Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Sindiran Serakanomic Prabowo Tertuju ke Politik Dinasti Jokowi

    Sindiran Serakanomic Prabowo Tertuju ke Politik Dinasti Jokowi

    GELORA.CO -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal “Serakahnomic”, dinilai bukan sekadar sarkas yang ditujukan kepada elite politik rakus secara umum, tetapi pada keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, kata-kata “Serakahnomic” tidak hanya disampaikan Presiden Prabowo saat di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), namun juga di acara perayaan Ulang Tahun (Ultah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu lalu.

    “Pernyataan Serakahnomic juga disampaikan Prabowo di Harlah PKB pada Rabu pekan lalu, tetapi beda konteksnya di PKB ia menggunakan bahasa Serakahnomic namun tidak menyindir PKB melainkan menyindir pihak lain,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Senin, 28 Juli 2025.

    Menurutnya, makna “Serahkanomic” yang disampaikan Prabowo di PKB mengarah pada orang-orang yang mencuri, tidak menyinggung elite-elite di PKB.

    “Prabowo menggunakan sindiran itu sebagai makna adanya anomali dalam dunia politik, karena ada yang ‘nyuri’ atau ‘garong’ atau ngerampok, sehingga menyinggung penganut mazhab ‘Serakahnomic’,” urainya.

    Pernyataan Prabowo di acara PKB itu, dipandang Efriza menguatkan pernyataan sebelumnya di Kongres PSI. Dimana, kata-kata Serakahnomic dilontarkan di saat Prabowo menyinggung jumlah kader PSI yang ada di Kabinet Merah Putih cukup banyak tetapi tidak lolos ke Senayan.

    “Singgungan anomali dalam politik itu (yang disampaikan Presiden Prabowo) memperkuat pernyataan sebelumnya seperti partai kecil tapi kursi kabinetnya banyak,” tuturnya.

    Oleh karena itu, magister ilmu politik lulusan Universitas Nasional (UNAS) itu menduga kata-kata “Serakahnomic” yang terlontar di dua momentum yang berbeda, sengaja disampaikan Presiden Prabowo untuk menyindir sifat serakah yang dilakukan Jokowi dan keluarganya.

    “Prabowo mengungkapkan serakahnomic dalam forum resmi PSI dan disertai pernyataan sarkasnya itu yang tentu saja juga ditujukan kepada Jokowi, karena PSI sekarang ini telah menjadi semacam perpanjangan tangan politik keluarga Jokowi,” demikian Efriza menambahkan

  • Hinca Minta Masyarakat Tidak Kaitkan Roy Suryo dengan Demokrat

    Hinca Minta Masyarakat Tidak Kaitkan Roy Suryo dengan Demokrat

    GELORA.CO -Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan Roy Suryo dengan Demokrat atas polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazag langsung,” kata Hinca di Kompleks DPR, Senayan, Senin, 28 Juli 2025.

    Hinca mengatakan Partai Demokrat terusik dengan adanya pembicaraan di dunia maya yang mengaitkan “partai biru” sebagai pemback-up di balik layar polemik ijazah palsu Jokowi.

    “Kami mendengar itu, sehingga karena sudah liar, kami meminta kemarin, Ketua Umum juga, Mas AHY juga, memerintahkan Bapak Komstra kami untuk menjelaskan itu,” tegasnya.

    “Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung, karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan partai biru, waktu itu saya sekjendnya,”sambungnya.

    Hinca menerangkan Roy Suryo sudah mundur dari Demokrat sejak tahun 2020 silam ketika masih menjadi menteri pemuda dan olahraga periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

    “Dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Karena dia menarik diri, mundur. Dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan. Karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas,” tutupnya.

    Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan menyatakan isu ijazah palsu Jokowi yang digugat Roy Suryo dan kawan-kawan didalangi partai politik. 

    Menurutnya, ada partai politik yang menjadi dalang kekisruhan ini identik dengan warna biru.

    Ade Darmawan sendiri merupakan salah satu sosok pelapor Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Jokowi. 

