Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Siapa di Balik Kejahatan Rekening Bansos Fiktif?

    Siapa di Balik Kejahatan Rekening Bansos Fiktif?

    OLEH: AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI*

    BELUM lama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan 10 juta rekening dormant yang menerima bantuan sosial (bansos). Kemudian PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narkotika, dan terorisme. 

    Ini tentu mengagetkan kita semua. Terutama terkait dengan penerima bansos fiktif. Karena rekening penerima bansos diduga kuat tidak memiliki pemilik yang sebenarnya (fiktif) atau dormant. Tetapi lebih aneh lagi: rekening tersebut banyak yang aktif. Terjadi penarikan setelah dana bansos masuk. 

    Menurut PPATK, rekening-rekening tersebut hanya digunakan untuk menampung dana bansos. kemudian ditarik oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Artinya, ada pihak tertentu yang mengendalikan rekening-rekening tersebut.

    Artinya, ada uang triliunan rupiah yang dikumpulkan dari jutaan rekening fiktif tersebut selama periode bansos dikucurkan. Terutama dari temuan PPATK yang menunjukkan adanya anomali data penerima bansos dari tahun ke tahun. 

    Pertanyaannya siapa yang mampu mengorganisir dan melakukan kejahatan dengan modus operandi sistem penerima bansos fiktif itu? 

    Mulai dari penyiapan rekening, input data penerima, penarikan atau pemindahan uang masuk, dan seterusnya? Tentu bukan perorangan. Pasti melibatkan sindikasi yang terstruktur dan sistematis. Dan yang pasti punya akses ke perbankan dan sistem input data di Kementerian.    

    Jika kita lihat angka yang digelontorkan APBN untuk semua jenis bantuan sosial atau perlindungan sosial, sejak tahun 2014 hingga 2024, lintas kementerian sangatlah besar. Sebagai contoh, APBN tahun 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp.493,5 triliun. Angka ini meningkat 12,4 persen dari tahun sebelumnya.

    Secara total selama 10 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak tahun 2014 hingga 2024, belanja perlindungan sosial oleh pemerintah telah mencapai angka  yang hampir menyentuh Rp4.000 triliun. Bayangkan jika sejak saat itu telah terjadi modus penyimpangan yang disengaja oleh sindikat bansos fiktif, berapa nilai kerugian negara?

    Misalkan saja, mereka berhasil membajak 10 persen dari Rp.4000 triliun. Artinya uang yang dicuri mencapai Rp.400 triliun dalam 10 tahun. Per tahun Rp.40 triliun. Jika uang Rp.40 triliun setahun itu digunakan untuk memberi tambahan gaji guru honorer setiap bulan Rp.2 juta = satu tahun Rp.24 juta. Maka akan dapat membiayai 1,6 juta guru honorer dalam satu tahun.

    Jadi, sekali lagi, siapa sebenarnya mereka yang mampu mengorganisir secara sistematis dan terstruktur kejahatan yang sangat jahat ini? 

    Apakah oknum Pejabat atau Pegawai Pemerintah, yang memiliki akses ke sistem data bansos? Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena mereka dapat memasukkan data fiktif, termasuk nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat palsu, ke dalam sistem.

    Karena tanpa akses internal, sangatlah sulit untuk menambahkan puluhan juta data penerima fiktif tanpa terdeteksi. Oknum ini juga bisa memanfaatkan celah dalam sistem verifikasi untuk meloloskan data palsu.

    Lalu apakah juga ada oknum Perbankan? Karena sindikat ini pasti memerlukan bantuan dari oknum di bank untuk membuka rekening fiktif tanpa pemilik yang sah atau dengan identitas palsu. Pembukaan rekening dalam jumlah besar dan secara tidak wajar akan menarik perhatian. Kecuali ada orang dalam di bank yang memfasilitasinya. Termasuk menyediakan akses untuk penarikan dana setelahnya.

    Apakah juga melibatkan pihak lapangan yang bertugas sebagai perekrut KTP dan penarik dana? Kelompok ini bertugas di lapangan untuk menarik dana yang telah masuk ke rekening fiktif. Mereka bisa menggunakan berbagai cara. Seperti kartu ATM yang sudah disiapkan atau kerja sama dengan agen perbankan untuk pencairan. Kelompok ini bisa disebut sebagai eksekutor di ujung rantai.

