Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Proyek Mubazir Jika Gibran Tak Segera Berkantor di IKN

    Proyek Mubazir Jika Gibran Tak Segera Berkantor di IKN

    GELORA.CO -Pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus disegerakan untuk memastikan proyek tidak mangkrak dan malah membebani negara.

    “Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” kata Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Minggu, 27 Juli 2025.

    Sebagai langkah konkret, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diusulkan segera berkantor di IKN. Langkah ini menjadi sinyal kuat dimulainya aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.

    “Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas,” jelasnya.

    Pengaktifan IKN dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan manfaat ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih merata.

    “Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara,” tegas Saan.

    Legislator Partai Nasdem itu menambahkan, dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN maka ia optimistis program Presiden Prabowo dapat tercapai secara bertahap.

    “Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya. 

  • Sempat Telantar Usai Diusir Anak, Ibu Lansia di Probolinggo Dibawa Warga ke Panti Jompo

    Sempat Telantar Usai Diusir Anak, Ibu Lansia di Probolinggo Dibawa Warga ke Panti Jompo

    GELORA.CO  – Video viral di media sosial menunjukkan perlakuan keji seorang anak kepada ibu kandungnya. Peristiwa memilukan ini terjadi di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

    Wanita lansia bernama Nortaji berusia 70 tahun itu sempat telantar di jalan setelah dianiaya dan diusir oleh anaknya, yakni Misrika.

    Setelah ditemukan telantar di pinggir jalan, Nortaji diselamatkan oleh warga dan kemudian dibawa ke panti jompo di Kota Malang untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak.

    “Kami sebagai pihak desa telah berkali-kali mencoba memediasi Musrika dengan Ibu Nortaji sampai menurunkan pihak Dinsos. Tidak ada titik temu, juga tetap mengusir mau memindahkan Ibu Nortaji dari rumahnya,” ujar Edi, perangkat desa, Sabtu (26/7/2025).

    Aksi heroik warga yang menolong Nortaji mendapat pujian luas dari netizen, sementara sang anak dikecam tajam atas tindakannya.

    Edi menjelaskan, peristiwa penganiayaan dan pengusiran itu terjadi pada 1 Juni 2025 dan Nortaji baru ditemukan telantar pada 25 Juli 2025. Dalam kesehariannya, kata dia Nortaji sering tidur sembarangan ketika kelelahan, termasuk di pinggir jalan. 

    “Awalnya Ibu Nortaji tidak tinggal di sini tapi dengan anaknya yang tertua. Mungkin karena Ibu Nortaji ini kangen, dia pulang ke Jambangan, tapi ternyata sampai di Jambangan, Musrika ini tidak menerima,” katanya.

    Dia menyampaikan, Nortaji memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Salah satu di antaranya merantau ke Bali dan rutin mengirim uang bulanan untuk ibunya

  • Respons Mengejutkan PM Anwar Ibrahim usai Didesak Mundur oleh Ribuan Demonstran

    Respons Mengejutkan PM Anwar Ibrahim usai Didesak Mundur oleh Ribuan Demonstran

    GELORA.CO  – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan respons mengejutkan usai gelombang unjuk rasa besar-besaran yang menuntut dirinya mundur, Sabtu (26/7/2025). Dia tetap santai dan berterima kasih kepada seluruh aparat keamanan, petugas medis serta relawan yang bertugas menjaga ketertiban selama demonstrasi di Kuala Lumpur.

    Anwar dalam pernyataan yang diunggah di laman Facebook resminya, mengapresiasi profesionalisme dan dedikasi para petugas yang memastikan demonstrasi berlangsung tertib dan damai.

    “Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh personel pasukan keamanan; mulai dari kepolisian, pemadam kebakaran, tim medis, dan relawan yang telah bekerja dengan penuh ketangkasan, disiplin, dan dedikasi tinggi untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan kelancaran pertemuan hari ini,” tulisnya, dilansir dari NST.

    Anwar juga tak lupa menyampaikan rasa hormat kepada seluruh peserta aksi, baik yang hadir untuk menyampaikan pendapat, menunjukkan solidaritas, maupun sekadar mengamati.

    “Kepada saudara-saudari yang hadir, baik yang menyampaikan pandangan, menyampaikan solidaritas, maupun yang datang dari jauh, saya mendoakan agar Anda dapat kembali dengan selamat ke tujuan masing-masing. Semoga perjalanan Anda dimudahkan dan dilindungi,” ucapnya.

