Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Situasi Memanas! Thailand Mulai Kerahkan Kapal Perang Hadapi Kamboja

    Situasi Memanas! Thailand Mulai Kerahkan Kapal Perang Hadapi Kamboja

    GELORA.CO  – Angkatan Laut (AL) Thailand mengerahkan empat kapal ke dekat perbatasan dengan Kamboja guna mendukung pasukan darat dalam konflik bersejata yang memasuki hari ketiga.

    Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) melancarkan operasi “Trat Pikhat Pairee 1” atau Serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja di tiga titik di sepanjang perbatasan, setelah pasukan Kamboja berusaha memperluas posisi di perbatasan.

    RTN berhasil memberikan dukungan terhadap pasukan darat untuk memukul mundur pasukan Kamboja pada Sabtu pagi.

    Thailand juga dilaporkan memperluas serangannya jauh ke dalam wilayah Kamboja pada Sabtu pagi.

    Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kamboja Maly Socheata mengatakan, Thailand memperluas zona operasi militernya, jauh melampaui zona konflik 2 hari sebelumnya.

    Serangan-serangan tersebut melibatkan penggunaan senjata berat serta bom klaster.

    Maly menambahkan pada pukul 05.02, militer Thailand menembakkan lima peluru artileri berat ke beberapa lokasi di Desa Ekphap, Distrik Veal Veng, Provinsi Pursat. Wilayah itu jauh dari zona konflik.

    “Sejauh ini, Thailand telah menewaskan lima tentara dan delapan warga sipil, serta melukai 21 tentara dan 50 warga sipil. Sekitar 35.800 orang di provinsi Oddar Meanchey, Preah Vihear, Pursat, dan Banteay Meanchey telah dievakuasi,” ujarnya

  • Viral Momen Gubernur Jateng Sindir dan Parodikan Pejabat Sibuk Ngonten: Halo Gaes

    Viral Momen Gubernur Jateng Sindir dan Parodikan Pejabat Sibuk Ngonten: Halo Gaes

    GELORA.CO  – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menyindir keras pejabat yang sibuk membuat konten dan vlog. Sindiran tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu beragam reaksi netizen. 

    Sebagian mendukung sikap Gubernur Ahmad Luthfi yang dinilai berani dan apa adanya. Sementara lainnya menilai pernyataan Ahmad Luthfi itu menyindir pejabat tertentu secara tidak langsung. 

    Bahkan muncul pro dan kontra karena ada anggapan bahwa kritik tersebut diarahkan kepada salah satu gubernur di Indonesia.

    Pernyataannya disampaikan Ahmad Luthfi dalam forum Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Kantor Bappeda Jateng, Jalan Pemuda Semarang, Rabu (23/7/2025).

    Momen Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyindir keras pejabat yang sibuk membuat konten dan vlog. (Foto: Istimewa).

    Bahkan, pada kesempatan itu Ahmad Luthfi sempat memarodikan pejabat yang selalu sibuk membuat konten saat kunjungan kerja maupun kesempatan lainnya. 

    Saat itu, tangan Ahmad Lutfhi memeragakan seolah-olah sedang merekam dirinya selayaknya orang sedang membuat konten atau vlog.

    “Enggak usah gaya, halo gaes (guys). Hari ini saya ketemu orang miskin. Akhirnya begitu dikritik di medianya sibuk menjawab,” ujar Ahmad Luthfi menirukan gaya pejabat yang dinilainya sibuk ngonten tersebut.

    Menurutnya, bergaya seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia menyarankan, kepada para pejabat sebaiknya bekerja ikhlas tanpa gembar-gembor di media sosial.

     

    “Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Sekali-kali jalan ke kampung tidak usai pakai media,” katanya. 

    Dia juga menyentil gaya pejabat yang dinilai feodal. Dalam setiap kegiatan, kata dia selalu minta dilayani dan dihormati sebagai seorang pejabat.

    “Pakai pengawal, turun dari mobil dikalungi bunga. Acara diresmikan, disuyo-suyo sekali-kali lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung tanpa beban tanpa media,” katanya.

    Ahmad Luthfi menutup pernyataannya dengan ajakan agar pejabat cukup tampil dengan cara yang normal-normal saja, tanpa perlu gimmick demi konten

  • Lha Kok Bisa Semua Dikatakan Palsu

    Lha Kok Bisa Semua Dikatakan Palsu

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni 45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan, UGM, Sabtu (26/7/2025). Jokowi mengaku melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Boyolali, Jawa Tengah.

    “Mengingat peristiwa masa kuliah sudah 45 (tahun) bukan hal mudah. KKN dulu lokasinya di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali,” kata Jokowi.

    Pada kesempatan itu Jokowi menyebutkan beberapa beberapa teman semasa KKN. Riza, kata dia dari Fakultas Biologi, Yohana dari Fakultas Hukum dan Eko Fakultas Teknik Geodesi.

