Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Istana Belum Bisa Jelaskan Soal Klaim Trump Miliki Akses Penuh ke Indonesia

    Istana Belum Bisa Jelaskan Soal Klaim Trump Miliki Akses Penuh ke Indonesia

    GELORA.CO – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro angkat bicara soal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengklaim mendapatkan akses penuh atas kesepakatan tarif impor dengan RI. Diketahui, RI mendapatkan tarif impor sebesar 19 persen.

    Namun, dia belum menjelaskan rinci maksud dari pernyataan Trump. Alasannya, Presiden baru saja tiba di tanah air usai menjalankan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara di Kawasan Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa.

    “Ya, kan Pak Presiden baru saja tiba di Tanah Air ya dan tentu kita tahu semua sudah membaca banyak sekali hasil yang diperoleh dari lawatan ke beberapa negara di luar negeri oleh Pak Presiden. Pak Presiden juga sudah menyampaikan keberhasilan di dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif,” ujar Juri kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Lebih lanjut, terkait tarif dagang, Presiden Prabowo juga melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Trump pada Selasa (15/7) malam. Meski belum membeberkan secara rinci isi obrolan tersebut, dia meminta untuk menunggu detail maksud dari pernyataan Trump.

    “Itu kita tunggu saja nanti detailnya ya. Apa yang dimaksud dengan full access dan kira-kira apa yang menjadi kebijakan kita setelah ini,” kata dia.

    Lebih lanjut, terkait kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia dia menyebut kementerian dan lembaga akan menindaklanjuti hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan dua negara.

    “Dan secara teknis tentu nanti pemerintah, terutama Kementerian/Lembaga yang terkait akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kesepakatan-kesepakatan tarif dagang. Jadi kita tunggu saja,” jelasnya.

    Sebelumnya, badai tarif impor Amerika Serikat (AS) yang sempat menghantui produk Indonesia akhirnya mereda. Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan penurunan tarif impor bagi barang dari Indonesia menjadi 19 persen, lebih rendah dari angka sebelumnya yang dipatok 32 persen.

    Keputusan ini disampaikan Trump sebagai bagian dari kesepakatan dagang bilateral.

    “Mereka akan membayar 19 persen dan kami tidak akan membayar apapun… kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan,” tegas Trump, Selasa (15/7/2025) waktu setempat, seperti dikutip dari Reuters.

    Tak hanya itu, Trump juga blak-blakan soal komitmen Indonesia dalam perjanjian ini. Jakarta sepakat membeli 50 jet Boeing, ditambah dengan energi AS senilai US$15 miliar dan produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar.

    “Banyak di antaranya adalah Boeing 777,” imbuh Trump.

  • KPK Panggil Mulyono Kasus Suap Proyek Jalan di Daerah Bobby Nasution

    KPK Panggil Mulyono Kasus Suap Proyek Jalan di Daerah Bobby Nasution

    GELORA.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan orang saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting Cs, yang disebut sebagai orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

    Salah satu saksi yang dipanggil adalah mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Mulyono (MUL).

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Medan atas nama MUL, Mantan Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Selain Mulyono, saksi lain yang turut dipanggil yaitu Winda, staf Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal; Ryan Lubis, Kasi UPT Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara; Suryadi Gozali, pemilik sparepart Daihatsu Motor di Kota Padangsidimpuan; Andi Junaedi, dari UPTD Paluta/Gunung Tua; Addi Mawardi Harahap, Kabid Binamarga Padangsidimpuan; Abdul Azis, staf PU Padangsidimpuan; dan Mardiah, staf honorer Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.

    “Hari ini, Kamis (17/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut),” ujar Budi.

    Sebelumnya diberitakan, pada Kamis malam, 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai proyek yang menjadi sorotan mencapai Rp231,8 miliar dari enam proyek jalan yang dikondisikan. KPK menyatakan, penyidikan masih terus dikembangkan terhadap proyek-proyek lain yang diduga bermasalah.

    Kelima tersangka yang telah diumumkan dan ditahan adalah Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumut; Rasuli Efendi Siregar sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Heliyanto sebagai PPK Satker PJN Wilayah I Sumut; M. Akhirun Efendi Siregar sebagai Direktur Utama PT Daya Nur Global (PT DNG); dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai Direktur PT Rukun Nusantara (PT RN).

