Category: Gelora.co

Ngeri! Puluhan Potongan Tubuh Manusia Ditemukan Berserakan di Jurang Pacet Mojokerto

GELORA.CO – Penemuan puluhan potongan tubuh manusia berserakan di jurang jalur Mojokerto-Batu, tepatnya kawasan Cangar, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (6/9/2025). Potongan tubuh itu diduga korban mutilasi yang sengaja dibakar sebelum dibuang secara menyebar ke dalam jurang.

Informasi dirangkum iNews, kronologi penemuan potongan tubuh manusia ini bermula saat saksi seorang pencari rumput bernama Sulismanto menemukan bagian kaki manusia. Saat itu dia sedang mencari pakan ternak di lerengan Gunung Welirang.

“Saat itu saya mencari rumput tiba-tiba melihat potongan kaki dan saya lapor ke warga, lalu ke Polsek Pacet,” ujar Sulismanto, Sabtu (6/9/2025).

Laporan tersebut segera ditindaklanjuti polisi. Tak lama, tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzy Pratama saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan penemuan potongan tubuh tersebut.

“Kami tadi siang menerima laporan warga ada temuan kaki, selanjutnya datang ke lokasi melakukan olah TKP,” kata Fauzy.

Dalam penyisiran di jurang sedalam 10 meter dengan panjang sekitar 100 meter, polisi menemukan puluhan potongan tubuh lain. Beberapa di antaranya telapak kaki kiri, kulit kepala berambut panjang, dan potongan daging tanpa tulang. Potongan tubuh tampak gosong diduga sengaja dibakar sebelum dibuang.

Polisi menduga potongan tubuh ini merupakan korban mutilasi. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sengaja menyebar potongan tubuh ke dalam jurang. Namun hingga kini, identitas serta jenis kelamin korban belum bisa dipastikan.

“Seluruh potongan tubuh manusia ini dibawa ke Labfor RS Bhayangkara Porong, Sidoarjo,” kata Fauzy

06/09/2025 18:15
Ternyata Bukan hanya Foto Prabowo yang Lenyap di Koran Jepang

GELORA.CO -Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini menarik perhatian.

Kunjungan untuk menghadiri peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok ini malah menimbulkan beragam spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Banyak pengamat yang menyebut kunjungan ini sebagai momen penting yang penuh makna untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung global.

Perayaan ini banyak diliput oleh media global. Dalam momen bersejarah itu, sekitar 25 pemimpin dunia hadir.

Namun yang banyak diliput oleh berbagai media adalah para pemimpin yang berdiri berdampingan di atas mimbar, antara lain Presiden Indonesia Prabowo Subianto., Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, serta Presiden Kazakstan Jomart Tokayev.

Media China banyak yang menampilkan gambar empat pemimpin; Prabowo Subianto., Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un. Sementara, media Jepang justru hanya menampilkan tiga pemimpin.

Yomiuri Shimbun, salah satu surat kabar terbesar di Jepang, hanya menampilkan foto “Trio Blok Timur”, yaitu Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un. Sosok Prabowo sama sekali tidak ditampilkan.

Media sosial pun ramai membahas hal ini. Banyak netizen berspekulasi bahwa foto Prabowo sengaja dipotong karena Indonesia dianggap bukan negara besar.

Yomiuri Shimbun nampaknya lebih memilih fokus pada Xi, Putin, dan Kim, karena acara tersebut adalah; “peringatan 80 tahun kemenangan dari fasis Jepang”. Bagi publik Jepang, trio itulah yang relevan sebagai musuh tradisional dalam memori sejarah Perang Dunia II.

Beberapa pendapat yang berseliweran di media sosial menggambarkan bahwa tidak disertakannya foto Prabowo karena Indonesia bukan dari bagian Blok Timur.

Beberapa analis justru menegaskan tidak tampilnya gambar Prabowo dalam framing media Jepang juga bukan diartikan berarti Indonesia tidak penting, melainkan karena editorial mereka sedang menegaskan narasi historis yang spesifik.

