT dengan uang terkumpul Rp1,2 miliar. Atas perintah Arief, uang tersebut di antaranya didistribusikan untuk driver Arief sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan Ferry senilai Rp300 juta.

    Kemudian pada November 2025, tugas pengepul dilakukan Kepala UPT 3 dengan total mencapai Rp1,25 miliar, di antaranya dialirkan untuk Abdul Wahid melalui Arief senilai Rp450 juta, serta diduga mengalir Rp800 juta yang diberikan langsung kepada Abdul Wahid.

    “Sehingga, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar,” kata Tanak.

    Dari hasil OTT, KPK resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Abdul Wahid, M Arief Setiawan, dan Dani M Nursalam. Ketiganya langsung ditahan sejak Selasa, 4 November 2025 di Rutan KPK. 

  • Ekonom Endus Pernyataan Prabowo Bikin KPK Mandul Usut Whoosh

    Ekonom Endus Pernyataan Prabowo Bikin KPK Mandul Usut Whoosh

    GELORA.CO -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dikhawatirkan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan proses hukum dugaan markup.

    Hal tersebut disampaikan ekonom dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam diskusi bertajuk “Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi”, di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), pada Rabu, 5 November 2025.

    “Jangan sampai bahwa statement dia (Presiden Prabowo) itu seolah-olah menyatakan, ‘eh semua KPK yang Anda sedang menyelidiki semua stop prosesnya’,” ujar Anthony.

    Menurutnya, persoalan Whoosh bukan sekadar masalah pengalihan proyek dari Jepang ke China serta bukan hanya karena ada pembengkakan biaya pembangunan.

    Tetapi lebih dari itu, Anthony menganggap temuannya yang menyebut dugaan markup dari 6,2 miliar Dolar AS menjadi 7,2 miliar Dolar AS. 

    “Yang paling masalah saat ini adalah kita tidak bisa bayar bunganya,” tegasnya.

    Anthony menguraikan, apabila proyek Whoosh dipegang oleh Jepang dengan bunga 0,01 persen, maka bunga yang harus dibayarkan per tahun sekitar 73,35 miliar Dolar AS tanpa cost overrun. 

    “Kalau dengan proyek China, kita bayar 20 kali lipat, yaitu USD 1,5 triliun. Ini yang membuat proyek ini tidak bisa berjalan,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, Anthony memandang pentingnya peran Presiden Prabowo untuk menegakan hukum, mengingat pemerintah berpotensi menanggung beban yang sangat besar di balik dugaan korupsi dari mark up pembiayaan proyek Whoosh oleh sejumlah pejabat terduga.

    “Harusnya adalah Presiden Prabowo mengatakan, ‘saya menghormati proses hukum’, kalau memang ada yang bersalah. Ya silahkan diproses,” ucapnya.

    “Jangan sampai itu tanggapan anda, karena dikatakan ‘saya sudah meneliti proyek Whoosh’, itu tidak salah. Wah ini sangat bahaya sekali. Karena KPK lagi menyelidiki ini,” pungkas Anthony. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan sikap soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang sedang ramai dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

    “Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya,” ujar Prabowo

    “Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya. 

  • Tak Hanya Zohran Mamdani, Ghazala Hashmi Terpilih Jadi Wagub Muslim Pertama di AS

    Tak Hanya Zohran Mamdani, Ghazala Hashmi Terpilih Jadi Wagub Muslim Pertama di AS

    GELORA.CO – Tak hanya Zohran Mamdani pemeluk Islam yang menang pada pemilihan kepala daerah serentak di Amerika Serikat (AS), pada Selasa (4/11).

    Jika Mamdani adalah wali kota Muslim pertama di AS, Ghazala Hashmi juga memegang rekor nyaris serupa. Keduanya juga keturunan India.

    Hashmi berhasil menjadi letnan gubernur Muslim pertama di AS. Letnan gubernur adalah jabatan serupa wakil gubernur di Indonesia.

    Hashmi berhasil menang pada pemilihan letnan gubernur di Negara Bagian Virginia. Di sana pemilihan gubernur dan letnan gubernur dilakukan terpisah.

    Kemenangan Hashmi disampaikan lewat perhitungan media NBC News. Politikus Partai Demokrat ini akan mendampingi Abigail Spanberger yang juga rekan separtainya, sebagai gubernur.