    KPK memperkirakan total suap dalam kasus ini mencapai sekitar Rp2 miliar dan akan didalami lebih lanjut. Dalam OTT tersebut, penyidik turut mengamankan uang tunai sebesar Rp231 juta yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee.

    Dalam konstruksi perkara, kasus pertama terjadi di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Topan Obaja Putra Ginting bersama Rasuli Efendi Siregar dan M. Akhirun Efendi Siregar diduga merekayasa pengadaan proyek pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp157,8 miliar. PT Daya Nur Global ditunjuk sebagai pelaksana proyek tanpa melalui prosedur yang sah. Dalam pelaksanaannya, Akhirun bersama putranya, Rayhan, diduga memberikan uang kepada Rasuli dan Topan sebagai imbalan atas pengaturan proyek tersebut.

    Sementara itu, dalam kasus kedua yang melibatkan Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto selaku PPK diduga menerima suap sebesar Rp120 juta dari Akhirun dan Rayhan sebagai balas jasa atas pengaturan proyek melalui sistem e-katalog. Akibatnya, PT DNG dan PT RN memenangkan sejumlah proyek sepanjang 2023 hingga 2025.

    Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengaku siap jika dipanggil oleh KPK terkait kasus yang menyeret Topan Obaja Putra Ginting.

    “Namanya proses hukum kita bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (30/6/2025).

  • Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    GELORA.CO  – Awal pekan ini netizen atau warganet dikejutkan oleh berita makan bergizi gratis (MBG) ada larva atau belatung.

    Tentu saja hal ini sangat mencoreng program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Program MBG sendiri hingga kini belum merambah seluruh sisa di Indonesia.

    Dalam pelaksanaannya sekitar enam bulan terakhir, pemerintah leat Badan Gizi Nasional (BGN) mengalami tantangan luar biasa.

    Tantangan yang paling sering adalah menu MBG yang basi sehingga memicu siswa diare.

    Terbaru, siswa SMKN Tambakboyo, Tuban, Jawa Timur, mendapati paket MBG ada larva atau belatung.

    Penemuan ini terjadi pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru di SMA dan SMKN Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Akibatnya suasana gaduh pun tercipta, sebagian siswa sibuk merekam temuan itu hingga viral di medsos.

    Dalam video itu, terdengar suara siswa yang menyindir menu MBG dan merasa jijik setelah melihat larva bergerak. 

    “Hahaha, iki loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, mbok gedene ngene (hahaha, ini loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, lihat besarnya begini),” ujar siswa dalam video tersebut yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). 

    Camat Tambakboyo, Ari Wibowo Waspodo, membenarkan adanya penemuan larva pada menu MBG di sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. 

    Berdasarkan laporan yang diterimanya, menu MBG yang ditemukan mengandung larva terjadi di dua sekolah, yaitu SMA Negeri Tambakboyo dan SMK Negeri Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Ari menjelaskan bahwa yang ditemukan siswa bukanlah belatung, melainkan larva ulat buah atau sayuran yang terdapat dalam ompreng. 

    “Ada empat ompreng, ditemukan di titik pertama dua ompreng dan di titik kedua juga dua ompreng,” kata Ari Wibowo Waspodo, Selasa (15/7/2025). 

    Ia menegaskan dukungannya terhadap program yang digagas Presiden Prabowo, namun berharap agar penyedia makanan lebih memperhatikan aspek kehigienisan. 

    “Saya tahunya malah dari teman-teman media ada ulat di dalam ompreng makanan bergizi gratis. Informasinya itu di SMA dan SMK Tambakboyo,” ujarnya. 

    Hingga berita ini diturunkan, pihak SMKN Tambakboyo belum memberikan komentar terkait insiden tersebut saat dikonfirmasi.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengingatkan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya dialokasikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurut Yahya, masalah utama yang harus dibenahi BGN adalah rendahnya edukasi gizi untuk usia dini dan lemahnya akses pangan sehat di berbagai daerah.

    “MBG program mulia, tetapi anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, melainkan untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” ujar Yahya dikutip dari Tribunnews.com.