    Meski didemo warga Malaysia agar mundur dari jabatannya, Anwar Ibrahim menegaskan tetap dan secara konsisten berpegang teguh pada prinsip demokrasi kebebasan berpendapat serta menyampaikan kritik. Kritik dan perbedaan pendapat tidak boleh dipandang sebagai permusuhan, melainkan harus terus bertumbuh dan berkembang menjadi denyut nadi bangsa yang dewasa, progresif, dan berdaulat. 

    “Yang terpenting, semua itu harus berlangsung dengan tertib, damai, dan patriotik,” tulisnya.

    Anwar Ibrahim mencontohkan dirinya telah mendorong prinsip demokrasi tersebut melalui sesi tanya jawab perdana menteri (Prime Minister’s Question Time/PMQT) di parlemen. Para anggota parlemen bebas mengajukan pertanyaan apa pun secara langsung, mengajukan keberatan kepadanya sebagai perdana menteri. 

    “Mohon terus diimbau kepada anggota DPR untuk terus hadir dan berpartisipasi aktif dalam seluruh sidang, khususnya sidang PMQT,” tulisnya.

    Anwar juga mendorong warganya agar perbedaan pandangan disalurkan lewat dialog, berdiskusi, mencari titik temu, berkarya, dan membangun Malaysia bersama-sama.

    “Bukan hanya di jalanan, melainkan bangkit untuk belajar, meraih, dan menguasai bidang-bidang baru agar negeri ini dapat maju dengan mantap dan penuh semangat.”

    Dia juga menyebut upaya pemerintah dalam meningkatkan pariwisata dan menopang perekonomian di Kuala Lumpur. Berbagai landmark bersejarah di sekitar ibu kota Malaysia tersebut, termasuk Gedung Sultan Abdul Samad di Dataran Merdeka, saat ini dalam tahap konservasi berskala besar.

    “Agar kita dapat meningkatkan pariwisata dan menopang perekonomian di sekitar ibu kota yang sarat akan nilai sejarah, harapan, dan semangat kebangsaan, terutama bertepatan dengan Tahun Kunjungan Malaysia 2026 dan berbagai kegiatan menarik menanti, Insya Allah,” tulisnya.

    Sebelumnya sekitar 18.000 orang memadati kawasan Dataran Merdeka berdemonstrasi menuntut Anwar mundur dari jabatannya. Dalam unjuk rasa tersebut, massa memprotes kenaikan harga barang, isu intervensi hukum dan menilai Anwar gagal menepati janji reformasi saat kampanye

  • Laba BUMN yang Dikelola Danantara Buat Apa?

    Laba BUMN yang Dikelola Danantara Buat Apa?

    Oleh: Defiyan Cori*

    IDE dan gagasan hadirnya sebuah organisasi yang konsolidatif mewadahi berbagai BUMN sebenarnya telah lama ada. Konsep ini dikenal dengan istilah super holding muncul pasca Kementerian Badan Usaha Milik Negara lahir di era pemerintahan Presiden Soeharto dengan Menteri pertamanya, Tanri Abeng. 

    Alasannya saat itu, memang BUMN terlalu banyak bahkan bergerak dalam cabang produksi atau sektor industri yang tidak ada urusannya dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selain itu, terlalu gemuknya BUMN mengakibatkan manajemen tidak efektif dan efisien ditambah tata kelolanya masih birokratis, tidak transparan dan akuntabilitasnya rendah.

    Atas dasar inilah, Indonesia membutuhkan sebuah perusahaan negara yang lebih fleksibel beroperasi memenuhi cita-cita dan kehadiran BUMN sejak pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, revisi “super cepat” Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah disahkan tanpa proses uji publik secara transparan dan bertanggung jawab (accountable) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, (perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003) dilakukan oleh DPR RI. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola (good corporate governance), efektivitas dan efisiensi serta daya saing BUMN di percaturan bisnis dunia (global).

    Namun, pertanyaannya apakah struktur organisasi, koordinasi dan model pengelolaan atau pengumpulan laba BUMN satu atap yang saat ini diperankan oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara) sudah mewakili konsep super holding BUMN yang tepat dan konstitusional?

    Forum Strategis RUPS

    Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 (PP 10/2025) tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Kehadiran alas hukum BPI Danantara (meskipun proses formil dan materiilnya dipertanyakan) telah mengubah rekonstruksi hukum pengelolaan BUMN atau perusahaan negara. Beleid ini secara umum mengatur tata kelola Danantara, mulai dari wewenang hingga struktur organisasi, termasuk personalia yang didominasi para pengusaha swasta (istilah kolega di BUMN = anak kos), serta aksi korporasinya.

