Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah adanya dugaan keterlibatannya dalam pusaran tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

    “Memang nggak main, tambangnya di mana kita nggak tahu,” tegas Dasco, Minggu (14/9/2025).

    Sebelumnya, Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, mengungkap adanya dugaan keterlibatan Dasco dalam aktivitas pertambangan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Sultra, sejumlah anggota DPRD Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, dan Danrem 143/HO usai aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra pada Selasa (2/9/2025).

    “Laiknya ada anggota DPRD Gerindra, lima orang. Cobalah bersihkan dulu tambang ilegal di Kabaena. Harapan kami teman-teman Gerindra bisa bersikap, karena ujung-ujungnya nanti yang kena Presiden Prabowo. Kita sama-sama cinta dengan Prabowo,” kata La Ode.

    Ia menambahkan, informasi aktivitas tambang PT TMS justru mengemuka di tengah gejolak sosial yang sedang berlangsung di Sultra.

    “Beberapa hari ini ada aksi demonstrasi. Tiba-tiba ada kabar soal pengapalan nikel dari TMS. Saya bukan menuduh, tapi saya ingin mengungkapkan ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, La Ode menyebut ada dugaan nama Wakil Ketua DPR RI turut dikaitkan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

    “Informasi ini bahkan hampir sama dengan data intelijen. Kuota PT TMS disebut mencapai 2,150.000 metrik ton pada 2025,” bebernya.

    ASR Sultra berencana mengawal persoalan ini hingga ke tingkat pusat dengan melayangkan surat kepada DPP Partai Gerindra. “Sampaikan kepada Sufmi Dasco, jangan main-main soal tambang ilegal di Sultra.

    Pulau Kabaena ini punya perlindungan hukum, sudah ada UU Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang eksploitasi tambang di pulau kecil, diperkuat putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023,” tegas La Ode.

    Ia juga menyoroti putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023 yang menyatakan PT TMS dan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti menambang tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sejak 2019 di kawasan hutan lindung seluas 147 hektar.

    Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turut menguatkan adanya aktivitas pertambangan di luar izin yang diberikan.

    “Dalam waktu dekat, kami akan membentuk pansus rakyat dan meninjau langsung lokasi tambang di Kabaena. Kami juga meminta dukungan keamanan dari Danrem dan Kapolda,” tutup La Ode.

  • Kinerja Polri Sudah Baik, Masyarakat Merasa Aman dan Nyaman di Seluruh Pelosok Negeri

    Kinerja Polri Sudah Baik, Masyarakat Merasa Aman dan Nyaman di Seluruh Pelosok Negeri

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, baru-baru ini menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan kinerja yang baik. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada hari Minggu, menyoroti peran penting aparat dalam menjaga ketenteraman.

    Menurut Mahfud, indikator utama dari kinerja positif ini adalah perasaan aman dan nyaman yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa hal ini tidak boleh dipungkiri atau diabaikan, mengingat dampak langsungnya terhadap kualitas hidup warga negara.

    Penilaian Mahfud MD ini didasarkan pada pengamatan luas terhadap kehadiran polisi di berbagai lokasi, mulai dari pusat keramaian hingga desa-desa terpencil. Kehadiran tersebut secara konsisten berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif bagi aktivitas masyarakat.

    Peran Polri dalam Menjaga Keamanan Publik

    Mahfud MD memberikan beberapa contoh konkret mengenai bagaimana Polri menjaga keamanan dan ketenteraman di Indonesia. Ia menyoroti keberadaan polisi di berbagai fasilitas publik dan area vital yang sering dikunjungi masyarakat.

    “Coba Anda bayangkan. Kita seminar di satu hotel, di situ ada polisi yang jaga juga di luar keamanannya. Kita ke mal, ada polisi. Ke desa terpencil, ada polisi,” ujar Mahfud. Kehadiran aparat ini menunjukkan jangkauan luas tugas Polri dalam mengamankan setiap lini kehidupan.

    Lebih lanjut, Mahfud juga menyebutkan bahwa penjagaan keamanan oleh polisi bahkan meluas hingga ke institusi pendidikan. Di sekolah-sekolah dan kampus, terutama saat ada keramaian, polisi turut hadir untuk memastikan ketertiban dan keselamatan semua pihak.

    Keberadaan polisi di ribuan desa di berbagai daerah juga menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga stabilitas. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, berkat upaya berkelanjutan dari aparat penegak hukum.