    “Siapa sih kira-kira dalangnya? Saat ini saya berbaju apa (biru)? Ini mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” kata Ade dalam acara di salah satu stasiun TV swasta, Minggu, 27 Juli 2025.

    Jokowi sebelumnya juga mengklaim ada “tokoh besar” yang menyokong Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menyebarkan isu ijazah palsu.

  • Soal Baju Biru di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi, Pelapor: Bukan Demokrat

    Soal Baju Biru di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi, Pelapor: Bukan Demokrat

    GELORA.CO – Pernyataan pelapor Roy Suryo, Ade Darmawan, soal baju biru di balik isu ijazah palsu Jokowi menuai polemik. Sebagian pihak menilai, pernyataan itu mengarah ke Partai Demokrat.

    Sekjen Peradi Bersatu itu lalu memberikan penjelasan. Dia menegaskan, pernyataan soal baju biru itu tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat.

    “Kapan saya bilang Partai Demokrat. Jadi beda berbaju biru dengan bendera partai ya. Ingat, jadi jangan diartikan, salah kaprah,” kata Ade Darmawan saat dikonfirmasi, Senin (28/7).

    Ade mengatakan, banyak yang salah mengartikan soal pernyataan baju yang disampaikannya. Dia mengatakan, baju itu bukan merujuk pada partai.

    “Itu restricted blue. Tahu, kan. Jadi bukan partai. Birunya kan juga beda,” tambah pengacara ini.

    Ade Darmawan menjelaskan, tidak ada masalah antara Presiden ke-7 Jokowi dengan Partai Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun anaknya yang juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Partai Demokrat kan koalisi. Mas Gibran juga kemarin menjenguk Pak SBY, tidak ada masalah. Mereka orang hebat. Mas AHY itu calon pemimpin,” ucap dia.

    Ade Darmawan melaporkan Roy Suryo dkk atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi. Kasus ini masih bergulir di Polda Metro Jaya.

  • Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    GELORA.CO – Partai Demokrat menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, sebagai respons atas dugaan yang mengaitkan partai berlambang mercy itu dalang dibalik isu ijazah palsu.

    “Sejak awal kami Partai Demokrat sebenarnya tidak punya urusan sama sekali dengan polemik ijazah pak Jokowi ini. Itu maka kami kaget, ketika beberapa hari ini nama Partai kami dibawa-bawa dan disebut-sebut. Buat kami sejak awal, ini adalah urusan pribadi pak Jokowi dengan para penuduhnya,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Senin, 28 Juli 2025.

    Jansen menyebut, penyelidikan terhadap perkara tersebut telah dilakukan aparat penegak hukum sejak beberapa bulan lalu. Puluhan saksi, baik terlapor maupun saksi fakta, telah diperiksa. 

    Ia pun meminta pihak-pihak yang menuding Demokrat agar menyampaikan tuduhan secara terbuka dan terang, bukan dengan simbol atau insinuasi.

    “Kalau ada kaitannya dengan “partai biru” seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” katanya.

    Lebih lanjut, Jansen menegaskan tidak ada satu pun kader Demokrat yang ikut diperiksa dalam perkara tersebut. Karena itu, ia menyebut tudingan yang diarahkan ke partainya tidak masuk akal.

    “Kalau masih ada yang mengaitkannya dengan Demokrat, itu gila namanya. Atau lagi mabuk,” ucapnya.

    Meski demikian, Jansen menyatakan partainya siap menghadapi tuduhan tersebut. Ia menganggap situasi ini sebagai momentum untuk konsolidasi internal, meskipun sebelumnya para kader telah memilih diam dan tidak ikut campur.

    Ia juga mengingatkan bahwa dirinya sempat membela Presiden Jokowi dalam isu ini beberapa waktu lalu, saat mendapat kesaksian dari mantan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980-an, yang menjadi bagian dari pembelaan publiknya.

    Terakhir, Jansen mengajak seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia tetap semangat dan tidak terprovokasi. Ia menegaskan, jika nama baik pimpinan partai seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diserang, maka partai akan mengambil langkah terukur untuk membela marwahnya.

