Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Viral Aksi Intoleransi di Padang, Rumah Doa Umat Kristen Diserang hingga 2 Anak Terluka

    Viral Aksi Intoleransi di Padang, Rumah Doa Umat Kristen Diserang hingga 2 Anak Terluka

    GELORA.CO – Sebuah video penyerangan terhadap rumah doa umat Kristen di Kota Padang, Sumatera Barat, viral di media sosial sejak Minggu (27/7/2025) malam. Insiden tersebut terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) saat umat Kristen sedang menggelar ibadah.

    Dalam video yang dibagikan akun @permadiaktivis2, tampak sekelompok warga meneriakkan kata “bubarkan” sambil membawa kayu, batu, dan senjata tajam. Mereka menyerang rumah doa tersebut hingga kaca jendela pecah dan perabotan rusak.

    “Dan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kali ini di Padang Sarai. Ibadah minggu GKSI diserang warga intoleran, dua anak terluka,” tulis akun tersebut dikutip Senin (28/7/2025).

    Penyerangan disertai perusakan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat puluhan anak sedang belajar agama Kristen di rumah doa tersebut. Rumah doa itu memang didirikan untuk pembelajaran agama Kristen, mengingat sekolah negeri di sekitarnya tidak menyediakan pengajaran agama Kristen.

    Akibat kejadian tersebut, dua anak berusia 11 dan 9 tahun mengalami luka diduga karena dipukul massa. Selain itu, puluhan anak dan jemaat lainnya panik dan berlarian keluar dari rumah doa sambil menangis histeris.

    Aksi intoleransi ini menuai kemarahan netizen. Mereka menyayangkan lambannya aparat dalam merespons aksi yang mengarah pada kristenphobia dan intoleransi.

    “Kita cuma bisa berharap polisi di Sumbar seperti di Sukabumi. Sampai ada yang terluka lho Pak,” kata Permadi dalam videonya tersebut.

    Dia juga mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mendorong pemerintah pusat menerbitkan regulasi tegas terhadap pelaku intoleransi.

    “Tolong @gibran_rakabuming Pak Wapres bantu lah dorong agar pemerintah pusat terbitkan aturan yang lebih tegas menindak para pelaku kristenphobia seperti ini,” katanya.

    Informasi diperoleh, Polresta Padang menyatakan telah mengamankan sembilan orang terduga pelaku yang diduga terlibat dalam perusakan rumah doa tersebut.

    Dalam keterangannya disebutkan insiden bermula saat perangkat RT dan lurah setempat datang ke lokasi, meminta kegiatan ibadah dihentikan. Namun situasi berujung ricuh dan terjadi aksi kekerasan

  • Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    GELORA.CO -Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membantah keras tuduhan yang menyebut partainya terlibat dalam gerakan untuk menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi melalui media sosial dan pemberitaan di media massa.

    Pernyataan ini menanggapi tudingan bahwa Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berada di balik maraknya isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Lewat akun X miliknya, Herman menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan nilai-nilai etika politik yang selama ini dipegang Demokrat.

    “Tuduhan itu jauh dari tabiat dan etika politik yang kami anut, karena kami pantang menggunakan cara-cara kotor seperti yang dituduhkan segelintir orang ini,” ujar Herman, Senin, 28 Juli 2025.

    Herman juga menyinggung bahwa pihaknya memahami maksud dan pola di balik tuduhan tersebut, namun tetap meyakini bahwa kebenaran akan mengalahkan segala bentuk ketidakadilan.

    “Kami yakin kebenaran akan tiba pada saatnya, dan mengalahkan kedzaliman,” tegasnya.

    Pernyataan ini menegaskan posisi Demokrat yang selama ini menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak dan menolak bentuk-bentuk politik provokatif yang merusak ruang publik

  • Bantuan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring ‘Dicuri’ saat COVID-19, Tepat Era Nadiem

    Bantuan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring ‘Dicuri’ saat COVID-19, Tepat Era Nadiem

    Di masa pademi COVID-19, Kemendikbudristek memberikan bantuan kuota internet untuk membantu pembelajaran jarak jauh secara daring. Bantuan tahap satu disalurkan pada 22-24 September 2020, tepat era mantan Mendikbusristek Nadiem Anwar Makarim (NAM).

