Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Pacu Jalur Meriahkan HUT RI di Istana

    Pacu Jalur Meriahkan HUT RI di Istana

    GELORA.CO -Tradisi pacu jalur turut memeriahkan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Atraksi budaya khas Riau ini menarik perhatian tamu undangan, sekaligus menegaskan kekayaan tradisi nusantara dalam perayaan kemerdekaan.

    Ketika momen tarian pacu jalur ini dimulai oleh Rayyan Arkan Dhika atau populer disapa Bocah Aura Farming terlihat Presiden RI Prabowo Subianto ikut bergoyang menganggukkan kepalanya. 

    Bukan cuma Kepala Negara, sejumlah tamu undangan dan pejabat juga ikut berdendang melakukan gerakan pacu jalur

    Selain pacu jalur, rangkaian HUT ke-80 RI di Istana juga diramaikan dengan atraksi militer serta penampilan sejumlah artis nasional. Diantaranya Rossa dan Endah Laras. 

  • Yaqut Cholil Akan Kembali Diperiksa Kasus Korupsi Kuota Haji

    Yaqut Cholil Akan Kembali Diperiksa Kasus Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) setelah mengamankan ponsel hingga dokumen saat menggeledah rumah Yaqut.

    Setyo mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara detail barang bukti apa yang diamankan tim penyidik saat menggeledah rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Agustus 2025.

    “Nanti akan dilakukan konfirmasi atau kegiatan lanjutan terhadap para pihak yang lokasinya dilakukan penggeledahan,” kata Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Namun demikian, Setyo mengaku tidak mengetahui jadwal pemeriksaan terhadap Yaqut.

    “Kalau waktunya, ya saya kembalikan kepada para penyidik. Pimpinan tentunya tidak akan mengatur masalah hal yang sifatnya teknis banget, seperti waktu penyidikan, hari, jam, apa, semua itu menjadi ranah penyidik,” pungkas Setyo.

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Yaqut dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

    Dari rumah Yaqut, tim penyidik mengamankan barang bukti elektronik (BBE), salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

    KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

    Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

    Pada Sabtu dinihari, 9 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan bahwa sejak Jumat, 8 Agustus 2025, KPK sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kemenag era Yaqut Cholil Qoumas.

    Dalam perkara ini, KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

    Selama penyelidikan perkara ini, KPK sudah memeriksa beberapa pihak, yakni Yaqut Cholil, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi.

    Selanjutnya, Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz, Rizky Fisa Abadi, Muhammad Agus Syafi, Abdul Muhyi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan pendakwah Khalid Basalamah.

  • Pejabat Jangan Main Api dengan Rakyat

    Pejabat Jangan Main Api dengan Rakyat

    GELORA.CO -Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan pentingnya kesadaran pejabat publik untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. 

    Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang digelar di Lapangan Parkir Timur Kantor DPTP PKS, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Dalam amanatnya, Almuzzammil menyoroti dinamika sosial menjelang HUT RI ke-80, di mana perhatian publik banyak tertuju pada kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati hingga 250 persen. 

    Menurutnya, kasus tersebut memberikan pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik, termasuk yang berasal dari PKS.

    “Jabatan publik adalah mandat dari rakyat. Menjadi seorang pejabat publik tidak serta merta dapat bersikap sewenang-wenang, apalagi sampai menunjukkan arogansi pada warganya,” tegas Almuzzammil.

    Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik harus lahir dari kepekaan dan empati terhadap kondisi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih sulit.

    “Berhati-hatilah dalam membuat kebijakan. Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan. Jangan pernah bermain api dengan rakyat jika kita tidak ingin merasakan dampaknya,” tambahnya.

    Almuzzammil menutup amanatnya dengan menyerukan agar seluruh kader PKS yang mengemban jabatan publik meneladani semangat para pendiri bangsa.

    Lalu menjadikan kekuasaan bukan sebagai alat kesewenang-wenangan, melainkan sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa.

    Upacara ini turut dihadiri oleh Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Dewan Syariah PKS KH. Muslih Abdul Karim, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum PKS Noerhadi, serta jajaran Ketua Bidang dan Badan DPP PKS. 

  • Pendaki Dievakuasi saat Memperingati HUT ke-80 RI di Puncak Gunung Bawakaraeng Sulsel, Ini Sebabnya

    Pendaki Dievakuasi saat Memperingati HUT ke-80 RI di Puncak Gunung Bawakaraeng Sulsel, Ini Sebabnya

    GELORA.CO  – Puluhan pendaki dievakuasi tim Search and Rescue (SAR) gabungan saat memperingati HUT ke-80 RI.

