Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Perbandingan Kekuatan Militer Thailand dan Kamboja, bak Langit daan Bumi

    Perbandingan Kekuatan Militer Thailand dan Kamboja, bak Langit daan Bumi

    GELORA.CO – Perbandingan kekuatan militer Thailand dan Kamboja menarik diketahui. Kedua negara terlibat konflik bersenjata di sepanjang perbatasan pada Kamis (24/7/2025). Berdasarkan data lembaga think tank, kekuatan Thailand jauh di atas Kamboja dari semua sisi.

    Anggaran militer Thailand saja, berdasarkan data 2024, lima kali lipat lebih besar dibandingkan Kamboja.  

    Thailand menyerang Kamboja menggunakan jet tempur F-16 yang direspons dengan gempuran roket Grad oleh militer Phnom Penh. 

    Thailand melaporkan sejauh ini 12 orang tewas di pihaknya, 11 di antaranya adalah warga sipil. Sementara Kamboja masih menutup rapat informasi mengenai korban di pihaknya.

    Berikut gambaran kekuatan militer kedua negara, berdasarkan data dari Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) yang berbasis di London, Inggris.

    Anggaran dan Personel Ankatan Darat

    • Kamboja

    Kamboja memiliki anggaran pertahanan sebesar 1,3 miliar dolar AS pada 2024 serta 124.300 personel militer aktif. Dari jumlah tersebut, kekuatan Angkatan Darat Kamboja lebih besar dibandingkan matra lainnya, yakni sekitar 75.000 personel yang didukung lebih dari 200 tank tempur dan sekitar 480 artileri.

    Angkatan bersenjata Kamboja dibentuk pada 1993 dengan menggabungkan bekas militer Komunis dan dua kelompok perlawanan lainnya.

    • Thailand

    Thailand, yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat (AS), memiliki kekuatan militer lebih besar dibandingkan Kamboja. 

    Anggaran pertahanannya sebesar 5,73 miliar dolar pada 2024 serta memiliki total lebih dari 360.000 personel angkatan bersenjata aktif.

    Angkatan Darat (AD) Thailand memiliki personel terbanyak dibandingkan matra lainnya dengan total 245.000 personel, termasuk sekitar 115.000 wajib militer, sekitar 400 tank tempur, lebih dari 1.200 kendaraan angkut lapis baja, dan sekitar 2.600 senjata artileri.

    Selain itu AD Thailand memiliki pesawat sendiri, terdiri dari pesawat penumpang, puluhan helikopter Black Hawk buatan AS, dan drone.

    Angkatan Udara

    • Kamboja 

    Angkatan Udara Kamboja memiliki 1.500 personel, dengan jumlah armada pesawat relatif kecil, termasuk 10 pesawat dan 10 helikopter angkut.

    Negara ini tidak memiliki jet tempur, tetapi memiliki 16 helikopter multiperan, termasuk enam Mi-17 era Soviet dan 10 Z-9 buatan China.

    • Thailand

    Thailand memiliki kekuatan angkatan udara dengan perlengkapan dan pelatihan terbaik di Asia Tenggara, dengan perkiraan 46.000 personel, 112 jet tempur, termasuk 28 unit F-16 dan 11 jet tempur Gripen buatan Swedia, serta puluhan helikopter.

    Angkatan Laut

    • Kamboja 

    Angkatan Laut Kamboja diperkirakan memiliki 2.800 personel, termasuk 1.500 infanteri angkatan laut, dengan 13 kapal patroli, armada tempur pesisir, serta satu kapal pendarat amfibi.

    • Thailand

    Kekuatan Angkatan Laut Thailand jauh lebih besar dengan hampir 70.000 personel, terdiri atas marinir, personel penerbangan angkatan laut, dan pertahanan pesisir, serta wajib militer.

    Thailand memiliki satu kapal induk, tujuh fregat, 68 kapal patroli, dan kapal tempur pesisir.