     

    “Lha kok bisa semua dikatakan palsu,” ucapnya.

    Selain itu, dia juga kembali menyebut nama Kasmujo yang merupakan dosen pembimbingnya. Saat ini, lanjutnya justru diadukan ke polisi karena dinilai melakukan pembohongan publik.

    “Lha wong itu dosen-dosen saya, dosen pembimbing saya itu,” katanya.

    Menurutnya, semua polemik yang muncul merupakan bagian politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Itulah yang namanya politik. Ini politik,” ucapnya.

    Dia mengaku heran dengan masih diributkannya keaslian ijazahnya. Padahal, kata dia Rektor UGM sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh BKN, Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli.  

    “Harusnya sudah rampung. Tapi ya itulah, kayak gini politik itu,” katanya

  • KPK Diminta Periksa Tim Transisi Gubernur Bobby Nasution

    KPK Diminta Periksa Tim Transisi Gubernur Bobby Nasution

    GELORA.CO -Tim transisi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution perlu diperiksa KPK untuk menguliti kasus suap korupsi Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting.

    Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak), Arief Tampubolon berujar, tim transisi diduga terlibat melakukan pergeseran APBD Sumut sehingga menyebabkan praktik rasuah.

    “Kami meminta KPK juga segera memeriksa tim transisi Bobby yang kabarnya menjadi para pelaku pergeseran anggaran APBD, salah satunya adalah proyek infrastruktur yang di-OTT KPK. Selain itu juga proyek jembatan Idano Nayo di Nias yang juga tidak tertulis dalam APBD Sumut 2025 dan lainnya,” ungkap Arief dikutip dari RMOLSumut, Sabtu, 26 Juli 2025.

    Selain tim transisi Gubernur Sumut, KPK juga diminta memeriksa para Kepala OPD Pemprov Sumut, terkhusus yang dinonaktifkan Bobby dan yang mengundurkan diri.

    “Dari pemeriksaan tim transis dan kepala OPD, kita meyakini akan terungkap benang merah korupsi Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang ditangkap KPK,” katanya.

    Menurut Arief, keberadaan tim transisi Gubernur Sumut telah menggantikan posisi dan peran tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut yang bertanggung jawab atas APBD.

    Pergeseran anggaran yang dilakukan telah mengubah program kerja satu tahun anggaran. Termasuk anggaran pokir (pokok pikiran) dari 100 anggota DPRD Sumut yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

    “Kita dukung semua diperiksa KPK agar kasus korupsi Topan Ginting yang ditangkap KPK terang-benderang, siapa saja yang menerima, dan menikmati aliran dananya,” jelas Arief. 

  • Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Polemik Ijazah Palsu, Jokowi Cuma Bikin Gaduh

    Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Polemik Ijazah Palsu, Jokowi Cuma Bikin Gaduh

    GELORA.CO -Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyebut ada kekuatan besar yang memainkan isu dugaan ijazah palsu dirinya sangat tidak etis. 

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Jokowi selaku mantan presiden terkesan hanya ingin membuat gaduh. 

    Terlebih, kata dia, kasus ijazah palsu yang menyeret namanya tidak kunjung tuntas lantaran Jokowi belum menunjukan ijazah asli kepada publik. 

    “Jadi, statemen Jokowi ada orang besar dibalik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran dapat menimbulkan saling mencurigai di tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat menambah kegaduhan dalam politik nasional,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 26 Juli 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin menilai, pernyataan Jokowi itu sangat tidak etis dan tidak bersikap layaknya seorang negarawan. Pernyataan demikian sungguh tidak seharusnya keluar dari seorang mantan presiden.

    “Karena itu, lebih bijak bila Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membackup tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP ini. 

    Padahal dengan cara itu, kata Jamiluddin, Jokowi bisa meredam isu ijazah palsu yang dikeluhkannya tersebut. 

    “Masyarakat tidak liar dalam mempersepsi statemen Jokowi. Cara ini lebih elegan dan jauh dari kegaduhan di tengah masyarakat,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi menduga ada agenda politik besar di balik isu pemakzulan anaknya dan ijazah palsu dirinya. 

    “Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade, yang buat saya, ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Senin 14 Juli 2025.

    Namun demikian, Jokowi menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus ijazah palsu pada proses penyidikan yang berjalan.

    “Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” kata Jokowi.

  • Memanas, Thailand Luncurkan Operasi Militer Baru Setelah Diserbu Kamboja

    Memanas, Thailand Luncurkan Operasi Militer Baru Setelah Diserbu Kamboja

    GELORA.CO -Situasi di perbatasan Thailand-Kamboja kian memanas. Militer Thailand resmi meluncurkan Operasi Trat Pikhat Pairee 1.