    Para pendaki itu semula berencana merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di puncak Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

    Tercatat, ada 4.068 pendaki yang akan memperingati HUT Kemerdekaan RI di puncak Gunung Bawakaraeng.

    Namun, puluhan pendaki di antaranya harus dievakuasi tim SAR gabungan lantaran mengalami hipotermia.

    Ada pula yang tersesat di hutan belantara pada Minggu (17/8/2025).

    Tim SAR gabungan yang menggelar siaga Merah Putih di kaki Gunung Bawakaraeng telah mengevakuasi 25 pendaki yang sebelumnya hendak merayakan HUT Kemerdekaan RI di puncak gunung.

    Umumnya, para pendaki mengalami hipotermia, masalah kesehatan, dan tersesat, hingga terpisah dari rombongan.

    “Hingga (Minggu) pagi ini kami mencatat ada 25 pendaki yang mengalami masalah saat melakukan pendakian,” kata Andi Sultan, Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, dikonfirmasi Kompas.com, Minggu.

    “Sementara jumlah pendaki yang kami data telah mencapai 4.068 orang,” lanjutnya. 

    Setiap tahun, ribuan pendaki melakukan pendakian ke puncak Gunung Bawakaraeng yang memiliki ketinggian 2.830 meter di atas permukaan laut.

    Diatas pendakian, mereka akan menikmati suhu udara hingga 10 derajat Celsius hingga 25 derajat Celsius, serta panorama yang menakjubkan menjadi pilihan utama para pendaki.

     

  • 29 Korban Gempa Poso Didominasi Jemaat Gereja Elim, 2 Orang Kritis

    29 Korban Gempa Poso Didominasi Jemaat Gereja Elim, 2 Orang Kritis

    GELORA.CO  – Gempa bumi magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (17/8/2025) pagi. Sebanyak 29 orang mengalami luka-luka, dua di antaranya kritis dan dirawat di RSUD Poso.

    Update terkini data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 13 korban dirujuk ke RSUD Poso. Dua orang di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

    Kemudian korban lain mendapat perawatan di Puskesmas Tokorondo, sementara sisanya telah dievakuasi ke lokasi aman.

    “Sebagian besar korban gempa Poso merupakan jemaat Gereja Elim di Desa Masani, Kabupaten Poso, yang terdampak cukup signifikan akibat gempa,” ujar Kapusdatin BNPB Abdul Muhari, Minggu (17/8/2025).

    Selain menimbulkan korban luka, gempa juga merusak bangunan Gereja Elim. Video amatir warga memperlihatkan kondisi bangunan yang retak dan sebagian runtuh akibat guncangan.

    BPBD Poso bersama aparat setempat masih melakukan kaji cepat di lapangan. Sementara itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB telah diberangkatkan dari Palu menuju lokasi terdampak untuk membantu asesmen kebutuhan, penanganan darurat serta pemenuhan logistik.

    “Laporan ini masih bersifat awal. Perkembangan situasi akan terus diperbarui sesuai informasi terbaru dari lapangan. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, waspada terhadap potensi gempa susulan, dan hanya mengikuti informasi resmi dari BNPB, BMKG, serta BPBD setempat,” katanya.

    Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Minggu (17/8/2025) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa berada di kedalaman 13 kilometer dengan mekanisme sesar naik dari Sesar Tokaruru

  • Simalakama BUMN di Kereta Cepat, Utang Didapat, Rugi Ditanggung

    Simalakama BUMN di Kereta Cepat, Utang Didapat, Rugi Ditanggung

    GELORA.CO –  Proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan. Meski sudah resmi beroperasi dan mengangkut jutaan penumpang, kinerja keuangannya merugi hingga triliunan.

    Alhasil, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam konsorsium harus menanggung renteng kerugian besar dari beban keuangan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).

    Empat BUMN Indonesia tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai pemegang saham pengendali PT KCIC.

    Keempatnya yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN VIII, turut menanggung beban utang kepada China Development Bank (CDB) serta bunga pinjaman yang tinggi.

    Sejak mulai dikerjakan pada 2016, proyek KCJB memang tak lepas dari masalah pembengkakan biaya atau cost overrun, serta beban utang yang harus dilunasi setelah proyek rampung.

    Audit bersama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan China mencatat, total biaya pembangunan membengkak hingga 7,27 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 108,14 triliun. Angka ini naik 1,2 miliar dolar AS dari perhitungan awal.