    Armada Thailand juga memiliki beberapa kapal amfibi dan pendarat yang masing-masing mampu menampung ratusan pasukan, serta 14 kapal pendarat yang lebih kecil.

    Angkatan Laut Thailand juga memiliki armada pesawat sendiri, termasuk helikopter dan drone. 

    Selain itu korps marinir Thailand beranggotakan 23.000 personel, didukung puluhan kendaraan tempur bersenjata

  • Kopdes Merah Putih Jangan Bernasib seperti KUD

    Kopdes Merah Putih Jangan Bernasib seperti KUD

    GELORA.CO -Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, Mohsen Hasan Alhinduan, menyoroti peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

     Ia menilai inisiatif tersebut sebagai langkah ambisius pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat, namun menyisakan sejumlah catatan kritis.

    Menurut Mohsen, pemerintah perlu belajar dari kegagalan masa lalu, khususnya dari pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) yang dinilai gagal menjalankan peran pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

    Ia mengingatkan agar KDMP tidak hanya menjadi “koperasi papan nama” yang dibentuk tanpa kerangka kerja yang jelas dan berisiko disusupi kepentingan politik lokal.

    “Penggunaan nama ‘Merah Putih’ memang menggugah semangat kebangsaan, namun tidak cukup menjadi fondasi ekonomi. Koperasi tidak bisa dikelola dengan jargon semata,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Jumat, 25 Juli 2025.

    Maka dari itu diperlukan pengelolaan yang profesionalisme, digitalisasi, serta pengawasan yang ketat. Hubungan erat dengan perbankan dan BUMN, agar koperasi tidak terisolasi dari ekosistem ekonomi nasional serta audit independen dan evaluasi berkala, agar KDMP tidak menjadi proyek politik yang gagal.

    Ia juga menyoroti persoalan mendasar yang masih membelit sektor UMKM seperti keterbatasan akses permodalan, dominasi tengkulak, serta minimnya digitalisasi dan integrasi rantai pasok.  

    Ia menilai, alih-alih memperkuat koperasi yang sudah ada, pemerintah justru menambah beban kelembagaan baru dalam jumlah besar tanpa kejelasan arah.

    Mohsen mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada reformasi koperasi eksisting, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem manajemen, serta integrasi koperasi ke dalam ekosistem industri nasional.

    “KDMP bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi rakyat—jika dan hanya jika dibarengi dengan pembenahan fundamental, pengawasan serius, dan pengelolaan yang profesional. Tanpa itu, kita hanya mengulang babak lama: koperasi sebagai proyek politik musiman yang usang sebelum matang,”  tegasnya.

    Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan koperasi baru, tetapi koperasi yang dikelola secara benar dan profesional, demi mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat secara berkelanjutan

  • Terungkap Perseteruan FPI dan PWI LS Sudah Sejak 2,5 Tahun Lalu, Pemicunya Nasab

    Terungkap Perseteruan FPI dan PWI LS Sudah Sejak 2,5 Tahun Lalu, Pemicunya Nasab

    GELORA.CO  – Perselisihan antata organiasasi masyarakat Front Persaudaraan Islam/FPI dengan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) terjadi sejak 2,5 tahun lalu.

    Hal ini diungkapkan tokoh FPI, Novel Bamukmin.  

    Diberitakan sebelumnya terjadi bentrokan antara FPI dan PWI LS di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu (23/7/2025).

    Peristiwa itu terjadi saat pimpinan FPI, Rizieq Shihab, berceramah dalam sebuah acara peringatan bulan Muharam.

    Akibat bentrokan itu sebanyak 15 orang mengalami luka-luka, termasuk polisi.

    Novel menjelaskan, pemicu perselisihan antara FPI dan PWI LS selama ini karena perkara nasab.

    “Sebenarnya kejadian ini sudah berlarut-larut, ya. Sebelumnya sudah 2,5 tahun, kami sudah berseteru dengan PWI LS. Di antar kejadian-kejadian, pangkal tolaknya, inti permasalahan adalah soal nasab,” katanya dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan di YouTube Tribunnews, Kamis (24/7/2025).

    Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasab merupakan keturunan terutama keturunan dari pihak bapak.

    Tak hanya keturunan, nasab juga digunakan untuk hubungan darah secara horizonal seperti paman, bibi, saudara sekandung, dan sebagainya.

    Sementara, dilansir laman Kementerian Agama (Kemenag), nasab merujuk pada pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah yang sah, terutama lewat jalur ayah.

    Nasab menentukan hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga, seperti hak waris dan perwalian.

    Novel mengungkapkan pihaknya sempat berdebat tentang nasab dengan PWI LS.

    Namun, menurutnya, perdebatan soal hal itu sudah selesai.

    Dia menyebut definisi nasab sudah tertuang dalam buku setebal 574 halaman yang disepakati oleh beberapa ormas Islam.

    “Masalah nasab, debat demi debat, dialog demi dialog, sudah kami tempuh. Bahkan kami terakhir dari spirit 212 seperti FPI, ada Persada 212, dan GNPF Ulama, itu semuanya sudah sepakat, bahwa permasalahan ini sudah selesai.”

    “Karena kita buat buku setebal 547 halaman yang sudah menuntaskan permasalahan yang selama ini diributkan oleh mereka,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Novel juga menyebut PWI LS sebenarnya sudah menerima penjelasan tentang nasab tersebut setelah adanya pembuktian secara ilmiah.

    Namun, menurutnya, ormas tersebut masih tetap ingin menebar kebencian terhadap FPI.

    “Cuma memang ada keinginan yang lebih yang PWI LS ini ingin ternyata bukan sekedar bahasan ilmiah dan terus menebar kebencian. Sepertinya mereka memang ingin TSMB yaitu terstruktur, sistematis, masif, dan brutal,” jelasnya.

    Novel bahkan juga menyebut PWI LS turut melibatkan penyanyi dangdut legendaris Rhoma Irama dalam perdebatan terkait nasab ini.

    Dia mengungkapkan puncak perseteruan antara FPI dan PWI LS terjadi pada Rabu malam kemarin ketika Rizieq Shihab akan berceramah di Kabupaten Pemalang di mana justru berujung bentrokan antara kedua ormas.

    Novel Tuduh PWI LS Sudah Rencanakan untuk Bentrok dengan FPI sejak Lama

    Novel menuduh bahwa PWI LS sudah merencanakan untuk melakukan bentrok dengan FPI sejak lama.

    Dia menegaskan hal itu menjadi wujud penolakan PWI LS atas segala ceramah yang dilakukan oleh Rizieq Shihab maupun para petinggi FPI.

    “Kejadian semalam, jadi mereka PWI LS sudah merencanakan jauh-jauh hari dengan adanya terjadwal daripada Imam Besar Habib Rizieq Shihab, mereka ingin mengganggu panggung-panggung ceramah yang di mana FPI selama ini berceramah,” tuturnya.

    Novel pun menganggap apa yang sudah direncanakan oleh PWI LS termasuk tindakan pidana sehingga dia berharap agar adanya proses hukum terhadap ormas tersebut.

    Tebtabf bentrokan di Pemalang, Novel menyebut PWI LS memang sudah menarget Rizieq Shihab. Pasalnya, di belakang panggung ceramah, sudah ada anggota PWI LS yang bersiap. 

    Dia juga menuding polisi turut terlibat dalam rencana bentrokan itu dengan mengarahkan Rizieq Shihab agar lewat belakang panggung.

    Padahal, kata Novel, para Laskar FPI sudah mensterilkan depan panggung agar Rizieq Shihab bisa berceramah.

    “Yang arah ke belakang ini mereka menyerang, sudah terencana, dan mereka laksanakan perencanaan itu dan menyerang FPI lewat belakang panggung dan FPI sudah siapkan dan terjadi bentrokan,” ujarnya.

