Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Viral Pendaki Gunung Ciremai Ditinggal Sendirian saat Alami Hipotermia, Netizen Murka!

    Viral Pendaki Gunung Ciremai Ditinggal Sendirian saat Alami Hipotermia, Netizen Murka!

    GELORA.CO – Viral di media sosial video memperlihatkan seorang pendaki Gunung Ciremai, Jawa Barat, mengalami hipotermia. Mirisnya, dia ditinggal sendirian oleh teman-temannya. 

    Video viral ini diunggah akun Instagram @mhmdazmi03_ dan sudah ditonton lebih dari 10,3 ribu kali. Seperti apa cerita selengkapnya? 

    Menurut pemilik akun @mhmdazmi03_ yang akrab disapa Ami, dia menemukan pendaki yang mengalami hipotermia saat sedang summit ke puncak Gunung Ciremai pada Minggu, 14 September 2025. Di hari itu, angin berhembus sangat kencang dan rentan membuat pendaki gunung alami hipotermia. 

    Benar saja, di salah satu lokasi menuju puncak Gunung Ciremai, Ami menemukan seorang pendaki yang mengalami hipotermia. Parahnya, si pendaki itu ditinggal sendirian oleh pendaki atau teman-temannya. 

    “Pas ditanya, abangnya bilang kalau dia ditinggalin temannya ke puncak. Parah banget sumpah,” kata Ami, dikutip Rabu (17/9/2025). 

    Di kondisi tersebut, Ami menuturkan kalau badan si pendaki sudah sangat dingin. Terlebih, dia tidak mengenakan sepatu dan kaos kaki, membuatnya semakin kedinginan. 

    Ami dan beberapa rekannya langsung menolong si pendaki tersebut. Tindakan pertolongan yang diberikan adalah menghangatkan tubuh si pendaki yang hipotermia dengan memakainya kaos kaki. Selain itu, badan si pendaki diberikan selimut dan aluminium foil untuk mencegah udara dingin masuk ke dalam selimut. 

    “Alhamdulillah selamat dan kami melanjutkan pendakian ke puncak,” ungkap Ami. 

    Di unggahan viral itu, Ami yang merupakan seorang guide dan porter memberi saran kepada para calon pendaki agar tidak meninggalkan teman atau rombongan pendakian. Sebab, tindakan itu amat sangat membahayakan nyawa. 

    “Jadi untuk kalian pesannya, jangan egois. Kalian bawa nyawa orang, jangan ninggalin begitu saja (pendaki yang hipotermia). Jangan salah pilih open trip atau teman pendakian, ya,” sarannya. 

    Kisah ini pun disorot netizen. Banyak dari warganet murka dengan teman-teman pendaki yang hipotermia, karena meninggalkan dia begitu saja. Para warganet berharap ada tindakan serius atas kejadian ini. 

    “Blacklist teman-teman yang ninggalin tuh,” kata @idi***. 

    “Pentingnya naik gunung bersama orang yang tepat,” ujar @riz***. 

    “Hindari teman-teman yang egois dan merasa dirinya paling hebat, tidak setia kawan! Semoga lekas membaik kesehatannya dan salam sehat,” ungkap @ira***. 

    “Keegoisan manusia. Temannya mikir ini momentum sekali jadi harus sampai puncak tanpa peduli temannya  sudah tidak kuat. Ketika di perjalanan, mindset-nya bukan keselamatan yang utama, malah berubah jadi teman dianggap beban dan dia harus sampai puncak,” kata @ri***. 

    “Kelakuan manusia akhir zaman, krisis adab, dan krisis empati. Semoga urusannya baik-baik saja,” ujar @ang***. 

  • Erick Thohir Jadi Menpora, Rosan Roeslani Ambil Alih BUMN

    Erick Thohir Jadi Menpora, Rosan Roeslani Ambil Alih BUMN

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto diyakini tidak hanya akan melantik sosok baru dalam reshuffle kabinet mendatang, tetapi juga melakukan reposisi sejumlah menteri.

    Salah satu nama yang santer disebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir yang dikabarkan akan dipindahkan untuk menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), menggantikan Dito Ariotedjo yang sudah resmi diberhentikan pekan lalu.

