Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Khalid Basalamah Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji, Ini Kata KPK

    Khalid Basalamah Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji, Ini Kata KPK

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik agensi atau biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengenai pengembalian uang terkait kasus kuota haji.

    “Benar,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Walaupun demikian, Setyo menjelaskan jumlah uang yang telah dikembalikan Khalid Basalamah belum diverifikasi oleh KPK.

    Sebelumnya, Khalid Basalamah yang juga merupakan ketua asosiasi biro perjalanan haji bernama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) saat tampil di kanal YouTube Kasisolusi yang diunggah pada 13 September 2025, menceritakan pengalamannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada 2023–2024.

    Khalid menjelaskan mulanya dia bersama 122 jemaah haji Uhud Tour telah membayar visa haji furoda, termasuk penginapan dan transportasi di Arab Saudi.

    Namun, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata Ibnu Mas’ud menghubungi Sekretaris Jenderal Mutiara Haji Luthfi Abdul Jabbar. Kemudian terjadi pertemuan antara pejabat Mutiara Haji dengan Ibnu Mas’ud.

    Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Mas’ud menawarkan visa haji khusus yang merupakan bagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang disebut resmi dan langsung berangkat. Walaupun demikian, dia mengaku tidak tertarik dengan penawaran Ibnu Mas’ud.

    Ketika ditawarkan bila memilih visa haji khusus maka mendapatkan maktab VIP yang dekat dengan jamarat, Khalid mengatakan penawaran tersebut menarik.

    “Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” kata Khalid.

    Khalid kemudian menjelaskan per jemaah haji harus membayar 4.500 dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan visa dengan keuntungan tersebut.

    Walaupun demikian, sebanyak 37 dari 122 jemaah belum diurus visanya oleh Ibnu Mas’ud, dan diminta membayar tambahan sebesar 1.000 dolar AS per jemaah. Setelah itu, dia mengaku baru menyadari uang tersebut dianggap sebagai biaya jasa untuk Ibnu Mas’ud.

    “Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum (Ibnu Mas’ud) minta jasa? Dia bilang, antum (Khalid Basalamah) ini kayak orang enggak ngerti,” katanya.

    “Antum sudah dibantu begini begitu, bahasanya, sambil marah-marah. Antum, ustaz, masa antum enggak paham?” kata Khalid menirukan pernyataan Ibnu Mas’ud.

    Khalid mengaku bertanya seperti itu karena dirinya merupakan ustaz, sehingga harus paham halal dan haram. Namun, Ibnu Mas’ud mengancam tidak mau melanjutkan proses visa jemaahnya untuk berangkat haji.

  • Istana tak Bisa Intervensi KPU yang Rahasiakan Ijazah Capres 2029

    Istana tak Bisa Intervensi KPU yang Rahasiakan Ijazah Capres 2029

    GELORA.CO – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan, Istana atau lembaga eksekutif tak bisa mengintervensi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal itu setelah KPU RI membuat keputusan kontroversial untuk merahasiakan dokumen persyaratan calon presiden (capres) 2029, termasuk ijazah.

    Juri menjelaskan, KPU merupakan lembaga independen yang bekerja tanpa pengaruh dari lembaga lain. “Dia nggak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain, oleh eksekutif. Dia lembaga independen, kami menghormati,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Menurut dia, KPU pun sudah menjelaskan terkait kebijakan itu yang bisa menjadi pedoman bagi publik. Juri menilai, pertanyaan-pertanyaan publik terkait keputusan merahasiakan ijazah capres perlu ditanyakan langsung ke pihak KPU.

    Sebelumnya, KPU RI menetapkan sebanyak 16 dokumen syarat pendaftaran capres dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan. Dengan begitu, ijazah capres dan cawapres 2029 tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait.

    Hal tersebut tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU. Sontak saja, keputusan terbaru KPU itu mengundang pro kontra di publik.