    Peserta didik jenjang PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

    Bantuan paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

    Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan auditnya pada 2021 menemukan adanya ketidakefisienan dan pengendalian yang kurang memadai dalam program penyaluran bantuan kuota internet di Kemendikbudristek itu.

     

    Berdasarkan temuan tersebut, program ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi tujuan utamanya, dan menyebabkan pemborosan uang negara sebesar lebih dari Rp1,5 triliun.

    Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pemborosan ini diakibatkan oleh perencanaan yang tidak didasari oleh analisis kebutuhan dan kajian yang memadai terhadap kebutuhan pembelajaran selama pandemi Covid-19. 

    Proses verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan antara sistem Dapodik dan PDDikti dinilai kurang cermat, sementara evaluasi manfaat program ini untuk pembelajaran juga belum dilaksanakan secara komprehensif.

    Pelaksanaan bantuan kuota data internet ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 dan Nomor 23 Tahun 2021, di mana bantuan kuota internet diberikan selama tujuh bulan, yaitu dari Maret hingga Mei, serta September hingga Desember 2021, dalam beberapa tahap penyaluran. 

    Program ini melibatkan lima operator seluler, yakni PT Telkomsel Tbk., PT XL Axiata Tbk., PT Indosat Tbk., PT Hutchison 3 Indonesia, dan PT Smartfren Telecom Tbk.

    BPK mencatat bahwa sebanyak 31.100.463 nomor ponsel milik peserta didik dan pendidik tidak lolos verifikasi untuk menerima bantuan, sedangkan 1.430.731 nomor ponsel gagal diinjeksi bantuan kuota data internet. 

    Selain itu, skema pemberian kuota internet belum sepenuhnya mendukung kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

    Dalam auditnya, BPK juga menemukan adanya ketidaktepatan dalam verifikasi jumlah penerima dan mekanisme pembayaran bantuan. Sebanyak 101.724 peserta didik atau pendidik teridentifikasi sebagai penerima ganda, dengan total bantuan sebesar lebih dari Rp7,7 miliar. 

    Ada pula 83.714 nomor ponsel yang tercatat menggunakan kuota lebih dari tiga kali, dengan nilai mencapai sekitar Rp996 juta. Tak hanya itu, terdapat kuota data sebesar 675.590.548 GB senilai Rp1,5 triliun yang tidak terpakai dan hangus karena masa berlaku habis.

    BPK menyatakan bahwa permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah menjadi PP Nomor 66 Tahun 2010 mengenai pengelolaan anggaran pendidikan. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

    Program ini juga bertentangan dengan peraturan teknis penyaluran bantuan yang diatur dalam Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2021.

    Atas temuan tersebut Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) pada Jumat (8/11/2024) lalu melaporkan dugaan kerugian keuangan negara atas bantuan kouta internet Kemendikbudristek tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,5 triliun itu kepada KPK.

    Penyaluran bantuan kuota internet oleh Kemendikbudristek belum sepenuhnya memenuhi tujuan utamanya, dan menyebabkan pemborosan uang negara.

    Pemborosan ini diduga diakibatkan perencanaan yang tidak didasari analisis kebutuhan dan kajian yang memadai terhadap kebutuhan pembelajaran selama pandemi Covid-19. 

    Proses verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan antara sistem Dapodik dan PDDikti kurang cermat, sementara evaluasi manfaat program ini untuk pembelajaran juga belum dilaksanakan secara komprehensif. 

    Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan kuota internet gratis di Kemendikbudristek itu.

    “Betul,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Sabtu (26/72025).