    Maka wajar bila ada dugaan para pelaku kejahatan penerima bansos fiktif ini adalah sindikat. Karena penerima fiktif itu dalam skala besar. Bukan puluhan atau ratusan orang, yang bisa kita sebut sebagai human error petugas input data. Tetapi ini jutaan, dan dana itu dikelola. Masuk dan kemudian ditarik. Dimana prosesnya dimulai dari birokrasi pemerintahan (data), dilanjutkan ke sektor perbankan (rekening), dan diakhiri dengan pencairan di lapangan. Keterlibatan lintas sektor ini adalah ciri khas sindikat kejahatan terorganisir.

    Lazimnya pasti ada “otak” di balik operasi ini. Yang mengatur strategi. Sementara anggota lainnya menjalankan peran masing-masing. Seperti pembuat data fiktif. Pembuka rekening, dan penarik dana. 

    Oleh karena itu saya mendukung penuh permintaan Presiden Prabowo kepada Kepala PPATK untuk membongkar habis dan tuntas skandal penerima bansos fiktif ini. Segera setelah itu, PPATK harus menyerahkan kepada KPK RI untuk ditindaklanjuti. Karena ini kejahatan luar biasa. Selain merugikan negara, juga merugikan rakyat yang seharusnya berhak menerima.  

    Saya sudah pernah mengingatkan soal ini pada tahun 2022 silam. Saat saya menjabat Ketua DPD RI. Saat itu KPK menemukan 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam DTKS Kemensos sebagai penerima bansos. Di luar itu juga ada NIK Ganda sebanyak 1,06 juta orang. Ditambah 234 ribu orang yang meninggal, tapi masih ada di DTKS. 

    Sengkarut data juga saya sampaikan terkait data jumlah desa penerima dana desa. Karena ada perbedaan data antara Kemenkeu dan Kemendes. Dimana Kemenkeu menyebut ada 15 desa fiktif yang menerima dana desa. Kekacauan ini sejatinya sudah sejak dulu. Dan ini adalah celah bagi sindikat yang ingin mencuri uang APBN.

    Karena itu, saya berharap program Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) yang diluncurkan Presiden Prabowo dapat segera tuntas. Untuk merapikan serta menghapus celah sindikat pencuri uang bantuan sosial ini. 

    Dengan data yang terpadu dan berasal dari satu basis, akan dapat digunakan oleh semua kementerian dan lembaga dalam menyalurkan program-program perlindungan sosial. Sebab, jika basis datanya saja sudah salah, maka program yang dijalankan pasti tidak akan tepat sasaran. 

    DTSEN juga bisa digunakan untuk menentukan kebijakan pendirian Sekolah Rakyat. Prioritas pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis. Juga untuk penajaman konsentrasi dan jenis usaha Koperasi Merah Putih, yang tentu berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Tentu verifikasi lapangan secara berkala tetap harus dilakukan. 

    Dan yang lebih penting, ayo kita bersih-bersih. Saatnya kebocoran APBN yang disengaja kita akhiri. Menurunnya tingkat korupsi, ekuivalen dengan angka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bukan mustahil kita bisa menuju Indonesia yang lebih sejahtera, dengan membangun semangat kebersamaan (Prabowonomics) dan mengakhiri sifat keserakahan (Serakahnomics). 

    (*Penulis adalah Anggota MPR RI/DPD RI, Ketua DPD RI ke-5 )

  • Tambang Nikel di Raja Ampat Beroperasi Lagi, Bu Susi Colek Prabowo: Mohon Hentikan Pak Presiden!

    Tambang Nikel di Raja Ampat Beroperasi Lagi, Bu Susi Colek Prabowo: Mohon Hentikan Pak Presiden!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berkomentar mengenai tambang nikel yang kembali beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Susi Pudjiastuti pun mengunggah emoticon bersedih dalam akun X (Twitter) dikutip Minggu (14/9/2025).

    “Bila keindahan dan keutuhan wilayah laut Raja Ampat rusak tercemar. Kita menyesalinya dan anak cucu kita tidak akan memaafkan kita. Mohon hentikan sebelum ini terjadi Pak Presiden,” tulis Susi Pudjiastuti dalam unggahan akun X @susipudjiastuti, Minggu (14/9/2025).