    Mayoritas dana proyek ditopang oleh pinjaman dari CDB, ditambah penyertaan modal negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat KAI, serta investasi dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China.

    Rugi triliunan konsorsium BUMN

    Kondisi finansial PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas KCIC babak belur. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) per 30 Juni 2025 (unaudited), PSBI sebagai entitas anak usaha KAI, mencatat kerugian bersih sebesar Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

    Kerugian berlanjut hingga pertengahan 2025. Per Juni, PSBI kembali membukukan rugi Rp 1,625 triliun. Dampaknya, BUMN yang menjadi pemegang saham PSBI harus ikut menanggung beban secara proporsional.

    PT KAI, sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 persen saham PSBI, mencatat ikut menanggung rugi Rp 951,48 miliar hanya dalam enam bulan pertama 2025.

    Pada 2024, angka kerugian yang ditanggung KAI bahkan mencapai Rp 2,23 triliun. Kondisi ini membuat keuangan KAI semakin tertekan setelah ditugasi pemerintah menjadi pengendali saham Whoosh.

    Rugi BUMN di konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, pemegang saham PT KCIC operator Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh. (PT KAI)

    Sebagai catatan, konsorsium PT KCIC terdiri dari sembilan perusahaan. Dari pihak Indonesia, ada empat BUMN melalui PSBI.

    Sementara dari China, bergabung lima perusahaan, antara lain China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

    Dalam struktur kepemilikan, PSBI menguasai 60 persen saham KCIC. Adapun 40 persen sisanya dimiliki konsorsium perusahaan asal China.

    WIKA merugi

    Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkaknya kerugian yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

    Sepanjang tahun 2023, perusahaan konstruksi pelat merah ini menderita rugi sebesar Rp 7,12 triliun. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat rugi Rp 59,59 miliar.

    Kerugian WIKA ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya di tahun yang sama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang pada 2023 mencatat rugi Rp 3,77 triliun. Terbaru pada 2024, WIKA juga kembali menderita rugi, mencapai Rp 2,33 triliun.

    Mengutip Kontan, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, menyebut dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lain-lain.

    Beban bunga meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang (obligasi) untuk urunan membiayai mega proyek Kereta Cepat Whoosh. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh WIKA.

    “Beban lain-lain ini di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat,” jelas Agung saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, pada Agustus tahun lalu.

    Agung menyebut, WIKA sendiri menyetor modal cukup besar ke Kereta Cepat Whoosh melalui PSBI, di mana dana yang digelontorkan mencapai Rp 6,1 triliun.

    “Penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun (untuk konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung). Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun,” beber dia.

    Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke konsorsium untuk permodalan kereta cepat diperoleh WIKA melalui penerbitan utang. Praktis, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi.

    “Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi,” ungkap Agung.

    Mengutip laporan keuangan WIKA 2023, sejumlah beban WIKA memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16 persen menjadi Rp 5,40 triliun dan beban keuangan meningkat 133,70 persen sebesar Rp 3,20 triliun di tahun 2023.

  • Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

    Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

    GELORA.CO –  Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 hanya berisi retorika kosong dan tidak menyentuh akar persoalan. 

    Presiden memang mengutip Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun realitas selama puluhan tahun menunjukkan hal sebaliknya. 

    “Kekayaan alam memang dikuasai negara, tetapi hasilnya tidak kembali pada rakyat. Justru segelintir korporasi besar yang menikmati keuntungan, baik yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran istana dan parlemen, maupun para pebisnis yang merangkap sebagai politisi di senayan dan istana,” kata Alfarhat Kasman, Divisi Kampanye JATAM kepada Monitorindonesia.com, Minggu (17/8/2025).

    Presiden berbicara lantang tentang lebih dari seribu tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, bahkan menyatakan tidak gentar menghadapi “orang besar” yang membekingnya. 

    “Namun pertanyaannya, jika memang pemerintah tidak gentar, mengapa praktik ini dibiarkan berlangsung bertahun-tahun, termasuk dalam masa kepemimpinan Prabowo?”.

    “Sejumlah nama aktor besar yang membekingi tambang ilegal, toh, bukanlah rahasia lagi. Media berkali-kali melaporkan keterlibatan politisi, aparat keamanan, hingga mantan pejabat tinggi dalam bisnis kotor ini,” lanjutnya.

