Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Dasco Kini Jubir tak Resmi Prabowo, Prabowo Batuk Saja Dia Sudah Paham

    Dasco Kini Jubir tak Resmi Prabowo, Prabowo Batuk Saja Dia Sudah Paham

    GELORA.CO –  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki peran baru yang strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, Dasco kerap tampil sebagai juru bicara tak resmi presiden dalam merespons isu-isu publik yang sensitif dan krusial.

    “Jawaban solutif seperti itu yang membuat Dasco tak hanya dikenal publik, tapi juga sepertinya jadi kepercayaan Prabowo untuk meredam keresahan masyarakat,” ujar Hendri, Selasa (26/8/2025).

    Hendri menilai, kedekatan Dasco dengan Prabowo sejak era 1990-an membuatnya sangat memahami pola pikir sang presiden. 

    Loyalitas tegak lurus itu menjadikan Dasco sebagai figur yang mampu menerjemahkan visi Prabowo menjadi kebijakan publik yang pro-rakyat.

    “Dia memahami betul, bahkan Prabowo batuk saja dia mungkin sudah paham,” kata Hendri berseloroh.

    Salah satu contoh peran Dasco terlihat dalam penjelasannya soal tunjangan rumah anggota DPR yang sempat menuai kritik. 

    Dasco menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta per bulan hanya berlaku selama satu tahun, sebagai pembayaran awal kontrak sewa rumah selama masa jabatan lima tahun. 

    Penjelasan itu dinilai sebagai bentuk transparansi dan respons cepat terhadap keresahan publik.

    Lebih jauh, Hendri menyebut bahwa Dasco kerap hadir sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif, terutama karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra. 

    Kombinasi ini membuat koordinasi dengan Presiden Prabowo berjalan lebih cepat dan efektif.

    “Pak Prabowo ini ada gap yang lumayan dengan menteri-menterinya. Nah, kelihatannya yang bisa menerjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis yang di sekitarnya, seperti Dasco,” jelas Hendri.

    Di ranah politik, Dasco juga dinilai sebagai figur yang diterima oleh berbagai pihak karena tidak memiliki pretensi pribadi. 

    Hal ini tercermin dari pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pasca-amnesti Hasto Kristiyanto. 

    Menurut Hendri, unggahan foto Dasco menyampaikan pesan rekonsiliasi dari Prabowo kepada PDI Perjuangan.

    “Dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman. Dia nggak punya pretensi apa-apa. Jadi, Bu Mega melihatnya sebagai messenger dari Pak Prabowo, bukan pemain politik yang punya agenda sendiri,” pungkasnya.

  • Salah Sasaran, Lurah Manggarai Selatan Babak Belur Dikeroyok Massa Demo DPR, Hape hingga Dompet Raib

    Salah Sasaran, Lurah Manggarai Selatan Babak Belur Dikeroyok Massa Demo DPR, Hape hingga Dompet Raib

    GELORA.CO – Aksi demonstrasi menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR di kawasan Slipi, Jakarta Barat pada Senin, 25 Agustus 2025 berujung ricuh. 

    Di tengah kericuhan tersebut, Lurah Manggarai Selatan, Muhammad Sidik, bersama sopirnya, Asep Yudiana, menjadi korban pengeroyokan massa.

    Peristiwa bermula ketika Sidik melintas di Bundaran Slipi menggunakan mobil dinas berpelat merah. 

    Massa yang melihat kendaraan tersebut langsung meneriakinya sebagai milik anggota DPR. Upaya Sidik untuk menjelaskan bahwa dirinya hanya seorang lurah tak digubris.

    Dalam hitungan menit, puluhan orang menyerbu mobil tersebut. Batu dan benda keras dilemparkan hingga kaca bagian belakang pecah dan pintu kendaraan rusak parah. 

    Situasi semakin mencekam ketika mobil yang coba melarikan diri justru menabrak gerobak dan sepeda motor milik warga.

    Sidik dan sopirnya kemudian dipaksa turun. Mereka dipukuli secara brutal hingga wajah sang lurah babak belur. 