    Tak hanya itu, dalam unggahannya Susi Pudjiastuti juga mention akun@prabowo, @setkabgoid, @KemensetnegRI, @gerindra

    Unggahan tersebut pun mendapatkan respon dari warganet.

    @eddysusilo : Mhn dinasehati panjang bu, investasi atas nama kesejahteraan apapun tetap tak sebanding dgn daya perusakan nantinya bu. Kita akan nanggung beban kesalahan ini bu.

    @kangir18 : Kalau belum bisa jadi manusia bermanfaat buat manusia lainnya, minimal jangan merugikan/merusak. Tau diri lah sedikit

    @Sadar_waras: Sepertinya niat kali pengen merusak lingkungan tanpa tersisa sedikit pun. Apapun alasan investasi harus di perhitungkan keadaan alam demi kelangsungan hidup anak cucu nanti nya.

    PT GAG Nikel Beroperasi Lagi

    Diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa PT Gag Nikel sudah kembali beroperasi sejak Rabu (3/9/2025). 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan Gag Nikel memperoleh peringkat hijau. 

    Artinya, PT Gag Nikel sudah taat terhadap seluruh tata kelola lingkungan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. 

    “(Keputusannya) lintas kementerian, sama KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan KKP ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” kata Tri dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/9/2025). 

    PT Gag Nikel pun kembali beroperasi setelah pemerintah menghentikan sementara kegiatan operasi anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu pada awal Juni 2025. 

    Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan baik warga maupun pemerintah harus peduli terhadap lingkungan di Raja Ampat.

    Sebab, kawasan ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

    “Pertambangan di Raja Ampat seharusnya menjadi perhatian serius ya oleh publik dan juga pemerintah, karena berangkat dari viralnya kampanye Raja Ampat,” ujar Arie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/9/2025).

    Arie mengungkapkan hadirnya proyek pertambangan nikel di Pulau Gag bisa berdampak pada lingkungan dan sosial dari kawasan tersebut. 

    Alasannya, Pulau Gag merupakan pulau kecil atau tiny island, yang seharusnya tidak boleh ditambang. 

    “Seharusnya itu (Pulau Gag) memang enggak boleh ditambang,” kata dia. 

    Arie menjelaskan, apabila pemerintah tetap nekat melakukan penambangan nikel di Pulau Gag, maka dampak negatif terhadap lingkungan akan sangat besar. 

    “Pulau itu luasnya sekitar 6.000 kilometer persegi dan izinnya (untuk pertambangan) itu bahkan hampi 13.000-an kilometer persegi,” ucap Arie. 

    Selain itu, masyarakat dan pemerintah perlu memperhatikan bahwa karakter pertambangan nikel di Indonesia adalah open pit mining atau membuka lahan tanah dan hutan. 

    Apabila proyek tambang nikel tetap berjalan dan dengan karakter penambangan open pit mining, maka hutan di Pulau Gag akan habis dibabat. 

    Kemudian, menilik karakteristik nikel, Arie menyampaikan, bahan tambang itu sifatnya muncul di permukaan tanah. 

    “Nikel itu dibawa keluar gitu, sehingga akan sulit melakukan pemulihan di wilayah itu,” kata Arie. 

    “Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian serius, karena nanti dampaknya pasti akan lebih luas, termasuk bagi pesisir di pulau itu dan biota-biota laut, serta terumbu karang,” lanjut dia. 

    Ia mengingatkan bahwa Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas koral yang sangat tinggi. Dengan adanya proyek pertambangan nikel, maka keberadaan terumbu karang akan terancam. 

    “Jadi, memang akan semakin luas dampaknya terkait dengan ekosistem laut, hutan, serta masyarakat adat yang tinggal di Pulau Gag,” kata Arie. 

    “Perlahan, wilayah-wilayah ruang hidup mereka akan hilang. Sementara, pertambangan ini jangka waktunya tidak lama, hanya gali, angkut, pergi, dan meninggalkan masyarakat tapi dampaknya begitu besar,” imbuhnya. 

    Upaya menolak pertambangan nikel di Raja Ampat Greenpeace, bersama lebih dari 60.000 orang yang telah menandatangani petisi penolakan tambang nikel PT Gag Nikel. 