    PWI LS Bantah Jadi Provokator, Justru Klaim Jadi Korban

    Sementara, PWI LS turut buka suara tentang bentrokan yang terjadi di mana pihaknya membantah menjadi pelaku provokasi.

    Koordinator Komunikasi Antar Wilayah DPP PWI LS, Andi Rustono, justru mengaku menjadi korban provokasi.

    Selain itu, Andi juga membantah tuduhan bahwa pihaknya membawa senjata tajam saat bentrokan terjadi.

    “Tidak benar menggunakan senjata tajam, justru pihak kami yang menjadi korban dan bentrok itu. Salah satu korban terdapat luka serius di kepala dan bola mata nyaris lepas,” ungkapnya, dikutip dari Kompas.com.

    Dia menegaskan pihaknya hanya membawa kayu dan bambu. Andi mengatakan dibawanya dua alat tersebut bukan tanpa alasan.

    Andi mengeklaim terlebih dahulu memperoleh provokasi setelah ada massa FPI melempar bata merah dan batu ke arah massa PWI LS.

    Bahkan, dia menyebut kayu dan bambu bukan dibawa sebelum insiden terjadi, tetapi diambil dari pekarangan rumah warga di sekitar lokasi.

    15 Orang Alami Luka akibat Bentrok, Termasuk Polisi

    Dikutip dari Tribun Jateng, bentrokan antara FPI dan PWI LS mengakibatkan adanya 15 orang menderita luka.

    Adapun rinciannya adalah sembilan korban luka dari PWI LS, dua dari FPI, dan sisanya adalah empat anggota kepolisian.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto.

    Terkait korban dari kepolisian, Artanto mengatakan mereka terluka karena terkena lemparan batu.

    “Korban polisi ini terkena lemparan batu di bagian kepala maupun wajah. Ada yang dirawat di rumah sakit, adapula yang rawat jalan,” katanya.

    Pemicu Bentrokan Masih Diselidiki

    Artanto juga mengungkapkan terkait pemicu bentrokan masih terus diselidik termasuk memburu pihak-pihak yang dianggap melakukan provokasi dan tindakan kekerasan.

    “Kami juga sedang meminta keterangan para saksi untuk membuat terang peristiwa,” bebernya.

    Dari kejadian ini, Polda Jateng meminta kepada kedua pihak yang terlibat bentrok untuk menahan diri.

    “Kami imbau dari kedua pihak menjaga simpatisan masing-masing agar tidak terulang kembali,” ujarnya.

  • Pengkhianatan Konstitusi dan Kedaulatan Negara

    Pengkhianatan Konstitusi dan Kedaulatan Negara

    – Imparsial menilai penyerahan data pribadi Rakyat Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi dan kedaulatan negara.

    Pada tanggal 22 Juli 2025, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat telah menyepakati kerangka kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait perjanjian perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade). 

    Dalam pernyataan bersama antar kedua negara, terdapat ketentuan bahwa Pemerintah Indonesia bersedia mentransfer data pribadi rakyat Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat. Poin keenam kerangka perjanjian tersebut berbunyi: “Indonesia has committed to address barriers impacting digital trade, services, and investment.

    Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States”. (Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang memengaruhi perdagangan digital, jasa, dan investasi. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke luar wilayahnya ke Amerika Serikat).

    Imparsial menilai, ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait hak privasi warga negara Indonesia. 

    “Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi warga negara Indonesia yang harus dilindungi dari segala bentuk potensi penyalahgunaan oleh siapapun, termasuk oleh Pemerintah. Data pribadi warga negara tidak boleh menjadi objek kesepakatan perdagangan, bisnis atau ekonomi dari pihak manapun, termasuk antar pemerintah,” kata Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial, Kamis (24/7/2025).

    Pemerintah Indonesia sendiri bahkan tidak boleh semena-mena menggunakan atau mengintip data pribadi rakyatnya, kecuali pada hal yang sangat beralasan yaitu ancaman nyata terhadap keamanan dan keselamatan nasional. 