    Telah banyak laporan investigasi yang menunjukkan bagaimana jaringan tambang ilegal ini beroperasi dengan perlindungan aparat dan restu pejabat tertentu, bahkan menggunakan perusahaan cangkang untuk menutupi praktik curang mereka.

    Lebih jauh, retorika Prabowo juga mengabaikan fakta bahwa problem industri tambang bukan hanya pada operasi ilegal. Perusahaan yang memiliki izin sah sekalipun kerap melanggar hukum dan tetap dibiarkan beroperasi. Kita bisa melihatnya di pulau Wawonii, Kepulauan Sangihe, dan di Dairi.

     

    Di Dairi, PT Dairi Prima Mineral (DPM) tetap melanjutkan operasi meskipun izin lingkungannya sudah dicabut setelah gugatan warga menang dan kasasi perushaaan ditolak di Mahkamah Agung. 

    “Salah satu pemegang saham perusahaan ini adalah Bakrie Group, milik keluarga Bakrie yang menyokong Prabowo dalam Pilpres kemarin,” lanjutnya.

    Selain itu, di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak usaha Harita, tetap beroperasi meski izin lingkungan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang digugat warga telah menang di MA.

    Demikian juga dengan operasi tambang di PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, yang tetap bertahan meski masyarakat menolak keras, dan bahkan adik kandung Presiden pernah dikabarkan hendak membeli sahamnya. 

    Gugatan warga atas izin tambang dan izin lingkungan pun telah menang di MA. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tambang legal sekalipun tetap kebal hukum ketika terhubung dengan kekuasaan.

    Lebih jauh, hampir semua perusahaan tambang di Indonesia menjalankan praktik yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Mereka merampas tanah tanpa persetujuan, menebangi hutan dan merambah kawasan konservasi, mencemari sungai dan laut yang menjadi sumber hidup masyarakat, dan membuka tambang di sekitar pemukiman. 

    “Lubang-lubang tambang dibiarkan menganga tanpa reklamasi, menjadi mesin pembunuh yang telah menelan nyawa banyak anak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terletak pada “ilegal” atau “legal”, melainkan pada watak predatoris industri tambang itu sendiri, yang mendapat perlindungan dari negara,” bebernya.

    Cilakanya, dalam Pidato Prabowo itu, tampak ia hanya peduli dengan aspek ekonomi, soal negara yang kehilangan pendapatan. Ia tampak tak peduli dengan nasib rakyat yang tak hanya basis ruang produksinya yang lenyap, sebagian di antaranya bahkan megalamai kekerasan dan masuk penjara.

    Dengan demikian, alih-alih menjadi solusi, pemerintah justru terjebak sebagai bagian dari masalah. Afiliasi politik dengan oligarki tambang membuat negara kehilangan independensi dalam mengatur sumber daya. 

    Regulasi dibuat longgar, pengawasan lemah, penegakan hukum tebang pilih, dan mekanisme perizinan disusun untuk menguntungkan korporasi. 

    “Karena itu, retorika Presiden tentang penindakan tambang ilegal hanyalah mimpi di siang bolong, sebab lingkar kekuasaan sendiri dililit erat oleh kepentingan bisnis tambang,” katanya.

    Pun, JATAM menegaskan, jika Presiden benar serius, kami tantang untuk membuka daftar nama pemain besar tambang ilegal itu dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. 

    “Jika Prabowo tak unngkap, artinya pidato Presiden tidak lebih dari sekadar bacot kosong yang menutupi kenyataan bahwa pemerintah hari ini berdiri di pihak korporasi tambang, bukan rakyat dan lingkungan,” pungkasnya. 

  • Nyaris 1 Tahun, Laporan ICW soal Dugaan ‘Mark Up’ Gas Air Mata Polri Tak Ada Perkembangan

    Nyaris 1 Tahun, Laporan ICW soal Dugaan ‘Mark Up’ Gas Air Mata Polri Tak Ada Perkembangan

    GELORA.CO – Hingga saat ini, laporan kasus dugaan korupsi pengadaan gas air mata selama tahun anggaran (TA) 2022-2023 di lingkungan Polri tak kanjung ada perkembangan di Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK). 

    Sehingga pada Jumat (15/8/2025) mendatangi KPK menanyakan laporan mereka sejak 2 September 2024 silam. “Kami tidak mendapatkan informasi secara jelas sudah sampai sejauh mana proses penanganan perkaranya,” kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah.