    Dia mengatakan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun akan menjadi pemborosan jika BGN hanya fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi makanan.

    “Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” kata Politisi Golkar itu .

    Komisi IX, dikatakan Yahya, akan membedah terlebih dahulu usulan tambahan anggaran dari BGN sebelum menyetujuinya.

    Dikatakan Yahya, MBG jangan hanya menjadi proyek distribusi makanan tanpa adanya program perbaikan gizi untuk jangka panjang.

    “Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR. MBG harus menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh terhadap sistem gizi nasional yang selama ini rapuh, fragmentaris, dan berorientasi jangka pendek,” sambungnya. 

    Dia kembali mengingatkan, anggaran besar BGN harus menjadi modal pemerintah dalam melakukan reformasi perbaikan gizi anak Indonesia. 

    “Jika anggaran besar hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan persoalan struktural. Negara butuh keberanian untuk mengubah pendekatan dari memberi makan menjadi mendidik gizi,” tandas Yahya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional RI (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaransebesar Rp118 Triliun untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG) 2026.

    Usulan itu disampaikan oleh Dadan, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/7/2025). 

    “Ya kita usulkan tambahan (anggaran) Rp118 Triliun,” kata Dadan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Dadan, pihaknya telah menerima pagu indikatif untuk tahun 2026 sebesar Rp217 Triliun berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.

    Hanya saja, anggaran Rp217 Triliun itu hanya cukup untuk menjalankan program MBG hingga sampai bulan Agustus 2026 mendatang.

    “Ya gini kalau basis pelayanan dan penerima manfaatnya 82,9 juta dimulai dari Januari sampai Desember. Maka kami akan membutuhkan tambahan, karena dengan Rp217 Triliun itu nanti akan terserap semuanya, jika semua lancar di akhir Agustus,” kata Dadan.

    Atas hal itu menurut dia, BGN memerlukan anggaran tambahan untuk mengimplementasikan program MBG di bulan September hingga Desember 2026.

    “Karena dari September, Oktober, November, Desember kami akan membutuhkan tambahan. Bukan seperti yang terjadi sekarang,” kata dia.

    “Jadi Rp217 Triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus (2026),” sambung Dadan.

    Dalam kesempatan ini, Dadan turut membocorkan soal anggaran untuk makan bergizi gratis setiap bulannya.

    Pengakuan Dadan, program MBG ini membutuhkan anggaran sebesar Rp25 Triliun setiap bulannya untuk meng-cover setiap sekolah menyelenggarakan makan bergizi gratis.

    “Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta (penerima manfaat), Maka 82,9 juta sudah start dari Januari. Itu artinya Rp25 Triliun per bulan lebih,” tukas dia

  • Gempa 7,3 Magnitudo Guncang Alaska, Picu Peringatan Tsunami

    Gempa 7,3 Magnitudo Guncang Alaska, Picu Peringatan Tsunami

    GELORA.CO -Sebuah gempa bumi kuat dengan 7,3 magnitudo mengguncang wilayah pesisir selatan Alaska, Amerika Serikat pada Rabu siang waktu setempat, 16 Juli 2025 

    Gempa tersebut memicu peringatan tsunami yang membuat warga di sepanjang garis pantai sejauh 1.127 km bergegas mencari tempat lebih tinggi.

    Meski begitu, peringatan tsunami tersebut kemudian diturunkan statusnya dan akhirnya dibatalkan. Tidak ada laporan mengenai kerusakan signifikan akibat gempa ini.

    Gempa terjadi pada pukul 12.37 siang di lepas pantai selatan Sand Point, sebuah komunitas kecil di Pulau Popof, bagian dari gugus Kepulauan Aleut. Guncangan dirasakan hingga Anchorage, kota besar yang berjarak hampir 966 kilometer dari pusat gempa.

    Gempa terjadi pada pukul 12.37 siang di lepas pantai selatan Sand Point, sebuah komunitas kecil di Pulau Popof, bagian dari gugus Kepulauan Aleut. Guncangan dirasakan hingga Anchorage, kota besar yang berjarak hampir 966 kilometer dari pusat gempa.

