Xcloud.id

Category: Gelora.co

  • Warga Aceh Temukan Butiran Diduga Emas di Lumpur Sisa Banjir Bandang, Sebut Bencana Membawa Berkah

    Warga Aceh Temukan Butiran Diduga Emas di Lumpur Sisa Banjir Bandang, Sebut Bencana Membawa Berkah

    GELORA.CO –  Di balik duka dan hamparan lumpur pekat pasca banjir bandang yang melanda Aceh, terselip sebuah kisah yang mengejutkan warga.

    Sebuah video amatir menunjukkan momen ketika sisa-sisa bencana justru menyingkap tabir kekayaan alam yang selama ini tersembunyi di bawah tanah Serambi Mekkah.

    Dalam sebuah unggahan video oleh akun TikTok @MASBUL FC pada Sabtu, 20 Desember 2025, seorang pria menunjukkan penemuan yang tak terduga.

    Di tengah gumpalan lumpur sisa banjir, tampak material berkilau yang diduga kuat sebagai butiran emas.

    Bagi warga yang terdampak, banjir bandang adalah musibah. Namun, bagi pria dalam video tersebut, penemuan ini adalah sisi lain dari ketetapan Tuhan yang patut disyukuri.

    Sambil memperlihatkan material kuning berkilau di tangannya, ia mengungkapkan rasa syukurnya.

    “Bencana membawa berkah, dalam lumpur banjir bandang,” ucap pria tersebut.

    Fenomena ini seolah menjadi pengingat di tengah masa sulit pemulihan pasca bencana, bahwa bumi Aceh masih menyimpan potensi besar yang tak terduga, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun.

    Video tersebut dengan cepat menarik perhatian netizen. Selain memperlihatkan butiran yang diduga emas, sang pengunggah juga menyertakan pesan tentang kebanggaannya terhadap tanah kelahirannya.

    “Butiran emas bukti Aceh kaya,” tulis keterangan dalam video tersebut.

    Hingga saat ini, belum ada verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai kadar material tersebut.***

    @munawir3793

    butiran emas bukti aceh kaya🤣🤣

    ♬ suara asli – MASBUL FC

  • 10 Aplikasi Payroll Terbaik di Indonesia

    10 Aplikasi Payroll Terbaik di Indonesia

    Pengelolaan payroll kini jadi aspek vital dalam manajemen SDM di Indonesia. Kesalahan dalam proses manual bisa berdampak pada kepatuhan pajak hingga ketidakpuasan karyawan.

    Untungnya, perkembangan teknologi menghadirkan banyak solusi aplikasi payroll berbasis cloud yang kini mudah diakses dan bisa membantu Anda mengurangi risiko kesalahan. Penggunaan aplikasi payroll otomatis tidak hanya memudahkan perhitungan gaji, tunjangan, cuti, serta urusan pajak, tapi juga membuat semua proses lebih praktis dan efisien.

    Ada banyak pilihan software yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan bisnis, mulai dari perusahaan berskala kecil sampai skala besar. Nah, berikut ini 10 aplikasi payroll terbaik di Indonesia, lengkap dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing.

    10 Aplikasi Payroll Terbaik di Indonesia
    Memilih aplikasi payroll yang tepat memang tidak mudah. Supaya lebih jelas, berikut beberapa aplikasi terbaik beserta kelebihan masing-masing.

    1. Mekari Talenta

    Mekari Talenta merupakan software payroll berbasis cloud yang digunakan perusahaan di Indonesia untuk mengelola penggajian sesuai regulasi. Perhitungan gaji, pajak, dan BPJS dilakukan secara otomatis dengan data absensi, cuti, dan lembur yang langsung terhubung ke proses payroll.

    Talenta mendukung kebutuhan payroll yang kompleks, termasuk struktur multi-entitas, banyak cabang, serta perbedaan skema penggajian antar unit. Setiap entitas dapat memiliki komponen dan kebijakan payroll yang berbeda, namun tetap diproses secara konsisten dan akurat.