    Operasi baru tersebut sebagai respons atas agresi militer Kamboja yang menyerang wilayah baru di Ban Chamrak, Provinsi Trat, Sabtu pagi, 26 Juli 2025.

    Operasi ini dipimpin langsung Komando Pertahanan Perbatasan Chanthaburi-Trat, menyusul bentrokan bersenjata selama tiga hari berturut-turut.

    Serangan Kamboja terjadi pada Sabtu pukul 05.10 waktu setempat yang memperluas eskalasi konflik di sepanjang perbatasan.

    “Angkatan Laut Kerajaan Thailand memulai Operasi Trat Pikhat Pairee 1 untuk memukul mundur pasukan Kamboja yang telah melanggar tiga titik di sepanjang perbatasan,” demikian laporan Nation Thailand.

    Hanya dalam 30 menit setelah serangan dimulai, pasukan Kamboja berhasil dipukul mundur meski tensi di wilayah tersebut masih memanas.

    Sehari sebelum operasi militer diluncurkan, Komando Pertahanan Perbatasan Chanthaburi-Trat menetapkan status darurat militer di delapan distrik wilayah provinsi Chanthaburi dan Trat.

    Wilayah itu mencakup Mueang Chanthaburi, Tha Mai, Makham, Laem Sing, Kaeng Hang Maew, Na Yai Am, Khao Khitchakut, serta Khao Saming.

    Langkah tersebut diambil pemerintah Thailand sebagai tindakan melindungi negara dari ancaman eksternal. Pasalnya, pasukan Kamboja dilaporkan telah menggunakan kekuatan bersenjata untuk menerobos wilayah kedaulatan Thailand. 

  • Wamen Rangkap Komisaris Merugikan Duit Negara

    Wamen Rangkap Komisaris Merugikan Duit Negara

    GELORA.CO -Fenomena rangkap jabatan puluhan wakil menteri (wamen) di kabinet melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

    Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyatakan, MK telah melarang wamen menjabat komisaris karena statusnya sebagai jabatan politik, bukan karier.

    “MK sudah memberi putusan dengan jelas bahwa apa yang dilarang bagi menteri dilarang juga bagi wamen. Kan itu bunyi putusan,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Sabtu, 26 Juli 2025. 

    Mahfud khawatir kondisi ini bisa memicu konflik kepentingan. Misalkan ada pejabat dari Kejaksaan Agung atau KPK merangkap di BUMN lewat Danantara. Padahal, kata dia, lembaga tersebut seharusnya diawasi secara independen.

    Lebih jauh, mantan Menko Polhukam ini menyebut, merangkap jabatan itu sama dengan memperkaya diri sendiri. Bahkan merujuk pada Pasal 55 KUHP, pemberi jabatan bisa berpotensi terseret dalam pusaran korupsi tersebut.

    “Tapi alasan konyolnya, ‘Pak itu kan hanya ada di pendapat mahkamah bukan di amar?’ Sebenarnya pendapat mahkamah itu ya itulah sebenarnya hukum karena itu yang disebut memori van toelichting namanya,” kata Mahfud.

    Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Jika dinormalisasi, maka akan muncul ketidaktaatan hukum.

    “Memperkaya diri sendiri, tahu bahwa itu dilarang, tapi tetap mengambil gaji di situ. Yang mengangkat juga memperkaya orang lain, merugikan keuangan negara,” katanya.

    Pembiaran juga dapat merusak tatanan konstitusional dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan serta membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.

    “Kalau pemerintah mau baik-baik, (misalkan) yang kemarin sudah terlanjur, sekarang sudah putusan MK. Mari kita hentikan (rangkap jabatan),” jelas mantan Ketua MK ini. 

  • Hati-Hati Pak Prabowo, Jangan Ikuti Jejak Jokowi Halalkan Rangkap Jabatan

    Hati-Hati Pak Prabowo, Jangan Ikuti Jejak Jokowi Halalkan Rangkap Jabatan

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta tidak membiarkan budaya rangkap jabatan di era presiden terdahulu, Joko Widodo (Jokowi) semakin masif di Kabinet Merah Putih saat ini.

    Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan, budaya rangkap jabatan telah mengingkari semangat reformasi.

    “Semangat reformasi itu kan salah satu pokok poinnya (mewujudkan) good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN. Berarti turunannya kan tidak boleh rangkap jabatan,” kata Adib saat berbincang dengan redaksi, Sabtu, 26 Juli 2025.

    “Maksud saya, Prabowo enggak usah ikut-ikut modelan era Jokowi yang rangkap-rangkap jabatan itu,” tegas Adib.

    Adib menilai kebijakan rangkap jabatan pada era Jokowi menjadi preseden buruk dan menabrak etika pemerintahan.