    “Tetap semangat untuk semua kader. Jika nanti ada arahan lebih lanjut terkait persoalan ini, akan disampaikan perintah resmi melalui struktur partai di tempat masing-masing,” tutupnya. 

  • PPATK Blokir Rekening Nganggur 3 Bulan, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

    PPATK Blokir Rekening Nganggur 3 Bulan, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

    GELORA.CO –  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir atau menghentikan sementara transaksi untuk rekening pasif atau rekening dormant.

    Lalu bagaimana denga nasib uang nasabah yang ada dalam rekening tersebut?

    PPATK memastikan, dana nasabah tidak akan hilang ketika terjadi peblokiran rekening dormant.

    “Tenang, dana nasabah tetap aman dan tidak hilang,” sebut tulis PPATK, dikutip dari pengumuman akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, Senin (28/7/2025).

    Adapun pemblokiran tersebut karena PPATK menemukan banyak rekening dormant yang disalahgunakan, misalnya untuk menampung hasil jual beli rekening, atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.

    “Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010,” tulis PPATK.

    Dalam pengumuman yang sama, PPATK menjelaskan, tindakan ini menjadi bagian dari pemberitahuan terhadap nasabah, ahli waris, atau perusahaan bahwa rekening tersebut masih tercatat aktif, meskipun lama tidak digunakan.

    “Langkah ini diambil demi menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia,” tulis pengumuman itu.

    Sebagai informasi, rekening dormant ialah rekening tabungan, rekening valas, atau rekening giro milik nasabah yang dinyatakan oleh bank tidak memiliki aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu.

    Setiap bank memiliki aturan yang berbeda, ada bank yang menyatakan rekening nasabahnya sebagai dormant bila tak ada transaksi dalam 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.

  • Kronologi Lengkap Pembubaran Rumah Ibadah di Padang, 2 Anak Luka-Luka

    Kronologi Lengkap Pembubaran Rumah Ibadah di Padang, 2 Anak Luka-Luka

    GELORA.CO – Insiden intoleransi kembali terjadi. Kali ini, aksi massa membubarkan paksa kegiatan ibadah di rumah doa Kristen Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Peristiwa yang terjadi Minggu (27/7/2025) malam itu viral di media sosial.

    Dalam video yang dibagikan akun @permadiaktivis2, tampak sekelompok warga meneriakkan kata “bubarkan” sambil membawa kayu, batu, dan senjata tajam. Mereka menyerang rumah doa tersebut hingga kaca jendela pecah dan perabotan rusak.

    “Dan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kali ini di Padang Sarai. Ibadah minggu GKSI diserang warga intoleran, dua anak terluka,” tulis akun tersebut dikutip Senin (28/7/2025).

    Kronologi Kejadian

    Dari informasi yang dihimpun, insiden tersebut terjadi saat umat Kristen jemaat GKSI sedang menggelar ibadah dan kegiatan pendidikan agama. Sekelompok warga kemudian mendatangi rumah doa dan meminta kegiatan tersebut dihentikan secara paksa.

    Penyerangan disertai perusakan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat puluhan anak sedang belajar agama Kristen di rumah doa tersebut. Rumah doa itu memang didirikan untuk pembelajaran agama Kristen, mengingat sekolah negeri di sekitarnya tidak menyediakan pengajaran agama Kristen.

    Akibat kejadian tersebut, dua anak berusia 11 dan 9 tahun mengalami luka diduga karena dipukul massa. Selain itu, puluhan anak dan jemaat lainnya panik dan berlarian keluar dari rumah doa sambil menangis histeris.

    Perwakilan jemaat GKSI, Pendeta Dachi mengatakan, insiden bermula dari kesalahpahaman warga terhadap fungsi bangunan tersebut. Menurutnya, rumah itu bukan gereja, melainkan tempat pendidikan agama anak-anak Kristen.

    “Sebagian warga menganggap rumah tempat pendidikan agama bagi anak-anak Kristen yang kita bina ini adalah gereja, padahal bukan,” kata Pendeta Dachi.

