Category: Gelora.co

  • Tok! Prabowo Putuskan Upacara HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Bukan IKN

    Tok! Prabowo Putuskan Upacara HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Bukan IKN

    GELORA.CO – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI atau Hari Kemerdekaan akan kembali diselenggarakan di Jakarta, setelah di tahun sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

    Kembalinya perayaan Hari Kemerdekaan di Jakarta dilakukan pada tahun pertama Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

    Pada 17 Agustus 2024 lalu, Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), di mana penyelenggaraan upacara dilakukan di IKN. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap, perayaan 17 Agustus pada 2025 akan kembali dilaksanakan di Jakarta. 

    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” ujarnya di kantor Presidential Communication Office (PCO), Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Hasan juga mengatakan bahwa panitinya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga disebut menjadi bagian dari panitia. 

    Adapun sebulan jelang acara, pemerintah saat ini belum meluncurkan logo dan tema 17 Agustus. Namun, Hasan menyebut logo dan tema itu akan segera diluncurkan. 

    “Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja. Tapi pasti dalam waktu dekat akan dilaunching oleh Presiden mengenai logo dan temanya. Jadi kita tunggu ya,” paparnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, perayaan 17 Agustus pada 2024 lalu diselenggarakan secara terpisah di Istana Merdeka, Jakarta dan Istana Negara, IKN. 

    Jokowi dan Prabowo, saat itu masih presiden terpilih, melaksanakan upacara di IKN. Sementara itu, Wapres Maruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming di Jakarta.

  • Geger! Lord Rangga Muncul Kembali Usai 3 Tahun Wafat, Petinggi Sunda Empire Ternyata Masih Hidup?

    Geger! Lord Rangga Muncul Kembali Usai 3 Tahun Wafat, Petinggi Sunda Empire Ternyata Masih Hidup?

    GELORA.CO – Sosok pria berpakaian serba putih yang diduga mirip Lord Rangga Sasana mendadak viral di media sosial TikTok.

    Video yang diunggah oleh akun @kedalamanluar memperlihatkan seorang pria berpenampilan seperti petinggi Sunda Empire itu tengah duduk tenang dan menatap kamera, seolah mengirimkan pesan ke publik.

    Unggahan itu segera memancing respons dari ribuan warganet dan memicu berbagai spekulasi, salah satunya: “Apakah Lord Rangga benar-benar masih hidup?”

    Komentar seperti “Lord Rangga muncul kembali” hingga “Benarkah ini Lord Rangga masih hidup?” membanjiri kolom komentar.

    Tak sedikit pula yang mengungkapkan keterkejutan dan rasa penasaran mereka terhadap kemunculan pria misterius yang sangat mirip dengan sosok nyentrik yang pernah menghebohkan publik Indonesia.

    Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Lord Rangga Sasana, sosok yang dikenal luas sebagai tokoh sentral di balik kemunculan Sunda Empire, dikabarkan wafat pada Rabu pagi, 7 Desember 2022.

    Ia menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda, Tanjung, Brebes, Jawa Tengah, sekitar pukul 05.30 WIB.

    Kala itu, pihak keluarga menyebutkan bahwa penyebab kematian Lord Rangga adalah akibat penyakit paru-paru dan kelelahan.

    Kabar meninggalnya Lord Rangga sempat menjadi topik nasional, mengingat keeksentrikan dan pernyataan-pernyataannya yang kerap membuat publik terperangah.

    Namun, video kemunculan sosok serupa dirinya dua tahun setelah wafatnya kembali membuat netizen geger.

    Benarkah Lord Rangga Masih Hidup?

    Belum ada klarifikasi resmi apakah pria dalam video tersebut benar-benar Lord Rangga atau hanya seseorang yang sangat mirip dengannya.

    Namun satu hal yang pasti, kemunculan ini kembali membuktikan bahwa masih banyak netizen yang rindu dengan sosok Lord Rangga.***

  • BPK Temukan Dugaan Mark Up Ramadhan Fair Pemko Medan 2024, Kerugian Negara Ditaksir Capai Ratusan Juta

    BPK Temukan Dugaan Mark Up Ramadhan Fair Pemko Medan 2024, Kerugian Negara Ditaksir Capai Ratusan Juta

    GELORA.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan sejumlah kejanggalan terhadap realisasi anggaran kegiatan Ramadhan Fair pada tahun 2024, Minggu (13/7/2025).