Artikel editorial tersebut dimuat dalam versi bahasa Inggris berjudul “China-Russia-N. Korea Cooperation: 3 Regimes Cannot Become a Pillar of World Order. Japan and Europe Must Keep Emerging Nations Close”.

Atau jika diterjemahkan: “Kerja sama China, Rusia, dan Korea Utara: Tiga rezim ini tidak boleh menjadi pilar utama dunia. Jepang dan Eropa harus merangkul negara-negara berkembang.”

Isi artikel membahas pertemuan para pemimpin Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara di Beijing untuk menunjukkan sikap menantang Amerika Serikat. Media itu menilai langkah ini sebagai upaya mengubah tatanan dunia yang sudah menopang stabilitas global sejak Perang Dunia II.

The Yomiuri Shimbun menekankan bahwa negara-negara demokratis, termasuk Jepang, kini berada di persimpangan jalan: apakah mereka mampu membendung pengaruh Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara atau tidak.

Menurut artikel tersebut, sambutan hangat Beijing terhadap Putin dan Kim Jong Un menunjukkan Tiongkok melawan sentrisme PBB dan diplomasi damai yang selama ini mereka klaim.

Karena itu, wajar jika Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa memilih tidak mengirimkan perwakilan pemerintah mereka ke Beijing.

Media itu juga menyebut bahwa konfrontasi antara kubu negara otoriter (Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara) dengan kubu negara demokratis (Jepang, AS, dan Eropa) bisa menjadi tak terhindarkan.

06/09/2025 13:36
Elon Musk Berpotensi Jadi Triliuner Pertama di Dunia

GELORA.CO -Elon Musk berpeluang menjadi triliuner pertama di dunia setelah Tesla mengumumkan rencana paket kompensasi baru yang fantastis.

Dalam dokumen resmi yang disampaikan ke Securities and Exchange Commission (SEC) pada Jumat, 5 September 2025, Tesla menawarkan orang terkaya di dunia itu 423,7 juta saham tambahan senilai sekitar 143,5 miliar Dolar AS (setara Rp2.200 triliun).

Namun, untuk mendapatkan paket ini, Musk harus membuat Tesla mencapai nilai perusahaan sebesar 8,5 triliun Dolar AS, jauh melampaui kapitalisasi pasar Tesla saat ini yang masih 1,1 triliun Dolar AS.

Ketua Tesla, Robyn Denholm, optimistis Musk bisa mencapainya.

“Pertumbuhan yang sekarang tampak mustahil bisa diwujudkan lewat ide-ide baru, teknologi lebih canggih, dan inovasi besar,” ujarnya, dikutip dari New York Times, Sabtu 6 September 2025.

Menurut Forbes, saat ini kekayaan Musk diperkirakan lebih dari 400 miliar Dolar AS. Jika target tercapai, gaji baru ini bisa menambah kekayaannya sekitar 900 miliar Dolar AS dan membuatnya menguasai hampir 29 persen saham Tesla, tingkat kendali yang sangat besar bagi seorang CEO.

Meski begitu, Musk tak langsung menerima uangnya. Ia harus bertahan di Tesla setidaknya 7,5 tahun untuk mencairkan sebagian saham, dan 10 tahun untuk mendapatkannya penuh. Selain itu, ia wajib memenuhi target ambisius, seperti mengoperasikan 1 juta taksi otonom, mengembangkan 1 juta robot, dan meningkatkan laba Tesla lebih dari 24 kali lipat.

Namun, mencapai target tersebut tidak mudah. Banyak perusahaan lain di dunia juga berlomba mengembangkan mobil dan robot tanpa pengemudi.

Rencana gaji fantastis ini pun memicu pro dan kontra. Sejumlah investor menilai imbalan itu terlalu besar dan menganggap kinerja Musk beberapa tahun terakhir kurang memuaskan.

Selain itu, penjualan dan laba Tesla sempat menurun tahun lalu, salah satunya karena Musk semakin aktif dalam politik sayap kanan dan sempat bekerja di pemerintahan Donald Trump, yang membuat sebagian pembeli mobil listrik liberal kecewa.