    Maka, pasca terbitnya PP 10/2025 muncullah isu yang beredar dipublik mengenai aksi korporasi Danantara untuk masuk sebagai pemegang saham minoritas di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo). Hal ini didahului oleh adanya informasi rencana merger dengan Grab, menjadi topik “bola liar” yang panas. Walaupun belum ada konfirmasi dari pihak manajemen Danantara atas isu aksi korporasi pembelian saham perusahaan swasta itu, tetap harus menjadi perhatian serius pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Tentu saja karena Danantara memiliki kewenangan mengumpulkan laba-laba BUMN utama, seperti Pertamina, PLN, BRI, Mandiri, BNI, MIND. ID, dan yang lainnya.

    Yang jadi permasalahan, adalah untuk kepentingan aksi korporasi apa dan siapakah pemanfaatan laba BUMN yang terkumpul tersebut. Apalagi, pada Pasal 2 PP 10/2025 ayat 1 dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada badan, dalam hal ini Danantara. Badan ini atau Danantara juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Lalu, dimanakah posisi forum strategis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kewenangannya terdapat didalam Pasal 14 UU 19/2003 sebelum direvisi dan kuasa Menteri BUMN? Bukankah ini tumpang tindih kewenangan dan berpotensi korupsi atas berbagai keputusan aksi korporasi Danantara yang tidak sejalan dengan bisnis inti (core business) BUMN yang telah lebih dahulu ada?

    Benarkah posisi Menteri BUMN yang merangkap sebagai Dewan Pengawas Danantara dapat menjadi substitusi kuasa dalam posisinya sebagai pemegang mandat RUPS? Apalagi, terkait penempatan personalia (SDM) jajaran pimpinan manajemen masing-masing BUMN yang ada. Siapakah yang memiliki kewenangan, Rosan Roeslani sebagai Kepala Eksekutif/CEO BPI Danantara ataukah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN? 

    Selanjutnya, dari laba yang dikumpulkan dan terkumpul dari berbagai BUMN pada tahun 2024 yang mencapai Rp304 triliun (turun sebesar 7,03 persen dibandingkan tahun 2023) bagaimanakah alokasi pemanfaatannya? Jangan sampai kedua orang ini atas nama Presiden RI Prabowo Subianto kongkalikong menggunakannya sesuka hati (at will) dan tidak ada porsi yang dibagi kepada BUMN sebagai kontributornya? Dan, banyak lagi pertanyaan penting serta krusial lainnya jika forum strategis RUPS BUMN yang sah secara hukum konstitusi dikooptasi hanya oleh Peraturan Pemerintah. 

    *(Penulis adalah Ekonom Konstitusi)

  • Penuh Kepalsuan, Citra Koperasi di Indonesia Makin Rusak

    Penuh Kepalsuan, Citra Koperasi di Indonesia Makin Rusak

    GELORA.CO -Hingar bingar peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ternyata tidak lepas dari rangkaian kritik yang berujung kekhawatiran mengenai nasib soko guru ekonomi Indonesia.

    Pakar koperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengemukakan praktik perkoperasian di Indonesia masih penuh kepalsuan.  

    “Keberadaan koperasi di Indonesia itu lebih didominasi oleh koperasi palsu. Ada tiga model kepalsuan koperasi di Indonesia,” ujar Suroto kepada RMOL, Sabtu, 26 Juli 2025.

    Lanjur dia, pertama terkait kepalsuan koersif. Yakni kepalsuan yang diakibatkan oleh tekanan struktural negara semacam KUD, Kopdes Merah Putih, Koptan pada masa Kredit Usaha Tani /KUT.

     

    “Kedua, kepalsuan mimitik, kepalsuan akibat meniru niru korporat kapitalis seperti koperasi yang adopsi prinsip profit oriented, efisiensi menindas dan lain-lain,” jelasnya.

    Ketiga, sambung Suroto, kepalsuan normalitatif, yaitu kepalsuan yang coba menormalisasi kerja koperasi yang tak ada bedanya dengan korporat kapitalis seperti misalnya rentenir baju koperasi

    “Koperasi-koperasi palsu atau quasi koperasi di atas yang telah membuat citra koperasi di Indonesia makin rusak. Badan hukumnya koperasi tapi praktiknya lebih mirip entitas bisnis karitatif yang mati hidupnya andalkan subsidi negara atau pemerintah atau bisnis kapitalis pengejar profit semata mata,” pungkasnya.

  • Singgung Kasus Ijazah di Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi: Ini Politik

    Singgung Kasus Ijazah di Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi: Ini Politik

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sedikit buka suara terkait kasus ijazah saat hadiri reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu (26/7/2025).

    Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa polemik tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika politik daripada isu akademik.