    “Keputusan KPU 731/2025 tersebut telah menetapkan beberapa informasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden (Diktum kedua) telah dikecualikan dalam jangka waktu lima tahun, kecuali pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Diktum ketiga),” kata Ketua KPU Afifuddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

  • Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik perjalanan haji umroh PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour, Khalid Zeed Basalamah terkait adanya pengembalian uang. Namun, KPK tidak membeberkan nilai uang yang dikembalikan Khalid Basalamah.

    “Benar,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto dikonfirmasi, Senin (15/9).

    Pimpinan KPK berlatar belakang Kepolisian itu tidak mengungkap secara rinci besaran uang yang dikembalikan Khalid Basalamah. Menurutnya, saat ini tim penyidik masih dalam tahap penghitungan.

    “Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” ujar Setyo.

    Dalam sebuah siniar Youtube, Khalid Basalamah mengungkap adanya dugaan pungutan biaya visa haji khusus yang dialami jemaahnya pada musim haji 2024. Sebab, izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) milik Uhud Tour baru terbit pada akhir 2023. Karena itu, para jamaah diarahkan untuk mendaftar melalui PIHK lain, yakni PT Muhibbah asal Pekanbaru.

    Dalam proses tersebut, setiap jemaah diminta membayar biaya visa sebesar USD 4.500 atau sekitar Rp 73 juta, di luar biaya paket haji. Selain itu, ada tambahan pembayaran untuk fasilitas maktab VIP.

    “Kita terdaftar semua jamaah diminta bayar visa 4.500 USD. Kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi, kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab,” ujar Khalid.

    Total jemaah Uhud Tour yang berangkat berjumlah 122 orang, termasuk enam petugas. Dari 118 jemaah, masing-masing dikenakan biaya USD 4.500. Bahkan, menurut Khalid, ada 37 jemaah yang diminta menambah USD 1.000 agar visa mereka segera diproses.

    Belakangan, Khalid baru mengetahui bahwa visa kuota haji seharusnya tidak dikenakan biaya. Fakta tersebut disampaikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memintanya memberi keterangan.

    “Saya ditanya, ‘Ustaz tahu tidak kalau visa kuota ini gratis?’ Saya jawab, ‘Saya tidak tahu’. Karena selama ini visa umrah berbayar, furoda berbayar, jadi saya kira kuota haji khusus juga sama,” ungkap Khalid.

    Khalid Basalamah telah menjalani pemeriksaan di KPK, sebanyak dua kali. Terakhir, Khalid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji, pada Selasa (9/9). Usai menjalani pemeriksaan, Khalid mengklaim dirinya bukan pelaku dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, melainkan korban dari ulah pemilik PT Muhibbah asal Pekanbaru, Ibnu Masud.

    Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri.

    Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung.

    Pencegahan dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023–2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari.

    Meski telah masuk tahap penyidikan, hingga kini KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Presiden Jokowi Berjasa Buat Kita, Walaupun di Sampingnya Ada Saya

    Presiden Jokowi Berjasa Buat Kita, Walaupun di Sampingnya Ada Saya

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memuji hasil kerja Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Forum Great Institute. Menurutnya, ekonomi berhasil tumbuh di era kepemimpinan Jokowi.

    Namun, ia mengatakan hal itu tak lepas dari bantuannya juga. Awalnya, ia menyindir akademisi Rocky Gerung yang mengkritik kinerja Jokowi, lantas Purbaya pun membela Jokowi dengan menunjukkan data pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain,” kata Purbaya dalam video di YouTube Great Institute tersebut dikutip Senin (15/9/2025).

    “Jadi ini dipaksa intervensi langsung (pertumbuhan ekonomi) oleh Presiden sampai ke sana. Jadi, Presiden Jokowi itu berjasa buat kita walaupun di sampingnya ada saya sih,” tuturnya disambut gelak tawa peserta forum.

    Tak lupa meminta Rocky Gerung untuk belajar ekonomi lagi. Sebab, menurutnya Jokowi telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski begitu, ia mengagumi sosok Rocky.