Rencana kompensasi baru ini serupa dengan rencana kompensasi tahun 2018 yang memberikan Musk jutaan saham Tesla jika ia mencapai target yang awalnya tampak mustahil.

Ia mencapai target tersebut, tetapi seorang hakim di Delaware membatalkan paket kompensasi tersebut setelah para pemegang saham mengklaim bahwa paket tersebut berlebihan dan menyatakan bahwa dewan perusahaan tidak memberi tahu investor dengan benar tentang paket tersebut.

06/09/2025 13:33
Anggota DPR Masih Terima Puluhan Juta, Formappi Desak Evaluasi Tunjangan Komunikasi dan Kehormatan

GELORA.CO – Tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta resmi dihapus. Namun, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mendesak agar pemerintah turut mengevaluasi tunjangan komunikasi dan kehormatan.

Penghapusan tunjangan rumah, kata Lucius, belum signifikan. Pasalnya, take home pay anggota DPR RI masih dinilai besar yakni, Rp65 juta per bulan.

“Jika melihat total take home pay bulanan anggota yang masih di level Rp65 juta per bulan, tampaknya tak ada penyesuaian signifikan pada tunjangan-tunjangan lain DPR. Jadi hanya tunjangan perumahan saja yang benar-benar dengan berani dihapus oleh DPR,” tutur Lucius, Sabtu (6/9/2025).

Ia pun mempertanyakan langkah DPR RI yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan tetapi tidak dengan tunjangan lain. Misalnya, tunjangan komunikasi intensif Rp20.033.000 per bulan.

“Kan banyak tuh yang nanya, eksekusi tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat itu apa? Beli pulsa, beli paket, atau apa? Seintensif apa komunikasi anggota DPR dengan dukungan tunjangan sebesar itu?” ucap dia.

Selain itu, kata dia, tunjangan jabatan dan kehormatan anggota DPR RI. Menurutnya, dua jenis tunjangan itu sama dan total nilainya bisa mencapai Rp17 juta.

“Kenapa mesti dibikin menjadi dua jenis tunjangan? Apalagi nominal untuk masing-masingnya cukup besar Rp9.700.000 itu tunjangan jabatan, sementara 7.187.000 untuk tunjangan kehormatan anggota DPR RI?” ucapnya.

Sekadar informasi, DPR RI telah resmi memangkas tunjangan dan fasilitas anggota dewan. Hal ini sekaligus menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat.

“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Setelah evaluasi, meliputi biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (5/9/2025).

DPR memutuskan menghentikan pemberian tunjangan perumahan Rp50 juta bagi anggotanya. Meski begitu, DPR masih mendapat gaji dan tunjangan lain dengan nilai bersih atau take home pay yang dikantongi per bulan mencapai Rp 65.595.730.

Adapun rincian gaji pokok dan tunjangan jabatan yang melekat pada anggota DPR RI sebagai berikut:

– Gaji Pokok: Rp4.200.000 (PP 75/200)

– Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp420.000 (PP 51/1992)

– Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp168.000 (PP 51/1992)

– Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000 (PP 59/2003)

– Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp289.680 (Keppres 9/1982)

– Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000 (Surat Keppres 60/2003)

– Total: Rp16.777.680

Tunjangan Konstitusional

– Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp20.033.000

– Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp7.187.000

– Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp4.830.000

Honorarium

– Fungsi Legislasi: Rp8.461.000

– Fungsi Pengawasan: Rp8.461.000

– Fungsi Anggaran: Rp8.461.000

Total: Rp57.433.000

Total Bruto: Rp74.210.680

Pajak PPH 15 persen: Rp8.614.950

Take Home Pay: Rp65.595.730

06/09/2025 13:30
Rumah Sakit di Prancis Diminta Bersiap Hadapi Perang di Eropa Tahun 2026

GELORA.CO – Rumah sakit-rumah sakit di Prancis diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan konflik bersenjata di Eropa pada tahun depan.

Dalam sebuah surat yang dikirim kepada badan-badan kesehatan regional, yang diungkap oleh Le Canard Enchaine, Kementerian Kesehatan Prancis meminta rumah sakit untuk bersiap menghadapi sebuah konflik (militer) besar paling lambat Maret 2026.