    “Mengenai nostalgia, saya lihat senang semuanya. Tapi jangan senang dulu lho, karena ijazah saya masih diragukan,” kata Jokowi di hadapan alumni lainnya seperti yang dikutip dari Kompas.com, Sabtu (26/7/2025).  

    Ucapan Jokowi itu disambut tawa oleh para undangan reuni tersebut.  

    “Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, bapak ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 juga semuanya palsu,” ujar Jokowi.

    Jokowi menerangkan, masalah ijazah tersebut kini sedang berproses di pengadilan.  

    Dia menanggapi dengan santai proses hukum ijazah.

    Sambil bercana, Jokowi menerangkan Jika pengadilan memutuskan ijazahnya tidak asli maka seluruh angkatan 80 UGM yang juga lulus pada tahun 1985 bisa terkena imbasnya.

    “Mestinya, kalau ijazah asli, ya sudah. Ibu Rektor sudah menyampaikan, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga menyampaikan bahwa ijazah saya asli dan saya kuliah di UGM,” terang Jokowi.

    “Bahkan yang membuat ijazah juga sudah menyampaikan. Tapi ya itu, ini politik,” papar Jokowi.

    Pernyataan itu merujuk pada klarifikasi yang telah diberikan pihak UGM mengenai keaslian ijazahnya.

    Dapat Bocoran Penting

    Sementara itu sebelumnya, pegiat media sosial yang juga salah satu alumnus Universitas Gajah Mada (UGM), Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa menyebut bahwa dirinya dan sejumlah tokoh lainnya seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar sudah dirancang untuk diproses pidana lantaran aktif menyuarakan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi

    Dokter Tifa diketahui sudah memenuhi panggillan penyidik Polda Metro Jaya atas laporan dari Jokowi

    Namun, Tifa terus melawan dan menyuarakan apa yang diyakininya, tentang dugaan ijazah palsu

    Tifa juga tak berhenti melakukan konsolidasi dengan beberapa pihak

    Dia mengaku sudah mendapatkan salinan skripsi maupun ijazah dari alumni mahasiswa UGM yang lulus pada 1985, termasuk alumni Fakultas Kehutanan UGM

    Terbaru, Tifa menyebut bahwa dirinya menggelar pertemuan dengan orang penting di negara ini

    Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa sejatinya banyak yang paham bahwa ijazah Jokowi diduga palsu

    Namun, semuanya tak berani berbicara.

    “Barusan meeting dengan level 3 nya negara Persoalan Ijazah palsu sudah selesai. Semua sudah paham bahwa Ijazah memang palsu,” ungkap dokter Tifa dikutip dari akun X miliknya, Jumat (25/7/2025)

    Tifa juga mengatakan, isu ijazah tersebut membuat kubu Jokowi panik dan terus berupaya membuat alibi untuk mempertahankan persepsi bahwa ijazah itu asli

    “Masalahnya orang Oslo sudah panik dan satu-satunya cara menyelamatkan dirinya adalah dengan membungkam semua Aktivis. Dan bahwa kekuatan besar yang ingin memperpanjang gurita kekuasaan mereka, ada di balik ini semua,” katanya

    Jumlah Tersangka

    Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, memberi bocoran bahwa tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan penghasutan seputar ijazah palsu Jokowi jumlahnya lebih dari 5 orang.

    Silfester Matutina yang merupakan relawan Jokowi, juga sangat yakin bahwa Roy Suryo Cs akan masuk penjara atau ditahan setelah nantinya ditetapkan tersangka.

    Hal itu dikatakan Silfester Matutina di Mapolda Metro Jaya saat akan menjalani pemeriksaan seperti ditayangkan di Kompas TV, Kamis (24/7/2025).

    “Ya saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemakzulan ini sudah game over ya. Sudah selesai ya kan,” kata Silfester.

    “Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan terus ditetapkan para tersangka. Mungkin lebih banyak dari lima nih ya. Itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh,” beber Silfester.

    Menurut Silfester tudingan terhadap ijazah palsu Jokowi ini, pihak menuding tidak punya bukti sama sekali.

    “Pihak yang menuding itu enggak punya bukti sama sekali. Sampai hari ini, dari awal sampai hari ini saya meyakini bukti-bukti itu nol besar. Kenapa nol besar? Karena ini kan hanya drama dan narasi yang dimainkan,” ujar Silfester.

    Contohnya, kata Silfester yang mereka teliti itu adalah semacam foto atau kopian di sosial media.

    “Jadi cuma foto yang diupload digital dan ini enggak bisa jadi objek penelitian. Mau pakai peneliti hebat dari mana pun, sudah enggak bisa,” kata Silfester.