    “Kami telah melihat gempa bumi lain di daerah tersebut yang tidak menimbulkan gelombang tsunami yang signifikan, tetapi kami menanganinya dengan serius dan menjalankan prosedur kami,” ujar Jeremy Zidek, juru bicara Divisi Manajemen Darurat Alaska, seperti dimuat Associated Press.

    “Kami pastikan masyarakat diberitahu sehingga mereka dapat mengaktifkan prosedur evakuasi mereka,” tambahnya. 

    Pusat Peringatan Tsunami Nasional awalnya mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah dari barat daya Homer hingga Unimak Pass. Komunitas besar seperti Kodiak, dengan penduduk lebih dari 5.000 orang, juga masuk dalam wilayah terdampak. 

    Namun, sekitar satu jam kemudian, statusnya diturunkan menjadi waspada, dan akhirnya dibatalkan menjelang pukul 14.45.

    Tsunami kecil tercatat di Sand Point dengan ketinggian air tidak lebih dari 6,3 cm di atas permukaan pasang. 

    “Tidak ada kerusakan di bandara, tampaknya tidak ada kerusakan di pelabuhan, sungguh tidak ada kerusakan yang berarti,” kata Kepala Polisi Sand Point, Benjamin Allen.

    Namun, beberapa kerusakan kecil terjadi di toko kelontong Alaska Commercial. Vickey McDonald, manajer toko tersebut, mengatakan bahwa sekitar separuh dari rak minuman beralkohol runtuh dan botol-botolnya pecah. 

    “Saya punya asap cair, saus barbekyu, dan acar pecah di lantai. Baunya sangat menyengat di sini,” ujarnya.

    Di beberapa komunitas seperti Unalaska dan King Cove, pejabat setempat segera memerintahkan warga di zona rawan banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau menjauh ke pedalaman. 

    Di Seward, Jodie Stevens, seorang turis, bersama suaminya sedang mengamati burung puffin ketika mereka mendengar seruan untuk mengungsi.

    “Kami berjalan beberapa blok menanjak di tengah hujan. Seseorang dari pusat menyuruh semua orang segera pindah ke dataran tinggi,” kata dia.

    Mereka baru setengah jalan menuju titik evakuasi ketika sirene berbunyi menandakan bahwa situasi telah aman.

    Sementara itu, Badan Meteorologi Nasional (NWS) menyatakan tidak ada ancaman tsunami untuk wilayah pesisir Pasifik lainnya di Amerika Serikat dan Kanada, seperti Washington, Oregon, dan California

  • Film Superman Terbaru Dinilai Anti-Israel, Tampilkan Adegan Mirip Situasi Gaza

    Film Superman Terbaru Dinilai Anti-Israel, Tampilkan Adegan Mirip Situasi Gaza

    GELORA.CO – Film Superman terbaru karya James Gunn sedang menjadi sorotan hangat, bukan karena cerita superheronya, melainkan karena dianggap sarat pesan politik. Banyak kritikus menilai film ini menampilkan citra negatif terhadap Israel melalui kisah alegori yang disuguhkan.Cerita Fiksi dengan Nuansa Konflik Nyata

    Dalam film ini, menghadirkan dua negara fiktif yang tengah berkonflik: Boravia sebagai negara kaya, bersenjata canggih dan didukung AS, melawan Jarhanpur, negara tetangga yang miskin dan rakyatnya jadi korban serangan udara serta pengusiran paksa. Banyak penonton menganggap Boravia sangat mirip dengan Israel, sementara Jarhanpur digambarkan menyerupai Palestina.

    Dilansir the TImes of India, Selasa (15/7), penggambaran kekuatan militer versus penderitaan sipil seolah mencerminkan konflik antara Israel dan Gaza yang saat ini masih berlangsung.

    Reaksi warganet

    Reaksi publik di media sosial pun sangat ramai.

    Banyak yang menuding film ini “secara terbuka anti-Israel” dan memuji keberanian film ini membawa pesan pro-Palestina.

    Ada pula yang menyebut bahwa film ini “tidak menyamarkannya sama sekali,” karena jelas-jelas menggambarkan tentara Boravia menembaki warga sipil yang mengungsi — gambaran yang dinilai mirip dengan rekaman militer Israel di Gaza.