    Dengan arsitektur cloud yang stabil dan fleksibel, Mekari Talenta banyak digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan pengelolaan payroll yang siap mengikuti pertumbuhan organisasi dan kompleksitas operasional.

    Mekari Talenta juga mendapatkan pengakuan sebagai “Strong Performer” dalam Gartner® Voice of the Customer 2024, mencerminkan tingkat kepuasan dan kepercayaan pengguna terhadap kapabilitas payroll yang ditawarkan.

    2. Gadjian

    Gadjian hadir untuk memudahkan urusan payroll, penghitungan BPJS, PPh 21, hingga pengiriman slip gaji digital. Aplikasi ini berbasis cloud dan sudah banyak digunakan di Indonesia karena sistemnya praktis serta mudah dipakai.

    3. Paychex

    Paychex merupakan salah satu solusi HR dan payroll global yang sudah digunakan oleh ribuan perusahaan di berbagai negara. Platform ini menyediakan layanan penggajian otomatis, manajemen manfaat karyawan, serta kepatuhan pajak yang terintegrasi. Kelebihannya terletak pada fleksibilitas sistem yang bisa disesuaikan dengan skala bisnis.

    4. GreatDay HR

    GreatDay HR sangat mobile-friendly dan menawarkan employee self-service. Fitur absensi, cuti, hingga payroll bisa diakses langsung oleh karyawan melalui aplikasi, sehingga mempercepat banyak proses HR.

    5. GajiHub

    Untuk kebutuhan UMKM, GajiHub menawarkan cloud payroll yang simpel serta fitur slip gaji digital. Absensi juga terhubung langsung ke sistem, jadi berbagai proses bisa diotomasi tanpa ribet.

    6. Keka HR

    Keka HR merupakan platform HR dan payroll berbasis cloud yang dirancang untuk membantu perusahaan mengotomatisasi seluruh proses SDM mulai dari absensi, cuti, hingga penggajian. Sistem ini menyediakan perhitungan payroll otomatis yang akurat, termasuk pajak dan tunjangan, serta modul employee self-service agar karyawan dapat mengakses data pribadi secara mandiri.

    7. PayrollBozz

    PayrollBozz adalah aplikasi HR dan payroll lokal yang fokus pada efisiensi proses administrasi karyawan. Aplikasi ini mencakup fitur absensi online, pengajuan cuti, lembur, hingga perhitungan gaji otomatis sesuai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, PayrollBozz juga menyediakan portal karyawan berbasis cloud untuk memudahkan akses slip gaji dan data kehadiran.

    8. LinovHR

    LinovHR merupakan software HRIS berbasis cloud yang menyediakan fitur payroll bersama dengan fungsi administrasi HR lainnya. Sistem ini cocok untuk perusahaan yang membutuhkan pengelolaan gaji dan data kepegawaian secara terstruktur. LinovHR juga mendukung perhitungan elemen gaji pokok, tunjangan, potongan, serta integrasi absensi untuk mempermudah proses penggajian secara otomatis.

    9. HRD.id

    HRD.id adalah aplikasi HR lokal berbasis cloud yang juga menyediakan fitur payroll otomatis selain fungsi HRIS seperti absensi, cuti, dan pengelolaan data karyawan. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di Indonesia dengan antarmuka yang sederhana dan harga terjangkau.

    10. Datanesia

    Datanesia HR Payroll Software merupakan solusi payroll berbasis cloud yang membantu menghitung gaji, PPh 21, BPJS, dan tunjangan secara otomatis. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan modul HR lain seperti absensi dan database karyawan, sehingga proses penggajian bisa mengakomodasi kondisi aktual seperti absensi, lembur, atau kinerja.

  • IKN Jadi “Sarang” Malaria

    IKN Jadi “Sarang” Malaria

    GELORA.CO – Masalah malaria di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan. Untuk membebaskan IKN dari malaria, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya membangun sistem kesehatan lingkungan yang kuat dan berkelanjutan.