    Sedangkan, kata Silfester penelitian di Bareskrim sudah memastikan bahwa ijazah Jokowi asli.

    “Penelitian yang ada di Bareskrim, di laboratorium forensik itu yang diteliti adalah ijazah asli Pak Jokowi. Ijazah asli nih ijazah original. Ijazah analog yang hasilnya adalah identik dengan ijazah asli tiga teman Pak Jokowi,” katanya.

    “Tinggal kita saat ini menikmati drama-drama telenovela. Baik itu tangis dan tawa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon dan lain-lain,” katanya.

    Karenanya kata Silfester ke depan akan banyak hiburan terkait kasus ini.

    “Kita biarkan Polda Metro Jaya menentukan tersangka. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa diintervensi atau dikriminalisasi,” kata dia.

    “Karena sesuai fakta-fakta hukumnya ini, enggak ada yang bisa mengelak. Kalau menurut saya sih, 11 ribu triliun persen Roy Suryo masuk penjara. Mari kita masyarakat sama-sama mengamati. Sama-sama mengawasi dengan baik ya kan. Jadi tidak ada yang nanti mengatakan bahwa ini dikriminalisasi,” papar Silfester.

    Sebelumnya Polda Metro Jaya memeriksa Presiden ke 7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Pemeriksaan terhadap Jokowi dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya di Polresta Surakarta, Rabu (23/7/2025).

    Selain memeriksa kembali Jokowi sebagai pelapor, penyidik juga menyita ijazah asli S1 Jokowi dan ijazah SMA Jokowi.

    Ahli Forensik Digital Rismon Sianipar selaku terlapor dalam kasus ini mengaku keberatan pemeriksaan terhadap Jokowi dilakukan di Polresta Surakarta karena pelaporan dilakukan Jokowi di Polda Metro Jaya.

    “Ya, kami cukup keberatan ya. Karena Pak Jokowi kan melaporkannya di Polda Metro Jaya. Kalau ingin diperiksa di Polresta Solo, ya harusnya dilaporkan di sana saja gitu. Jadi ada asas equality before the law” kata Rismon dalam tayangan Kompas TV, Rabu malam.

    Jadi kata Rismon asas kesamaan di hadapan hukum tidak tegak diterapkan polisi.

    “Ini kan Pak Jokowi ingin memidanakan kami, tetapi tidak siap untuk sibuk dan capek seperti kami, yang jauh-jauh juga dari Sumatera, siap datang dan dipanggil. Itu sudah dua kali kami diklarifikasi di Polda Metro Jaya dan kami datang menghormati hukum,” tambah Rismon.

    Sementara Jokowi dalam hal ini katanya tidak memberikan contoh taat dan menghormati hukum.

    “Tetapi Pak Jokowi dalam hal ini tidak memberikan contoh seperti kami. Kalau warga biasa ya seharusnya penyidiknya yang tidak boleh datang dong ke tempat terdekat dari Pak Jokowi. Kalau begitu, nanti kami juga bisa buat alasan yang sama,” kata Rismon.

    “Sehingga seperti saya ya di Polres Balige saja, tempat pemeriksaan saya. Asas atau prinsip equality before the law ini, saya kira ditegakkan oleh Polri dengan baik,” ujar Rismon.

    Menanggapi pernyataan Rismon, Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah mengatakan bahwa memang dimungkinkan dalam proses hukum pemeriksaan dilakukan tidak di Polda Metro tetapi di Polres Surakarta.

    “Kalau kita memang taat aturan, bahwa memang dimungkinkan juga aturan, dalam proses hukum itu pemeriksaannya tidak di Polda Metro tapi di Polresta Surakarta. Dan enggak cuma Pak Jokowi saja di sana, ada 11 orang yang diperiksa sama-sama  Pak Jokowi itu,” ujar Mardiansyah.

    Menurut Mardiansyah apa yang dilakukan Jokowi diperiksa di Polresta Surakarta tidak menyalahi aturan sama sekali.

    “Yang paling penting itu diakomodir dalam aturan. Persoalan bahwa orang berkenan tidak berkenan soal lain, orang suka tidak suka, soal lain juga kan. Enggak mungkin juga akhirnya kita penuhi selera orang,” katanya.

    Karenanya kata Mardiansyah, kita sekarang fokus pada penegakan hukum dan bukan mempersoalkan hal tetek bengek seperti tempat pemeriksaan.

    “Jadi tidak ada masalah ketika Pak Jokowi diperiksa di Polres dan itu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Kecuali memang Pak Jokowi ini diperiksanya bukan di kantor polisi,” bebernya.

    Soal ijazah Jokowi yang disita penyidik, Rismon berharap nantinya ditunjukkan ke pengadilan.