    Saat menyampaikan pidato kemenangan, Hashmi menegaskan, kemenangan ini sepenuhnya berkat dukungan para pendukungnya.

    “Perjalanan saya sendiri, dari seorang anak kecil yang mendarat di bandara Savannah hingga kini terpilih sebagai perempuan Muslim pertama yang meraih jabatan di tingkat negara bagian,” ujar Hashmi seperti dikutip dari NBC.

    “Perempuan Muslim pertama yang meraih jabatan di tingkat negara bagian, bukan hanya di Virginia, tetapi di seluruh negeri,” sambung dia.

    Letnan Gubernur

    Di Virginia, letnan gubernur (letgub) memegang tanggung jawab resmi lebih sedikit. Namun, letgub berperan sebagai penentu keputusan penting di senat negara bagian.

    Letnan gubernur di Virginia merupakan orang pertama yang menggantikan gubernur jika terjadi kematian atau pengunduran diri.

    Adapun kemenangan Hashmi diapresiasi oleh Ketua Komite Nasional Partai Demokrat Ken Martin.

    “Wakil Gubernur terpilih Hashmi menjalankan kampanye yang sangat terfokus pada penurunan biaya, pertumbuhan ekonomi Virginia, dan memastikan anak-anak kita memiliki akses ke layanan penitipan anak dan pendidikan berkualitas tinggi,” jelas Martin.

  • Putra Mahkota, Purbaya Deklarasikan Diri Sebagai Raja Solo yang Baru

    Putra Mahkota, Purbaya Deklarasikan Diri Sebagai Raja Solo yang Baru

    GELORA.CO – Putra Mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat, KGPAA Hamangkunegara Sudibyo Rajaputra Mataram, mendeklarasikan diri sebagai penerus ayahanda Paku Buwono (PB) XIII, menjadi PB XIV.

    Pernyataan resmi tersebut dikemukakan Putra Mahkota yang akrab disapa Purbaya secara langsung saat melepas jenazah PB XIII di Sasana Sewaka, Keraton Solo, Rabu (5/11).

    Sebelum jenazah diberangkatkan dari Sasana Parasdya, Purbaya menyampaikan sambutan dari pihak keluarga dalem.

    Didampingi putra-putri PB XIII, KGPAA Hamangkunegara atau Purbaya yang mengenakan pakaian beskap lengkap dengan penutup kepala berwarna biru menyampaikan pernyataannya.

    “Mundhi dhawuh sabda Dalem Sampéyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakoe Boewono Tigawelas lumantar kintaka rukma kekeraning sri nata Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Ingsun Kanjeng Gusti Pangéran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Naréndra Mataram, ing dina iki, Rebo Legi, patbelas Jumadilawal tahun Dal sèwu sangangatus sèket sanga, utawa kaping lima Nopèmber rong èwu selawé, hanglintir kaprabon Dalem minangka Sri Susuhunan Karaton Surakarta Hadiningrat, kanthi sesebutan SAMPÉYANDALEM INGKANG SINUHUN KANGJENG SUSUHUNAN PAKOE BOEWONO PATBELAS,” ucap KGPAA Hamangkunegara.

    Penyampaian sambutan itu sebelumnya diawali dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi perhatian dan pertolongan saat PB XIII sedang dalam perawatan, serta yang telah memberi penghormatan saat PB XIII mangkat.

    “Semoga segala budi baik, perhatian, dan ketulusan hati yang telah diberikan oleh Bapak, lbu dan Saudara sekalian menjadi amal jariyah yang senantiasa menambah kemuliaan dan keharuman nama di tengah masyarakat,” kata Purbaya dalam sambutannya.

    Setelah pernyataan sebagai pengganti ayahandanya, Purbaya menutup sambutan dengan menitahkan agar jenazah PB XIII diberangkatkan ke Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri di Yogyakarta.

    “Selanjutnya, saya perintahkan, jenazah ayahanda segera berangkatkan ke Pajimatan Imogiri. Laksanakan!,” tutupnya.

    Adapun salah satu kerabat Keraton Surakarta, KP Dani Nur Adiningrat, menjelaskan deklarasi itu disampaikan agar tidak terjadi kekosongan pemimpin di Keraton Surakarta Hadiningrat.