    Posisi Erick di Kementerian BUMN disebut akan diisi oleh Rosan Perkasa Roeslani, yang saat ini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai reposisi ini dilakukan karena Erick dianggap lebih tepat memimpin sektor olahraga ketimbang melanjutkan tugasnya di BUMN.

    “Erick dinilai kurang memuaskan dalam menyelesaikan masalah BUMN, tetapi rekam jejaknya di dunia olahraga, terutama keberhasilannya sebagai Ketua Umum PSSI, membuatnya lebih cocok menjadi Menpora,” kata Efriza di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Sementara itu, Rosan dinilai tepat memimpin BUMN karena memiliki pengalaman sebagai Wakil Menteri BUMN sebelum mundur untuk menjadi Ketua Tim Kampanye Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Kehadiran Rosan di BUMN diharapkan memperkuat kontrol pemerintah sekaligus mendorong masuknya investasi, sesuai pengalamannya mengelola investasi nasional di Danantara,” tambahnya.

    Efriza menilai langkah ini menunjukkan strategi Presiden Prabowo untuk menggairahkan BUMN sekaligus menggenjot investasi, sembari memperkuat citra kepemudaan dan olahraga melalui Erick.

    “Prabowo tampaknya percaya Erick lebih tepat menaikkan citra kepemudaan dan olahraga, sementara Rosan memiliki rekam jejak mentereng dalam mengelola BUMN dan investasi,” pungkasnya.\

  • Raffi Ahmad Tolak Jadi Menpora

    Raffi Ahmad Tolak Jadi Menpora

    GELORA.CO – Kabar Raffi Ahmad masuk Kabinet Merah Putih mencuri perhatian. Terbaru, pria yang berlatar belakang sebagai selebritis ini dikabarkan menolak ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. 

    Beredar informasi di lapangan bahwa Raffi lebih memilih mengisi jabatan yang diemban saat ini sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Tetap menjadi bagian dari kekuasaan tapi tidak tampil di depan.

    Penolakan disampaikan setelah Raffi mendapat masukan dari salah seorang koleganya yang konsen dengan urusan politik dan keamanan negara. Gaya selebritas sejumlah anggota DPR yang memicu kemarahan massa jadi salah satu pertimbangan.

    Diketahui Presiden Prabowo Subianto mencopot lima menteri Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Namun hingga berita ini dilansir hanya kursi Menpora yang belum ada pengganti. Pun tidak dilakukan penunjukkan ad interim.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di sela pelantikan menteri baru menjelaskan pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora sudah ada tapi sedang tidak di Jakarta sehingga berhalangan mengikuti pelantikan di Istana Kepresidenan.

    Lalu muncul kabar yang ditunjuk Menpora adalah Raffi Ahmad yang memiliki kekayaan Rp1 triliun. Apalagi tepat di hari pelantikan menteri, Raffi terlihat menjenguk sang ibunda di rumah sakit.

    Permintaan wawancara redaksi tidak direspons Raffi Ahmad. Pesan elektronik yang dikirim hanya dibaca.

  • Baru Dilantik, Menkeu Purbaya Langsung Digugat Tutut Soeharto ke PTUN

    Baru Dilantik, Menkeu Purbaya Langsung Digugat Tutut Soeharto ke PTUN

    GELORA.CO – Putri Presiden ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, melayangkan gugatan administrasi negara terhadap Menteri Keuangan (Menkeu).

    Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat, 12 September 2025.

    Langkah hukum Tutut ini terbilang cepat, mengingat gugatan masuk belum genap sepekan setelah Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati usai reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin 8 September 2025.

    Belum Ada Rincian Perkara

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, hingga saat ini belum ada klasifikasi perkara yang ditampilkan terkait gugatan Tutut Soeharto.

    “Klasifikasi Perkara: Lain-lain. Gugatan: Belum dapat ditampilkan,” tertulis dalam SIPP PTUN Jakarta, Selasa 16 September 2025.

    Dengan status itu, duduk perkara maupun alasan Tutut menggugat Menkeu masih belum diketahui publik.

    Profil Singkat Tutut Soeharto

    Untuk diketahui, Tutut Soeharto kini berprofesi sebagai pengusaha. Di era pemerintahan Orde Baru, ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).

    Sebagai putri sulung Presiden Soeharto, Tutut masih dikenal luas di ranah politik maupun bisnis.

    Langkahnya menggugat Menkeu baru tentu menjadi sorotan, mengingat posisinya yang punya sejarah erat dengan kekuasaan di masa lalu.