    Tidak hanya itu, barang pribadi ikut raib, mulai dari dua unit ponsel senilai Rp25 juta, dompet, hingga pakaian.

    Aksi demo di sekitar Gedung DPR/MPR sejak Senin siang memang berlangsung panas. Ribuan massa turun ke jalan menyuarakan pembubaran DPR serta penolakan terhadap kenaikan tunjangan baru anggota dewan yang disebut mencapai ratusan juta rupiah per bulan. 

    Kondisi kian tak terkendali ketika aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

    Imbas dari kericuhan itu merembet ke sejumlah titik di kawasan Slipi, termasuk lokasi kejadian pengeroyokan Sidik. 

    Bentrokan antara massa dan aparat, pelemparan batu, hingga kerusakan fasilitas umum terjadi di beberapa ruas jalan.

    Kini, baik Sidik maupun sopirnya masih menjalani perawatan akibat luka pukulan. Polisi menyatakan tengah mengidentifikasi pelaku pengeroyokan serta kerusakan mobil dinas yang ditumpangi lurah tersebut.

  • Disangka Milik Anggota DPR, Mobil Hyundai Palisede Diamuk Massa Ternyata Punya ASN, Polisi Buru Pelaku

    Disangka Milik Anggota DPR, Mobil Hyundai Palisede Diamuk Massa Ternyata Punya ASN, Polisi Buru Pelaku

    GELORA.CO – Mobil Hyundai Palisade berpelat ‘ZZH’ diamuk massa gegara dikira milik anggota DPR. Ternyata pemilik mobil bernopol ZZH itu adalah ASN Kementerian.

    “Korban inisial BB, pekerjaan ASN,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada detikcom, Selasa (26/8/2025) dilansir detikNews.

    Insiden perusakan itu terjadi saat aksi demo pada Selasa (25/8) sekitar pukul 15.00 WIB. Kala itu, mobil Palisade keluar meninggalkan gedung DPR RI.

    “Pelapor selaku kuasa korban menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WIB korban pergi dari gedung DPR RI menuju ke kantornya di salah satu kementerian,” jelas Ade.

    Dalam perjalanan di depan Senayan Park, mobil itu putar balik di bawah flyover Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat. Namun, mobil itu keburu dihadang massa.

    “Korban dihadang oleh para pendemo dan melakukan perusakan secara bersama-sama terhadap mobil korban dengan memukul mobil menggunakan kayu dan melempari mobil dengan batu,” jelasnya.

    Hal itu membuat kaca depan pecah, bodi mobil rusak.

    Usai kejadian itu, korban melalui kuasanya langsung melapor ke Polda Metro Jaya. Polisi kini memburu pelaku dengan jeratan Pasal 170 KUHP.

    “Sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” tandas dia.

    Kasus Perusakan Mobil

    Video perusakan mobil itu viral di media sosial. Tampak mobil Hyundai Palisade jadi sasaran amukan massa di tengah demo yang terjadi di DPR kemarin. Disebutkan jika mobil itu milik anggota DPR.

    Dalam rekaman video yang beredar, tampak mobil berpelat ‘ZZH’ itu awalnya melintas di kolong flyover. Saat itu kondisi lalu lintas tengah macet imbas adanya demo pada Senin (25/8) kemarin.

    Tiba-tiba sekelompok massa merusak dan menimpuki mobil tersebut dengan batu hingga bambu. Pengemudi mobil ‘ZZH’ terlihat panik hingga tancap gas menghindari kerumunan.

    Seseorang di kursi penumpang terlihat membuka kaca. Pria yang memakai baju batik warna cokelat itu kemudian melindungi wajahnya dengan kedua tangannya.

    Massa pun terus mengejar mobil tersebut. Massa yang emosional lalu mulai merusak mobil tersebut.

    Mobil itu pun kembali dilempari batu, dipukul-pukul dengan bambu, dan ada yang memukul kaca dengan tangan kosong. Mobil itu pun rusak, bagian kaca belakang sudah hancur dan terbuka.

    Meski begitu, mobil itu terus melaju melawan amukan massa hingga memepet mobil lain lewat bahu jalan. Narasi video yang beredar menyebut mobil itu milik anggota DPR, faktanya bukan.