    Selain itu, lanjutnya, deklarasi tersebut sebagai bentuk pengabdian KGPAA Hamangkunegara sebagai putra dari PB XIII.

    “Karena memang sebelumnya sudah menjabat sebagai Adipati Anom, maka dengan penyampaian sambutan tadi sudah resmi menjadi penerus dalam hal ini Paku Buwono XIV,” papar Dani kepada media, Rabu (5/11). **

  • Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka, Diduga Minta Jatah Preman Rp7 Miliar

    Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka, Diduga Minta Jatah Preman Rp7 Miliar

    GELORA.CO – – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus pemerasan. Abdul Wahid diduga mendapatkan ‘jatah preman’ senilai Rp7 miliar.

    “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni saudara AW sebagai Gubernur Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Rabu (4/11/2025).

    Selain Wahid, KPK juga menetapkan Kadis PUPR Riau M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam sebagai tersangka.

    Kasus ini bermula dari adanya pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPR Riau Ferry 

    Mereka membahas pemberian fee kepada Abdul Wahid sebesar 2,5 persen. Fee tersebut terkait penambahan anggaran pada UPT Jalan dan Jembatan wilayah I-VI Dinas PUPR Riau dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

    Ferry lalu melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Kadis PUPR Riau Arief. Arief sebagai representasi Abdul Wahid meminta fee 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

    Para pejabat di PUPR Riau kemudian menjalankan permintaan tersebut. KPK meyakini sudah ada uang Rp4 miliar yang diserahkan dari total permintaan Rp7 miliar tersebut.

    Menurut KPK, ada ancaman pencopotan bagi para pejabat yang tidak mematuhi permintaan itu

  • Dah Jelas Tersangka Masih Dibela

    Dah Jelas Tersangka Masih Dibela

    GELORA.CO – Penceramah terkenal Ustaz Abdul Somad atau UAS berbalik dinasihati oleh penggemarnya. Hal itu terjadi lantaran ustaz kelahiran Asahan, Sumatra, itu terkesan membela Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Abdul Wahid ditangkap KPK pada Senin (3/11/2025) dalam operasi tangkap tangan, dan pada Rabu (5/11/2025) sudah dijadikan tersangka kasus pemerasan Rp 7 miliar terhadap bawahannya di Dinas Pekerjaan Umum Riau.

    Abdul Wahid terlihat di Gedung KPK mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol. KPK juga menahan mantan anggota DPR Ri 2019-2024 dari Fraksi PKB itu.

    Pembelaan Ustaz Abdul Somad terhadap Abdul Wahid, sebagaimana yang terekam dalam unggahan Instagram @ustadzabdulsomad_official, oleh fansnya dianggap terlalu berlebihan.

    Itu sebabnya, banyak fans yang mengingatkan dan menasihati ustaz yang menempuh pendidikan S3-nya di Sudan itu agar tidak terlalu membela Abdul Wahid, meski dia ikut mengkampanyekannya pada Pemilihan Gubernur Riau 2024 lalu.

    Bagaimana bentuk pembelaan Ustaz Abdul Somad  kepada Abdul Wahid?

    Semula, pada unggahan Instagram @ustadzabdulsomad_official, Senin (3/11/2025) malam, UAS mengeluarkan pernyataan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPT yang ditangkap oleh KPK, sementara Gubernur Abdul Wahid hanya dimintai keterangan.

    UAS mengatakan, “Jangan cepat menyimpulkan sebelum fakta sebenarnya diketahui. Kita harus berhati-hati agar tidak mencemarkan nama baik seseorang hanya karena informasi yang belum jelas kebenarannya,” katanya.

    Postingan itu sudah tidak terlihat di Instagram Ustaz Abdul Somad sejak Selasa (4/11/2025). Kemungkinan besar sudah  dihapus.

    Sebagai gantinya, muncul postingan baru yang isinya masih berupa pembelaan kepada Gubernur Abdul Wahid, tapi nadanya tidak terlalu vulgar lagi.

    “Sebagai sahabat, saya support dan mendoakan,” ujar UAS. “Semua orang berkumpul untuk memudaratkanmu, tidak akan mampu, kecuali memang sudah takdir Allah. Pena takdir sudah terangkat, kertas takdir sudah kering,” katanya.