    Media dari negara-negara Arab dan komentator pro-Palestina menyambut film ini, sementara kelompok pro-Israel menuduhnya sebagai “propaganda berbalut jubah Superman.”

    Sikap Sutradara James Gunn

    Di tengah kontroversi ini, James Gunn selaku sutradara membantah keras bahwa filmnya adalah alegori konflik nyata. Ia menegaskan:

    “Saat saya menulis ini, konflik di Timur Tengah belum terjadi. Saya bahkan berusaha membuatnya berbeda dari konflik dunia nyata. Ini benar-benar fiksi.”

    Gunn menekankan bahwa inti cerita justru soal perjuangan Superman mempertahankan moralitas dalam dunia yang abu-abu secara moral, bukan komentar politik tentang Timur Tengah.

    Tema Besar Superman: Imigrasi, Mitos, dan Filosofi

    Dari generasi ke generasi, Superman selalu ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang:

    Banyak yang menyamakannya dengan kisah Nabi Musa maupun Yesus, bayi yang diselamatkan, pahlawan tunggal yang mengorbankan diri demi kebaikan.

    Debat budaya yang lebih luas

    Ada pula yang melihatnya dalam lensa filsafat Nietzsche sebagai tokoh Übermensch, manusia super yang melampaui batas manusia biasa, meski Superman justru tetap berpegang pada nilai moral manusia.

    Ketegangan antara “makhluk maha kuasa” dengan “kode etik manusiawi” inilah yang membuat Superman terus relevan di tengah perubahan zaman.

    Kisruh ini mencerminkan debat budaya yang lebih luas di Hollywood—tentang seberapa jauh film bisa (dan boleh) menghadirkan komentar sosial-politik, dan bagaimana interpretasi penonton bisa dipengaruhi peristiwa dunia nyata.

    Bagi pendukung Israel, film ini disebut sebagai bagian dari normalisasi sentimen anti-Israel di budaya Barat.

    Sementara mereka yang mengkritisi aksi Israel di Gaza menilai film ini hanya cerminan realitas seperti yang dilaporkan banyak jurnalis internasional.

    Tanpa bermaksud eksplisit mengomentari konflik Israel-Palestina, Superman versi James Gunn telah masuk ke pusaran perdebatan dunia nyata melalui simbol dan visual yang dipilihnya. Seperti kisah superhero lainnya, film ini akhirnya lebih dibaca sebagai cermin dari dunia nyata, bukan sekadar fantasi layar lebar.

  • Geisz Skeptis Tom Lembong Akan Bebas Meski Dakwaan Jaksa Cacat

    Geisz Skeptis Tom Lembong Akan Bebas Meski Dakwaan Jaksa Cacat

    GELORA.CO -Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dijadwalkan akan membacakan vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Jumat, 18 Juli 2025.

    Menanggapi hal itu, penggiat demokrasi Geisz Chalifah mengaku skeptis atas proses hukum yang tengah berlangsung, meskipun meyakini Tom Lembong tidak bersalah.

    “Fakta-fakta persidangan telah mengungkap dengan seterang-terangnya. Dakwaan Jaksa terhadap Tom Lembong tak dapat dibuktikan,” ujar Geisz seperti dikutip redaksi, melalui akun X miliknya, Kamis, 17 Juli 2025.

    Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong janggal sejak awal. Tom ditetapkan sebagai tersangka pada November 2024, sementara audit BPKP yang menjadi dasar tuduhan baru keluar pada Juni 2025.

    “Tom ditetap sebagai tersangka dulu baru dicarikan bukti,” tegas mantan komisaris Ancol tersebut.

    Meski secara hukum ia optimistis Tom seharusnya divonis bebas, Geisz mengaku tetap ragu. 

    “Bukan karena Tom bersalah, tapi karena hukum telah menjadi alat kekuasaan,” ujarnya.

    Tom Lembong dituntut penjara selama 7 tahun dalam kasus korupsi impor gula di Kemendag tahun 2015-2016. Selain 7 tahun penjara, menteri era Presiden Joko Widodo ini juga dituntut membayar denda Rp750 juta. Jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 6 bulan.