  • Gaji Tinggi Pejabat Harus Diimbangi Hukuman Berat Bila Melanggar

    Gaji Tinggi Pejabat Harus Diimbangi Hukuman Berat Bila Melanggar

    GELORA.CO -Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, menilai gaji pejabat negara seharusnya memang besar. Namun di balik itu ada tanggung jawab besar pula yang harus dipikul untuk menyejahterakan rakyat.

    “Saya merasa seluruh penyelenggara negara dan pejabat negara atau orang yang mengabdi dengan negara digaji luar biasa besar. Harusnya digaji besar,” ujar Feri, lewat kanal YouTube Guru Gembul, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

    Menurutnya, besarnya gaji pejabat adalah bentuk upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

    “Suka tidak suka DPR kita itu akan punya godaan besar. Jadi syaratnya agar dia tidak menyimpang kekuasaannya dia digaji besar. Presiden juga digaji besar,” jelasnya.

    Kendati begitu, Feri menegaskan, besarnya gaji tidak serta merta menjamin pejabat terbebas dari penyimpangan.  Maka Ia menekankan, pejabat yang melakukan tindak pidana harus dihukum lebih berat dibanding rakyat biasa

    “Jadi kalau ada seorang yang melakukan tindak pidana tertentu kalau rakyat biasa sekian dan kalau pejabat maka harus lebih tinggi hukumannya dari itu. Itu ada di undang-undang dan berlaku, tapi standar diperberatnya kadang-kadang peradilan tidak fair,” ungkap Feri.

    Feri juga menyinggung persoalan kesejahteraan hakim, jaksa, polisi, hingga militer yang dinilainya masih jauh dari layak. Dia menegaskan, negara seharusnya memastikan aparat penegak hukum hingga militer digaji dengan pantas.

    “Harusnya kita memastikan pejabat kita, lembaga kekuasaan kehakiman kita, jaksa kita, polisi kita, digaji sangat layak. Berapa gaji militer kita untuk melindungi kita dari serangan di luar? Kecil sekali,” pungkas Feri. 

  • Kalau Gagal Lolos Piala Dunia, Stop Naturalisasi!

    Kalau Gagal Lolos Piala Dunia, Stop Naturalisasi!

    GELORA.CO  – Proyek naturalisasi yang terus digencarkan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menuai kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz. 

    Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (26/8/2025), Aziz secara terbuka meminta agar program naturalisasi dihentikan jika Timnas Indonesia gagal menembus putaran final Piala Dunia 2026.

    “Kita berikan target Pak Erick, kita mengikuti Kualifikasi Piala Dunia. Kalau ini kita gagal (lolos Piala Dunia), saya menyampaikan di depan forum ini, kita stop saja dulu pemain naturalisasi,” tegas Arisal Aziz dalam forum resmi DPR.

    PSSI tengah aktif memperkuat skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Terbaru, dua nama pemain muda diaspora, Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra, sedang dalam proses menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

    Tak hanya untuk tim putra, PSSI juga mengajukan tiga pemain untuk memperkuat Garuda Pertiwi (timnas wanita):

    Isabel Conan Kopp

    Isabelle Notet

    Pauline Jeanette van de Pol

    Sementara itu, pemerintah turut mengusulkan empat atlet hoki es untuk dinaturalisasi:

    Savelii Molchanov

    Evgenii Nurislamov

    Artem Bezrukov

    Adel Khabibullin

    Keseluruhan proses ini dibahas lintas komisi di DPR, termasuk Komisi X dan XIII, hingga akhirnya disahkan di tingkat paripurna hari ini.

    Kritik Pedas: “Jangan Sampai Anak Negeri Tersisih!”

    Arisal Aziz yang mengaku sebagai pencinta sepak bola sejati menyuarakan kekhawatiran mendalam atas dominasi pemain naturalisasi di Timnas.

    Ia bahkan membagikan pengalamannya membangun akademi dan lapangan sepak bola di daerahnya, Sumatera Barat.