    ICW kini menagih perkembangan laporan tersebut menyusul penanganan aksi demonstrasi di Pati, Jawa Tengah, yang menggunakan gas air mata diduga kedaluwarsa untuk mengurai massa. “Jangan sampai kemudian proses pengadaan yang dilakukan kepolisian dari segi tata kelola ini tidak pernah diperbaiki hingga saat ini,” tegasnya.

    Setidaknya, tegasnya, ada dua hal yang pihaknya nilai bermasalah di balik pengadaan gas air mata tersebut. Pertama, ada dugaan mark up berkaitan dengan pembelian 3.400 butir peluru atau unit pistol yang dibeli Polri dengan total anggaran mencapai Rp99 miliar.

    “Dari Rp 99 miliar yang dikeluarkan kepolisian, berdasarkan perhitungan kami ada dugaan mark up sekitar lebih Rp20 miliar, atau 20 persen dari total anggaran yang dikelola,” katanya.

    Keuda,, ICW menemukan petunjuk perusahaan pemenang pengadaan gas air mata memiliki afiliasi dengan anggota polisi. Atas hal tersebut, ICW berharap KPK serius mendalami laporan dugaan korupsi terkait pengadaan gas air mata. “Oleh karena itu, kami mendorong KPK untuk terus menjalankan proses perkaranya agar tidak diberikan ke kepolisian,” pungkasnya.

    Pada 2 September 2024, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan pihaknya akan memproses setiap laporan atau pengaduan yang masuk.

    Apabila laporan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Sipil tersebut lengkap dan telah dinyatakan layak, maka akan ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan.

    “Bila ada pelaporan/pengaduan yang masuk maka akan dilakukan verifikasi, dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpulan info. Bila dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, maka akan diproses ke tingkat penyelidikan,” jelas Tessa kepada Monitorindonesia.com.

    “Dan bila belum layak, akan diminta pelapor untuk melengkapi lagi kekurangannya,” imbuhnya.

  • Isu Pemakzulan Menguat Buntut Sikap Arogan Gibran

    Isu Pemakzulan Menguat Buntut Sikap Arogan Gibran

    GELORA.CO – Sikap arogan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diperkirakan menjadi pemicu isu pemakzulan dirinya semakin menguat dan terus mengemuka di publik.

    Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, sikap Gibran beberapa waktu lalu membuat dirinya ditinggalkan elite-elite partai politik (parpol).

    “Karena sikap arogannya yang merasa lebih kuat dibandingkan para ketua umum partai-partai politik,” ujar Efriza RMOL, Sabtu 16 Agustus 2025.

    Efriza mencontohkan, salah satu sikap arogan Gibran nampak dari enggannya dia menyalami sejumlah ketua-ketua umum parpol dalam momen di acara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, pada Minggu 10 Agustus 2025

    “Padahal tanpa dukungan koalisi partai politik yang menerima Gibran maka dapat dipastikan Gibran tidak akan dicalonkan, meskipun saat itu ayahnya punya pengaruh kuat,” kata Efriza.

    Menurut Efriza, isu pemakzulan yang diusahakan melalui Forum Purnawirawan Prajurit TNI hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bakal berbalik situasinya. 

    Magister ilmu politik Universitas Nasional (Unas) itu memperkirakan elite-elite parpol berkeinginan besar akan mendukung pemakzulan Gibran dari kursi Wapres.

    “Ditenggarai memungkinkan, karena Gibran bisa menghadirkan permasalahan kepada para ketua umum partai-partai politik,” demikian Efriza.

  • Prabowo Didoakan Panjang Umur Supaya Gibran Tak Jadi Presiden

    Prabowo Didoakan Panjang Umur Supaya Gibran Tak Jadi Presiden

    GELORA.CO – Memperingati Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto didoakan panjang umur agar bisa terus memimpin bangsa ini hingga masa jabatannya berakhir.

    Hal ini disampaikan pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi alias Gus Hilmi lewat cuitannya di akun X pribadinya yang dikutip Minggu 17 Agustus 2025.

    “Saya akan terus mendukung pak Prabowo hingga jabatan presiden berakhir,” kata Gus Hilmi

    Doa yang disampaikan Gus Hilmi ini bukan tanpa sebab. Karena dia mengaku tidak ingin Indonesia dipimpin Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya selalu mendoakan pak Prabowo panjang umur, supaya Gibran tidak jadi presiden,” kata Gus Hilmi.

    Menurut Gus Hilmi, siapa pun yang ingin melengserkan Prabowo, berarti mendukung Gibran sebagai presiden. 

    “Rumusnya sesederhana itu…,” demikian Gus Hilmi.