    “Jadi, Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak. Gua senang bisa ngeledek dia di sini soalnya. Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda di itu menarik sekali. Jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini,” ucap dia

  • Hadapi Gugatan Rp125 Triliun, Gibran Tunjuk 3 Pengacara

    Hadapi Gugatan Rp125 Triliun, Gibran Tunjuk 3 Pengacara

    GELORA.CO  – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjuk tiga orang sebagai pengacara dalam menghadapi gugatan Rp125 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah Dadang Herli Saputra, Basuki dan Anton Aulawi.

    Ketiganya tergabung dalam Ad Infinitiun Kindness (AK) Law Firm.

    “Kita bertiga,” kata Dadang di PN Jakpus, Senin (15/9/2025). 

    Mereka menerima kuasa per 9 September 2025 atau sehari setelah sidang perdana digelar. Menurutnya, tidak ada pesan khusus dari Gibran terkait gugatan tersebut. 

    “Menyampaikan untuk mewakili, yang lain-lain kami akan sampaikan pada persidangan-persidangan berikutnya,” ujarnya.

    Mengenai kehadiran langsung Gibran selaku pihak tergugat dalam sidang tersebut, Dadang belum bisa memastikannya.

    “Itu belum bisa kami berikan komentar,” ucap dia.

    Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh seorang warga bernama Subhan yang mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai cawapres. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres.

    Dia menyoroti aturan persyaratan peserta pilpres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf (1) jo PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 huruf (r).

    Dalam pasal 13 huruf (r) dijelaskan bahwa syarat menjadi peserta pilpres: berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

    Dengan landasan pasal di atas, dia merasa Gibran tak memiliki bukti ijazah SMA yang dipersyaratkan sebagai cawapres.

    Salah satu petitum gugatan adalah menuntut Gibran membayar ganti rugi kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp125 triliun dan disetorkan ke kas negara

  • Mau Kirim Barang Aman dan Cepat? Ini 7 Indikator Jasa Ekspedisi Kargo yang Terbaik dan Terpercaya

    Mau Kirim Barang Aman dan Cepat? Ini 7 Indikator Jasa Ekspedisi Kargo yang Terbaik dan Terpercaya

    Di era digital dan mobilitas tinggi seperti sekarang, kebutuhan akan jasa ekspedisi kargo yang cepat, aman, dan terpercaya semakin krusial. Baik untuk pelaku usaha kecil di Karanganyar yang rutin mengirim produk ke luar kota, maupun individu yang ingin mengirim barang hingga luar pulau, memilih layanan pengiriman tidak bisa sembarangan.

    Persaingan antar penyedia jasa ekspedisi semakin ketat, dengan berbagai klaim keunggulan yang kadang membingungkan pelanggan. Namun, bagaimana cara menilai apakah sebuah ekspedisi benar-benar layak disebut terbaik dan terpercaya?

    Tak cukup hanya murah, layanan harus bisa menjamin kecepatan, keamanan, dan transparansi. Berikut 7 indikator utama yang bisa jadi acuan sebelum Anda memutuskan menitipkan paket bernilai.

    1. Kecepatan Pengiriman yang Konsisten
    Kecepatan bukan sekadar janji di brosur. Jasa ekspedisi yang baik mampu menjaga konsistensi waktu pengiriman sesuai estimasi, baik untuk layanan reguler maupun kilat.

    Layanan ekspedisi terbaik tak hanya cepat, tapi juga konsisten. Pengiriman same-day atau next-day jadi nilai tambah, terutama untuk kebutuhan mendesak.

    2. Keamanan Barang Terjamin
    Barang rusak atau hilang adalah mimpi buruk pelanggan. Ekspedisi yang profesional punya SOP ketat dalam penanganan barang, mulai dari packing, loading, hingga distribusi.

    Packing yang rapi, sistem penanganan yang profesional, dan opsi asuransi adalah indikator penting. Barang sampai tanpa cacat adalah standar minimal.