    Asep menambahkan bahwa pihaknya tengah mengkaji keseluruhan rantai pengadaan, dari perangkat keras hingga penyedia layanan penyimpanan data digital. “Ada perangkat kerasnya (laptop Chromebook), ada tempat penyimpanan datanya (Google Cloud), ada paket datanya (kuota internet gratis) untuk menghidupkan itu (laptop Chromebook). Iya betul,” jelasnya.

    Di lain sisi, menurut Asep Guntur Rahayu, untuk membongkar kasus besar ini diperlukan kolaborasi antar lembaga penegak hukum lainnya. “Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tindak-tindak korupsi ini spektrumnya ya meluas dan mendalam. Jadi kalau itu ditangani sama siapapun, kita tentu akan support,” beber Asep.

    Asep menegaskan bahwa tidak ada persaingan antarlembaga. Sebaliknya, sinergi diperlukan karena banyaknya perkara yang harus ditangani. “Jadi kita harus bersama-sama. Kita keroyok,” tegasnya.

    KPK melihat adanya keterkaitan antara berbagai proyek digitalisasi sebagai satu ekosistem yang rentan korupsi.  Proyek-proyek lain yang berpotensi diusut termasuk Platform Merdeka Mengajar (PMM), platform lainnya, hingga program bantuan kuota internet gratis.

    “Betul kan ini ada bagian-bagiannya nih. Ada perangkat kerasnya [Chromebook]. Ada tempat penyimpanan datanya [Google Cloud]. Ada paket datanya untuk menghidupkan itu,” kata Asep yang menggambarkan keterkaitan antarproyek tersebut.

    Selain kerugian finansial negara, KPK juga mendalami potensi adanya kebocoran data pribadi dari sistem penyimpanan tersebut. Untuk membongkar skandal ini hingga ke akarnya, KPK mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi dan data yang relevan. “Karena tanpa masyarakat, tanpa institusi yang lain susah. Misalkan KPK sendiri, tidak bakal mampu,” demikian Asep.

  • Kuil Hindu Berusia 900 Tahun Jadi Pemicu Perang Thailand dan Kamboja? Ini Sejarah Preah Vihear!

    Kuil Hindu Berusia 900 Tahun Jadi Pemicu Perang Thailand dan Kamboja? Ini Sejarah Preah Vihear!

    GELORA.CO – Perang yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, dipicu oleh perselisihan wilayah perbatasan, khususnya di area sekitar Kuil Preah Vihear, kuil Hindu berusia 900 tahun.

    Secara letak geografis, Kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja, namun masih dianggap satu rangkaian dengan Kuil Ta Muen Thom yang terletak di Thailand. 

    Kuil Hindu yang diketahui berusia 900 tahun itu menjadi sumber perselisihan antara kedua negara.

    Berikut ini sejarah Kuil Preah Vihear yang dikenal sebagai kuil Hindu berusia 900 tahun, menjadi pemicu perang Thailand dan Kamboja.

    Sejarah Kuil Preah Vihear

    Kuil Preah Vihear adalah bangunan suci Hindu kuno yang terletak di perbatasan antara Kamboja dan Thailand, tepatnya di atas tebing pegunungan Dângrêk. 

    Kuil ini dibangun untuk menghormati dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu.

    Secara sejarah, kuil ini dibangun oleh bangsa Khmer sekitar abad ke-9 hingga abad ke-12, ketika Kekaisaran Khmer sedang berjaya. 

    Saat itu, wilayah Kekaisaran Khmer sangat luas, meliputi sebagian besar wilayah Kamboja, Thailand, dan Laos saat ini. 

    Namun setelah kerajaan runtuh dan batas negara modern terbentuk, lokasi kuil ini menjadi sengketa. 

    Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim kepemilikan atas kuil tersebut karena lokasinya yang berada sangat dekat dengan garis perbatasan.

    Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear secara sah milik Kamboja, meskipun akses termudah ke kuil ini justru dari sisi Thailand. 

    Namun, sengketa tetap berlanjut, terutama soal lahan di sekitar kuil yang dianggap strategis dan bernilai sejarah tinggi.