    Organisasi ini juga berkomitmen untuk terus melawan segala bentuk operasi tambang di Raja Ampat.  “Kami mendesak pemerintah segera mencabut izin PT Gag Nikel serta menghentikan semua rencana penambangan nikel dan pembangunan smelter di Sorong maupun Raja Ampat,” kata Arie. 

    “Tak ada nikel yang sepadan dengan hancurnya ekosistem Raja Ampat yang disebut-sebut sebagai surga terakhir di Bumi ini,” pungkas dia. 

    Arie menegaskan, beroperasinya kembali tambang nikel di Raja Ampat telah menyalahi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

    Menurut dia, tindakan yang dilakukan pemerintah termasuk pengabaian langsung terhadap ekosistem laut Raja Ampat. “Ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap komitmen iklim Indonesia, sekaligus memperdalam krisis ekologis yang sudah mengancam negeri ini,” tambahnya. 

  • Mabes TNI Ungkap Alasan Pilih Berdamai dan Batalkan Proses Hukum Ferry Irwandi ke Polisi

    Mabes TNI Ungkap Alasan Pilih Berdamai dan Batalkan Proses Hukum Ferry Irwandi ke Polisi

    GELORA.CO – TNI batal memproses hukum CEO Malaka Project Ferry Irwandi ke pihak kepolisian soal dugaan pencemaran nama baik dan memilih berdamai.

    Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan alasannya yakni agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat.

    Selain itu untuk menghindari adanya hoaks yang dapat memecah belah bangsa.

    “Termasuk menjaga dari disinformasi dan misinformasi yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Freddy kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).

    Freddy menambahkan pihaknya juga telah berkomunikasi secara langsung dengan Ferry Irwandi. 

    Hasil komunikasi, kata Freddy, kedua belah pihak sudah sepakat untuk saling meluruskan informasi yang tidak benar.

    Freddy mengatakan hal itu sesuai dengan tekad TNI yakni sama-sama berjuang menjaga Indonesia.

    “TNI telah berkomunikasi dengan saudara Ferry Irwandi untuk saling meluruskan informasi yang salah, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, dan menjalani keseharian dengan tenang,” tukasnya. 

    Diketahui bahwa kasus pencemaran nama baik TNI oleh Ferry Irwandi ramai usai tiga jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025) sore.

    Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring datang bersama Danpuspom TNI, Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI.

    Kepada wartawan, Brigjen Juinta menyebut maksud kedatangannya untuk konsultasi dengan Polda Metro Jaya. 

    “Kehadiran kami di Polda Metro Jaya selain bersilauturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya,” ucapnya.

    Brigjen Juinta menuturkan dari hasil patri Siber TNI menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi.

    Ferry Irwandi sendiri dikenal sebagai CEO Malaka Project dan Youtuber.

    Belakang Ferry Irwandi kerap tampil menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

    “Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi,” imbuhnya.

    Brigjen Juinta menambahkan atas dugaan tindak pidana tersebut TNI akan melakukan langkah-langkah hukum.

  • Setelah 2 Minggu Menghilang, Keberadaan Ahmad Sahroni Terkuak, Tetap Berada di Ibu Kota

    Setelah 2 Minggu Menghilang, Keberadaan Ahmad Sahroni Terkuak, Tetap Berada di Ibu Kota

    GELORA.CO – Teka-teki misteri keberadaan Ahmad Sahroni akhirnya terjawab.

    Setelah menghilang selama dua minggu, sebuah video yang diunggah oleh seorang warganet di media sosial menjadi bukti bahwa politisi itu masih berada di Indonesia.

    Jumat, 12 September 2025, sebuah rekaman dibagikan oleh akun TikTok bernama Egzy yang menunjukkan pertemuannya dengan Sahroni di Jakarta.

    Video ini membantah spekulasi yang menyebutkan Sahroni telah pergi ke luar negeri.

    Sebelumnya, hilangnya Sahroni menjadi misteri besar, terutama setelah rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Selain itu, statusnya sebagai anggota DPR RI juga telah dinonaktifkan, membuatnya tidak lagi aktif bertugas dan belum memberikan pernyataan publik.

    Dalam video yang viral itu, Sahroni terlihat santai di dalam sebuah lift, mengenakan kaus putih, jaket, dan celana hitam.

    Ia tampak menyilangkan tangan di dada sambil tersenyum dan berbincang ringan dengan orang-orang di sekitarnya.