    Tantangan dan Jati Diri Polri

    Meskipun mengakui kinerja positif, Mahfud MD juga menyoroti tantangan yang dihadapi Polri, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara di Forum Belajar Bersama (FBB) pada Jumat (12/9) yang membahas pemulihan moril dan profesionalisme Polri.

    Perubahan dan perbaikan menjadi krusial, mengingat Polri saat ini sedang disoroti publik setelah beberapa peristiwa demonstrasi. Mahfud meyakini bahwa kepercayaan publik adalah aspek fundamental yang sangat berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum.

    Tanpa kepercayaan dari masyarakat, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri akan menghadapi kendala signifikan. Oleh karena itu, Mahfud menilai penting bagi Polri untuk kembali kepada jati dirinya sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum.

    “Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” kata Mahfud. Penegasan ini menekankan pentingnya nilai-nilai dasar institusi.

    Sumber: AntaraNews

  • Ide Menkeu Purbaya Kucurkan Dana Rp200 Triliun ke Perbankan Dinilai Mirip BLBI, Data Perbankan Sarat Manipulasi

    Ide Menkeu Purbaya Kucurkan Dana Rp200 Triliun ke Perbankan Dinilai Mirip BLBI, Data Perbankan Sarat Manipulasi

    GELORA.CO – Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sektor perbankan menuai kritik tajam dari Center for Budget Analysis (CBA).

    Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai langkah tersebut mengingatkan publik pada skandal BLBI dan berpotensi menjadi bom waktu bagi stabilitas keuangan negara.

    Menurut Uchok, Purbaya memang ahli dalam analisis ekonomi, namun dinilai tidak memahami kondisi sosial, budaya, dan karakter masyarakat Indonesia yang kini tengah terhimpit daya beli.

    “Sebagai Menkeu, Purbaya menguasai teori ekonomi, tapi tidak membaca sejarah, tidak paham budaya, serta gagal memahami karakter masyarakat dan bankir yang hanya mengejar keuntungan pribadi,” ujarnya, Minggu (14/9/2025).

    Ia juga menuding Purbaya terlalu percaya pada data perbankan yang dianggap sudah dipoles sedemikian rupa.

    “Banyak data perbankan yang dipublikasikan tidak transparan, bahkan cenderung dimanipulasi untuk menjaga citra dan menghindari sorotan aparat hukum,” tegas Uchok.

    Dengan dasar data yang diragukan tersebut, Purbaya kembali mengucurkan dana jumbo Rp200 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    CBA menilai kebijakan ini mengulang kesalahan BLBI, padahal sejarah telah membuktikan betapa mahalnya biaya bailout perbankan.

    Menurut CBA, masalah utama ekonomi Indonesia bukan terletak pada likuiditas bank, melainkan ketiadaan proyek produktif yang layak dibiayai.

    “Bank punya uang, tapi tidak ada proyek. Pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran karena penerimaan pajak turun, sementara lembaga internasional menahan pinjaman untuk melihat strategi Indonesia melunasi utang Rp9.105 triliun,” jelas Uchok.

    Situasi ekonomi diperburuk oleh menurunnya minat investor.

    “Investor enggan masuk karena Indonesia dianggap tidak aman, marak demo anarkis, bahkan terjadi penjarahan rumah elit politik seperti kediaman mantan Menkeu Sri Mulyani.

    Campur tangan militer dalam politik juga membuat investor bingung apakah investasi dilakukan lewat pemerintah atau melalui Danantara yang dianggap sebagai negara dalam negara,” tambahnya.

    CBA juga memperingatkan soal potensi kredit macet akibat penyaluran dana yang tidak tepat sasaran.

    Menurut Uchok, pinjaman bank kerap diberikan kepada pihak berkuasa atau berpengaruh yang justru abai membayar kewajiban.

    “Dana Rp200 triliun ini rawan jadi kredit macet jika disalurkan ke peminjam yang merasa kebal hukum,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Uchok menilai optimisme Menkeu Purbaya dalam mengelola keuangan negara harus diimbangi dengan pemahaman realitas sosial-ekonomi masyarakat.

    Tanpa itu, optimisme hanya sebatas retorika yang tidak menyelesaikan persoalan daya beli rakyat.

    Keputusan Purbaya menggelontorkan dana besar ke sektor perbankan di tengah beban utang negara yang menembus Rp9.105 triliun menimbulkan tanda tanya besar.

    Apakah kebijakan ini benar langkah penyelamatan ekonomi, atau justru mengulang kesalahan BLBI di masa lalu?