    Sampai sekarang, Kuil Preah Vihear bukan hanya simbol spiritual, tapi juga menjadi simbol nasionalisme dan konflik perbatasan antara dua negara bertetangga itu.

    Konflik militer yang terjadi antara Kamboja dan Thailand baru-baru ini bukan yang pertama kali. 

    Sebelumnya, pada 28 Mei 2025, bentrokan terjadi di wilayah sekitar Kuil Ta Moan Thom dan menyebabkan seorang tentara asal Kamboja meninggal. 

    Kamboja kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), terutama untuk menyelesaikan beberapa wilayah yang status administratifnya masih belum jelas, termasuk area sekitar kuil.

    Sementara itu, Thailand memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui Joint Boundary Commission (JBC) dan menolak campur tangan ICJ dalam sengketa tersebut.

    Pada Kamis (24/7/2025), kembali terjadi baku tembak besar di sejumlah lokasi perbatasan, termasuk di sekitar Kuil Ta Muen Thom, yang masih menjadi bagian dari kompleks Kuil Preah Vihear. 

    Menurut pihak Thailand, insiden ini bermula ketika militer Kamboja mengirimkan drone untuk melakukan pengintaian di wilayah dekat posisi tentara Thailand. 

    Usaha militer Thailand untuk menenangkan situasi tidak berhasil, hingga akhirnya bentrokan senjata antara kedua pihak meletus pada pukul 08.20 waktu setempat.

    Itulah sejarah dari Kuil Preah Vihear, yang diketahui sudah berusia 900 tahun.

  • Menkopolkam hingga BIN Harus Dalami Ijazah Jokowi

    Menkopolkam hingga BIN Harus Dalami Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan hingga Badan Intelijen Negara (BIN) diminta untuk turun tangan melakukan pendalaman akibat terus berlarut-larutnya persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dituduh palsu.

    Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan (Siaga) 98, Hasanuddin, persoalan kejelasan ijazah Jokowi bukanlah semata aspek hukum atau kasus kriminal, melainkan sudah menjadi skandal yang melibatkan banyak pihak.

    “Ini lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada hasil hukum yang jelas dan berpotensi mendelegitimasi institusi penegak hukum dan pendidikan,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 27 Juli 2025.

    Bahkan menurut Hasanuddin, skandal tersebut tidak semata peristiwa kriminal biasa, namun bisa jadi ada tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, upaya menimbulkan keresahan publik, serta mendelegitimasi citra wajah penegakan hukum pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.

    “Oleh sebab itu, kami berharap penegak hukum lain untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan monitoring proses ini, termasuk BIN dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan,” terang Hasanuddin.

    Hasanuddin menilai, keterlibatan mereka bertujuan menemukan apakah ada skandal lain di luar kasus kriminal biasa tersebut, dan mencegah dan menindak jika terjadi tindak pidana lain dalam proses polemik yang berjalan.

    “Yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik pada institusi penegak hukum, pendidikan, penyelenggara pemilu dan lembaga politik,” pungkas Hasanuddin.

  • Gak Ketangkep karena Bayar Orang Bandara

    Gak Ketangkep karena Bayar Orang Bandara

    GELORA.CO – Sebuah video yang memperlihatkan perbincangan pengguna Ome TV dengan seseorang yang mengaku sebagai admin judi online (judol) asal Indonesia mendadak viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, pria yang mengaku tengah bekerja di Thailand itu mengklaim mendapatkan penghasilan hingga Rp 3 miliar per tahun dan mengaku bisa bebas keluar masuk Indonesia dengan membayar orang dalam di bandara.

    Video berdurasi 4 menit 10 detik itu pertama kali diunggah oleh akun Twitter (X) @somexthread pada 22 Juli 2025 dan telah ditonton lebih dari 57 ribu kali.

    Unggahan tersebut langsung memancing reaksi publik karena memperlihatkan secara terbuka pengakuan pelaku praktik ilegal yang justru tampak bangga atas pekerjaannya.