    9 Pelaku Ditangkap

    Polisi menangkap sembilan orang diduga terlibat dalam insiden pembubaran ibadah di rumah doa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang. Peristiwa intoleransi ini terjadi di kawasan RT 03/RW 09, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu (27/7/2025) sore.

    Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari video insiden yang viral di media sosial.

    “Dari kejadian ini sudah kami amankan sembilan orang yang terekam dalam video yang beredar. Tidak tertutup kemungkinan jumlah pelaku akan bertambah, karena proses penyelidikan masih terus berjalan,” ujar Solihin, Senin (28/7/2025).

    Dia menegaskan komitmen Polda Sumbar dalam menjaga supremasi hukum di wilayah hukumnya.

    “Di Sumbar tidak ada yang boleh bertindak semena-mena. Semua harus sesuai koridor hukum. Siapa yang berbuat, harus bertanggung jawab,” katanya.

    Dia menambahkan seluruh proses hukum akan dijalankan secara profesional dan transparan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan rumah doa. “Sementara ini belum ada korban. Hanya kerusakan ringan, berupa pecah kaca,” ucapnya.

    Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menegaskan insiden pembubaran ibadah di rumah doa, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tidak mencerminkan karakter asli masyarakat Minangkabau. Dia meminta publik untuk tidak terburu-buru memberi label intoleran kepada Sumbar.

    “Setop informasi seolah-olah Sumbar intoleran. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat dan mudah membentuk persepsi, seolah-olah Sumatera Barat adalah daerah yang intoleran. Itu tidak benar,” ujar Vasco, Senin (28/7/2025).

    Wagub Vasco menjelaskan kejadian tersebut harus dilihat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan akar persoalan. Meski demikian, dia menegaskan bentuk kekerasan atau tindakan intimidatif tidak bisa dibenarkan dalam konteks apa pun

  • AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    GELORA.CO  – Partai Demokrat dengan tegas membantah tudingan keterlibatan mereka dalam polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut tuduhan bahwa partainya adalah dalang di balik polemik ini sebagai fitnah besar. 

    Pernyataan singkat tersebut disampaikan AHY kepada wartawan di Lombok Barat pada Minggu (27/7/2025), sebelum ia melanjutkan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

    Sebelumnya, soal tokoh politik besar di balik laporan dugaan ijazah Jokowi palsu diungkap Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan.

    Ia memberi kode, tokoh politik tersebut berbaju biru.

    Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.

    Dia mengatakan istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partainya.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.

    Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019.

    Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai,” kata Herzaky, Minggu (27/7/2025).

    Herzaky menegaskan, hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo (Jokowi) sangat baik dan penuh saling hormat.

    Bahkan dikatakannya, putra sulung Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD Jakarta saat beliau kemarin dirawat.

    “Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” tutur pria lulusan S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga itu.

    Masih kata Herzaky, pihaknya mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.

    Adu domba adalah tindakan yang bertujuan untuk memecah belah hubungan antara dua pihak yang awalnya sepaham, biasanya dengan menyebarkan informasi atau perkataan secara tidak langsung agar terjadi perselisihan atau konflik.

    “Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” tegasnya.

    Naik Penyidikan

    Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke tahap penyidikan.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2025).

    Ade Ary menyebut ada dua obyek perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi.

    Kemudian obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan dari adanya lima Laporan Polisi (LP).

    Ade Ary berujar status penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan setelah penyelidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya pada Kamis (10/7/2025) melakukan gelar perkara.

    “Dalam gelar perkara penyelidikan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dinaikkan ke penyidikan,” urainya.

    Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu menjelaskan obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong adalah gabungan dari lima LP dibuat di Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakart Pusat, Polres Depok, dan Polres Bekasi.

    Dari kelima LP itu, dua LP di antaranya masih akan diberikan kepastian hukum.

    Hal itu mengingat pelapornya akan mencabut LP karena tidak pernah hadir dalam undangan klarifikasi.

    “Untuk obyek perkara kedua ada tiga LP yang ditingkatkan ke penyidikan,” pungkasnya.

    Selanjutnya, polisi akan melakukan pemanggilan kembali kepada para terlapor untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.