    Menunggu Konfirmasi Pihak Terkait

    Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi baik dari pihak Tutut Soeharto maupun dari Kementerian Keuangan terkait substansi gugatan tersebut.

    Publik kini menunggu bagaimana proses hukum di PTUN Jakarta berjalan, dan apa dampaknya terhadap kebijakan di Kementerian Keuangan ke depan.***

  • Santer Isu Menko Polkam dan Menpora Dilantik Besok, Mahfud MD Masuk Kabinet Prabowo?

    Santer Isu Menko Polkam dan Menpora Dilantik Besok, Mahfud MD Masuk Kabinet Prabowo?

    GELORA.CO – Beredar isu Presiden Prabowo Subianto akan melantik Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Rabu, 17 September 2025 besok.

    Terkait rumor tersebut, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengaku belum dapat memastikannya.

    “Ya, nanti kita lihat saja. Nanti kita lihat. Nanti setelah selesai lah,” kata Aris kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 16 September 2025.

    Ia turut merespons soal nama Mahfud MD yang digadang-gadang bakal mengisi pos Menko Polkam. Mahfud sebelumnya memang pernah mengisi jabatan tersebut sewaktu masih bernama Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya nggak bisa menyampaikan,” ujarnya.

    Meski demikian lanjut Aris, Presiden Prabowo tentunya akan menunjuk putra terbaik bangsa untuk mengemban amanah sebagai Menko Polkam baru pengganti Budi Gunawan.

    “Nanti akan dicari putra terbaiklah oleh Pak Presiden pasti. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, dari suku apa pun, dari mana asalnya,” jawab Aris saat ditanya soal sosok Mahfud.

    Seperti diketahui, masih ada dua kursi menteri yang masih kosong pasca-reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo pada Senin, 8 September 2025 lalu.

    Kedua kursi menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sebelumnya diisi oleh Dito Ariotedjo.

    Mahfud MD santer digadang-gadang bakal menjadi Menko Polkam. Kabar menyebutkan jika cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 lalu itu telah ‘diwawancarai’ terkait situasi politik dan keamanan terkini.

    Sosok Mahfud juga diyakini dapat menjadi penyeimbang karena cawapres lainnya sudah ada di jajaran Kabinet Merah Putih.***

  • 2 Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan & Pembunuhan Kacab BRI Dijanjikan Rp100 Juta, ini Kronologinya

    2 Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan & Pembunuhan Kacab BRI Dijanjikan Rp100 Juta, ini Kronologinya

    GELORA.CO – Dua prajurit TNI AD dari satuan Kopassus ikut terseret dalam kasus penculikan disertai pembunuhan MIP (37), kepala cabang bank BUMN. Keduanya adalah Serka N dan Kopda FH, kini resmi ditetapkan tersangka dan kini ditahan oleh Polisi Militer Kodam Jaya.

    “Kaitannya dengan satuan yang bersangkutan ini mereka berasal dari Depasmen Markas di Kopasus,” kata Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel Cpm Donny Agus Priyanto saat konferensi pers, Selasa (16/9/2025).

    Saat kasus ini mencuat, Serka N dan Kopda FH tengah tersandung masalah dengan satuannya. Mereka berstatus tidak hadir tanpa izin (THTI).

    “Serka N dan Kopda FH itu juga dalam status sedang dicari oleh satuannya. Karena tidak hadir tanpa izin. THTI pun itu sudah merupakan masuk dalam pidana militer,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Donny mengatakan, masalah THTI ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam kesempatan lain.

    “Kaitannya dengan masalah THTI-nya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut,” tandas dia.

    Dijanjikan Rp100 juta

    Kolonel Cpm Donny Agus Priyanto mengungkapkan, kedua prajurit dijanjikan mendapatkan sejumlah uang untuk membantu 15 tersangka melakukan aksi penculikan. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp100 juta.

    “Terkait berapa uang yang dijanjikan Kopda FH dan Serka N ini utk melakukan pembuatan tersebut berdasarkan hasil keterangan saksi dijanjikan nominal Rp100 juta, kalau bahasanya silakan diatur,” kata Donny.

    Donny menjelaskan, keterlibatan keduanya bermula saat tersangka JP menemui Serka N di kediamannya pada 17 Agustus 2025. JP menawarkan pekerjaan untuk menjemput seseorang dan membawanya ke seseorang bernama DH. JP memang berperan mencari sejumlah orang sebagai tim penculik.