    Kegiatan ini diketahui dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Dalam kegiatan ini, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA).

    Jumlah anggaran yang digelontorkan untuk menyelenggarakan kegiatan ini mencapai Rp 5 miliar lebih.

    Dari hasil pemeriksaan, terdapat sejumlah kejanggalan yang mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi dengan modus Mark up harga dan sewa barang.

    Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. AGK sebagai EO yang ditunjuk berdasarkan hasil lelang kegiatan dengan surat perjanjian pekerjaan nomor 000.3/1778.KBD/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 Rp.5.279.101.725,00,-

    Dugaan korupsi timbul pada saat penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan peralatan kegiatan ketika pihak dinas menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

    Dimana adanya dugaan kongkalikong antara pihak ketiga dengan dinas terkait dalam menyusun HPS sebelum kegiatan dilaksanakan.

    Tidak menutup kemungkinan, kegiatan yang dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadhan menjadi ajang oleh oknum-oknum terkait untuk menyelewengkan uang negara.

    Dalam temuannya, BPK menemukan harga yang tidak sesuai alias dinaikkan diduga untuk mendapatkan untung lebih.

    Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat ulah oknum yang melakukan tindakan menyimpang dalam acara ini mencapai ratusan juta rupiah.

    Pemko Medan dalam hal ini menyelenggarakan kegiatan Ramadhan Fair XVIII Tahun 2024 di dua tempat. Ramadhan Fair ini menampilkan beberapa kegiatan diantaranya pentas seni, kegiatan lomba keagamaan, wisata kuliner serta stand booth yang diikuti para UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

    Lokasi pertama di depan Masjid Raya atau Taman Sri Deli dan satunya lagi pada kawasan kecamatan Medan Utara.

    Tindakan ini diduga melanggar Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

    Akibatnya dugaan korupsi ini menambah daftar merah terhadap pengelolaan anggaran di Provinsi Sumatera Utara, terkhusus Pemerintah Kota Medan.

    Apalagi, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting, dalam operasi tangkap tangan atau yang disebut OTT.

    Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Benny Sinomba Siregar yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan Ramadhan Fair ke XVIII saat dikonfirmasi melalui telepon tidak mengangkat dan di konfirmasi melalui aplikasi WhatsAap (WA) juga tidak membalas.***

  • Jokowi Dinilai Melecehkan Forum Purnawirawan TNI Setelah Lempar Tuduhan Ini

    Jokowi Dinilai Melecehkan Forum Purnawirawan TNI Setelah Lempar Tuduhan Ini

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai tudingan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang bilang ada agenda besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tak punya dasar kuat.

    “Tak mendasar dan tendensius,” kata dia kepada awak media, Rabu (16/7).

    Pengamat dari Universitas Esa Unggul membeberkan sejumlah hal sehingga menilai tudingan Jokowi tendensius.

    Pertama, kata Jamiluddin, persoalan ijazah palsu sudah mengemuka saat Jokowi masih menjabat Presiden RI.

    Namun, kata dia, kekuataan politik Jokowi ketika menjabat Presiden RI begitu kuat, sehingga elemen masyarakat tak bersuara kuat.

    “Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah,” ujar Jamiluddin.

    Dia mengatakan pemain utama dari isu ijazah palsu orang yang sama, yakni kubu Roy Suryo dan kawan-kawan.

    Menurut dia, masih samanya pemain dalam isu ijazah palsu menandakan tak terjadi penggelembungan kekuatan.

    “Kalau ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi ada kekuatan besar yang akan merusak reputasi Jokowi,” ujarnya.

    Kedua, kata Jamiluddin, usulan pemakzulan Gibran datang dari Forum Purnawirawan TNI yangtidak punya ambisi politik.

    Menurut dia, kelompok tersebut hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum.