Surat kabar itu memperingatkan bahwa antara 10.000 hingga 50.000 orang bisa diperkirakan masuk ke rumah sakit dalam kurun 10 hingga 180 hari.

“Dalam konteks internasional saat ini, perlu diantisipasi bentuk dukungan kesehatan pada situasi konflik berintensitas tinggi,” tulis Kementerian Kesehatan Prancis dalam surat tersebut.

Menteri Kesehatan Prancis Catherine Vautrin tidak membantah rincian yang disebutkan dalam surat itu ataupun keberadaannya dalam wawancara dengan stasiun televisi Prancis BFMTV.

“Itu bagian dari persiapan, seperti persediaan strategis, misalnya menghadapi epidemi,” ujarnya kepada stasiun tersebut seperti dilansir The Independent. “Saya tidak menjabat saat COVID-19, ingatlah, tidak ada kata yang cukup keras untuk menggambarkan betapa negara ini kurang siap.”

“Adalah hal yang sepenuhnya normal bagi negara untuk mengantisipasi krisis dan konsekuensi dari apa yang sedang terjadi. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat.”

Surat tertanggal 18 Juli itu menyebut bahwa Prancis bisa menjadi basis belakang bagi sebuah konflik besar dalam beberapa bulan mendatang. Ditambahkan pula bahwa Kementerian Kesehatan Prancis sedang mempertimbangkan untuk mendirikan pusat-pusat medis di dekat pelabuhan atau bandara sehingga para prajurit dapat dialihkan ke negara asal mereka.

Buku Panduan Bertahan Hidup

Surat ini muncul hanya beberapa bulan setelah Prancis mengumumkan rencana untuk mengirimkan sebuah buku panduan bertahan hidup setebal 20 halaman ke setiap rumah tangga.

Buku panduan tersebut disebut-sebut berisi petunjuk persiapan menghadapi ancaman yang akan segera terjadi, termasuk bencana alam, krisis kesehatan, atau konflik bersenjata. Pemerintah Prancis saat itu mengatakan tidak berfokus pada konflik bersenjata.

Panduan itu juga menyarankan barang-barang yang sebaiknya dimiliki sebagai bagian dari perlengkapan bertahan hidup, antara lain sedikitnya enam liter air kemasan, 10 kaleng makanan, sebuah senter, baterai, serta perlengkapan medis termasuk larutan saline, kompres, dan parasetamol.

Salah satu bagian dari buku panduan merekomendasikan agar pintu ditutup rapat dalam keadaan terjadi kecelakaan nuklir.

Pada Juli, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana untuk mendorong peningkatan belanja pertahanan Prancis, berjanji menggandakan anggaran militer pada tahun 2027.

Anggaran militer yang pada 2017 berjumlah 32 miliar euro akan naik menjadi 64 miliar euro pada 2027, dengan tambahan alokasi 3,5 miliar euro untuk tahun depan dan 3 miliar euro lainnya pada 2027.

06/09/2025 13:29
Live Demo Diblokir, tapi Konten Dakwah Dibanjiri Judol Nggak Pernah Ditindak!

GELORA.CO – Polemik sensor konten demo di media sosial makin memanas usai komentar pedas datang dari pendakwah sekaligus YouTuber, Habib Jafar.

Ia menyinggung sikap pemerintah yang dinilai cepat menindak konten demo karena alasan judi online, tapi terkesan abai saat konten dakwah justru diserbu promosi judi setiap hari.

Sejak aksi unjuk rasa besar pada 25 Agustus 2025, sejumlah warganet mengeluhkan sulitnya mengunggah atau menemukan konten terkait demo di platform digital.

Banyak dari mereka bahkan menandai akun Instagram Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk melayangkan protes.

Merespons keresahan publik, Meutya akhirnya buka suara. Ia menjelaskan adanya temuan aliran dana mencurigakan yang masuk lewat siaran langsung konten demo.

Dana itu diduga berasal dari fitur donasi dan gifts bernilai besar, yang menurut pemerintah terhubung dengan jaringan judi online.