    Selang sehari, Serka N menghubungi Kopda FH. Keduanya sepakat bertemu JP di sebuah kafe di Jakarta Timur. Di sana, Serka N membeberkan kepada Kopda FH untuk menjemput seseorang yang nantinya akan diberi imbalan.

    “Jadi, mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan tersebut ada imbalannya,” kata Donny.

    Dua hari kemudian, 19 Agustus 2025, Serka N kembali menghubungi Kopda FH untuk menanyakan kesanggupannya. Kali ini, Kopda F menyetujuinya.

    “Dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban,” ucap dia.

    Kopda FH kemudian meminta operasional Rp5 juta. Permintaan itu dipenuhi, uangnya mengalir dari JP melalui Serka N.

    Tidak berhenti di situ, sehari kemudian, pada 20 Agustus 2025, JP kembali menyerahkan Rp 95 juta tunai kepada Serka N di sebuah bank swasta di Jakarta Timur. Uang itu segera diteruskan ke Kopda FH di sebuah kafe Rawamangun.

    “Setelah Kopda FH terima uang menghubungi EW untuk bertemu di kafe,” ujar Donny.

    Dia mengatakan EW datang bersama empat orang lain yaitu AT, JR, RA dengan mengendarai Avanza putih.

    Sekitar pukul 13.45 WIB, JP memberikan informasi keberadaan korban yang saat itu berada di sebuah pusat perbelanjaan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mereka langsung bergerak. Avanza putih diparkir di samping mobil korban.

    Saat pukul 16.30, dua orang eksekutor langsung menyergap, mendorong korban, dan memaksanya masuk ke mobil.

    “Pada saat kejadian tersebut Kopda FH berada di lokasi parkir namun tidak ada di satu kendaraan yang sama,” ucap dia.

    Dalam perjalanan, Kopda FH berkali-kali menghubungi JP, minta kejelasan soal tim penjemput. Bahkan, Kopda FH mengacam jika tak ada tim yang datang, korban akan diturunkan di jalan. Akhirnya, sebuah lokasi di bawah flyover Kemayoran dijadikan titik temu.

    “Kemudian saudara EW menngirimkan share lokasi kepada Kopda FH dan meneruskan share lokasi tersebut kepada saudara JP sehingga mereka bertemu di bawah flyover di daerah Kemayoran,” ujar dia.

    Avanza putih yang membawa korban berjumpa dengan rombongan lain yang ada di dalam mobil Fortuner hitam. Korban dipindahkan ke dalam mobil itu. Di dalamnya ada Serka N, JP, dan U.

    Saat di dalam mobil Fortuner, korban yang dalam posisi terikat dan mulutnya dilakban berusaha melawan.

    “Dan pada saat itu Serka N ikut memegangi korban, menahan dada korban agar korban tidak berontak,” ucap dia.

    Dia menjelaskan, tim penjemput yang dijanjikan oleh DH tak kunjung datang, sementara kondisi korban sudah lemah. Akhirnya, di tengah perjalanan, Fortuner hitam berhenti di sebuah area persawahan. Serka N menggenggam kepala korban.

    “Sementara JP itu mengangkat di bagian kaki dan korban dibuang sekitar dua meter dari mobil yang mereka kendarai dan setelah korban diletakkan di tempat tersebut, selanjutnya Serka N, saudara JP dan saudara D pergi meninggalkan korban persawahan tersebut,” ucap dia.

    Polisi Militer Kodam Jaya telah menetapkan Serka N dan Kopda F tersangka. Keduanya kini sudah ditahan. Dalam kasus ini, Polisi Militer Kodam Jaya juga menyita uang Rp40 juta dari tangan Kopda FH. Uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh mereka.

  • Bambang Tri Tetap Yakin Ijazah Jokowi Palsu meski Pernah Dipenjara: Justru Tambah Kuat

    Bambang Tri Tetap Yakin Ijazah Jokowi Palsu meski Pernah Dipenjara: Justru Tambah Kuat

    GELORA.CO  – Mantan terpidana kasus ijazah Jokowi, Bambang Tri Mulyono, menegaskan tetap yakin ijazah sang presiden ke-7 RI palsu. Bambang mengatakan keyakinannya tetap kuat meski pernah dipenjara terkait tudingan tersebut.