    Tom Lembong didakwa terlibat kasus dugaan impor gula yang merugikan negara Rp578 miliar. Mantan Timses Capres Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini disebut-sebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga.

    Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

  • Israel Serang Gedung Kementerian Pertahanan Suriah, Satu Tewas

    Israel Serang Gedung Kementerian Pertahanan Suriah, Satu Tewas

    GELORA.CO – Militer Israel menyerang Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus dua kali pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan dilakukan Israel saat mengintervensi bentrokan antara tentara Suriah dan pejuang Druze di Suriah selatan, yang merupakan kekerasan paling mematikan di negara itu dalam beberapa bulan terakhir.

    “Serangan tersebut meruntuhkan empat lantai kementerian dan merusak fasadnya. Serangan tersebut menewaskan satu orang dan melukai 18 orang,” kata pejabat Suriah, seperti dikutip AFP, Kamis 17 Juli 2025.

    Ini adalah pertama kalinya Israel menargetkan Damaskus sejak Mei dan hari ketiga berturut-turut Israel melancarkan serangan udara terhadap militer Suriah.

    Seorang juru bicara militer Israel mengatakan, serangan terhadap Kementerian Pertahanan tersebut merupakan pesan kepada Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa “mengenai peristiwa di Suweyda”. Militer Israel menyerang tank-tank Suriah pada hari Senin dan terus melancarkan puluhan serangan pesawat tak berawak terhadap pasukan, menewaskan beberapa tentara.

    Israel telah menyatakan tidak akan mengizinkan tentara Suriah ditempatkan di wilayah selatan negara itu, dan akan melindungi komunitas Druze dari pemerintah Damaskus. Banyak anggota komunitas Druze menolak klaim patronase Israel karena takut dianggap sebagai proksi asing.

    Pengeboman Israel menambah kerumitan konflik yang sudah meningkat antara pasukan pemerintah Suriah, suku-suku Arab Badui, dan pejuang Druze. Lebih dari 250 orang tewas dalam bentrokan selama empat hari, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris.

    Pada hari Rabu, pemerintah Suriah dan salah satu dari tiga pemimpin spiritual komunitas Druze Suriah mengumumkan gencatan senjata. Namun, belum jelas apakah gencatan senjata tersebut akan bertahan, karena pemimpin spiritual lainnya, Sheikh Hikmat al-Hijri, bersumpah untuk terus berjuang, menyebut pemerintah sebagai kumpulan “geng bersenjata”.

    Gencatan senjata yang diumumkan pada hari Selasa juga gagal dalam situasi serupa.

    Pada Rabu malam, Reuters melaporkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada hari Kamis untuk membahas situasi tersebut. Bentrokan yang melibatkan sebagian besar pasukan pemerintah Sunni melawan pejuang Druze telah memicu kekhawatiran akan konflik sektarian yang lebih luas. Serangan pada bulan Maret oleh sisa-sisa rezim terguling Bashar al-Assad terhadap pasukan keamanan menyebabkan kekerasan yang menewaskan lebih dari 1.500 orang, sebagian besar dari mereka berasal dari komunitas minoritas Alawi.

    Kekerasan ini merupakan tantangan paling serius bagi pemerintahan Damaskus sejak pembantaian pesisir dan mengancam akan semakin menjauhkan warga Druze dari negara tersebut.

    Druze, minoritas agama di Suriah dan Timur Tengah yang lebih luas, merupakan mayoritas penduduk provinsi Sweida di selatan negara itu. Mereka telah bernegosiasi dengan otoritas yang dipimpin kelompok Islamis di Damaskus sejak jatuhnya Assad, dalam upaya untuk mencapai suatu bentuk otonomi. Mereka belum mencapai kesepakatan yang mendefinisikan hubungan mereka dengan negara Suriah yang baru.

    Tentara Suriah memasuki Sweida pada hari Minggu dalam upaya untuk memulihkan ketenangan antara pejuang Druze dan suku-suku Badui Arab.