Kritik Habib Jafar: Dakwah Dibanjiri Judi Online

Namun penjelasan tersebut tidak serta-merta meredakan kritik. Habib Jafar menilai alasan itu terkesan kontradiktif dengan realita di lapangan.

“Konten dakwah saya di YouTube bukan hanya disusupi, tapi selalu dibanjiri komentar judi. Kenapa tidak pernah ditindak seketat ini?” tulis Habib Jafar dalam unggahan yang viral di media sosial.

Sindiran ini langsung memicu diskusi panas. Banyak warganet menuding pemerintah tebang pilih dalam menerapkan kebijakan digital.

“Itu pemasukannya lebih gede, bib. Harap maklum aja,” tulis seorang netizen.

“Lagian sekelas menteri kok nggak berdaya lawan judol,” timpal warganet lain.

“Kalau mau adil, sekalian aja blokir judi online sama pinjol. Itu yang bikin masyarakat sengsara,” komentar akun lain.

Sensor Demo, TikTok Live, dan UMKM

Tak hanya soal konten demo, publik juga menyoroti fitur TikTok Live yang sempat tidak bisa digunakan saat aksi berlangsung.

Spekulasi pun bermunculan, namun Meutya Hafid menegaskan bahwa penghentian fitur live merupakan keputusan internal TikTok.

“Termasuk soal live TikTok, itu dilakukan secara sukarela oleh pihak TikTok. Pemerintah justru mendorong agar segera dipulihkan karena banyak UMKM bergantung pada live streaming untuk berjualan,” kata Meutya.

Benar saja, pada 2 September 2025 pukul 16.00 WIB, TikTok kembali mengaktifkan fitur live. Banyak pelaku usaha kecil merasa lega karena kanal penjualan digital mereka bisa beroperasi normal.

Analisis: Judi Online Jadi PR Besar Pemerintah

Kritik Habib Jafar membuka kembali diskusi lama tentang maraknya judi online di ruang digital Indonesia. Fenomena ini bukan hal baru.

Data PPATK sebelumnya menyebutkan bahwa aliran dana judi online pada 2024 mencapai Rp327 triliun, dengan jutaan akun bank terlibat.

Artinya, problematika judi online jauh lebih besar dibanding sekadar masuk ke konten demo.

Jika pemerintah serius menindak, seharusnya langkah komprehensif diambil, mulai dari blokir situs, regulasi ketat platform digital, hingga edukasi publik.

Di sisi lain, sensor konten demo tanpa transparansi justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Banyak netizen merasa kebebasan berekspresi mereka dibatasi, padahal yang mereka soroti bukan hanya soal demo, tapi juga ketidakadilan dalam penerapan aturan.

Polemik sensor konten demo dan sindiran Habib Jafar memperlihatkan satu hal: masyarakat menuntut konsistensi pemerintah dalam menangani persoalan digital.

Judi online, pinjaman online ilegal, hingga hoaks terbukti jauh lebih merugikan rakyat.

Jika pemerintah hanya fokus pada isu tertentu tanpa menindak akar masalah yang lebih besar, wajar bila publik merasa kebijakan digital bersifat pilih-pilih.

Pada akhirnya, yang ditunggu publik bukan sekadar klarifikasi, melainkan langkah nyata.

Apakah pemerintah berani bersikap tegas terhadap judi online sebesar mereka menindak konten demo?***

06/09/2025 13:15
Prabowo Arahkan Tindakan Tegas, BIN Laporkan Aliran Dana Besar di Balik Kerusuhan Demo

GELORA.CO – Suasana politik di Jakarta masih terasa tegang usai gelombang demonstrasi 25 Agustus hingga 2 September 2025 memicu kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan aksi anarkis berlangsung berlarut-larut.

Pada Kamis siang, 4 September 2025, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra tiba di Istana Kepresidenan dengan ekspresi serius.

Kepada wartawan, Herindra menyebut dirinya dipanggil Presiden untuk menyampaikan informasi penting, namun enggan merinci detail laporannya, termasuk mengenai dalang di balik kerusuhan.