    Penyidik baru dapat menentukan apakah para terlapor ditetapkan sebagai tersangka

  • 11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal aliran uang dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI ke yayasan milik penyelenggara negara.

    Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 11 orang sebagai saksi pada Kamis, 24 Juli 2025.

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025.

    Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Abdul Mukti selaku Ketua Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Mohamad Mumin selaku Ketua Yayasan Abhinaya Dua Lima, Ida Khaerunnisah selaku Ketua Yayasan Al Fairuz Panongan Palimanan tahun 2020-sekarang, Sudiono selaku Ketua Yayasan Alkamali Arya Salingsinhan, Jadi selaku Ketua Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan tahun 2022-sekarang, Nia Nurrohman selaku Ketua Yayasan Al Fadila Panongan Palimanan.

    Selanjutnya, Deddy Sumedi selaku Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda kabupaten Cirebon, Ali Jahidin selaku Ketua Pengurus Yayasan As Sukiny dan Guru SMPN 2 Palimanan Kabupaten Cirebon, Eka Kartika selaku ibu rumah tangga, Sundari Meina Shinta selaku Notaris, dan Debby Puspita Ariestya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

    “Para saksi didalami terkait aliran uang yang mengalir ke yayasan milik penyelenggara negara,” terang Budi.

    Sedangkan 9 orang saksi lainnya mangkir, yakni Soedjoko Bin Soekendra selaku wiraswasta, Yeti Rusyati selaku mengurus rumah tangga, Sri Rezeki selaku PPAT, Akhmad Sugianto selaku pensiunan, Hevy Haviyanti selaku mengurus rumah tangga, Dedi Selamet selaku karyawan swasta, Suyati selaku karyawan swasta, Panji Haidwiguno selaku wiraswasta, dan Leni Djamaludin selaku mengurus rumah tangga.

    Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. 

    Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

    Selanjutnya, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam, 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Namun, Heri Gunawan mangkir saat dipanggil pada Rabu, 18 Juni 2025.

    Selain itu, penyidik juga telah memeriksa seorang lainnya yang merupakan calon tersangka, yakni Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem. Satori telah diperiksa sebanyak 4 kali, yakni pada Jumat 27 Desember 2024, Selasa 18 Februari 2025, Senin 21 April 2025, dan Rabu, 18 Juni 2025

  • Kepala Biksu Shaolin Terjerat Skandal Penggelapan dan Hubungan Tak Pantas

    Kepala Biksu Shaolin Terjerat Skandal Penggelapan dan Hubungan Tak Pantas

    GELORA.CO -Kepala Biksu Kuil Shaolin yang terkenal di dunia, Shi Yongxin, tengah diselidiki oleh otoritas Tiongkok atas berbagai dugaan pelanggaran serius, termasuk penggelapan dana, hubungan tidak pantas dengan banyak perempuan, serta memiliki anak di luar nikah. 

    Kabar tersebut  dikonfirmasi langsung oleh pihak kuil dalam sebuah pernyataan resmi pada Minggu, 27 Juli 2025. 

    “Beberapa departemen sedang menyelidiki Tuan Shi bersama-sama, dan informasi lebih lanjut akan diumumkan kepada publik pada waktunya,” kata pihak Kuil Shaolin, seperti dimuat BBC. 

    Shi Yongxin, yang telah memimpin kuil berusia 1.500 tahun itu sejak 1999, dikenal sebagai sosok kontroversial yang mengubah institusi religius tersebut menjadi kekuatan komersial global. 

    Di bawah kepemimpinannya, Kuil Shaolin mendirikan sekolah-sekolah bela diri di luar negeri dan mengirimkan rombongan biksu keliling dunia untuk menampilkan kung fu khas Shaolin. Atas inisiatif tersebut, ia mendapat julukan “Biksu CEO”.

    Namun, gaya kepemimpinannya yang modern dan penuh terobosan juga menuai kritik dan sorotan tajam. 

    Tuduhan serupa juga pernah mencuat pada tahun 2015, ketika Shi diduga terlibat skandal seksual dan penyalahgunaan dana kuil, serta menerima hadiah-hadiah mewah dari kalangan bisnis dan pejabat lokal, termasuk SUV Volkswagen dan jubah dengan benang emas. 