    “Para purnawirawan juga elemen masyarakat yang punya integritas, karena itu, mereka tidak akan mudah diperalat oleh pihak mana pun,” katanya.

    Jamiluddin menilai Jokowi meremehkan para purnawirawan TNI ketika menuding ada kekuatan besar di balik isu pemakzulan Gibran.

    “Kalau Jokowi menuding ada kekuatan besar di balik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara,” ungkap mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

    Jamiluddin menilai Forum Purnawirawan TNI ingin masa depan bangsa dan negara lebih positif ketika mengusulkan pemakzulan.

    “Jadi, sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang dapat menyetir mereka. Ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI,” katanya.

    Jamiluddin menyarankan Jokowi bisa menyampaikan bukti ketika menuduh ada kekuatan besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.

    “Dengan begitu, Jokowi tidak dinilai menyebarkan rumor. Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa,” katanya.

  • Pemerintah akan Tarik Pajak dari Media Sosial, Konten Kreator Jadi Sasaran

    Pemerintah akan Tarik Pajak dari Media Sosial, Konten Kreator Jadi Sasaran

    GELORA.CO –   Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengumumkan rencana untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi digital yang berlangsung di media sosial, mulai tahun 2026.

    Kebijakan ini menyasar pelaku usaha digital, khususnya kreator konten dan perusahaan asing penyedia layanan digital (OTT) seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Netflix.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa pemerintah akan menggunakan media sosial sebagai sumber informasi perpajakan dan alat pemantauan aktivitas ekonomi digital.

    Langkah ini kata Sri Mulyani, merupakan bagian dari strategi memperluas basis penerimaan negara di tengah meningkatnya transaksi digital.

    “Kami akan mulai menyisir potensi pajak dari media sosial dan data digital untuk mendukung target penerimaan APBN 2026,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Siapa yang akan Kena Pajak?

    Kebijakan ini tidak menyasar pengguna biasa, melainkan:

    a. Kreator konten yang memperoleh penghasilan dari monetisasi platform digital.

    b. Influencer dan selebgram yang menerima bayaran dari endorsement.

    c. Perusahaan asing yang menyediakan layanan digital berbayar di Indonesia.

    Direktorat Jenderal Pajak akan memanfaatkan data terbuka dan teknologi digital untuk mendeteksi potensi pajak yang selama ini belum tergarap. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi pelengkap dan sistem pemantauan berbasis data.

    “Ekonomi digital berkembang pesat dan perlu dimasukkan ke dalam sistem perpajakan agar adil dan merata,” lanjut Sri Mulyani.

    Sosialisasi dan Persiapan

    Sebelum diberlakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi menyeluruh kepada pelaku industri kreatif dan digital. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari reformasi perpajakan pasca disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang turut mencakup pengawasan atas transaksi lintas negara. 

  • Dituduh Otak Pemalsuan Ijazah Jokowi, Paiman Tuntut Roy Suryo Cs Bayar Rp 1,5 Miliar!

    Dituduh Otak Pemalsuan Ijazah Jokowi, Paiman Tuntut Roy Suryo Cs Bayar Rp 1,5 Miliar!

    GELORA.CO – Pengacara Farhat Abbas menggugat ahli telematika, Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membayar ganti rugi senilai Rp 1,5 miliar imbas kisruh ijazah Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Gugatan itu Farhat layangkan mewakili mantan Rektor Universitas Prof. Moestopo (Beragama) sekaligus eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo.

    “Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sejumlah Rp 750.000.000,” kata Farhat dalam salinan dokumen permohonannya sebagaimana dikutip, Rabu (16/7/2025).

    “Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp 750.000.000,” lanjut Farhat.

    Farhat mengatakan, kliennya merasa dirugikan karena telah difitnah secara keji pada kurun Mei hingga Juli 2025 di media sosial oleh Roy Suryo dan kawan-kawan.

    Paiman, kata dia, dituding aktor intelektual dalam penerbitan ijazah palsu Jokowi.

    “(Roy Suryo Cs menuding) penggugat (Paiman) sebagai otak yang memalsukan dan mencetak ijazah sarjana milik Turut Tergugat II (Jokowi) di Pasar Pramuka,” kata Farhat.