    “Saya adalah salah satu pecinta sepakbola. Di kampung saya di Sumatera Barat, membangun akademi sepakbola. Empat lapangan saya bangun. Saya cinta betul dengan anak negeri,” katanya penuh semangat.

    Aziz menilai jika tren naturalisasi terus berlanjut tanpa prestasi nyata, maka akan berdampak negatif terhadap motivasi pemain lokal.

    “Kalau kita biarkan terus Pak Erick anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Kenapa? Karena prestasinya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional,” ujarnya menohok.

    Menuju Piala Dunia 2026: Timnas Masih Punya Harapan

    Di tengah polemik ini, Timnas Indonesia masih terus melaju dalam perjuangan merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Pada Oktober mendatang, skuad Garuda akan menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak di Putaran Keempat Kualifikasi Zona Asia.

    Sebelum itu, Indonesia akan lebih dulu melakoni laga FIFA Matchday kontra Lebanon pada 8 September 2025. Laga ini digadang-gadang menjadi debut perdana Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra jika proses naturalisasi mereka rampung tepat waktu

  • DPR Serahkan ke Pemerintah soal Kementerian Haji Umrah

    DPR Serahkan ke Pemerintah soal Kementerian Haji Umrah

    GELORA.CO -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah mengenai adanya kementerian baru, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah.

    Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 26 Agustus 2025.

    “Ya kalau lihat dari revisi Undang-Undang (Haji dan Umrah) tersebut, konsekuensinya ada kementerian baru. Tapi kita akan serahkan kepada pemerintah,” kata Dasco.

    Dijelaskan Dasco, nantinya pemerintah akan membuat aturan turunan mengenai adanya Kementerian Haji dan Umrah tersebut.

    “Nanti bagaimana pemerintah mengaturnya, mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang dikurangi, atau kemudian ada yang digabung, kita serahkan kepada pemerintah,” kata Dasco.

    Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji kini diresmikan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

    Itu menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR.

    Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

    “Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, apakah dapat disetujui menjadi Undang-Undang,” kata Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat pengambilan keputusan.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir

  • Tok! DPR Sahkan RUU Haji dan Umrah

    Tok! DPR Sahkan RUU Haji dan Umrah

    GELORA.CO -DPR RI menggelar rapat paripurna ke-4 masa sidang I tahun 2025-2026 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa, 26 Agustus 2025.

    Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal dan dihadiri oleh 338 anggota dewan. Lantas Cucun memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang untuk menyampaikan pandangan panitia kerja RUU Haji dan Umroh.

    Selanjutnya, pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir terkait perubahan ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi tentang perubahan ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan sebagai undang-undang,” tanya Cucun dalam forum.

    “Berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah perubahan ketiga tentang UU No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, dapat disahkan sebagai undang-undang?” tanyanya lagi.

    “Setuju,” teriak para anggota dewan.

    Dalam pembahasan perubahan ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 oleh Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayan Aparatur Negara Reformasi-Birokrasi, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

    Salah satu poin penting dalam pengesahan perubahan ketiga atas undang-undang ini adalah pembentukan Kementerian Haji yang sebelumnya BP Haji.

  • Betul Harus Membela Rakyat, Tapi Rakyat Sekarang Sama Serakahnya

    Betul Harus Membela Rakyat, Tapi Rakyat Sekarang Sama Serakahnya

    GELORA.CO -Koruptif atau perbuatan busuk, curang atau menyimpang bukan hanya dimiliki pejabat atau politisi namun juga masyarakat. Begitu juga dengan nepotisme.

    Begitu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. 

    Awalnya Dedi menyinggung soal program perhutanan sosial yang menurutnya salah kaprah.

    Menurutnya, perhutanan sosial seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk mengakses hutan sehingga dapat mengembangkan ekosistem kehutanan yang menopang kehidupan ekonomi. Namun yang terjadi lahan garapan dijual sehingga areal perhutanan berubah menjadi areal pemukiman.

    “Kan ini problem lagi. Sehingga saya ingin hari ini segera melakukan penataan itu. Ya sudah kalau memang nanti ada komitmen yang kuat kerja sama Pemrov Jabar, UNPAD dan Kementerian Kehutanan, kita wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial menanam tanaman agropresti di antaranya adalah kelapa dan sukun,” tutur Dedi.