    “Dan diuji secara forensik karena kami juga punya bahan pendamping, pembukti, pembanding lain dari ijazah yang sama. Jadi jangan seperti yang terjadi di Bareskrim bahwa nanti setelah disita satu dua hari, nanti dikembalikan,” kata Rismon.

    Karenanya kata Rismon dalam kasus ini pihaknya juga meminta gelar perkara khusus dilakukan di Polda Metro Jaya.

    “Oleh karena itu, kami meminta supaya dilakukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya dengan menampilkan semua dokumen itu di depan kami. Dan semua peserta baik independen maupun yang terkait, supaya kita lihat sama-sama begitu,” kata Rismon.

    Hal itu kata Rismon, agar tidak terjadi lagi gelar perkara khusu seperti di Bareskrim.

    “Seperti apa ya, bahwa ujian skripsi saja jauh lebih ilmiah daripada itu,” kata Rismon

  • Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    GELORA.CO  – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menanggapi lambannya perkembangan pembangunan Ibukota Nusantara. 

    Dirinya menyebut jangan sampai proyek Mercusuar ini menjadi terbengkalai.

    Proyek yang menelan dana APBN di tahap I sebesar Rp 86 triliun dan swasta Rp 58 triliun serta tahap II beban APBN Rp 48,8 triliun ini membuat potensi kerawanan dalam pembangunan IKN. 

    Miko berharap agar OIKN dapat segera menyelesaikan sesuai target.

    “Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” terang Sudjatmiko melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/07/2025).

    Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN. 

    Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif. 

    “Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegasnya.

    Miko mengatakan PKB mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN. 

    Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.

    “Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” katanya.

    Diberitakan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana inti Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu tiga tahun ke depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Fokus Pembangunan

    • Infrastruktur yang dibangun mencakup kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung seperti jalan, air bersih, energi, dan konektivitas digital.

    • Pembangunan ini menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres)pemindahan ibu kota secara resmi.

    Arahan Presiden

    • Presiden Prabowo telah memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat pembangunan agar siap digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

    • Pemerintah menolak wacana moratorium atau penundaan pembangunan yang sempat diusulkan oleh beberapa pihak, termasuk Partai NasDem

  • Ekspresi Jokowi Jawab Laporan Dugaan Skripsi Palsu di Polda DIY: Itu Namanya Ngalor Ngidul

    Ekspresi Jokowi Jawab Laporan Dugaan Skripsi Palsu di Polda DIY: Itu Namanya Ngalor Ngidul

    GELORA.CO  – Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pertanyaan awak media mengenai laporan Ahli forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar, di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY).

    Rismon Hasiholan Sianipar diketahui satu dari lima orang yang diadukan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu.

    Selain Rismon, ada nama Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dan Pakar telematika Roy Suryo.

    Proses pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu ini masih berlanjut. 

    Terbaru, Jokowi bersama saksi lainnya diperiksa Polda Metro Jaya di Polresta Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (23/7/2025).

    Belum selesai perkara tersebut, Rismon Hasiholan melayangkan laporan terhadap Presiden ke-7 RI ke Polda DIY.

    Laporan tersebut, meliputi dugaan skripsi palsu. Dalam kasus yang sama, Rismon juga melaporkan rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia.

    “Kami akan melaporkan lagi dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Joko Widodo dan rektor UGM Profesor Ova Emilia,” kata Rismon ditemui di Polda DIY, Selasa (22/7/2025), dikutip dari KompasTV.

    Alasannya, lanjut Rismon, lembar pengesahan skripsi Jokowi sangat modern dan tidak ada lembar pengesahan penguji.

    Rismon sebelumnya juga telah melaporkan Jokowi ke Polda DIY atas dugaan penyebaran berita bohong.

    Selain laporan Rismon, dua alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Jokowi ke Polda DIY terkait dugaan penyebaran berita bohong.

    Ekspresi Jokowi Tanggapi soal 3 Laporan di Polda DIY

    Merespons hal tersebut, Jokowi tampak santai. Ayahanda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, sedikit tersenyum di hadapan awak media.

    Pada Jumat (25/7/2025) kemarin, Jokowi sempat meladeni sejumlah pertanyaan dari wartawan yang berada di depan rumahnya, Sumber, Solo.

    Dari sejumlah pertanyaan, ada salah satu pertanyaan yang membuat Jokowi tersenyum. Yakni, mengenai laporan ke Polda DIY. 

    Awalnya, Jokowi mengatakan, menghormati proses hukum yang berjalan. 

    “Ya kita hormati proses hukum (terkait skripsi palsu),” ucapnya. 