    Sahroni kemudian terlihat meninggalkan lift menuju area parkir, menunjukkan sikap tenang meskipun sedang menjadi sorotan publik.

    Warganet pemilik akun Egzy juga menambahkan kesaksiannya saat bertemu Sahroni, semakin memperkuat dugaan bahwa politisi ini tetap berada di ibu kota. ***

  • Relawan Prabowo Rapat Persiapan Apel Kebangsaan, Desak Presiden Copot Menteri tidak Loyal

    Relawan Prabowo Rapat Persiapan Apel Kebangsaan, Desak Presiden Copot Menteri tidak Loyal

    GELORA.CO – Sejumlah relawan pendukung Presiden RI, Prabowo Subianto akan menggelar acara Apel Kebangsaan pada 20 September 2025 di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta.

    Acara tersebut akan menjadi penggung untuk untuk menyampaikan tuntutan politik yang krusial, termasuk desakan agar Presiden merombak kabinetnya.

    Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, menyatakan bahwa persiapan acara yang diinisiasi oleh berbagai organ relawan seperti Garuda Emas, Garuda Asta Cita Nusantara, dan Rampas 08, kini telah mencapai tahap final.

    “Hari ini kami seluruh panitia apel kebangsaan yang akan dilaksanakan pada 20 September 2025, telah menyelesaikan pematangan persiapan,” kata Kurniawan kepada wartawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu, 14 September 2025.

    Kurniawan mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir untuk memberikan sambutan. Para relawan menegaskan komitmen mereka untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

    “Kita akan mengawal terus pak presiden sampai minimal tahun 2029,” ucap Kurniawan.

    Apel Kebangsaan ini diharapkan bisa menjadi pesan kuat bagi semua pihak. Ada empat poin utama yang menjadi tujuan dari gerakan ini, yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo, yakni

    Pertama adalah untuk membuktikan kepada publik bahwa basis massa pendukung Prabowo masih solid dan setia.

    “Apel kebangsaan ini, satu, kita akan menunjukkan kepada rakyat indonesia bahwa pendukung prabowo itu masih ada dan setia,” ujar Kurniawan.

    Kedua, para relawan berkomitmen memberikan dukungan tanpa syarat agar Presiden Prabowo tidak ragu dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan strategis untuk negara.

    Ketiga, menjadi tuntutan paling tajam. Para relawan mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi dan mencopot para pembantunya di kabinet yang dinilai tidak loyal dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

    Keempat, relawan meminta agar Presiden lebih sering turun langsung ke masyarakat di berbagai daerah. Tujuannya adalah agar Prabowo dapat melihat dan mendengar langsung permasalahan rakyat, tanpa hanya bergantung pada laporan dari bawahannya.

    “Kami meminta kepada pak prabowo kembali ke rakyatnya supaya tahu permasalahan yang ada di wilayah, jangan sampai hanya mendengarkan dari orang-orang laporan belum tentu benar,” kata Kurniawan.

    Gerakan ini juga menjadi respons atas adanya isu dan manuver politik yang mencoba “menggoyang” stabilitas pemerintahan Prabowo. Kurniawan menegaskan bahwa relawan sejati, yang telah berjuang bersama Prabowo sejak 2008, tidak akan tinggal diam.

    “Melihat kondisi hari ini, masukan ada goyang-goyang ke pemerintah Prabowo, sikap kami jelas,” kata Kurniawan.

    “Saya, dan relawan yang setia kepada Prabowo ini akan memberi energi positif kepada pak prabowo bahwa kami itu ada dan setia. Supaya rakyat indonesia tahu bahwa pak prabowo ini tidak berdiri sendiri, masih banyak relawannya. Kami tidak akan membiarkan prabowo berjuang sendiri,” jelasnya. 

  • Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    GELORA.CO – Tokoh Nahdlatul Ulama di Yogyakarta Kiai Asyhari Abdullah Tamrin mengatakan isu adanya skandal di tubuh PBNU sudah membuat keresahan hingga ke kampung-kampung basis nahdiyin.

    Kiai Asyhari Abta menuturkan para kiai pesantren dan ustaz-ustaz NU, mau atau tidak mau, terpaksa mengikuti perkembangan di PBNU lantaran isu penyusupan pihak Israel dan soal keterkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji itu sudah menjadi konsumsi umum.