    Perkelahian pecah setelah anggota suku Badui merampok seorang pria Druze di jalan utama selatan Damaskus, memicu siklus kekerasan balas dendam antara kedua kelompok. Kekerasan berkala antara anggota komunitas Druze dan Badui telah umum terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

    Beberapa milisi Druze telah berjanji untuk mencegah pasukan pemerintah Suriah memasuki Sweida dan telah menyerang mereka, yang menyebabkan eskalasi bentrokan.

    Ketika pasukan pemerintah memasuki Sweida, laporan pelanggaran hak asasi manusia mulai bermunculan.

    Pada hari Selasa sekitar tengah hari, orang-orang bersenjata memasuki ruang resepsi milik keluarga Radwan di Sweida dan menewaskan 15 pria tak bersenjata dan seorang wanita, tiga anggota keluarga tersebut mengatakan kepada Guardian. SOHR juga melaporkan pembunuhan tersebut, meskipun menyebutkan jumlah korban tewas sebanyak 12 orang. (*)

  • Supaya tidak Ada Lahan Terlantar

    Supaya tidak Ada Lahan Terlantar

    GELORA.CO – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi angkat bicara terkait wacana pemberian lahan yang tak terpakai selama lebih dari dua tahun akan diserahkan negara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Hasan tidak ada yang salah dengan rencana tersebut. Sebab, lahan yang tidak dikelola akan memunculkan konflik agraria.

    “Jadi semangat pemerintah yang pertama, semangat pemerintah adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Lahan-lahan terlantar ini juga bisa juga menimbulkan konflik agraria karena dibiarkan sekian lama, ada orang yang menduduki, kemudian terjadi konflik agraria,” kata Hasan di Jakarta, dikutip Kamis (17/7/2025).

    Hasan menjelaskan kebijakan penyerahan lahan ke ormas ini tidak hanya bertujuan untuk mengambil hak masyarakat. Pemerintah pun memberikan kesempatan waktu tunggu sebelum lahan tersebut diambil alih.

    “Tapi pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya, sekian tahun, ada peringatannya, tiga kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan,” ujarnya.

    Hasan menyebut kebijakan ini juga bukan hal yang baru karena telah memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Dalam aturan tersebut dijelaskan tanah akan diambil alih jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sejak dua tahun diterbitkannya hak.

    “Jadi kalau ada kapital-kapital besar yang memiliki lahan atau mengelola lahan di luar kewenangannya. Misalnya dia dapat hak untuk mengelola 100 ribu hektare tapi dia mengelola 150 ribu hektare, dan sisanya itu tentu akan harus dikembalikan kepada negara. Ini untuk keadilan. Jadi semangat pemerintah untuk keadilan,” katanya.

    Diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan sekitar separuh lahan bersertifikat di Indonesia terindikasi dalam kondisi tidak termanfaatkan atau terlantar.

    Secara lebih rinci, dari total 55,9 juta hektare tanah yang telah bersertifikat, terdapat sekitar 1,4 juta hektare yang belum terpetakan atau belum digunakan secara produktif.

    “Dari 55 juta hektare, ada 1,4 juta hektare. Ini belum masuk data baru. Data baru apa? Data baru kami adalah potensi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis dan tidak diperpanjang,” kata Nusron di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

    Penemuan tersebut merupakan bagian dari evaluasi reforma agraria nasional yang menyoroti keberadaan lahan bersertifikat namun belum digunakan sesuai tujuan awalnya.

    Karena itu, Nusron menilai lahan-lahan yang tidak termanfaatkan ini berpotensi dijadikan sebagai objek reforma agraria, terutama untuk kepentingan pesantren, koperasi berbasis umat, serta organisasi keagamaan seperti alumni PMII, NU, dan Muhammadiyah.

    Meski demikian, ia menekankan pemanfaatan tanah tetap harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan diprioritaskan untuk masyarakat lokal.

    “Kalau untuk bangun pesantren, cari lahan yang zonasinya pemukiman atau industri. Kalau zonasinya pertanian atau perkebunan, bisa dimanfaatkan secara ekonomi lewat koperasi pesantren,” ujarnya.

  • Video Lord Rangga yang Muncul dengan Pakaian Serba Putih Ternyata Bukan Dibuat Tahun 2025? Ramai Disebut Masih Hidup

    Video Lord Rangga yang Muncul dengan Pakaian Serba Putih Ternyata Bukan Dibuat Tahun 2025? Ramai Disebut Masih Hidup

    GELORA.CO – Sosok Lord Rangga kembali ramai diperbincangkan publik.