    Ketika disinggung lagi mengenai laporan terhadap dirinya di Polda DIY, Jokowi tersenyum.

    Sambil tersenyum, Jokowi juga mengeluarkan suara kecil khasnya ketika tertawa.

    Lantas, suami dari Iriana itu menyinggung kata ‘ngalor ngidul’ dalam bahasa Jawa.

    Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, yakni kanan kiri atau utara dan ke selatan.

    Dalam konteks pernyataan Jokowi tersebut, bisa bermaksud tidak jelas arahnya, tidak fokus.

    “Itu namanya ngalor ngidul. Yang satu belum selesai sudah ngalor (ke utara). Yang satu belum selesai sudah ngidul (ke selatan). Itu namanya ngalor ngidul,” kata Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Tribun Solo Official, Sabtu (26/7/2025).

    Meski demikian, Jokowi menegaskan, tetap mengikuti proses hukum.

    “Tapi kita hormati proses hukum yang ada,” imbuhnya. 

    Tentang Laporan terhadap Jokowi di Polda DIY

    Diberitakan, Ahli forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar, melaporkan dugaan skripsi palsu dengan terlapor dua pihak ke Polda DIY. 

    Dua terlapor tersebut, yakni Joko Widodo dan rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia.

    “Hari ini kami akan melaporkan lagi, saya, dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia,” kata Rismon di Sleman, Selasa (22/7/2025), dikutip Kompas.tv.

    Alasannya, lanjut Rismon, lembar pengesahan di skripsi Jokowi sangat modern.

    “Tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada,” jelasnya lagi.

    Sebelumnya, Rismon juga telah melaporkan Jokowi ke Polda DIY atas dugaan penyebaran berita bohong. 

    Pada Selasa (16/7/2025), Rismon Hasiholan mendatangi Mapolda DIY untuk melaporkan Joko Widodo (Jokowi) soal dugaan penyebaran informasi bohong.

    Rismon datang ke Mapolda DIY didampingi tim penasihat hukumnya.

    “Hari ini kami melaporkan Joko Widodo terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong. Dan lainnya, hal itu terkait dengan video tahun 2017 di mana di saat reuni Fakultas Kehutanan UGM 2017 itu ada dialog antara Pak Kasmudjo dengan Pak Jokowi,” katanya, dilansir TribunJogja.com.

    Menurutnya, Kasmudjo, dosen di UGM diundang Jokowi ke podium pada suatu acara dan terjadi dialog.

    Pada momen tersebut, Jokowi mengeklaim bahwa Kasmudjo merupakan sosok dosen pembimbingnya semasa dia menempuh studi di UGM.

    “Maka saat itu 2017, delapan tahun yang lalu, semua publik, jurnalis, wartawan menuliskan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi.”

    “Delapan tahun kemudian hal itu berbalik. Pak Kasmudjo membantah dan terakhir Pak Jokowi membantah tahun 2025 bahwa Pak Kasmudjo bukan dosen pembimbing skripsinya tetapi dosen pembimbing akademik beliau,” ungkapnya.

    Rismon mengaku, telah mendatangi rumah Prof Kasmudjo untuk mengonfirmasi kebenaran kabar melalui wawancara.

    Hasil wawancaranya, Kasmudjo membantah sebagai dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi.

    “Hasil wawancara ada itu kami share di Youtube,” jelasnya.

    Atas dasar itu, Rismon mengeklaim, ada dugaan penyebaran informasi bohong yang disampaikan oleh Jokowi. 

    Sehingga Rismon melaporkan Jokowi ke Polda DIY karena lokasi dialog dengan Kasmudjo waktu itu berada di Jogja.

    Terpisah, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, membenarkan Rismon Sianipar datang ke Polda DIY.

    Namun, menurut Ihsan belum ada surat pelaporan resmi dan masih bersifat aduan.

    “Benar Saudara Rismon Sianipar bersama pengacaranya mendatangi Polda DIY siang ini dan terkait surat pengaduannya telah diterima oleh Piket Ditreskrimsus Polda DIY,” terangnya, beberapa waktu lalu.

    Selain laporan Rismon, dua alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Jokowi ke Polda DIY.

    Laporan tersebut, soal dugaan penyebaran berita bohong.

    “Yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Rismon. Yang kedua kaitannya dengan kabar bohong Jurusan Teknologi Kayu,” kata pelapor, Bangun Sutoto, di Polda DIY, Selasa (22/7/2025).

    Jokowi Tengah Hadapi Kasus Ijazah Palsu 

    Saat ini, Jokowi tengah menghadapi kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu yang diadukan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu.