    Meski kala itu ia dibebaskan dari tuduhan resmi, isu tersebut mencoreng citra spiritual kuil.

    Berita penyelidikan terbaru ini langsung menjadi perhatian publik Tiongkok. Pada Senin pagi, 28 Juli 2025, nama Shi Yongxin menduduki peringkat teratas topik terpopuler di platform media sosial Weibo. 

    Akun resmi Shi, yang memiliki lebih dari 880.000 pengikut dan biasanya aktif membagikan ajaran Buddha, terakhir diperbarui pada 24 Juli.

    Kuil Shaolin, yang terletak di pegunungan Provinsi Henan, merupakan situs budaya dan spiritual yang sangat dihormati, serta menarik ribuan murid dari seluruh dunia setiap tahunnya. 

    Namun reputasinya sempat dipertanyakan pada tahun 2015 ketika pihak kuil mengumumkan proyek pembangunan kompleks kuil senilai hampir 300 juta dolar AS, yang mencakup hotel, sekolah kung fu, dan lapangan golf.

    Sebagai ikon budaya yang telah menginspirasi film, musik, hingga video game, termasuk Mortal Kombat dan karya grup hip-hop Wu-Tang Clan, nama “Shaolin” kini kembali menjadi sorotan. Namun bukan karena kejayaan spiritual atau bela dirinya, melainkan karena bayang-bayang skandal pemimpinnya.

  • Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    GELORA.CO -Dukungan penuh langkah Pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan kepada negara-negara Arab, khususnya Mesir dan Yordania, diapresiasi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.

    Hal ini penting untuk segera membuka akses logistik dan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara aman dan berkelanjutan ke Jalur Gaza, Palestina.

    “Gaza sedang menghadapi krisis kelaparan yang sangat parah. Ribuan anak-anak dan perempuan mengalami kelaparan ekstrem akibat tertutupnya akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan,” ujar Kholid lewat keterangan resminya, Senin, 28 Juli 2025.

    Berdasarkan laporan IPC (Integrated Food Security Phase Classification), lebih dari 2 juta penduduk Gaza, termasuk sekitar 1 juta anak-anak, terancam kelaparan masif dan malnutrisi.

    “Jika tidak segera ditangani, ini akan menjadi bencana kemanusiaan yang lebih luas. PKS mendukung penuh upaya Pemerintah RI untuk mendesak negara-negara Arab membuka blokade dan mengizinkan distribusi bantuan secara aman, luas, dan tanpa syarat yang menyulitkan,” tambahnya

    Kholid menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim yang konsisten membela perjuangan Palestina, memiliki posisi strategis untuk memimpin inisiatif diplomasi kemanusiaan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral melalui forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang memiliki pengaruh geopolitik atas akses darat Gaza, terutama Mesir dan Yordania. Jalur bantuan harus dibuka dan dijamin keamanannya untuk memastikan makanan dan obat-obatan sampai ke warga sipil yang membutuhkan,” lanjutnya.

    Ia juga menekankan bahwa solidaritas dunia Islam tidak boleh berhenti pada pernyataan politik semata. Negara-negara Arab memiliki tanggung jawab moral, sejarah, dan keagamaan untuk bertindak cepat menyelamatkan rakyat Gaza dari kelaparan dan kepunahan yang sistematis.

    “Ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan ini adalah ujian moral bagi solidaritas dunia Islam. Jangan biarkan Gaza berubah menjadi kuburan massal akibat kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah. Indonesia harus terus berada di garis depan perjuangan kemanusiaan global,” tegas Kholid.

    Di akhir pernyataannya, Kholid juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui doa, aksi kemanusiaan, serta kampanye publik di berbagai media dan forum.

    “Mari kita perkuat suara, kirim bantuan, dan terus menekan dunia internasional untuk menghentikan blokade dan membuka akses kehidupan bagi rakyat Gaza. Ini bukan hanya tentang Palestina, ini tentang kemanusiaan,” tutupnya.