    CBA menegaskan kritik ini sebagai peringatan serius bahwa kebijakan stimulus kilat tanpa basis yang kuat bisa memicu risiko besar bagi keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi Indonesia ke depan.***

  • Pejabat RI Jangan Ulangi Kesalahan yang Picu Demo

    Pejabat RI Jangan Ulangi Kesalahan yang Picu Demo

    GELORA.CO -Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Nepal rupanya menjadi sorotan para pengamat politik tanah air. 

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai peristiwa itu harus dijadikan bahan renungan bagi pejabat publik di Indonesia.

    “Itu adalah peristiwa yang sepertinya membuat para pejabat publik kita tidak mau ada hal-hal semacam itu terjadi di Indonesia,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

    Menurutnya, protes rakyat di berbagai negara, mulai dari Prancis hingga Nepal, memiliki benang merah yang sama, yakni adanya jarak cukup jauh antara rakyat dengan elite. Kesenjangan itulah yang sering memantik amarah publik hingga melahirkan gelombang demonstrasi.

    Adi menekankan, pejabat RI seharusnya bisa menarik hikmah dari berbagai peristiwa tersebut. Jangan sampai sikap dan ucapan elite politik justru menambah kontroversi, kegaduhan, bahkan melukai perasaan publik.

    “Ini menyisakan hikmah bagi pejabat RI untuk tidak lagi memunculkan peristiwa-peristiwa yang berujung pada gelombang protes dan demonstrasi hanya karena masyarakat kecewa akibat elit,” ujarnya.

    Ia mencatat, pasca demonstrasi besar Agustus lalu, iklim demokrasi di Indonesia mulai mengalami perubahan. Istana maupun DPR kini lebih terbuka menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.

    “Bagi saya ini adalah salah satu hikmah, lesson learn yang saya sebut pelangi di setiap badai usai. Harapannya supaya semua elemen bangsa duduk bersama,” pungkasnya.

  • Silfester Relawan Jokowi Belum Juga Dieksekusi, Kejagung Seakan tak Kuasa Tekan Kejari Jaksel

    Silfester Relawan Jokowi Belum Juga Dieksekusi, Kejagung Seakan tak Kuasa Tekan Kejari Jaksel

    GELORA.CO – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, yang telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, belum juga dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

    “Seingat saja, (Kejari Jaksel) sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Sabtu (13/9/2025).

    Anang mengatakan, eksekusi terhadap Silfester merupakan ranahnya Kejari Jakarta Selatan. Menurut Anang, strategi penangkapan atau eksekusi Silfester cuma diketahui oleh jaksa eksekutor di Kejari Jaksel. “Langkah-langkah hukum apa yang diambil oleh yang bersahutan (Kejari Jaksel),” ucap Anang.

    Silfester Matutina sebelumnya telah divonis bersalah melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 287 K/Pid/2019, yang dibacakan pada 20 Mei 2019. Ia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan Pasal 310 Ayat 1 KUHP terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla. Putusan itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai Andi Abu Ayyub Saleh, dengan anggota Eddy Army dan Gazalba Saleh.

    Meski telah berkekuatan hukum tetap, Silfester belum pernah menjalani masa hukuman. Bahkan saat dijadwalkan hadir dalam sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia mangkir.

    Desakan untuk segera dilakukan eksekusi kembali mencuat setelah pakar telematika Roy Suryo bersama sejumlah aktivis mengajukan permohonan resmi ke Kejari Jakarta Selatan pada 30 Juli 2025. Roy meminta jaksa segera melaksanakan putusan yang sudah lama inkrah.

    Perkara ini bermula dari laporan 100 advokat terhadap Silfester pada Mei 2017. Ia dinilai mencemarkan nama baik Jusuf Kalla lewat pernyataannya di ruang publik.

    Hingga kini, publik mempertanyakan alasan Kejari Jakarta Selatan belum juga melaksanakan perintah eksekusi terhadap Silfester, meski Kejagung menyatakan instruksi sudah diberikan.

  • Ketika Gaji Guru Kalah dari Juru Parkir

    Ketika Gaji Guru Kalah dari Juru Parkir

    GELORA.CO -GURU selalu dipuji sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ucapan manis itu sering dilontarkan pejabat di depan kamera, sambil tersenyum lebar di Hari Guru, atau kerap di atas panggung kampanye presiden atau DPR. 

    Tapi setelah acara usai? Guru tetap harus hidup dengan gaji pas-pasan, mengajar di ruang kelas yang bocor, gaji minim dan tanpa perlindungan kesejahteraan yang layak. Julukannya mulia, tapi nasibnya tetap sengsara.