    Adapun lima terlapor yang diketahui merupakan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Eggi Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

    Kasus pun terus bergulir. Terbaru, adanya proses pemeriksaan Polda Metro Jaya di Polresta Solo, pada Rabu (23/7/2025).

    Selain Jokowi, beberapa teman semasa SMA-nya di SMAN 6 Solo turut diperiksa dalam kasus ijazah palsu ini

  • Situasi Memanas! Thailand Mulai Kerahkan Kapal Perang Hadapi Kamboja

    Situasi Memanas! Thailand Mulai Kerahkan Kapal Perang Hadapi Kamboja

    GELORA.CO  – Angkatan Laut (AL) Thailand mengerahkan empat kapal ke dekat perbatasan dengan Kamboja guna mendukung pasukan darat dalam konflik bersejata yang memasuki hari ketiga.

    Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) melancarkan operasi “Trat Pikhat Pairee 1” atau Serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja di tiga titik di sepanjang perbatasan, setelah pasukan Kamboja berusaha memperluas posisi di perbatasan.

    RTN berhasil memberikan dukungan terhadap pasukan darat untuk memukul mundur pasukan Kamboja pada Sabtu pagi.

    Thailand juga dilaporkan memperluas serangannya jauh ke dalam wilayah Kamboja pada Sabtu pagi.

    Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kamboja Maly Socheata mengatakan, Thailand memperluas zona operasi militernya, jauh melampaui zona konflik 2 hari sebelumnya.

    Serangan-serangan tersebut melibatkan penggunaan senjata berat serta bom klaster.

    Maly menambahkan pada pukul 05.02, militer Thailand menembakkan lima peluru artileri berat ke beberapa lokasi di Desa Ekphap, Distrik Veal Veng, Provinsi Pursat. Wilayah itu jauh dari zona konflik.

    “Sejauh ini, Thailand telah menewaskan lima tentara dan delapan warga sipil, serta melukai 21 tentara dan 50 warga sipil. Sekitar 35.800 orang di provinsi Oddar Meanchey, Preah Vihear, Pursat, dan Banteay Meanchey telah dievakuasi,” ujarnya

  • Viral Momen Gubernur Jateng Sindir dan Parodikan Pejabat Sibuk Ngonten: Halo Gaes

    Viral Momen Gubernur Jateng Sindir dan Parodikan Pejabat Sibuk Ngonten: Halo Gaes

    GELORA.CO  – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menyindir keras pejabat yang sibuk membuat konten dan vlog. Sindiran tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu beragam reaksi netizen. 

    Sebagian mendukung sikap Gubernur Ahmad Luthfi yang dinilai berani dan apa adanya. Sementara lainnya menilai pernyataan Ahmad Luthfi itu menyindir pejabat tertentu secara tidak langsung. 

    Bahkan muncul pro dan kontra karena ada anggapan bahwa kritik tersebut diarahkan kepada salah satu gubernur di Indonesia.

    Pernyataannya disampaikan Ahmad Luthfi dalam forum Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Kantor Bappeda Jateng, Jalan Pemuda Semarang, Rabu (23/7/2025).

    Momen Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyindir keras pejabat yang sibuk membuat konten dan vlog. (Foto: Istimewa).

    Bahkan, pada kesempatan itu Ahmad Luthfi sempat memarodikan pejabat yang selalu sibuk membuat konten saat kunjungan kerja maupun kesempatan lainnya. 

    Saat itu, tangan Ahmad Lutfhi memeragakan seolah-olah sedang merekam dirinya selayaknya orang sedang membuat konten atau vlog.

    “Enggak usah gaya, halo gaes (guys). Hari ini saya ketemu orang miskin. Akhirnya begitu dikritik di medianya sibuk menjawab,” ujar Ahmad Luthfi menirukan gaya pejabat yang dinilainya sibuk ngonten tersebut.

    Menurutnya, bergaya seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia menyarankan, kepada para pejabat sebaiknya bekerja ikhlas tanpa gembar-gembor di media sosial.

     

    “Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Sekali-kali jalan ke kampung tidak usai pakai media,” katanya. 

    Dia juga menyentil gaya pejabat yang dinilai feodal. Dalam setiap kegiatan, kata dia selalu minta dilayani dan dihormati sebagai seorang pejabat.

    “Pakai pengawal, turun dari mobil dikalungi bunga. Acara diresmikan, disuyo-suyo sekali-kali lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung tanpa beban tanpa media,” katanya.

    Ahmad Luthfi menutup pernyataannya dengan ajakan agar pejabat cukup tampil dengan cara yang normal-normal saja, tanpa perlu gimmick demi konten