    Alih-alih melakukan perlindungan, Pemerintah Indonesia justru berencana menjadikan data pribadi rakyat Indonesia sebagai ”obyek trade off” kepada pihak asing.

    Imparsial menilai, ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat tersebut dapat mengancam kedaulatan atas data pribadi rakyat Indonesia yang telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Meski UU PDP tersebut belum sepenuhnya dijalankan, namun kehadiran UU tersebut telah memberikan jaminan hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi keamanan data pribadi rakyat Indonesia. 

    Presiden Prabowo Subianto berpotensi menyerahkan kedaulatan atas data pribadi rakyat Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat. Kedaulatan data pribadi rakyat Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan negara (state souverignity). 

    “Untuk itu adalah sebuah kesalahan besar jika Pemerintah Indonesia menjadikan data pribadi rakyat Indonesia sebagai ”objek perdagangan” dengan Pemerintah Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Kerangka perjanjian tersebut juga tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mewajibkan setiap perusahaan pengelola data pribadi di Indonesia untuk  memikili server pengelolaan data pribadi di Indonesia. 

    Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 pasal 20 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: ”Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia.” Melalui kebijakan tersebut, telah terdapat peningkatan jumlah data center yang dibangun di Indonesia untuk menjawab kebutuhan akan infrastruktur yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. 

    Maka, jika perjanjian transfer data pribadi tersebut benar-benar terjadi, kebijakan Pemerintah yang mewajibkan pengelola data pribadi memiliki server di Indonesia menjadi sia-sia tidak berarti. 

    Selain itu, transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat sendiri juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi rakyat Indonesia di Amerika Serikat, mengingat Amerika hingga saat ini tidak memiliki aturan hukum terkait perlindungan data pribadi pada tingkat pemerintahan federalnya. 

    Yang ada hanyalah aturan hukum terkait perlindungan data pribadi yang bersifat sektoral seperti privasi dalam bidang kesehatan, perlindungan privasi anak, dan privasi informasi keuangan. 

    “Tidak ada kewajiban bagi pemerintah Amerika Serikat untuk tunduk pada aturan di dalam UU PDP Indonesia, sehingga ketika terjadi penyalahgunaan akibat adanya kebocoran data pribadi rakyat Indonesia, maka yurisdiksi UU PDP tidak mampu menjangkau penyalahgunaan tersebut,” tegasnya.

    Atas dasar hal tersebut di atas, Imparsial mendesak agar Pemerintah Indonesia membatalkan ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, karena tidak hanya berpotensi melanggar hak asasi rakyat Indonesia, khususnya hak privasi, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan data pribadi rakyat Indonesia. 

    “Pemerintah Indonesia seharusnya tetap menjaga kedaulatan (souverignity) data pribadi rakyatnya,” tandasnya.

  • Begini Kondisi Habib Rizieq Pasca Bentrok Berdarah Saat Ceramahnya di Pemalang

    Begini Kondisi Habib Rizieq Pasca Bentrok Berdarah Saat Ceramahnya di Pemalang

    GELORA.CO – Bentrokan berdarah terjadi saat acara ceramah Habib Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

    Bagaimana kondisi Habib Rizieq pasca kejadian? Azis Yanuar selaku kuasa hukum Rizieq membeberkan kalau Habib Rizieq dipastikan dalam kondisi aman dan sehat.

    “Alhamdulillah aman,” kata dia, Jumat, 25 Juli 2025.

    Kata Azis, Habib Rizieq sudah bertolak pulang ke Ibu Kota kemarin. Kata dia, FPI (Front Persaudaraan Islam) melakukan pendampingan ke panitia dan warga yang jadi korban bentrokan untuk melapor ke polizi.

    “Insyaallah kami akan dampingi warga dan panitia untuk melapor ke polisi,” katanya lagi.

    Sebelumnya diberitakan, bentrokan terjadi saat acara ceramah Habib Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu, 22 Juli 2025 malam.