    Lihatlah guru honorer. Ada yang mengajar penuh waktu, tapi gajinya hanya ratusan ribu rupiah per bulan—bahkan kalah dengan upah juru parkir. 

    Bertahun-tahun mereka mengabdi, namun status ASN tak kunjung datang. Ironinya, di pundak merekalah masa depan anak-anak bangsa dipertaruhkan.

    Beban administrasi? Jangan ditanya. Guru lebih sibuk mengisi laporan, unggah dokumen, hingga tanda tangan digital yang serba ribet. Katanya demi digitalisasi pendidikan, tapi faktanya lebih sering jadi digitalisasi penderitaan. Di sekolah pelosok, internet pun masih dianggap barang mewah. Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari sistem ini?

    Distribusi guru juga kacau. Di kota, guru menumpuk; di pedalaman, anak-anak belajar tanpa guru tetap. Ketidakadilan ini dibiarkan begitu saja. Sementara itu, jika ada guru yang menegakkan disiplin, bukannya dilindungi, malah berisiko dipolisikan.

    Jika pemerintah serius dengan visi mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya yang diprioritaskan bukan proyek mercusuar Chromebook atau laptop bermasalah. Mulailah dari hal sederhana: gaji guru yang layak, tunjangan tepat waktu, jaminan hari tua, dan perlindungan hukum yang nyata. Itu jauh lebih berguna ketimbang pujian dan jargon manis untuk kepentingan politik sesaat. 

    Guru adalah fondasi bangsa. Mengabaikan mereka sama saja dengan membiarkan bangunan masa depan bangsa ambruk. Namun sampai hari ini, guru masih diminta ikhlas, sabar, dan pasrah, sementara ada pejabat sibuk membagi anggaran proyek. Yang anyar megaskandal chromebook tersebut. 

    Sudah saatnya berhenti memperlakukan guru hanya sebagai ornamen seremoni. Jangan lagi mereka dielu-elukan di pidato, lalu dibiarkan di ruang kelas berdebu dengan gaji yang seadanya. Guru adalah penopang peradaban, dan jika kesejahteraan mereka terus diabaikan, jangan bermimpi pendidikan Indonesia akan benar-benar maju

  • Tak Ada Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, Siapa di Baliknya?

    Tak Ada Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, Siapa di Baliknya?

    GELORA.CO – Tuntutan mengadili Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi) dan makzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak ada dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.

    Padahal, tuntutan mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran sudah bergulir sejak lama hingga sempat bikin suhu politik nasional naik beberapa derajat.

    Menurut pengamat intelijen, Sri Radjasa Chandra, ada perubahan narasi dari demonstrasi yang awalnya digagas revolusi rakyat Indonesia.

    Seiring berjalannya waktu, kata dia, terjadi perubahan di laman media sosial yakni bubarkan DPR.

    Tak pelak, hal itu bertolak belakang di mana DPR dituntut untuk memakzulkan Gibran, di sisi lain ada upaya pembubaran DPR.

    “Tentu kita bisa melihat siapa di balik perubahan narasi itu. Sehingga terus berlanjut muncul 17+8,” ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, mengutip Minggu 14 September 2025.

    Demonstrasi yang kemudian berujung ricuh hingga aksi penjarahan sejumlah rumah pejabat dan anggota DPR disebutnya sebagai political terorism.

    “Kejadian itu secara psikologis, terpukul. Mereka sekarang berpikir, bagaimana caranya untuk mengangkat pemakzulan Gibran di forum DPR ketika pengamanan terhadap diri mereka sendiri tidak terjaga atau mereka diperlakukan dalam bentuk penjarahan rumah,” tuturnya.

    Dia pun menilai, tuntutan 17+8 perlu dipertanyakan apakah ada yang menunggangi sehingga persoalan yang sebenarnya dihadapi bangsa ini terabaikan.

    Lantaran itu pula, tuntutan dalam 17+8 ini merupakan legacy dari kekuasaan lama.

    “Semuanya bermuara ke satu, Jokowi harus bertanggung jawab. Jadi ini bukan warisan dari pemerintahan yang baru,” ujarnya.

    17+8 Tuntutan Rakyat merupakan berbagai aspirasi dan desakan rakyat yang beredar pada unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus 2025 di media sosial.

    Tuntutan tersebut merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir

    Sementara, isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermula dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang melontarkan delapan usulan, salah satunya pergantian Wapres oleh MPR.