    “Sejak tahap awal pembangunan IKN sudah dilakukan,” kata Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, mengenai pengendalian penyakit IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (20/12/2025).

    Menurut Suwito, membangun sistem kesehatan lingkungan salah satunya sebagai upaya pengendalian malaria yang menjadi bagian integral dalam mewujudkan IKN sebagai ibu kota masa depan yang sehat, aman, dan berdaya saing global.

    IKN sebagai calon ibu kota Indonesia, memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua, yang terbuka bagi masyarakat nasional maupun internasional, sehingga perlu upaya bersama untuk mewujudkan kota yang ekologis dan humanis.

    “Bebas dari malaria, termasuk dalam menghadapi potensi migrasi penduduk ke depan,” ujar Suwito.

    Otorita IKN harus memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi migrasi penduduk, termasuk dari aspek kesehatan lingkungan seiring perkembangan IKN ke depan.

    Kesiapan pembangunan IKN sebagai kawasan bebas malaria sejalan dengan target tahap dua pembangunan kawasan IKN, kata dia, khususnya mengantisipasi peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk.

    “Pasti lebih banyak pekerja yang datang, apalagi saat ini ada pembangunan legislatif dan yudikatif, dipastikan tidak ada penularan malaria sampai nanti IKN menjadi ibu kota,” tutur Suwito.

    Langkah yang dilakukan Otorita IKN melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan, serta diperkuat dukungan kebijakan dan strategi yang disusun Universitas Diponegoro.

    “Upaya kolaborasi itu untuk menghasilkan kajian malaria yang menjadi dasar analisis lanjutan dalam perumusan kebijakan strategis,” kata Suwito.

    Dia menambahkan, kebijakan dan strategi pengendalian malaria selaras dengan misi IKN sebagai kawasan bebas malaria yang dapat memperkuat pengendalian malaria di IKN.

  • Kami Lagi Fokus Bantu Korban Bencana

    Kami Lagi Fokus Bantu Korban Bencana

    GELORA.CO -Pencopotan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau Ijeck dari jabatannya disesalkan sejumlah pihak. 

    Terlebih, Ijeck dicopot di tengah kesibukannya mengarahkan para kader Golkar Sumut membantu warga terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara hingga Aceh.

    Demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Tapteng (Tapanuli Tengah), Aprina Situmorang dalam keterangannya, Sabtu, 20 Desember 2025.

    “Dalam beberapa hari terakhir ini kami diarahkan ketua (Ijeck) untuk membantu warga yang terdampak banjir, baik di wilayah Sumatera Utara maupun Aceh Tamiang. Membantu evakuasi warga termasuk saat banjir di Kota Medan akhir November lalu,” kata Aprina.

    Menurut Aprina, banjir yang melanda sejumlah daerah tersebut telah menyebabkan ribuan warga terdampak, rumah terendam, serta aktivitas masyarakat lumpuh. 

    Dalam kondisi seperti ini, kata dia, Ijeck memilih untuk memprioritaskan kerja-kerja kemanusiaan dibandingkan urusan politik internal partai.

    “Dan dalam situasi seperti ini malah DPP Partai Golkar sibuk mencopot Ijeck. Padahal saat ini ketua sedang berbuat untuk masyarakat. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai pemimpin daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa dedikasi Ijeck terhadap masyarakat Sumatera Utara tidak perlu diragukan. Selama menjabat sebagai Wakil Gubernur, Ijeck dikenal aktif turun ke daerah-daerah, terutama ketika terjadi bencana alam.

    “Ini bukan hal baru. Setiap ada bencana, Bang Ijeck selalu hadir. Baik itu banjir, longsor, maupun musibah lainnya. Beliau tidak hanya memantau dari jauh, tapi benar-benar turun langsung,” tandasnya.