    Padahal, kata Farhat, Mabes Polri sudah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan.

    Polisi juga menyatakan bahwa ijazah Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) asli.

    Oleh karena itu, Farhat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, Roy Suryo dan kawan-kawannya melakukan perbuatan melawan hukum.

    Ia juga meminta agar penghentian penyelidikan oleh polisi sah dan berkekuatan hukum.

    “Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Turut Tergugat II (Jokowi) yang diumumkan di berita negara dan media cetak,” kata Farhat dalam permohonannya.

    Gugatan Farhat telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (14/7/2025) lalu dan akan mulai disidangkan 29 Juli mendatang.

    Adapun para tergugat dalam permohonan ini adalah Eggi Sudjana sebagai Tergugat I, Roy Suryo sebagai Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII.

    Selain itu, terdapat para pihak lain yakni, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Turut Tergugat I, Jokowi sebagai Turut Tergugat II, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Turut Tergugat III.

  • Trump Klaim Punya Akses Penuh ke Indonesia, Incar Tembaga RI

    Trump Klaim Punya Akses Penuh ke Indonesia, Incar Tembaga RI

    GELORA.CO -Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengklaim telah memiliki akses penuh terhadap seluruh sumber daya Indonesia, termasuk komoditas strategis seperti tembaga.

    Pernyataan itu disampaikan Trump usai mengumumkan pemangkasan tarif menjadi 19 persen untuk Indonesia dan melakukan pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami menyepakati perjanjian, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia, segalanya. Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga, dan sekarang kami punya akses penuh ke semua itu,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Rabu 16 Juli 2025.

    Dalam kesepakatan tersebut, AS diklaim tidak akan membayar tarif apapun atas akses ke sumber daya Indonesia. 

    Sebaliknya, produk ekspor dari Indonesia akan dikenakan tarif impor sebesar 19 persen saat masuk ke pasar AS. Tarif ini lebih rendah dibandingkan beban 32 persen yang sebelumnya diberlakukan oleh Washington.

    “Kami tidak akan membayar tarif apa pun, mereka memberi kami akses yang sebelumnya tidak pernah kami miliki. Itu mungkin bagian terpenting dari kesepakatan ini,” katanya. 

    “Bagian lainnya, mereka akan membayar 19 persen, sementara kami tidak membayar apa pun. Saya rasa ini kesepakatan yang bagus untuk kedua belah pihak. Tapi yang jelas, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia,” lanjut Trump.

    Trump juga menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai produsen tembaga berkualitas tinggi. Ia menilai kesepakatan ini akan membuka keran ekspor tembaga dari Indonesia ke AS dengan tarif rendah, atau bahkan tanpa tarif sama sekali.

    Meski tidak merinci isi perjanjian secara lengkap, Trump menyebut kesepakatan ini juga mencakup komitmen Indonesia untuk membeli produk-produk asal AS. 

    Komitmen tersebut antara lain mencakup pembelian energi senilai 15 miliar Dolar AS (sekitar Rp244 triliun), produk pertanian senilai 4,5 miliar Dolar AS (Rp73 triliun), serta 50 pesawat Boeing, mencakup seri Boeing 777.

  • China Boikot Boeing, Indonesia Borong 50 Pesawat

    China Boikot Boeing, Indonesia Borong 50 Pesawat

    GELORA.CO – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan, kesepakatan dagang dengan Indonesia mencakup komitmen pengadaan berskala komoditas dari AS dan pembukaan penuh pasar Indonesia terhadap produk AS. Salah satu yang ia umumkan adalah pembelian puluhan pesawat Boeing, kebanyakan jenis 777.

    Trump menyampaikan, kesepakatan tersebut tercapai usai dia bernegosiasi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto melalui telepon. Percakapan berlangsung ketika Prabowo sedang transit usai meninggalkan Paris, Prancis menuju Indonesia.

    Dalam kirimannya yang lebih awal di Truth Social, ia mengumumkan salah satu isi kesepakatan adalah komitmen RI membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar adalah Boeing 777. Namun, tidak dirinci maskapai atau pihak mana yang akan membeli pesawat tersebut.