    Dua ormas islam Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang terlibat. Dari info yang dihimpun, pemicunya PWI-LS yang menolak Habib Rizieq ke sana. Lokasi acara disatroni kemudian coba dibubarkan. Azis Yanuar selaku kuasa hukum Rizieq membenarkan ada insiden ini.

    “Betul dan itu diduga di inisiasi dengan rencana oleh kelompok Neo PKI yang menolak Ulama atau Ustaz berceramah,” kata dia, Kamis, 24 Juli 2025.

    Masih berdasar info yang dihimpun, Kehadiran PWI-LS dapat perlawanan dari FPI yang saat itu menjaga ceramah Habib Rizieq. Sebanyak lima orang disebut terluka buntut bentrok.

  • Jokowi Bantah Kasmudjo Dosen Pembimbing Skripsi, Dokter Tifa: Terbiasa Bohong

    Jokowi Bantah Kasmudjo Dosen Pembimbing Skripsi, Dokter Tifa: Terbiasa Bohong

    GELORA.CO – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa merespons pengakuan terbaru Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi yang membantah Kasmudjo merupakan dosen pembimbing skripsinya.

    “Orang kalau sudah biasa BOHONG enteng saja mengingkari kebohongannya,” tulis Dokter Tifa dikutip dari akun X pribadinya, Jumat 25 Juli 2025.

    Dokter Tifa mengaku kasihan dengan Kasmudjo yang terseret dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Kasihan Pak Kasmudjo. Di tahun 2017, dipanggungkan untuk dipaksa masuk dalam tim kebohongan publik, yang sangat memalukan ketika terbongkar,” kata Dokter Tifa.

    Menurut Dokter Tifa, Jokowi telah membuat kehidupan Kasmudjo di ujung usianya dijalani dengan ketakutan, was-was, perasaan bersalah, yang akan terus menghantui sampai akhir.

    Diketahui, Jokowi mengaku sempat ditanya oleh penyidik Polda Metro Jaya soal sosok Kasmudjo yang merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kepada penyidik, Jokowi menegaskan Kasmudjo bukanlah dosen pembimbing skripsinya.

    “Saya jawab apa adanya. Yang kedua mengenai Pak Ir. Kasmudjo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya. Dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitra, ” kata Jokowi di Polresta Solo, Rabu, 23 Juli 2025.

    Jokowi pernah memperkenalkan Kasmudjo sebagai dosen pembimbing dalam sebuah acara di UGM. Nama Kasmudjo pertama kali disebut Jokowi pada acara silaturahmi dengan dosen dan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada 19 Desember 2017.

    “Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat, tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali,” ujar Jokowi, kala itu.

  • Relawan Jokowi Yakin Roy Suryo cs Dipenjara di Kasus Tudingan Ijazah Palsu: Game Over!

    Relawan Jokowi Yakin Roy Suryo cs Dipenjara di Kasus Tudingan Ijazah Palsu: Game Over!

    GELORA.CO – Relawan Jokowi sekaligus Ketum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu. Silfester yakin Polda Metro Jaya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

    “Saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga pemalsuan ini sudah game over ya, sudah selesai. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari lima,” kata Silfester di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025).

    Silfester juga mengkritisi pihak Roy Suryo dkk yang melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi. Dia menyebut penelitian yang dilakukan tidak tepat lantaran hanya berbekal pada unggahan di media sosial, bukan terhadap fisik ijazah Jokowi.

    “Yang diteliti itu adalah semacam foto atau copy-an di social media yang di-upload digital. Ini nggak bisa jadi objek penelitian, mau pakai peneliti hebat dari mana pun udah nggak bisa. Sedangkan kita lihat bawa penelitian yang ada di Bareskrim, laboratorium forensik itu, yang diteliti adalah ijazah asli Pak Jokowi,” kata dia.