    Dalam rekaman video yang beredar, tampak tiga pengguna Ome TV asal Indonesia—dua pria dan satu wanita—terhubung secara acak dengan seorang perempuan yang mengaku sedang bekerja di Thailand.

    Kepada pengguna Ome TV tersebut, wanita itu menyebut dirinya sebagai admin judol dan memperlihatkan ruangan kantor tempatnya bekerja yang dipenuhi oleh komputer.

    “Hey, gua admin judol, gua admin judol. Nih rame nih, rame kan. Di Thailand, kok Kamboja sih anjir, ilang dong ginjal gua,” ujar perempuan itu dalam video sambil tertawa.

    Ia juga menunjukkan sejumlah uang kertas mata uang Thailand (Baht) yang memperkuat klaim bahwa dirinya memang sedang berada di luar negeri.

    Dalam pengakuannya, admin judol tersebut menyebutkan bahwa pendapatan yang ia hasilkan dari pekerjaannya bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Ia bahkan menyebut angka pasti: Rp 3 miliar per tahun.

    “Ya segini nih, nih gua spill dikit. Pertahun (Rp 3 miliar), serius. Gua udah tiga tahun di sini,” ungkapnya sambil memperlihatkan layar komputer dan bukti nominal pendapatan.

    Yang membuat publik semakin geram, perempuan tersebut mengaku belum pernah tertangkap pihak berwajib selama bekerja sebagai admin judol. Bahkan, dengan gamblang ia menyebut telah membayar orang dalam di bandara untuk memuluskan perjalanannya keluar-masuk Indonesia.

    “Enggak (ketangkap), kan gua udah bayar orang bandara,” katanya dengan nada santai.

    Pernyataan tersebut memicu kecurigaan publik mengenai adanya praktik korupsi atau pembiaran oleh oknum petugas di pintu-pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia, terutama di bandara internasional.

    Pengakuan terang-terangan dari admin judol itu langsung menuai berbagai komentar pedas dari warganet. Banyak yang mengecam kelonggaran sistem pengawasan dan menilai bahwa pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik judi online.

    “Buset negara ini murah bener ya gua lihat-lihat,” tulis salah satu akun.

    “Gak lama lagi ilang ini orang wkwkwk,” tulis warganet lainnya, merujuk pada kemungkinan pelaku akan ditangkap setelah viral.

    “Jadi bener ekonomi Indonesia ambruk ini bukan karena toko online, tapi semua karena judi online,” tulis akun lain dengan nada satire.

    Beberapa warganet juga meminta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk segera bertindak dan melakukan pelacakan terhadap akun serta individu yang terlibat dalam video tersebut.

    Judi online memang tengah menjadi isu serius yang ditangani pemerintah. Presiden Joko Widodo bahkan telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

    Pemerintah menilai dampak dari judi daring tidak hanya merugikan individu dan keluarga, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

    Data dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa perputaran uang dari judi online di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun.

    Pelaku umumnya berasal dari jaringan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar utama karena tingginya pengguna internet dan penetrasi gawai pintar.

    Video pengakuan dari admin judol ini memunculkan desakan dari masyarakat agar Kominfo segera memblokir akses ke situs-situs dan platform yang memfasilitasi judi online, termasuk jaringan yang berada di luar negeri.

    Selain itu, aparat penegak hukum diminta melakukan investigasi untuk menelusuri dugaan suap terhadap petugas bandara seperti yang diakui oleh pelaku.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepolisian RI maupun pihak Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pengakuan viral tersebut.***

  • Anies Baswedan Buka Suara tentang Peluang Maju di Pilpres 2029 dan Duet dengan Ahok

    Anies Baswedan Buka Suara tentang Peluang Maju di Pilpres 2029 dan Duet dengan Ahok

    GELORA.CO – Anies Baswedan menanggapi pertanyaan publik mengenai kemungkinan berduet dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan presiden mendatang.

    Anies menyatakan bahwa pencalonan presiden bukan sepenuhnya berada di tangannya, melainkan merupakan keputusan partai politik.