    Langkah Indonesia menyikapi ancaman pengenaan tarif impor AS ini berbeda dengan yang diambil China. Diancam dengan tarif impor tinggi oleh Trump, China justru memerintahkan maskapai-maskapai penerbangannya untuk tidak menerima pengiriman pesawat jet jenis baru lebih lanjut dari Boeing.

    Ini sebagai tanggapan atas keputusan AS untuk memberlakukan tarif 145 persen terhadap barang-barang China. Bloomberg News melaporkan hal ini pada April lalu, mengutip orang-orang yang mengetahui hal tersebut.

    Saham Boeing – yang menganggap China sebagai salah satu pasar pertumbuhan terbesarnya dan di mana saingannya Airbus, memegang posisi dominan – turun 0,5 persen  setelah pengumuman itu.

    Industri kedirgantaraan global itu terseret ke dalam perang dagang yang dipimpin oleh AS, dengan para pembuat pesawat, maskapai penerbangan, dan pemasok meninjau ulang kontrak senilai miliaran dolar. Ini setelah pemasok AS Howmet Aerospace memicu perdebatan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tarif.

    Kebingungan atas perubahan tarif dapat membuat pengiriman pesawat menjadi tidak menentu, dengan beberapa CEO maskapai penerbangan mengatakan bahwa mereka akan menunda pengiriman pesawat daripada membayar bea masuk.

    Tiga maskapai penerbangan terbesar di China – Air China, China Eastern Airlines, dan China Southern Airlines, telah merencanakan untuk menerima pengiriman puluhan pesawat Boeing antara tahun 2025 dan 2027.

    Beijing juga telah meminta kapal-kapal induk RRT untuk menghentikan pembelian peralatan dan suku cadang yang berhubungan dengan pesawat terbang dari perusahaan-perusahaan AS, menurut laporan Bloomberg.

    Masalah Boeing 

    Gulf Times melansir, Boeing, salah satu produsen kedirgantaraan terbesar dan paling ikonik di dunia, berada dalam siklus masalah yang terus menerus selama beberapa tahun terakhir. Tepat ketika perusahaan ini tampaknya mulai berbalik arah setelah beberapa insiden penting, tantangan baru muncul – menimbulkan keraguan akan kemampuannya untuk pulih.

    Kemunduran terbaru terjadi pada 12 Juni 2025, ketika sebuah pesawat Air India Boeing 787-8 Dreamliner. Penerbangan itu jatuh tak lama setelah lepas landas dari Ahmedabad. Meskipun rincian lengkapnya masih diselidiki, tragedi ini sekali lagi menimbulkan kekhawatiran tentang masalah lama Boeing dalam hal kontrol kualitas dan keselamatan.

    Masalah Boeing tidak dimulai baru-baru ini. Masalahnya sudah berlangsung bertahun-tahun, dimulai dengan pengandangan pesawat 737 MAX setelah dua kecelakaan fatal pada 2018 dan 2019. Lion Air Penerbangan 610 dan Ethiopian Airlines Penerbangan 302 keduanya melibatkan 737 MAX, yang mengarah ke grounded di seluruh dunia yang berlangsung selama hampir dua tahun. 

    Ini merupakan pukulan bersejarah bagi Boeing, yang sangat merusak reputasi dan kondisi keuangannya. 

    Maju cepat ke tahun 2024, dan ada insiden lain yang melibatkan 737 MAX. Boeing 737 MAX 9 milik Alaska Airlines mengalami kehilangan sumbat pintu dalam penerbangan, mengingatkan dunia penerbangan bahwa masalah kontrol kualitas Boeing masih belum sepenuhnya terselesaikan.

    Namun, masalah perusahaan tidak berhenti sampai di situ. Boeing 787 Dreamliner, yang dimaksudkan untuk menjadi masa depan perjalanan jarak jauh, telah menghadapi tantangannya sendiri. Mulai dari kebakaran baterai yang menyebabkan grounded pada 2013 hingga masalah kontrol kualitas terkini, Boeing telah berjuang untuk memperbaiki model andalannya. 