    “Dari pembuat ijazah, yaitu yang mengeluarkan ijazah UGM, satu-satunya nih yang mengeluarkan hanya UGM, bukan Roy Suryo, bukan Tifa, bukan Rismon, ya kan. (UGM) mengatakan bahwa itu ijazah asli,” imbuhnya.

    Silfester yakin penyidik Polda Metro Jaya profesional dalam mengusut kasus tersebut. Dia juga yakin polisi akan menetapkan tersangka dan akan dilakukan penahanan terhadap para pihak terlibat.

    “Kalau menurut saya sih, tidak mendahului Tuhan ya, ini sudah hampir 11.000 triliun masuk penjara. Jadi intinya bahwa tanpa kita mendesak, biarkan saja Polda Metro Jaya memprosesnya dengan baik dan benar,” imbuhnya.

    Diketahui, Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Setelah dilakukan gelar perkara, laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Total ada empat laporan serupa yang naik ke tahap penyidikan, sementara dua laporan lainnya dicabut.

    Kasus tudingan ijazah palsu juga bergulir di Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, Bareskrim menegaskan ijazah milik Jokowi asli dan sama dengan pembanding.

    Laporan yang bergulir di Bareskrim pun akhirnya disetop. Namun Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) sebagai pelapor meminta gelar perkara khusus yang akan digelar pada Rabu (9/7).

  • 15 Korban Luka dalam Bentrok Massa Pengajian Habib Rizieq di Pemalang, 4 Polisi

    15 Korban Luka dalam Bentrok Massa Pengajian Habib Rizieq di Pemalang, 4 Polisi

    GELORA.CO  – Polda Jawa Tengah mengungkap korban luka bentrokan massa pro dan kontra saat pengajian yang dihadiri Habib Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, sebanyak 15 orang. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya anggota polisi.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengatakan, sebagian besar korban luka di bagian kepala akibat lemparan batu dan benda tumpul lainnya. “Empat personel Polri. Kemudian sembilan dari PWI LS dan dua dari FPI,” katanya, Kamis (24/7/2025).  

    Menurutnya, penyelidikan masih dilakukan termasuk memastikan penyebab bentrokan tersebut. “Dari pihak polres kita melakukan penyelidikan dibantu pihak polda,” ucapnya. 

    Dia mengatakan, pengawasan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat dilakukan untuk memastikan tidak ada lanjutan dari insiden tersebut. “Kita harus mendata korban-korban dan dari korban tersebut kita bisa mendapatkan keterangan peristiwa ini rangkaiannya seperti apa,” ucapnya.

    Artanto mengatakan, Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang memastikan bahwa kondisi di lokasi telah kembali kondusif. Pengajian tersebut dimulai Rabu (23/7/2025) sore itu berlangsung hingga Kamis (24/7/2025) dini hari.

    Saat itu pengamanan ketat telah dilakukan dengan mengerahkan 675 personel gabungan dari Polri, TNI dan unsur terkait lainnya. Pukul 23.00 WIB, bentrokan pecah antara massa PWI LS dan FPI dengan jarak 50 meter dari panggung utama. 

    Bentrokan berlangsung dengan lemparan batu dan kayu, mengakibatkan sejumlah korban luka termasuk polisi.

    “Alhamdulillah pengajian dari Habib Rizieq berjalan dengan lancar, namun sebelum itu ada bentrokan dari kelompok dari PWI LS maupun FPI. Namun kita bersama aparat terkait berhasil meredam situasi tersebut dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar,” ujar

  • PDIP Yakin Hasto Divonis Bebas Besok

    PDIP Yakin Hasto Divonis Bebas Besok

    GELORA.CO -DPP PDIP meyakini Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akan memvonis bebas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Jumat besok, 25 Juli 2025.

    Keyakinan itu didasari dari sejumlah fakta persidangan kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto dalam beberapa kesempatan.

    “Kalau urusan besok kami optimis bahwa Pak Hasto Insya Allah, kalau membaca dari setiap babak persidangan akan bebas,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 24 Juli 2025. 