    Menurutnya, skandal itu tak seharusnya terjadi, bisa diredam, karena banyak kiai di PBNU yang semestinya memberikan warning dari awal.

    “Zionisme yang menyusup ke dalam tubuh jam’iyyah, bisa dideteksi dengan mata hati (ainul bashirah) dari perubahan-perubahan gagasan, sikap dan perilaku berjam’iyyah dari orang-orang yang menganutnya,” kata Asyhari.

    Rais Syuriyah PWNU DIY 2006-2016 itu pun mencurigai zionisme yang menyusup di PBNU terjadi sejak lama.

    “Ini musibah besar bagi NU. Bisa meruntuhkan muruah jam’iyyah,” ujar Kiai Asyhari.

    Dia lalu menyinggung soal dugaan korupsi kuota haji. “Ulah oknum PBNU yang mencari untung duniawi dari dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Tidak hanya tercela dan mencederai seluruh warga NU,” katanya.

    “Bayangkan, ribuan jemaah calon haji antre puluhan tahun untuk berangkat. Perbuatan itu (korupsi), menjungkirbalikkan keadilan yang semestinya tegak,” imbuh Asyhari.

    Kiai yang kini menjabat Musytasyar PWNU DIY 2021-2026 itu meminta kepada Rais Aam PBNU sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah untuk melindungi muruah NU sebagai prioritas. 

    “Saya memohon kepada Rais Aam menggunakan kebijaksanaannya. Demi melindungi muruah jam’iyyah, nonaktif kan atau berhentikan Gus Yahya dari Ketua Umum PBNU. Percepat muktamar untuk mengganti kepemimpinan PBNU,” ujar Kiai Asyhari Abta.

  • KPK Dalami Persekongkolan Jahat Pengadaan Lahan Jalan Trans Sumatera

    KPK Dalami Persekongkolan Jahat Pengadaan Lahan Jalan Trans Sumatera

    GELORA.CO -KPK mengungkap ada persekongkolan jahat sebelum pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) melalui percakapan di WhatsApp.

    Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa pihak swasta Slamet Budi Hartadji sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi Jakarta Selatan pada Kamis, 11 September 2025.

    “Penyidik mendalami percakapan-percakapan melalui WhatsApp yang diduga mengindikasikan persekongkolan para tersangka, sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pengadaan lahan,” kata Budi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

    Dalam perkara yang merugikan keuangan negara mencapai Rp205,14 miliar ini, KPK telah menahan 2 tersangka, yakni Bintang Perbowo selaku Dirut PT Hutama Karya (HK) (Persero), dan M Rizal Sutjipto selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK yang juga Ketua Tim Pengadaan Lahan pada Rabu, 6 Agustus 2025.

    Selain mereka, KPK juga telah menetapkan pemilik PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen dan korporasi PT STJ sebagai tersangka. Namun, penyidikan terhadap tersangka Iskandar dihentikan karena meninggal dunia pada 8 Agustus 2024.

    Dalam perkaranya, setelah 5 hari diangkat menjadi Dirut PT HK pada April 2018, Bintang langsung melakukan rapat direksi yang salah satunya memutuskan siasat pembelian lahan-lahan di sekitar JTTS.

    Bintang kemudian memperkenalkan Iskandar sebagai pemilik lahan di Bakauheni kepada Direksi PT HK. Bintang meminta Iskandar membuat penawaran lahan tersebut kepada PT HK.

    Bintang juga meminta agar Iskandar mengusahakan perluasan lahannya dengan membeli lahan dari masyarakat sekitar, sehingga nantinya PT HK dapat langsung melakukan pembelian lahan kepada Iskandar atau perusahaannya.

    Selanjutnya, Bintang meminta tersangka Rizal sebagai Ketua Tim Pengadaan Lahan segera membeli tanah kepada Iskandar karena mengandung batu andesit yang bisa dijual.

    Kemudian, pada September 2018, PT HK melakukan pembayaran tahap I atas lahan Bakauheni sekitar Rp24,6 miliar.

    Dalam tahapan tersebut, KPK menemukan sejumlah penyimpangan PT HK, di antaranya melakukan pengadaan lahan yang tidak direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, dokumen risalah rapat direksi yang menjadi dasar rencana pengadaan lahan JTTS dibuat backdate. Selain itu, kegiatan rapat yang dimaksud, sebenarnya tidak pernah terjadi.