    Pada 2021, pelapor di dalam perusahaan mengungkapkan bahwa terdapat celah yang berlebihan di antara panel badan pesawat, yang melanggar batas yang disetujui FAA. Hal ini membuat Boeing menghentikan pengiriman 787 Dreamliner untuk sementara waktu dan memaksa perusahaan untuk mengerjakan ulang pesawat yang sudah beroperasi.

    Menurut Gulf News, salah satu masalah terbesar Boeing adalah kontrol kualitas. Cacat produksi pada suku cadang dan masalah dengan sealant telah mengganggu beberapa program pesawatnya. Perusahaan ini telah menghadapi pengawasan yang signifikan dari regulator, terutama atas program 737 MAX dan 787. Masalah-masalah ini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan pesawat Boeing.

    Di bawah tekanan besar untuk memenuhi target produksi, Boeing juga dilaporkan telah mengorbankan keselamatan. Strategi perusahaan untuk meningkatkan produksi pesawat dengan cepat dalam menanggapi permintaan yang kuat telah menyebabkan cacat produksi, baik pada lini 737 dan 787. Pendekatan yang terburu-buru ini telah melemahkan jaminan kualitas, membuat Boeing terekspos pada cacat yang seharusnya dapat dihindari dengan pengawasan yang lebih cermat.

    Kecelakaan 737 MAX merupakan pengingat tragis bahwa desain dan pengawasan yang buruk dapat menimbulkan konsekuensi yang mematikan. Catatan kelalaian keselamatan Boeing tidak hanya menyebabkan kecelakaan, tetapi juga meningkatkan risiko untuk setiap pesawat yang diproduksinya. Perusahaan ini terus menangani dampak dari insiden-insiden ini.

    Pada 2021, para insinyur dan whistleblower Boeing mengungkapkan rincian yang mengganggu tentang budaya internal perusahaan. Ada dugaan “menutup-nutupi” seputar masalah keselamatan, dengan beberapa orang mengatakan bahwa para pekerja takut akan pembalasan jika mereka menyampaikan kekhawatiran. Kematian beberapa pelapor semakin menodai citra Boeing dan mengekspos masalah budaya yang mengakar yang telah merusak kemampuannya untuk berkembang.

    Masalah whistleblower menunjukkan masalah yang lebih besar: budaya perusahaan Boeing. Ketidaksinambungan antara manajemen senior dan pekerja telah menyebabkan budaya ketakutan, di mana para karyawan enggan untuk berbicara tentang masalah keselamatan. Hal ini, dikombinasikan dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, telah secara signifikan menghambat kemampuan Boeing untuk pulih dari kesalahan masa lalunya.

    Kinerja keuangan Boeing terpukul karena masalah-masalah yang sedang berlangsung ini. Pada tahun 2024, perusahaan membukukan kerugian bersih sebesar 11,8 miliar dolar AS, yang menandai kerugian finansial terbesar kedua dalam sejarah. Kombinasi penundaan produksi, pembatasan FAA, dan perselisihan tenaga kerja sangat membebani kemampuannya untuk menghasilkan laba.

    Terlepas dari upaya untuk menstabilkan, Boeing masih menghadapi tantangan yang signifikan. Pada Q4 2024, perusahaan mengumpulkan modal sebesar 24 miliar dolar AS, meningkatkan cadangan kas menjadi 26,3 miliar dolar AS. Namun, dengan meningkatnya tingkat utang (sekarang 53,9 miliar dolar AS) dan arus kas keluar yang terus berlanjut, Boeing menghadapi satu tahun lagi arus kas bebas negatif pada tahun 2025.

    Terlepas dari perjuangan ini, Boeing telah membuat langkah dalam menstabilkan operasinya. CEO perusahaan, Dave Calhoun, telah mengumumkan rencana pengunduran dirinya, yang menandakan adanya potensi pergeseran kepemimpinan dan strategi. Boeing telah berjanji untuk melakukan perubahan besar-besaran, dengan fokus pada peningkatan kontrol kualitas, pemulihan keselamatan, dan membangun kembali kepercayaan dengan regulator, pelanggan, dan publik.