    Alasan mereka: putusan MK terkait Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

    Adapun isi 17+8 Tuntutan Rakuat sebagai berikut:

    Isi 17 Tuntutan Jangka Pendek

    Beberapa poin penting dalam 17 tuntutan tersebut antara lain:

    – Kepada Presiden Prabowo: tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran, bentuk tim investigasi independen kasus pelanggaran HAM.

    – Kepada DPR RI: batalkan kenaikan gaji/tunjangan, buka transparansi anggaran, dan dorong Badan Kehormatan DPR menindak anggota bermasalah.

    – Kepada Ketua Umum Partai Politik: pecat kader tidak etis, umumkan komitmen berpihak pada rakyat, dan buka ruang dialog dengan mahasiswa.

    – Kepada Polri: bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan kekerasan, dan proses hukum anggota yang melanggar HAM.

    – Kepada TNI: segera kembali ke barak, tegakkan disiplin internal, dan pastikan tidak campur tangan dalam urusan sipil.

    – Kepada Kementerian sektor ekonomi: pastikan upah layak, cegah PHK massal, dan buka dialog dengan serikat buruh.

    Isi 8 Tuntutan Jangka Panjang

    Sedangkan 8 tuntutan jangka panjang mencakup reformasi besar-besaran di sektor politik, hukum, hingga ekonomi. Beberapa poin di antaranya:

    – Reformasi DPR melalui audit independen, tolak mantan koruptor, dan penghapusan fasilitas istimewa.

    – Reformasi partai politik dengan transparansi laporan keuangan dan penguatan oposisi.

    – Reformasi perpajakan agar lebih adil, termasuk evaluasi kebijakan yang membebani rakyat.

    – Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor dan perkuat independensi KPK.

    – Revisi UU Kepolisian untuk desentralisasi fungsi.

    – Cabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate.

    – Perkuat Komnas HAM dan lembaga independen lain.

    – Tinjau ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan, termasuk evaluasi UU Cipta Kerja.***

  • Usai Rumahnya Ludes Dijarah Massa, Eko Patrio: Sekarang Saya Ngontrak

    Usai Rumahnya Ludes Dijarah Massa, Eko Patrio: Sekarang Saya Ngontrak

    GELORA.CO  – Komedian sekaligus politisi, Eko Patrio, akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya setelah rumahnya di kawasan Jakarta dijarah massa pada 30 Agustus 2025 lalu.

    Kehadirannya di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/9/2025), bukan untuk melaporkan kasus baru, melainkan membebaskan seorang pria yang membawa pergi kucing peliharaannya saat peristiwa itu terjadi.

    Dengan nada getir, Eko mengaku masih berusaha menata hidup usai tragedi penjarahan yang menghabiskan seluruh isi rumahnya.

    “Semuanya sudah habis. Saya sekarang ngontrak,” kata Eko kepada wartawan.

    Ia menambahkan, rumah yang dijarah itu memiliki nilai sentimental tinggi karena dibangun dari hasil kerja kerasnya sejak lama, bahkan sebelum dirinya menjadi anggota DPR RI.

    Rumah tersebut dirancang khusus demi kenyamanan keluarga kecilnya.

    Meski kehilangan besar, Eko memilih untuk ikhlas. Ia menyatakan tidak akan menaruh dendam terhadap para pelaku.

    “Saya sudah maafkan mereka. Proses hukumnya biar menjadi urusan kepolisian,” ucapnya.

    Pernyataan Eko sekaligus memberi gambaran betapa besar dampak dari peristiwa penjarahan massal tersebut.

    Ia yang dikenal luas sebagai publik figur, harus menanggung kerugian bukan hanya secara materi, tetapi juga secara emosional karena kehilangan tempat tinggal yang penuh kenangan.

    Kepolisian sendiri masih melanjutkan penyelidikan terkait kasus penjarahan tersebut.

    Sementara itu, Eko menegaskan akan fokus pada pemulihan kehidupan keluarganya, meski untuk sementara harus hidup di rumah kontrakan.

    Tragedi yang menimpa Eko menjadi potret nyata bagaimana kerusuhan sosial dapat berdampak langsung pada kehidupan personal, bahkan bagi figur publik sekalipun

  • Jenderal Listyo Sigit Absen Sambut Presiden Prabowo di Bali, Kapolri Segera Diganti?

    Jenderal Listyo Sigit Absen Sambut Presiden Prabowo di Bali, Kapolri Segera Diganti?

    GELORA.CO – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tak hadir menyambut Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu 13 September 2025.