    “Memang saya pasti maju (di Pilpres 2029)? Belum tahu kita. Jadi kalau soal maju dan tidak itu seringkali di luar kendali kita,” ujar Anies dalam wawancara dengan pembawa acara Leon Hartono, dikutip dari kanal YouTube The Overpost.

    Anies menambahkan bahwa keputusan pencalonan presiden melibatkan berbagai faktor dan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh partai politik.

    “Ketika saya kemarin dicalonkan menjadi calon presiden itu adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan. Saya anggota partai politik bukan, saya punya kapital juga tidak,” jelasnya.

    “Dan ini adalah sebuah kepercayaan. Jadi kalau kemudian partai-partai politik kemudian mempertimbangkan nama, kemudian itu sebuah kehormatan. Tapi kendalinya enggak di tangan kita karena saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan,”

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan berkolaborasi dengan Ahok, Anies menyatakan bahwa kolaborasi antarwarga negara pada dasarnya terbuka selama sesuai dengan ketentuan hukum.

    “Oh, kalau kolaborasi sih, kolaborasi apa saja kita ini warga negara. Semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama, punya hak yang sama, dan semua itu ada prosesnya,” jawab mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Tapi secara prinsip, ya kita harus bisa kolaborasi dengan siapa saja selama itu dibolehkan oleh aturan hukum,” kata Anies.

    Leon Hartono sebelumnya menyebutkan bahwa pertanyaan tentang kemungkinan duet Anies-Ahok menjadi salah satu yang paling banyak diajukan oleh publik.

  • Kasus Hasto dan Tom Lembong Disorot, Korupsi di Sumut Lolos Begitu saja

    Kasus Hasto dan Tom Lembong Disorot, Korupsi di Sumut Lolos Begitu saja

    GELORA.CO –  Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait penanganan kasus korupsi yang dinilainya tidak adil dan sarat muatan politik.

    Dalam pidatonya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Minggu, 27 Juli 2025, Djarot menyinggung soal dugaan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh politik tertentu, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

    Djarot menduga, penegakan hukum kini digunakan sebagai alat untuk menekan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan penguasa.

    “Siapa yang berbeda pendapat, dikriminalisasi. Dicari-cari kesalahannya, lalu dimasukkan ke penjara,” ucap Djarot di hadapan kader partai.

    Ia menyebut bahwa proses hukum terhadap Hasto dan Tom Lembong diduga kuat bermuatan politis.

    Sementara itu, lanjutnya, berbagai dugaan korupsi besar lainnya justru seolah tak tersentuh oleh hukum.

    Djarot secara gamblang menyebut sejumlah kasus besar yang dinilainya luput dari sorotan penegak hukum.

    Di antaranya adalah skandal korupsi minyak goreng, dugaan kasus dalam pengadaan pesawat jet, hingga korupsi infrastruktur di Sumatera Utara serta perkara Blok Medan.

    “Kasus-kasus besar seperti minyak goreng, pengadaan jet, korupsi di Sumut, semuanya seperti lolos begitu saja. Gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kutu di seberang pulau malah dicari-cari,” sindirnya.

    Pernyataan Djarot menjadi sorotan publik karena menyentil keras dugaan ketimpangan dalam penanganan hukum di Indonesia.

    Meski tak menyebut pihak tertentu secara eksplisit, sindiran tersebut memantik spekulasi mengenai adanya tekanan politik terhadap oposisi jelang Pemilu 2024.

    Hingga kini, Djarot belum memberikan penjelasan lebih lanjut apakah istilah “gajah” yang ia gunakan mengandung makna tersirat yang berkaitan dengan tokoh atau kekuatan politik tertentu.

    Pernyataan ini mempertegas posisi PDIP yang tengah mengkritisi keras proses hukum dan dinamika politik nasional, terutama pasca-pemilu yang dinilai penuh polemik konstitusional.***

  • Era Yaqut, Persentase Kuota Haji Khusus dan Reguler Sengaja Diubah

    Era Yaqut, Persentase Kuota Haji Khusus dan Reguler Sengaja Diubah

    GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bahwa persentase kuota haji khusus dan juga reguler era mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas sengaja diubah untuk menguntungkan pihak tertentu. 