    Gulf News memprediksi, masa depan Boeing masih belum pasti. Sementara perusahaan sedang berupaya mengatasi masalahnya, pemulihannya akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit. Dunia penerbangan mengamati dengan seksama, dengan banyak orang menunggu untuk melihat apakah Boeing dapat mendapatkan kembali statusnya sebagai pemimpin global dalam bidang kedirgantaraan.

  • Jokowi Dicurigai Sengaja Merawat Isu Ijazah Palsu

    Jokowi Dicurigai Sengaja Merawat Isu Ijazah Palsu

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diyakini memiliki agenda politik besar sehingga sengaja merawat polemik keaslian ijazahnya.

    Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Jokowi terkait kecurigaan ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan yang bertujuan menurunkan reputasi politiknya.

    “Kami menduga, ada kesengajaan dari Jokowi merawat polemik ini untuk tujuan tertentu. Sehingga Jokowi lah yang patut diduga mempunyai agenda politik besar di balik persoalan ini, bukan sebaliknya ada pihak-pihak lain,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Rabu 16 Juli 2025.

    Karena, kata Hasanuddin, jika Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada para pihak yang mempertanyakannya, maka polemik tersebut akan berakhir.

    Bahkan, seharusnya Polri dapat memfasilitasi atau mengundang para pihak terkait seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan para penggugat seperti Roy Suryo dkk, dan melibatkan saksi atau pihak independen, maka pertemuan itu dapat mempercepat penyelesaian.

    “Bukan sebaliknya, proses hukum pembuktian, yang dimulai dari penyelidikan. Dan tentu saja, mengakibatkan prosesnya menjadi panjang dan menimbulkan berbagai spekulasi,” pungkas Hasanuddin.

  • Turun ke Lapangan Tuh Bukan Pencitraan

    Turun ke Lapangan Tuh Bukan Pencitraan

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kegiatan blusukan yang rutin ia lakukan ke berbagai wilayah di Indonesia bukanlah untuk kepentingan pencitraan politik.

    Menurut Gibran, kehadiran langsung di tengah masyarakat sangat penting untuk menyerap aspirasi warga.

    “Turun ke lapangan itu bukan demi pencitraan atau sekadar mencari eksposur. Dialog langsung dengan masyarakat, pelaku UMKM, dan petani sangat krusial,” ujar Gibran saat memberikan materi dalam Pembekalan Peserta Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68, dalam siaran daring Setwapres, dikutip Rabu (16/7).

    Gibran menyampaikan bahwa belum lama ini ia melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Ia menyebut kunjungan ke Jogjakarta dan Banyuwangi untuk mengikuti panen tebu, serta ke Ngawi untuk memantau panen raya padi secara langsung.

    Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyampaikan rasa bangganya terhadap kemajuan sektor pertanian nasional.

    Ia menyebut bahwa cadangan beras nasional saat ini mencapai 4,25 juta ton—angka tertinggi dalam 23 tahun terakhir.

    “Stok beras kita saat ini yang tertinggi selama 23 tahun terakhir, mencapai 4,25 juta ton. Ini luar biasa. Saat negara lain kekurangan, kita justru mengalami surplus. Soal beras sudah kita tanganitinggal air, pupuk, dan mafia beras,” jelasnya.

    Ia juga membahas upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi sektor pertanian, khususnya menyangkut pupuk bersubsidi.

    Gibran menyoroti masih banyaknya aturan yang tumpang tindih yang memperlambat proses birokrasi.

    “Kami telah memangkas 145 regulasi terkait pupuk. Saya titip kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini bukan hanya di pertanian. Aturan yang berbelit harus dikaji ulang. Peserta pendidikan juga harus memberi masukan,” ujar Gibran.

    Lebih jauh, Gibran menekankan pentingnya reformasi regulasi di berbagai bidang agar sistem birokrasi pemerintah menjadi lebih cepat dan tanggap terhadap kebutuhan publik.

    “Kita maunya yang cepat-cepat saja,” tutupnya.