Ia hanya menegaskan bahwa kondisi Ibu Kota dan sejumlah wilayah lain saat ini sudah terkendali. “Insya Allah aman, Insya Allah aman,” ujarnya singkat.

Nada optimis juga disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto. Menurutnya, situasi keamanan berangsur membaik dan sudah dapat diatasi dengan baik.

Ia juga mengajak media dan publik menjaga rasa persatuan serta tidak hanya fokus pada pemberitaan mengenai kekerasan.

Sementara itu, Wakil Kepala BIN Imam Sugianto menegaskan bahwa kondisi nasional kini berada dalam kendali TNI dan Polri. Ia menyebut sejumlah provokator yang memicu kerusuhan telah berhasil diamankan Polda Metro Jaya.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa pengamanan pada Minggu malam, 31 Agustus 2025, berjalan lancar dan kondisi Jakarta saat ini relatif kondusif.

Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin menjelaskan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran hukum.

Menurut Sjafrie, Presiden menekankan bahwa semua bentuk kriminalitas, mulai dari perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap pejabat negara, harus ditindak tegas tanpa kompromi.

Di tengah pernyataan resmi tersebut, mulai muncul informasi mengenai aliran dana besar yang diduga menjadi penyokong aksi kerusuhan.

Seorang politikus partai pemerintah mengungkapkan bahwa ada ratusan miliar rupiah yang digunakan untuk menggerakkan massa, bahkan menyebutnya sebagai upaya makar.

Kecurigaan ini semakin kuat setelah beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang pengemudi ojek online meminta massa bubar, namun provokator justru membagikan pesan berantai berisi daftar target rumah pejabat, termasuk Puan Maharani, Ahmad Sahroni, dan Uya Kuya.

Sumber dari lingkaran Istana bahkan menyebut bahwa dana tersebut berasal dari luar negeri, tepatnya Kamboja.

Presiden Prabowo, menurut sumber tersebut, telah mengetahui nama-nama tokoh yang terlibat dan diyakini akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak di balik kerusuhan.

06/09/2025 13:10
Ini Nama-Nama Tersangka Pemilik Akun Medsos yang Diduga Provokasi Massa

GELORA.CO – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengamankan tujuh orang tersangka yang diduga kuat menjadi provokator hingga aksi demonstrasi pekan lalu berujung ricuh dan berakhir dengan perusakan fasilitas umum.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah menerima lima laporan polisi sejak 23 Agustus hingga 3 September 2023.

“Dari tujuh orang yang ditangkap, dua tersangka ditahan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan dua tersangka ditahan di Bareskrim Polri,” tutur keterangan tersebut, dikutip dari media sosial Instagram Divisi Humas Polri, Sabtu (6/9/2025).

Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan, dua tersangka berinisial WH (31) dan KA (24) ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang dimanipulasi melalui Instagram.

WH diketahui mengelola akun @bekasi_menggugat dengan jumlah pengikut 831, sementara KA menggunakan akun @aliansimahasiswapenggugat dengan jumlah pengikut 202 ribu. Keduanya ditangkap karena disebut membuat video profokatif yang dinilai menghasut massa untuk melakukan pembakaran gedung Mabes Polri.

Selain itu, LFH (26), seorang pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) juga ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah konten provokatif di akun Instagram pribadinya @larasfaizati. Dalam unggahannya, LFH dikatakan menghasut masyarakat untuk membakar Mabes Polri serta menyebarkan dokumen elektronik tanpa izin.

Polisi juga menahan seorang pengguna TikTok dengan inisial CS (30), pemilik akun @Cecepmunich yang mengajak massa berdemonstrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Aksi itu dinilai berpotensi mengganggu ketertiban publik.

Tersangka lain, IS (39), pemilik akun TikTok @hs02775 ditangkap karena mengunggah hasutan penjarahan terhadap rumah sejumlah tokoh publik, termasuk anggota DPR Sahroni, politisi Eko Patrio, selebritas Uya Kuya, hingga Ketua DPR Puan Maharani.