    ?“Kebijakan Jokowi yang salah tidak perlu diikuti. Ini kan mula-mulanya banyak di eranya Jokowi, rangkap jabatan membabi buta. Akhirnya apa? Publik melihat bahwa ini ada penabrakan etika,” kata dia.

    Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini menambahkan, persoalan rangkap jabatan ini tidak hanya soal regulasi, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

    ?“Penabrakan etika yang luar biasa ini sangat mencederai masyarakat. Apalagi kondisi sekarang kan ekonomi lagi sulit. Orang lagi susah nyari kerja. Terlihat di elite itu seolah-olah bagi-bagi kekuasaan dengan gampangnya. Jadi saya memberikan saran kepada Presiden Prabowo,” tandasnya.

    Puluhan wakil menteri tercatat ‘nyambi’ sebagai komisaris di sejumlah perusahaan plat merah dan banyak dikenal luas sebagai orang Jokowi.

    Mereka antara lain, Wamen BUMN Dony Oskaria merangkap COO Danantara; Wamen BUMN Aminuddin Maruf yang dulu menjadi Stafsus Jokowi kini merangkap sebagai Komisaris perusahaan BUMN setrum.

    Lalu ada Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang dulu bekerja di Kantor Staf Presiden zaman Jokowi kini merangkap sebagai Komisaris Utama Jasa Marga; hingga pendukung Jokowi yang juga musisi, Giring Ganesha sebagai Wamen Kebudayaan merangkap komisaris di GMF. 

  • Sudah 45 Tahun yang Lalu Lulus

    Sudah 45 Tahun yang Lalu Lulus

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenang masa kuliahnya saat menghadiri reuni angkatan ke-45 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). Ia pun mengaku sudah 45 tahun yang lalu lulus.

    “Tapi kalau suruh nginget-nginget ya sudah 45 tahun yang lalu, lulus. Kalau saya 85,” ucapnya.

    Tak cuma itu, ia juga menceritakan nama-nama temannya di UGM. Termasuk dari lintas fakultas baik Fakultas Hukum hingga Fakultas Teknik Geografis UGM.  

    “Saya ingat, makanya di Desa Kedoya, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali teman-teman saya juga ingat Saya dari Fakultas Hukum, ada yang namanya Ibu Yohana, dari Fakultas Geologi ada Ibu Wince, yang dari Fakultas Teknik Geografis ada yang namanya Eko,” ujar Jokowi.

    Sementara itu, Jokowi juga sempat memberikan sambutan sekitar 10 menit saat menghadiri reuni. Jokowi juga sempat melontarkan candaannya dengan alumni UGM terkait ijazah palsu. 

    Mendengar hal itu, tampak para alumni UGM yang langsung ikut tertawa. Bahkan, pada saat memberikan pidato sejumlah alumni juga mengacungi jempol

  • Baju Jokowi Beda Sendiri dengan Alumni Lain saat Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Ada Apa?

    Baju Jokowi Beda Sendiri dengan Alumni Lain saat Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Ada Apa?

    GELORA.CO – – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). Dalam acara yang penuh nostalgia ini, penampilan Jokowi mencuri perhatian dengan tampil beda.

    Sebab Jokowi menjadi satu-satunya peserta reuni UGM yang tidak mengenakan seragam biru seperti alumni lainnya. Dia memilih tampil sederhana dengan kemeja putih dan celana hitam, berbeda dari puluhan peserta yang kompak memakai kaos biru dengan aksen merah.

    Saat tiba di lokasi acara, Jokowi langsung disambut hangat panitia dan para alumni. Dia datang didampingi sang istri, Iriana Jokowi, yang tampil anggun mengenakan kebaya bernuansa cerah.

    Setelah tiba, Jokowi diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan singkat di hadapan para alumni. Berdasarkan pantauan, Jokowi tampak memberikan sambutan sekitar 10 menit.

    Dalam sambutannya, Jokowi sempat melontarkan candaannya dengan alumni UGM terkait ijazah palsu. Mendengar hal itu, tampak para alumni UGM yang langsung ikut tertawa.

    Seusai memberikan sambutan, dia langsung dikerubungi oleh rekan-rekan seangkatan untuk bersalaman dan berfoto bersama.

    Setelah sesi foto, Jokowi diarahkan untuk duduk di kursi barisan depan bersama sejumlah alumni lainnya. Suasana santai tampak tercipta saat Jokowi terlihat berbincang akrab dengan rekan-rekan seangkatannya, sementara beberapa alumni berdiri di sekitarnya untuk mengabadikan momen tersebut.

    Reuni ini menjadi bagian dari pertemuan lintas alumni Fakultas Kehutanan UGM yang disebut Spirit 80, diikuti puluhan peserta dan sejumlah tokoh kampus seperti Dekan, Sekretaris UGM, dan Wakil Rektor