    Lord Rangga alias Edi Raharjo merupakan mantan petinggi Sunda Empire yang sempat menghebohkan publik pada tahun 2020.

    Sunda Empire sendiri adalah gerakan atau perkumpulan yang mengklaim sebagai penerus kekaisaran Sunda atau kerajaan yang konon berkuasa di banyak wilayah di dunia.

    Sosok Lord Rangga muncul sebagai petinggi Sunda Empire dan kerap memberikan sebuah pernyataan yang tidak biasa bahkan mencengangkan publik.

    Namun, kemunculan Lord Rangga di tahun 2025 justru membuat heboh publik.

    Pasalnya, Lord Rangga telah dikabarkan meninggal dunia pada 7 Desember 2022.

    Lord Rangga meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda karena penyakit paru-paru dan kelelahan.

    Video kemunculan sosok yang mirip dengan Lord Rangga yang diunggah akun TikTok @kedalamanluar menggunakan pakaian serba putih dengan sorban putih pun membuat publik curiga dengan kematiannya,

    “Nada dan cara bicaranya pun sama, cuma ganti skin doang,” tulsi syhdn

    “Lord Rangga kah ini, suaranya juga mirip,” tulis ellfaroo_

    “Lord Rangga hidup kembali… untuk menyuarakan kebenaran,” tulis Rangga Agasta.

    Sementara itu, dilansir JatimNetwork.com melalui video unggahan akun TikTok @kangkomp0rin terkait kebenaran dugaan Lor RAngga SUnda Empire masih hidup atau tidak,

    “Lord Rangga sudah tiada dan ini video lama tahun 2018,” tulis @kangkomp0rin.

    Dalam video unggahan tersebut, terlihat sosok yang juga mirip Lord Rangga menggunakan baju serba putih dan sorban putih bersama dua orang lainnya,

    “Banyak beredar video ini. Saya jelaskan, ini video lama tahun 2018 saat Lord Rangga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Thoriqoh Jatmi,” tulis @kangkomp0rin.

    Akun tersebut juga menegaskan bahwa kabar Lord Rangga masih hidup dan muncul kembali pada tahun 2025 adalah tidak benar,

    “Tidak betul jika Lord Rangga masih hidup. Lord Rangga sudah menghadap ilahi,” tulis @kangkomp0rin.

    Sementara itu, Lord Rangga Sunda Empire dimakamkan di kampung halamannya di Brebes, Jawa Tengah.

    Sang mantan petinggi Sunda Empire tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan 7 anak dan 3 orang istri.***

  • Tok! Prabowo Putuskan Upacara HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Bukan IKN

    Tok! Prabowo Putuskan Upacara HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Bukan IKN

    GELORA.CO – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI atau Hari Kemerdekaan akan kembali diselenggarakan di Jakarta, setelah di tahun sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

    Kembalinya perayaan Hari Kemerdekaan di Jakarta dilakukan pada tahun pertama Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

    Pada 17 Agustus 2024 lalu, Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), di mana penyelenggaraan upacara dilakukan di IKN. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap, perayaan 17 Agustus pada 2025 akan kembali dilaksanakan di Jakarta. 

    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” ujarnya di kantor Presidential Communication Office (PCO), Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Hasan juga mengatakan bahwa panitinya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga disebut menjadi bagian dari panitia. 

    Adapun sebulan jelang acara, pemerintah saat ini belum meluncurkan logo dan tema 17 Agustus. Namun, Hasan menyebut logo dan tema itu akan segera diluncurkan. 

    “Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja. Tapi pasti dalam waktu dekat akan dilaunching oleh Presiden mengenai logo dan temanya. Jadi kita tunggu ya,” paparnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, perayaan 17 Agustus pada 2024 lalu diselenggarakan secara terpisah di Istana Merdeka, Jakarta dan Istana Negara, IKN. 

    Jokowi dan Prabowo, saat itu masih presiden terpilih, melaksanakan upacara di IKN. Sementara itu, Wapres Maruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming di Jakarta.