    Sementara itu, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani tidak bicara banyak. 

    Ia hanya mendoakan yang terbaik untuk Hasto Kristiyanto.

    “Yang terbaik,” ucap Puan singkat.

    Diberitakan RMOL sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat akan menggelar sidang pembacaan vonis terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Jumat, 25 Juli 2025. 

    Hasto menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Jaksa menuntut Hasto dengan pidana penjara selama tujuh tahun

  • 4 Polisi Terluka Buntut Bentrok Ormas Perjuangan Walisongo dengan FPI

    4 Polisi Terluka Buntut Bentrok Ormas Perjuangan Walisongo dengan FPI

    GELORA.CO – 15 orang menjadi korban bentrokan dua organisasi masyarakat (ormas), Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) dengan eks Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Pemalang.

    Belasan korban tersebut terdiri dari sembilan korban luka dari PWI LS dan 2 korban dari FPI.

    Korban sisanya meliputi empat anggota Polri.

    “Korban polisi ini terkena lemparan batu di bagian kepala maupun wajah.”

    “Ada yang dirawat di rumah sakit, adapula yang rawat jalan,” kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, Kamis (24/7/2025).

    Bentrok antar ormas tersebut terjadi ketika acara pengajian Safari Dakwah oleh Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang pada Rabu (23/7/2025) malam.

    Sebelum acara dilakukan, polisi mengklaim telah ada rapat koordinasi bertajuk cipta kondisi yang dihadiri perwakilan Pemkab Pemalang, Kodim 0711, Polres Pemalang, dan perwakilan ormas FPI maupun PWI LS di Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pemalang pada Rabu 16 Juli 2025.

    Hasil rapat disepakati kedua ormas tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar dan isi ceramah tidak bersifat provokatif.

    Sehari sebelum kejadian, telah dilakukan pula langkah persiapan teknis pengamanan.

    Kendati begitu, kedua kelompok ormas tetap melakukan adu pukul  yang berjarak 50 meter dari panggung utama yang terdapat Rizieq Shihab sedang ceramah.

    “Bentrok terjadi pukul 23.00 hingga pukul 23.30.”

    “Pengajian tetap dilanjutkan sampai pukul 01.00.”

    “Petugas standby sampai pukul 03.00,” sambung Kombes Pol Artanto.

    Kombes Pol Artanto menambahkan, pemicu bentrokan dua ormas ini masih dilakukan penyelidikan.

    Pihaknya juga masih memburu pihak-pihak yang melakukan provokasi atau tindakan kekerasan.

    “Kami juga sedang meminta keterangan para saksi untuk membuat terang peristiwa,” bebernya.

    Dari kejadian ini, Polda Jateng meminta kepada kedua pihak yang terlibat bentrok untuk menahan diri.

    “Kami imbau dari kedua pihak menjaga simpatisan masing-masing agar tidak terulang kembali,”

    Di sisi lain, ketika dikonfirmasi soal pengamanan pengajian Rizieq Shihab yang rencana bakal dilakukan di Tegal dan Brebes pada Agustus 2025, Kombes Pol Artanto bakal melakukan evaluasi.

    “Kami masih fokus penanganan masalah di Pemalang ini terlebih dahulu.”

    “Dari kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya,” jelasnya.

    Berdasarkan rekaman video yang Tribunjateng.com terima, bentrokan PWI LS dan FPI terjadi cukup sengit.

    Sekira ratusan anggota PWI LS yang identik berkaus hitam berkumpul di dekat lokasi pengajian Rizieq Shihab sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan pengawalan kepolisian.

    Dalam rekaman video yang berbeda, tampak anggota FPI yang identik berpakaian serba putih meneriakkan takbir berulang kali.

    Perekam terdengar meneriakkan kata maju berulang kali.

    Kedua kelompok ini tampak menggunakan senjata tajam maupun bambu serta kayu ketika terjadi keributan. (*)