    “Sejak saya selesaikan penulisan buku itu, kan saya sudah yakin (ijazah Jokowi palsu),” ujar Bambang Tri dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Digugat Lagi, Jokowi: Ada yang ‘Back Up’ di iNews, Selasa (16/9/2025).

    Dia mengatakan, keyakinannya justru semakin menguat usai pakar telematika Roy Suryo dkk turut menyuarakan tudingan ijazah palsu Jokowi.

    “Apalagi ini kan ditambah teman-teman yang para ahli ini, yang doktor-doktor ini, tambah yakin dong,” kata Bambang.

    Dia menegaskan, vonis penjara yang telah dijalani tidak pernah mengubah keyakinannya atas ijazah palsu Jokowi.

    “Sama sekali nggak (berubah), tiap hari tambah kuat itu,” tegas dia.

    Diketahui, Bambang Tri bebas per 26 Agustus 2025 lalu.Dia telah dikeluarkan dari Lapas Kelas IIA Sragen. 

    Pembebasan bersyarat Bambang Tri berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) nomor PAS-951.PK.05.03 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tertanggal tanggal 12 Juni 2025. 

    “Pemberian pembebasan bersyarat kepada Bambang Tri Mulyono dilakukan setelah melalui proses penilaian yang ketat, termasuk aspek kelakuan baik, kepatuhan terhadap tata tertib, serta pemenuhan syarat administratif dan substantif. Kami berharap dengan adanya pembebasan bersyarat ini, yang bersangkutan dapat beradaptasi kembali di tengah masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Kepala Lapas Kelas IIA Sragen Mohamad Maolana dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025). 

    Sebelum bebas, kata dia, Bambang Tri juga telah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian selama menjalani masa pidananya.

    “Dengan pembebasan bersyarat ini, yang bersangkutan tetap akan berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang,” tutur dia.

    Adapun Bambang Tri Mulyono divonis 6 tahun penjara oleh PN Solo atas dakwaan penyebaran ujaran kebencian mengenai ijazah Jokowi pada 2023 lalu. Hukuman tersebut kemudian diringankan menjadi 4 tahun pada tingkat pengadilan tinggi.

    Bambang Tri pun mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). Sidang perdana telah digelar pada 3 Juli 2025 lalu.

  • Gibran Gak Pernah Ngaku Lulusan S2!

    Gibran Gak Pernah Ngaku Lulusan S2!

    GELORA.CO  – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan menjawab tudingan pakar telematika Roy Suryo soal ijazah palsu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai tudingan Roy Suryo mengada-ada.

    “Ini saya perhatikan tadi bahwa Mas Gibran atau wapres mengaku bahwa dia S2, sementara yang ditampilkan sama Bang Roy ini itu hanya semacam pamflet ya,” ujar Ade dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Digugat Lagi, Jokowi: Ada yang ‘Back Up’ di iNews, Selasa (16/9/2025).

    Dia mengaku tidak pernah mendengar Gibran mengakui dirinya lulusan S2.

    “Saya tidak pernah sedikit pun saya dengar di berita mana pun, Mas Gibran mengakui dia adalah (lulusan) S2. Itu yang pertama biar masyarakat juga tahu,” kata dia.

    Ade pun menilai data yang ditampilkan Roy Suryo tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    “Jangan juga kita ke mana-mana, karena saya anggap bahwa ini bukan pengakuan ini, ini saya tidak bisa mengklaim ini. Kalau Mas Roy mengklaim ini saya rasa gak bisa lho,” tutur dia.

    Sepengetahuannya, kata Ade, Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura. Sekolah itu setara SMA.

    Dia pun menduga Roy Suryo akan meminta Gibran menunjukkan ijazah asli seperti desakan kepada Presiden ke-7 RI sekaligus ayah Gibran, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini pasti buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih, ‘Mana ijazahnya?’ Nah ini,” kata Ade

    Sumber: inews 

  • Ijazah S2 Gibran Ternyata Setara SMK

    Ijazah S2 Gibran Ternyata Setara SMK

    GELORA.CO  – Pakar telematika Roy Suryo membongkar terkait keaslian ijazah S2 yang diklaim milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Roy turut menampilkan bukti dari publikasi resmi yang pernah ditampilkan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres).