    Kedatangan Prabowo di Bali untuk mengecek dampak bencana banjir di sejumlah titik di Kota Denpasar.

    Presiden ‘hanya’ disambut sejumlah pejabat antara lain, Gubernur Bali I Wayan Koster, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.

    Turun dari pesawat, Presiden pun menyalami satu per satu pejabat yang menyambut. Kemudian, bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya orang nomor satu di Indonesia itu naik mobil kepresidenan Maung Garuda untuk meninjau wilayah terdampak banjir di Bali.

    Presiden mengecek dampak banjir di Pasar Badung di Kota Denpasar. Termasuk, di area basement pasar dan area kios-kios pedagang yang sempat terendam banjir.

    Didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Gubernur Bali Wayan Koster berkeliling bertemu dengan pedagang-pedagang serta masyarakat yang terdampak dengan bencana banjir.

    Tak tampak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit dalam kunjungan kali ini.

    Biasanya, Listyo Sigit Prabowo bersama-sama Panglima TNI hadir untuk menyambut dan mendampingi kegiatan-kegiatan Presiden Prabowo.

    Tak pelak, absennya orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu jadi perbincangan di tengah kabar pergantian Listyo Sigit dari kursi Kapolri.

    Kabar yang beredar menyebutkan, Presiden Prabowo telah mengirimkkan surat ke DPR untuk menggantikan Listyo Sigit.

    Dibantah Istana dan DPR

    Pihak Istana menegaskan tidak ada dokumen resmi atau Surpres yang dikirimkan ke DPR terkait isu pergantian Kapolri.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini Presiden tidak pernah menerbitkan surpres mengenai pergantian pucuk pimpinan Polri.

    “Berdasarkan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar, jadi belum ada Surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo, Sabtu 13 September 2025.

    Pernyataan serupa juga datang dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan pimpinan dewan tidak pernah menerima surat resmi dari Presiden terkait pergantian Kapolri.

    “Sebagaimana juga disampaikan pimpinan DPR memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” kata Prasetyo menambahkan.

    Saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Dasco kembali menegaskan hal yang sama.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima Surpres mengenai pergantian Kapolri,” ungkapnya kepada wartawan.

    Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mencuat pasca serangkaian demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    Sorotan publik kian menguat setelah kasus kematian Affan Kurniawan memicu gelombang kritik terhadap institusi kepolisian.

    Situasi ini memunculkan spekulasi di media sosial dan sejumlah portal berita yang belum diverifikasi kebenarannya.***

  • Kini Muncul Video Prabowo Sebelum Film Mulai Tayang di Bioskop, Netizen Langsung Heboh

    Kini Muncul Video Prabowo Sebelum Film Mulai Tayang di Bioskop, Netizen Langsung Heboh

    GELORA.CO – Video yang menampilkan Presiden Prabowo sebelum pemutaran film di bioskop membuat heboh jabat media sosial.

    Dalam video, ditampilkan cuplikan kegiatan dan pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Video pendek itu layaknya iklan pembuka (bumper video) yang biasanya berisi iklan makanan atau imbauan etika menonton film.

    Namun kali ini, tampil di bioskop sebelum film mulai, adalah cuplikan sejumlah aktivitas kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari kunjungan kerja, program pembangunan, hingga pesan-pesan kebangsaan.

    Tak pelak, penonton mengaku terkejut lantaran sebelumnya tidak pernah ada tayangan seperti itu di bioskop Tanah Air.

    Media sosial pun dibuat heboh dengan kemunculan video tersebut.

    “Awalnya kukira iklan biasa, ternyata video Presiden Prabowo. Baru kali ini nonton bioskop dapat video presiden,” tulis seorang netizen di platform X, mengutip Minggu 14 September 2025.

    “Wah, bahkan bioskop pun gak luput dari politik,” ujar netizen lainnya di platform Instagram.

    Keterkejutan para penonton bioskop tersebut disebut tergolong wajar. Sebab, sebelumnya belum ada video bumper tersebut.

    Bahkan, ada pula para penonton yang merasa tak nyaman dengan tayangan Presiden di sela-sela rangkaian iklan yang terasa tak biasa dan mencuri perhatian.

    Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak jaringan bioskop terkait video tersebut.

    Apakag terkait kampanye sosialisasi berskala nasional atau hanya tayangan sementara.

    Berdasarkan kabar, video Presiden Prabowo hanya ada di beberapa bioskop besar di kota-kota besar Indonesia.***