    UAS juga menceritakan kedekatannya dengan Abdul Wahid, termasuk pada masa kampanye ia menemani Abdul Wahid yang merupakan Calon Gubernur Riau, berkeliling dari ujung Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir.

    Abdul Wahid, kata UAS, harus berhadapan dengan laut politik dengan angin kencang, karang tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang.

    Reaksi Fans Ustaz Abdul Somad

    Beragam reaksi bermunculan menyusul postingan UAS di Instagram, seperti saat diakses Harin Fajar pada Rabu (5/11/2025).

    Akun @goezrizal menulis, “Masya Allah Tabarakallah Tuan Guru @ustadzabdulsomad_official. Huznudzon didahulukan dan doa menyertai untuk kebaikan Pak Gub @wahid_simbar.”

    Selanjutnya, @goezrizal mengatakan, “Yang salah mungkin lolos, tapi yang tulus takkan lepas dari ujian. Karena kebaikan sejati selalu ditempa, agar tidak mudah pudar di tengah dunia yang fana.”

    Akun @muslimbinafri menulis, “Katakanlah yang benar walaupun itu pahit.”

    Akun @octagramspeed mengatakan,” Dah jelas jadi tersangka tapi masih dibela. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Jangan buat umat jadi tersesat.”

    Ada pula yang membuat pantun, seperti @rizqiyurnalis. Katanya, “Pergi jalan ke teluk kuantan, bawa oleh-oleh buah semangka. Ustaz bilang dia cuma diminta keterangan, alamak rupanya dia sudah jadi tersangka.”

    Akun @tuah_ridho memberi nasihat panjang. “Menentukan pilihan boleh, dan memilih adalah kewajiban. Tapi, tolong, Tuan Guru. Janganlah seperti kemaren terlalu dalam engkau terjun, Tuan Guru.”

    Dia melanjutkan, “Jangan dijadikan alat untuk kepentingan semata, Tuan Guru. Jangan sampai karena nila setitik hancur susu sebelanga. Seperti kata Tuan Guru, ingin menjadi setitik embun di tengah sahara. Jangan ada lagi hal seperti itu untuk kedua kalinya.”

    Akun @junnardan_1001 menulis, “Semoga ada hikmah yang dapat diambil dari kejadian yang menyeret orang yang didukung Ustaz Abdul Somad. Semoga jadi pelajaran.”

    Meski banyak yang mengkritik dan seolah memberi nasihat, banyak juga komentar yang tetap memberi dukungan moral kepada Ustaz Abdul Somad.*

  • Prabowo Bakal Tanggung Jawab Soal Utang Whoosh, PSI Beri Apresiasi

    Prabowo Bakal Tanggung Jawab Soal Utang Whoosh, PSI Beri Apresiasi

    GELORA.CO  – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pemerintahannya akan bertanggung jawab atas proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    “Pernyataan Presiden Prabowo terkait Whoosh mencerminkan sikap negarawan yang jernih dan bijak dalam melihat kepentingan rakyat. PSI sangat mengapresiasi,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Selasa (4/11).

    Andy menilai, proyek Whoosh dibutuhkan sebagai solusi kemacetan sekaligus memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta–Bandung secara signifikan.

    “Belakangan ada yang menyoal utang Whoosh. Padahal restrukturisasi utang itu hal yang sangat biasa dan tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta permasalahan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak dipolitisasi. Ia memastikan, akan bertanggung jawab soal permasalahan Whoosh yang belakangan ini menyita perhatian publik.

    “Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang, mungkin ada pihak-pihak yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” ucap Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

    Kepala negara menyatakan dirinya sudah mempelajari persoalan Whoosh. Ia memastikan, akan bertanggung jawab sepenuhnya.

    “Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, rakyat kita layani. Kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi semua sarana itu tanggungjawab bersama. Dan itu diujungnya itu tanggungjawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggungjawab Whoosh,” tegasnya.

    Ia menekankan proyek kereta cepat di seluruh dunia tidak bisa dikalkulasikan untung dan rugi. Menurutnya, transportasi umum harus dihitung manfaat bagi masyarakat.

    “Whoosh itu semua public transport diseluruh dunia jangan dihitung untung rugi, rugi nggak. Hitung manfaat nggak untuk rakyat? Di seluruh dunia begitu. Jadi namanya public service obligation,” pungkasnya