Selain itu, pasangan suami istri berinisial SB (35) dan G (20) juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya merupakan admin akun Facebook “Nannu” dan “Bambu Runcing” yang digunakan untuk mengelola grup WhatsApp berisi ajakan menyerbu rumah anggota DPR.

Selain tujuh tersangka tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah individu lain yang diduga terlibat dalam memprovokasi kerusuhan. Mereka antara lain Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen atau DMR; admin Instagram @gejayanmemanggil, Syahdan Husein atau SH. Tersangka lainnya adalah dengan inisial MS selaku admin Instagram @BPP; inisial RAP selaku admin Instagram @RAP; dan inisial FL selaku admin TikTok @FG.

SH disebut berkolaborasi dengan beberapa akun Instagram lain untuk menyebarkan ajakan merusak. RAP berperan membuat tutorial pembuatan bom molotov sekaligus mengoordinasikan kurir yang menyebarkan bom tersebut.

Sementara itu, FL bertugas melakukan siaran langsung (live streaming) sekaligus mengajak para pelajar ikut dalam aksi pada 25 Agustus 2025.

Berikut daftar nama tersangka pemilik akun media sosial yang diduga memicu aksi provokasi massa:

WH (31), pemilik akun Instagram @bekasi_menggugatKA (24), pemilik akun Instagram Aliansi Mahasiswa PenggugatLFK (26), pemilik akun media sosial Instagram @LarasfaizatiCS (30), pemilik akun TikTok @CecepmunichIS (39), pemilik akun TikTok @hs02775SB (35), pemilik akun Facebook dengan nama akun NannuG (20), pemilik akun Facebook dengan nama akun Bambu RuncingDMR, Direktur Lokataru FoundationSH, admin Instagram @gejayanmemanggilMS, admin Instagram @BPPRAP selaku admin Instagram @RAP FL selaku admin TikTok @FG.

06/09/2025 12:58
6 Remaja Terjebak di Air Terjun Sarasah Barasok Dievakuasi Tim SAR

GELORA.CO – Insiden menimpa enam remaja yang tengah berwisata di kawasan Air Terjun Sarasah Barasok, Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Jumat (5/9/2025). Salah satu dari mereka, Monica Putri (19), cedera serius setelah berenang, sehingga harus dievakuasi oleh tim SAR gabungan.

Kejadian bermula saat keenam remaja tersebut menikmati liburan dengan berenang dan bermain air di lokasi wisata alam yang terpencil. Menjelang sore, Monica mengalami cedera yang membuatnya tidak mampu berjalan pulang.

Lokasi yang berada di tengah hutan dengan jalur licin serta minimnya sinyal komunikasi memperumit situasi. Ketiadaan jaringan seluler membuat para remaja kesulitan menghubungi keluarga maupun petugas.

Salah satu dari mereka berhasil mendapatkan sinyal dan segera menghubungi keluarga, yang kemudian meneruskan laporan ke Basarnas.

Tim SAR gabungan langsung bergerak ke lokasi dan berhasil menemukan korban sekitar satu setengah jam setelah laporan diterima.

Koordinator Pos Basarnas Kabupaten Limapuluh Kota, Roni Nur mengatakan, proses evakuasi cukup menantang karena medan yang sulit dan kondisi korban yang lemah.

Korban cedera segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Suliki untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara lima rekan lainnya dipulangkan dalam kondisi sehat.

“Satu orang cedera yang lima lainnya kelelahan dan luka-luka ringan. Kami dari tim SAR gabungan membawa ke RSUD Suliki,” ujar Roni di lokasi

06/09/2025 07:44
Tunjangan Perumahan DPRD DKI Rp70,4 juta Masih Aman

OLEH: TONY ROSYID*

DPR RI diprotes, lantaran memberikan tunjangan perumahan. Berapa besarannya? Rp50 juta perbulan. Besar sekali. Apalagi di tengah krisi ekonomi saat ini. Pakai joget-joget lagi.

Rakyat kesal. Protes, lalu jarah rumah anggota DPR. Khususnya anggota DPR yang omongannya nggak enak didengar. Tapi, anggota DPR yang joget-joget itu, aman.