    3. Jangkauan Wilayah Luas
    Ekspedisi yang punya jaringan luas menunjukkan kapasitas operasional dan kemitraan yang kuat. Jasa ekspedisi yang punya jaringan luas hingga skala nasional, menunjukkan kapasitas operasional yang solid.4. Tarif Kompetitif dan Transparan
    Harga murah bukan segalanya, tapi transparansi dan rasionalitas tarif sangat penting. Adanya fitur cek ongkir dan promo berkala jadi nilai tambah5. Sistem Tracking Real-Time
    Kemudahan melacak posisi barang lewat aplikasi atau website jadi indikator layanan modern dan profesional. Tracking harus tersedia di website dan aplikasi, lengkap dengan status dan lokasi. Beberapa ekspedisi juga menyediakan fitur live map dan estimasi waktu tiba.6. Legalitas dan Kredibilitas Perusahaan
    Perusahaan ekspedisi yang legal dan kredibel biasanya punya izin resmi dari Kementerian Perhubungan dan Dirjen Bea Cukai. Kemudian, alamat kantor pusat dan cabang yang jelas dan bisa dikunjungi.7. Reputasi dan Kepuasan Pelanggan
    Indeks kepuasan pelanggan bisa jadi acuan objektif. Ulasan di media sosial juga bisa jadi indikator reputasi.

    Mau cari jasa ekspedisi terbaik? kliklogistics.co.id patut jadi acuan untuk Anda yang mencari jasa ekspedisi dengan layanan beragam, mulai dari pengiriman darat, laut termasuk sewa kontainer, truck hingga pengiriman kendaraan dan alat berat ke seluruh indonesia.

    Jadi, sebelum kirim barang, pastikan ekspedisi pilihanmu memenuhi indikator di atas. Jangan hanya tergiur harga murah, pastikan layanan, keamanan, dan reputasinya juga sepadan.

    “Layanan ekspedisi bukan hanya pengangkutan barang, tetapi bagian dari sistem logistik yang mengatur pemrosesan pesanan, transportasi, persediaan, dan komunikasi antar pelaku usaha,” kata Ariesy Tri Mauleny, peneliti logistik dari Universitas Padjadjaran.

  • Utang Luar Negeri Tembus Rp7.095 Triliun per Juli 2025, Naik 4,1 Persen

    Utang Luar Negeri Tembus Rp7.095 Triliun per Juli 2025, Naik 4,1 Persen

    GELORA.CO -Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 432,5 miliar Dolar AS atau setara Rp7.095 triliun pada Juli 2025.

    Besaran ini naik 4,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 lalu. Namun sedikit menurun dari posisi ULN Juni 2025 sebesar 434,1 miliar Dolar AS. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan utang tersebut dipengaruhi oleh ULN yang menurun.

    “Perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Ramdan pada Senin, 15 September 2025.

    Ia merinci ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar 211,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,0 persen (yoy). lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada Juni 2025. 

    “Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah,” jelasnya.

    BI mengklaim posisi ULN pemerintah tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah, kata Ramdan dimanfaatkan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9 persen), Jasa Pendidikan (17,0 persen), Konstruksi (12,1 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,9 persen). 

    Di samping itu, ULN juga terdiri dari utang swasta yang tercatat 195,6 miliar Dolar AS atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3 persen (yoy), relatif sama dengan kontraksi pada bulan sebelumnya.

    Ramdan mengatakan bahwa keseluruhan rasio posisi ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini turun menjadi 30,0 persen pada Juli 2025 dari 30,5 persen pada Juni 2025 dan dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,5 persen dari total utang. 

    “Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tandasnya.

  • Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menuai sorotan setelah meledek atau “me-roasting” akademisi Rocky Gerung. Video tersebut viral di media sosial.

    Tampak Purbaya sedang berbicara di forum Great Lecture baru-baru ini. Dia merespons soal Rocky Gerung yang mengkritik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan apa-apa.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Purbaya justru menyebut Jokowi sudah berupaya menghidupkan ekonomi khususnya setelah pandemi Covid-19.

    “Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit, dia suka ledekin Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, ini Pak,” kata Purbaya tertawa, sambil menunjukkan data yang dia paparkan, seperti dalam video yang dibagikan @undercover.id, dikutip Senin (15/9/2025).

    Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Rocky Gerung untuk belajar ekonomi lagi.

    “Mumpung bisa kiritik, saya kritik di sini,” kata Purbaya.

    Purbaya Guyur Bank Rp200 Triliun

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penyaluran dana Rp200 triliun ke lima bank, Jumat (12/9/2025). Kelima bank yakni Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI menerima dana dengan jumlah bervariasi.

    Dia memerinci, Rp55 triliun disalurkan ke Bank Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp25 triliun ke BTN, Rp55 triliun ke BNI, dan Rp10 triliun ke BSI.

    “Jadi dananya akan kita kirim, sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Dia pun berkelakar bank-bank tersebut akan kebingungan untuk menyalurkan dana tersebut.

    “Mungkin bank-nya habis itu bingung, berpikir nyalurin ke mana,” kata dia

  • Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menuai sorotan setelah meledek atau “me-roasting” akademisi Rocky Gerung. Video tersebut viral di media sosial.

    Tampak Purbaya sedang berbicara di forum Great Lecture baru-baru ini. Dia merespons soal Rocky Gerung yang mengkritik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan apa-apa.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Purbaya justru menyebut Jokowi sudah berupaya menghidupkan ekonomi khususnya setelah pandemi Covid-19.

    “Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit, dia suka ledekin Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, ini Pak,” kata Purbaya tertawa, sambil menunjukkan data yang dia paparkan, seperti dalam video yang dibagikan @undercover.id, dikutip Senin (15/9/2025).

    Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Rocky Gerung untuk belajar ekonomi lagi.

    “Mumpung bisa kiritik, saya kritik di sini,” kata Purbaya.

    Purbaya Guyur Bank Rp200 Triliun

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penyaluran dana Rp200 triliun ke lima bank, Jumat (12/9/2025). Kelima bank yakni Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI menerima dana dengan jumlah bervariasi.

    Dia memerinci, Rp55 triliun disalurkan ke Bank Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp25 triliun ke BTN, Rp55 triliun ke BNI, dan Rp10 triliun ke BSI.

    “Jadi dananya akan kita kirim, sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Dia pun berkelakar bank-bank tersebut akan kebingungan untuk menyalurkan dana tersebut.

    “Mungkin bank-nya habis itu bingung, berpikir nyalurin ke mana,” kata dia

  • TNI-Ferry Irwandi Tempuh Jalur Damai

    TNI-Ferry Irwandi Tempuh Jalur Damai

    GELORA.CO -Perselisihan antaran Markas Besar (Mabes) TNI dengan CEO Malaka Project Ferry Irwandi berakhir.

    Mabes TNI membatalkan niat melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke kepolisian, setelah berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan, langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat dan menghindari adanya hoax yang dapat memecah belah bangsa.

    “Menjaga dari disinformasi dan misinformasi yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. TNI telah berkomunikasi dengan saudara Ferry Irwandi untuk saling meluruskan informasi yang salah, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, dan menjalani keseharian dengan tenang,” kata Freddy kepada wartawan, Minggu, 14 September 2025.

    “Tekad kami satu ‘Sama-sama berjuang menjaga Indonesia tercinta’,” sambungnya.

    Di sisi kain, Ferry mengaku permasalahannya dengan pihak TNI sudah selesai.

    “Saya sudah dihubungi via telepon dengan Kapuspen TNI, Bapak Brigjen TNI Freddy Ardianzah. Terjadi dialog antara saya dan beliau, yang intinya ada banyak kesalahpahaman di antara situasi ini,” ujar Ferry. 

    “Beliau meminta maaf atas situasi yang terjadi kepada saya dan yang harus saya hadapi. Begitu juga sebaliknya, saya juga sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini,” sambung Ferry.

    Seperti diketahui, kasus ini berawal ketika sejumlah jenderal di Mabes TNI mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 September 2025. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi terkait dugaan pencemaran nama baik yang ditimbulkan leh   kreator dan pendiri Malaka Project Ferry Irwandi.

    Menurutnya, temuan itu berasal dari patroli siber yang dilakukan tim siber dari TNI