    Hal itu terungkap dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji di Kemenag. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan aturan resmi menetapkan 8% untuk haji khusus dan 92% untuk reguler. Namun pelaku mengubah proporsi menjadi 50% untuk masing-masing kuota.

    Penyimpangan itu terjadi setelah Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20 ribu kuota haji bagi Indonesia yang sebenarnya ditujukan untuk mempercepat antrean haji reguler menjadi 20 hingga 21 tahun.

    Korupsi tersebut dinilai merugikan jemaah reguler dan menguntungkan haji khusus. KPK telah menerima lima laporan dugaan korupsi kuota haji. Salah satu laporan menyasarkan bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    “Untuk kuotanya itu 8 sama 92 kalau tidak salah. Jadi 8 persen untuk haji khusus itu ya 92 persen untuk reguler. Tapi kemudian ternyata dibagi dua 50-50 seperti itu yang seharusnya kan pembagiannya itu dan seharusnya juga kalau itu kan kuota memang kuota yang reguler,” kata Asep Guntur dikutip Minggu (27/7/2025).

    Pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

    KPK sempat memanggil sejumlah pihak, seperti Ustaz Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah baru pada tahap penyelidikan. “Benar, yang bersangkutan diperiksa, serta dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Budi mengatakan bahwa Khalid Basalamah kooperatif saat diperiksa penyelidik KPK terkait kasus dugaan korupsi haji khusus tersebut. “Dia menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyelidik,” kata Budi.

    Budi menjelaskan bahwa Khalid Basalamah didalami pengetahuannya terkait pengelolaan ibadah haji. Dia meminta semua pihak untuk dapat memenuhi panggilan penyelidik KPK pada tahap penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tersebut, seperti yang dilakukan Khalid Basalamah.

    “Supaya penanganan perkara terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang begitu penanganan perkaranya,” kata budi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Monitorindonesia.com, Khalid Basalamah disebut memiliki agensi umrah dan haji bernama Uhud Tour.

    Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

    Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024. Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

  • AHY Bantah Partai Demokrat sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi: Itu Fitnah Besar!

    AHY Bantah Partai Demokrat sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi: Itu Fitnah Besar!

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah keras spekulasi yang muncul jika partainya berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). AHY menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar.

    “Fitnah, fitnah, fitnah itu,” tegas AHY saat ditemui di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (27/7/2025).

    Spekulasi ini menyasar Demokrat pasca pernyataan Jokowi yang menyebut adanya “tokoh besar” di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebelumnya, Jokowi menyebut Roy Suryo sebagai salah satu penggerak isu tersebut, namun menegaskan bahwa Roy “tidak bermain sendiri” dan diduga mendapat dukungan dari pihak yang lebih besar.

    “Artinya, memang ada orang besar. Ada yang mem-backup. Itu aja,” ujar Jokowi.

    Selain menanggapi isu tersebut, AHY yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tengah melakukan kunjungan kerja di NTB. Selama di NTB, AHY melakukan sejumlah kegiatan, seperti Membuka Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 di halaman Kantor Gubernur NTB, Sabtu malam.

    Kemudian, lari pagi di area Car Free Day (CFD) Udayana, Mataram dan wisata kuliner lokal seperti Soto Sugisah di Selaparang.

    Selanjutnya melepas peserta komunitas sepeda tua Indonesia di eks Bandara Selaparang, menyerahkan sertifikat tanah elektronik kepada warga Desa Golong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat dan meninjau Dam Irigasi Pengga di Lombok Tengah. AHY mengatakan, akan terus mendorong pembangunan infrastruktur di NTB yang berkelanjutan.

    “Kami akan mendorong semaksimal mungkin percepatan pembangunan infrastruktur di NTB, tentu dengan mengedepankan kearifan lokal serta kelestarian alam dan lingkungan,” ujarnya.