    Dedi, dalam seminar bertema Hilirisasi Agroforestri Berbasis Sukun yang dilaksanakan Rabu, 20 Agustus 2025 ini, lantas mengatakan bahwa rakyat saat ini sudah beda dimana karakternya sama dengan pemimpin: sama-sama rakus dan buas.

    “Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya.

    Bahwa kita betul hidup harus membela rakyat, rakyat harus diutamakan. Tapi ingat rakyat hari ini bukan rakyat tahun 60, rakyat hari ini bukan rakyat tahun 70. Rakyat hari ini adalah rakyat yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya kadang sama serakahnya cuma beda tingkatan kekuasaannya,” tutur Dedi.

    Dedi, seperti dikutip dari Youtube Lembur Pakuan Channel, menekankan dirinya paham karakter masyarakat model seperti ini karena mengalami sendiri.

    Dia mencontohkan satu keluarga diberi satu lapak jualan di pasar tapi yang diambil lima lapak. Atau ada juga yang lapaknya disewakan kepada orang lain sementara dia berjualan di trotoar.

    “Ini rakyat, Pak. Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Dedi Mulyadi. Enggak usah nunggu orang orang lain tetapi juga yang lain juga punya karakter itu, punya karakter serakah,” tukas Dedi Mulyadi

  • Pasar Atas Payakumbuh Terbakar, Pedagang Panik Selamatkan Barang-Barang

    Pasar Atas Payakumbuh Terbakar, Pedagang Panik Selamatkan Barang-Barang

    GELORA.CO  – Kebakaran hebat melanda Pasar Atas Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (26/8/2025). Api mulai berkobar pukul 04.30 WIB.

    Api dengan cepat melahap lantai dua bangunan pasar yang dipenuhi toko tekstil. Sekitar pukul 05.00 WIB, warga dikejutkan dengan padamnya listrik secara serentak. 

    “Tiba-tiba saja pasar sudah gelap dan terlihat asap pekat keluar dari blok atas,” kata Afrizal (46), salah satu warga yang berada di lokasi.

    Asap tebal membubung tinggi ke udara, sementara para pedagang berlarian menyelamatkan barang dagangan mereka. 

    Belasan unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan dari Kota Payakumbuh serta bantuan dari Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Bukittinggi. 

    Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke blok lain yang padat dengan kios dan kanopi. Hingga pagi, api masih terus dipadamkan. 

    Belum ada laporan resmi mengenai penyebab kebakaran maupun total kerugian

  • Sudah Antre Lebih dari 14 Tahun

    Sudah Antre Lebih dari 14 Tahun

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan 8.400 jemaah haji menjadi korban imbas korupsi kuota haji di 2024. Padahal, mereka sudah antre lebih dari 14 tahun untuk berangkat.

    “Ada 8.400 orang jemaah haji, yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun yang seharusnya berangkat di tahun 2024 menjadi tidak berangkat, akibat praktik tindak pidana korupsi ini,” ucap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dikutip Selasa (26/8/2025).

    Asep menjelaskan, para jemaah seharusnya berangkat dengan kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Namun, pembagiannya tak dilakukan secara adil sesuai aturan di mana 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.

    “Harusnya hanya sekitar 1.600 yang mendapat kuota khusus, tapi ini kemudian 8.400-nya itu yang harusnya menjadi kuota reguler itu dipindahkan jadi kuota khusus,” katanya.

     

    Sebelumnya, Asep mengungkapkan, permasalahan tersebut terkait pembagian 20.000 kuota tambahan yang diterima Indonesia pada pelaksanaan haji 2024.

    Asep mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku, kuota tambahan tersebut dibagi dengan persentase 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus. Namun, kuota tersebut justru dibagi rata, tidak sesuai dengan aturan.

    “Kenapa 92 persen? Karena yang banyak, ini saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, yang mendaftar haji itu menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus ini memang berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler, jadi penyediaannya hanya 8 persen,” kata Asep pada Rabu (6/8/2025).