Tapi, anda mesti juga tahu. Tunjangan perumahan anggota DPR RI, kalah besar dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan perumahan anggota DPRD DKI itu Rp70,4 jita per bulan. Khusus pimpinan, 78,8 juta per bulan. Besaran mana? DPR RI atau DPRD DKI.

Modal kecil, tunjangan rumahnya lebih besar. Enak ya… Padahal mereka sama-sama hidup di Jakarta.

Tahun 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menaikkan tunjangan DPRD DKI dari Rp15 juta menjadi Rp30 juta. Seratus persen.

Tahun berikutnya yaitu 2016, Ahok menaikkan lagi tunjangan perumhan untuk DPRD Jakarta dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta. Seratus persen lagi.

Pada 2017 Ahok kalah Pilgub Jakarta dan digantikan Anies Baswedan. Jeda sebentar masa Djarot Saiful Hidayat, lalu dijabat Saefullah hanya semalam sebelum digantikan Anies Baswedan.

Di masa Anies Baswedan sejak tahun 2017, tidak ada lagi dana kenaikan tunjangan perumahan untuk DPRD Jakarta. Hingga tahun 2022, di ujung jabatannya, Anies menaikkannya dari Rp60 juta jadi Rp70 juta. Naik 17 persen setelah lima tahun.

Sebenarnya, rakyat marah kepada DPR RI itu karena tunjangan perumahan, atau karena omongan DPR yang nggak enak? Atau karena joget-jogetnya? Ini pertanyaan ringan, tapi jawabannya akan membawa konsekuensi yang serius.

Kalau marah karena omongan dan joget-jogetnya anggota DPR, ini emosional. Ini tidak substantif dan tidak menyelesaikan masalah.

Tapi, kalau marahnya karena DPR tidak peka terhadap rakyat yang sedang kelaparan dengan memberi dan menaikkan tunjangan perumahan seenaknya, ini baru substantif. Protes yang substantif dapat memicu perubahan yang rasional.

Kemarahan atas sesuatu yang substansial mesti membuka ruang evaluasi terhadap seluruh anggaran untuk DPR plus kinerjanya. Termasuk anggaran tujuh kali reses, anggaran untuk rapat, anggaran sah dan tidak sah, juga kinerja anggota DPR. Semua mesti dievaluasi. Tidak hanya berhenti di tunjungan perumahan.

Yang harus dipahami oleh rakyat, bahwa ukuran ketidak-pekaan bukan hanya pada kenaikan tunjangan perumahan, banyak peredaran uang di DPR yang jauh lebih menunjukkan ketidak-pekaan dari sekedar tunjungan perumahan. Tunjungan perumahan itu kecil saja dibanding pendapatan anggota DPR lainnya. Pendapatan legal maupun ilegal. Pendapatan halal maupun haram.

Soal pendapatan haram ini sudah pernah dibuka oleh Zulfikar Arse Sadikin, seorang anggota DPR RI dari Fraksi Golkar. Dia bilang: “sulit cari uang halal sebagai anggota DPR” (12 Agustus 2025). Kenapa terhadap masalah pokok dan fundamental seperti yang dikatakan Zulfikar ini, rakyat relatif cuek dan tidak serius merespons?

Mestinya fokus rakyat itu bukan di joget-jogetnya dan narasi anggota DPR. Tapi lebih ke seluruh praktik penganggaran dan semua permaiannya di DPR. Ini lebih substantif, teridentifikasi secara komprehensif, kemudian dibongkar dan menjadi protes kolektif dalam demo.

Kalau protesnya substantif, kenapa kemarahan rakyat hanya kepada DPR RI saja? Kenapa tidak juga ke DPRD DKI yang angkanya lebih besar? Ini juga jadi pertanyaan serius. Bukankah tunjangan perumhan anggota DPRD DKI paling besar diantara anggota legislatif di seluruh Indonesia?

Pimpinan DPR RI berjanji akan membatalkan kenaikan tunjangan perumahan yang nilainya Rp50 juta. Sementara tunjuang perumahan DPRD DKI Rp70,4 juta, aman dan tenang-tenang saja.

*(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

06/09/2025 07:38