    PT HK diketahui tidak memiliki SOP pengadaan lahan, PT HK tidak menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan valuasi lahan, PT HK tidak memiliki rencana bisnis atas tanah tersebut; serta penyimpangan-penyimpangan lainnya.

    Hingga tahun 2020, PT HK telah melakukan pembayaran lahan Bakauheni dan Kalianda kepada PT STJ senilai total Rp205,14 miliar, yang terdiri dari 32 lahan SHGB atas nama PT STJ di wilayah Bakauheni, dan 88 lahan SHGB atas nama perorangan atau masyarakat di wilayah Kalianda.

    Namun demikian, PT HK tidak menerima manfaat atas lahan-lahan tersebut karena kepemilikan atas lahan-lahan tersebut belum dialihkan kepada BUMN atau belum dapat dikuasai dan dimiliki BUMN.

    Hingga saat ini, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak, yakni 122 bidang tanah di Bakauheni dan Kalianda yang menjadi objek pengadaan lahan, 13 bidang tanah di Bakauheni dan Kalianda milik Iskandar dan PT STJ, dan 1 unit Apartemen di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Bukan Cuma Prabowo, Jokowi Juga Pernah Tayangkan Video Kinerja di Bioskop

    Bukan Cuma Prabowo, Jokowi Juga Pernah Tayangkan Video Kinerja di Bioskop

    GELORA.CO -Polemik penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop baru-baru ini menuai pro-kontra publik. 

    Namun, fenomena ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Pada 2018 lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menayangkan iklan kinerja pemerintah di bioskop hingga menjelang masa penetapan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019. 

    Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, menegaskan bahwa kontrak iklan kinerja Jokowi di bioskop berakhir pada 20 September 2018, bertepatan dengan penetapan pasangan capres-cawapres. 

    “Kontrak sampai 20 September 2018. Tapi model penayangan seperti itu akan kami lanjutkan, yang penting tidak bertentangan dengan regulasi,” ujar Rudiantara pada 16 September 2018, seperti dikutip dari website Komdigi hari Minggu, 14 September 2025.

    Rudiantara menyebut iklan tersebut tidak termasuk kampanye karena tidak memuat visi misi capres. 

    “Kalau dibaca di UU Pemilu 2017 apa itu kampanye, tertulis kampanye itu ada visi misi. Di iklannya ada enggak? Enggak ada kan visi misi,” tegasnya.

    Menurutnya, penayangan iklan kinerja di bioskop dipilih karena jumlah penonton yang semakin besar. Ia mencatat, pada 2014 jumlah layar bioskop tak sampai 1.000 dengan penonton sekitar 96 juta orang. 

    Sementara pada 2018 jumlah layar bertambah menjadi 1.700 dengan jumlah penonton sekitar 150 juta orang. 

    Meski menuai kritik kala itu, Rudiantara menegaskan iklan Jokowi hanyalah bagian dari layanan masyarakat, sebagaimana iklan rokok, properti, hingga Asian Games yang juga tayang di bioskop. 

    “Dari April di bioskop sudah ada iklan KIS, KIP, infrastruktur, polisi juga pasang iklan yang sama, ada juga Asian Games. Kenapa ribut sekarang?” tuturnya.

    Ia menambahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tidak mempermasalahkan tayangan tersebut. 

    Kini, polemik serupa kembali mencuat setelah video capaian pemerintahan Presiden Prabowo ditayangkan di bioskop sebelum pemutaran film utama. 

    Tayangan berdurasi singkat itu memuat cuplikan kegiatan Presiden, termasuk data produksi beras nasional, program makan bergizi gratis, hingga peresmian koperasi dan sekolah rakyat.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah sah-sah saja selama tidak melanggar aturan. 

    “Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” kata Prasetyo, Minggu, 14 September 2025. 

    Namun, reaksi publik beragam. Banyak penonton mengaku terkejut dengan kemunculan video tersebut, yang disisipkan layaknya iklan atau trailer film. 

    Akun Instagram @catatanfilm bahkan menyebut fenomena itu sebagai anomali,  kemudian membandingkannya dengan pengalaman menonton di luar negeri.