    Roy menuturkan, mendukung penuh langkah Subhan Palal yang menggugat ijazah Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres pada Pemilu 2024.

    “Saya sebenernya mendukung apa yang dilakukan Pak Subhan Palal, untuk melihat kecarut marutan dari ijazah sang putra Jokowi yang sekarang masih menjabat. Jadi, kalau dulu kita ditantang Jokowi sudah tidak menjabat lagi, sekarang kita bongkar ijazahnya dan itu tidak kalah parahnya,” ucap Roy dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk ‘Digugat Lagi, Jokowi: Ada yang Back Up’ disiarkan di iNews, Selasa (16/9/2025).

    Roy menerangkan, berdasarkan publikasi resmi yang pernah ditampilkan saat mendaftar sebagai cawapres, masyarakat dipengaruhi seolah-olah Gibran sudah lulus S1 dan S2.

    “Jadi ini publikasi resmi dimuat diberbagai koran, dia seolah-olah, si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore (MDIS), Singapura. S2-nya, S2 loh hebat di University of Technology Sydney, Australia,” kata dia.

    Namun, Roy menyebut, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui ijazah S2 di University of Technology Sydney, Australia hanya setara jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK).

    “Tapi ternyata, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui (Gibran) telah menyelesaikan pendidikan ‘Grade 12’, itu berarti SMA di UTS Insearch, jadi UTS Insearch hanya disetarakan setara sekolah menengah kejuruan,” ucapnya.

    Roy menuturkan, surat penyetaraan dari UTS Insearch ditandatangani Dr Suranto dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen)

    “Jadi artinya, apa yang dikatakan dia S2 itu bohong. Kedua, surat ini harus dipertanyakan, karena apa? Kalau UTS berarti itu kan matrikulasi, setara dengan kalau kita kursus. Kenapa yang disetarakan ini? bukannya SMA? Dia kan SMA-nya nulis adalah Orchard Park Secondary School itu hanya dua tahun, mana ijazahnya? ga ada ijazah SMA-nya. Jadi, ini salah besar,” tuturnya

  • Kebijakan Menkeu Guyur Perbankan Rp200 Triliun Berpotensi Langgar Konstitusi

    Kebijakan Menkeu Guyur Perbankan Rp200 Triliun Berpotensi Langgar Konstitusi

    GELORA.CO -Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengucurkan dana Rp200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia untuk disalurkan ke perbankan berpotensi menabrak aturan konstitusi.

    Pengamat pasar keuangan, Ibrahim Assuaibi, menilai kebijakan yang awalnya dinilai positif itu justru berpotensi melanggar tiga aturan sekaligus.

    “Program tersebut berpotensi melanggar konstitusi, yaitu tiga undang-undang sekaligus, serta berbau politis agar mendapatkan simpati publik,” katanya dalam keterangan kepada wartawan, Selasa 16 September 2025.

    Pemerintah sebelumnya menyebut kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat peran bendahara umum negara dalam mengelola kas secara aktif dan optimal, sebagaimana praktik treasury management di negara-negara modern.

    Dana yang ditempatkan, menurut pemerintah, tetap tercatat, diawasi, dan bisa ditarik kembali sewaktu-waktu.

    Namun, Ibrahim menekankan bahwa prosedur pengucuran dana seharusnya dimulai dari proses legislasi yang benar melalui APBN. 

    “Seharusnya dimulai dari proses legislasi yang baik melalui APBN dan diajukan dengan sistematis berapa jumlah yang diperlukan dan program apa saja yang akan dijalankan. Proses penyusunan, penetapan dan alokasi APBN diatur oleh UUD 1945 Pasal 23, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU APBN setiap tahun,” jelasnya.

    Ibrahim mengingatkan, anggaran negara bukanlah dana privat atau korporasi, melainkan bagian dari ranah publik yang wajib mengikuti aturan ketatanegaraan.

    “Proses kebijakan yang benar harus dijalankan berdasarkan aturan main, sebab jika tidak akan menjadi preseden anggaran publik dipakai seenaknya di masa mendatang,”tambahnya.

    Ibrahim juga menegaskan pentingnya pejabat negara menaati aturan main dan menjalankan kebijakan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diajukan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. 

    “Sehingga tidak ada program yang datang di tengah-tengah semaunya,” pungkasnya.