  • Mau Sewa Kost? Ini Cara Mencari Kost Dekat Transportasi Umum dalam 7 Langkah Mudah

    Mau Sewa Kost? Ini Cara Mencari Kost Dekat Transportasi Umum dalam 7 Langkah Mudah

    Saat ini, mencari tempat tinggal sementara seperti kos menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama bagi mahasiswa atau pekerja yang ingin mendapat akses mudah ke fasilitas transportasi umum. Jika Anda sedang mencari kost, kost Pluit, penting untuk memilih lokasi yang tidak hanya nyaman tapi juga strategis dekat dengan halte bus, stasiun KRL, MRT, atau titik ojek online. Dengan begitu, aktivitas harian Anda bisa berjalan lebih efisien tanpa perlu khawatir soal transportasi.

    Untuk mempermudah, website 99.co Indonesia bisa bantu Anda menemukan kost yang sesuai dengan kebutuhan dan budget tanpa kesulitan. Berikut adalah 7 langkah mudah untuk membantu Anda menemukan kost dekat transportasi umum, sehingga Anda bisa lebih fokus menjalani aktivitas harian dan menikmati kenyamanan kos yang ideal.

    Cara Mencari Kost Dekat Transportasi Umum
    Mencari kost dekat transportasi umum memang membutuhkan pendekatan khusus agar lokasi yang dipilih benar-benar praktis dan sesuai harapan. Berikut 7 langkah mudah yang bisa Anda ikuti:

    1. Gunakan Aplikasi dan Situs Pencari Kost dengan Fitur Peta

    Mulailah pencarian dengan menggunakan aplikasi atau situs pencari kost yang menyediakan fitur peta. Fitur ini memungkinkan Anda melihat lokasi kost secara langsung dan jaraknya ke stasiun atau halte transportasi umum. Dengan fitur radius pencarian, Anda bisa menentukan batas jarak yang paling nyaman untuk dijangkau dengan berjalan kaki.

    Manfaatkan filter untuk menyesuaikan harga dan fasilitas kost agar pencarian lebih tepat. Pastikan juga Anda mencatat beberapa pilihan untuk melakukan survei lebih lanjut.

    2. Pertimbangkan Waktu Tempuh Saat Jam Sibuk

    Saat menentukan pilihan, jangan hanya mengandalkan jarak secara kasat mata. Cobalah hitung waktu tempuh nyata dari kost ke titik transportasi umum pada jam sibuk, misalnya jam berangkat kerja atau kuliah. Hal ini penting karena kondisi jalan dan kepadatan bisa mempengaruhi kenyamanan perjalanan Anda setiap hari.

    Jika memungkinkan, lakukan survei langsung di lokasi pada jam-jam tersebut agar Anda mendapatkan gambaran yang akurat.

    3. Perhatikan Keamanan dan Kenyamanan Rute

    Jalan menuju halte atau stasiun perlu aman, terang, dan tidak sepi. Ini terutama jika Anda pulang larut malam. Keamanan dan kenyamanan rute ini memengaruhi rasa aman Anda dalam mobilitas sehari-hari. Jangan ragu untuk bertanya pada warga sekitar atau calon penghuni kost tentang kondisi lingkungan dan keamanan di sekitar.

    4. Cek Fasilitas Kost yang Mendukung Aktivitas Harian

    Selain lokasi, perhatikan juga fasilitas kost yang membantu kebutuhan Anda. WiFi cepat, kamar mandi dalam, keamanan 24 jam, dan kebersihan lingkungan sangat penting bagi kenyamanan tinggal. Kost dengan fasilitas lengkap cenderung membuat aktivitas kerja atau kuliah lebih lancar tanpa hambatan.

    Selain itu, pastikan juga listrik dan air sudah termasuk dalam harga sewa. Tujuannya tentu tidak ada biaya tak terduga yang membebani Anda.

    5. Survei Langsung dan Bandingkan Pilihan

    Jangan hanya puas dengan melihat foto atau deskripsi online. Survei langsung ke lokasi kost adalah langkah penting untuk memastikan kondisi sebenarnya sesuai harapan. Lakukan kunjungan pada waktu berbeda, pagi dan malam hari, untuk menilai suasana dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, bandingkan beberapa pilihan, catat kelebihan dan kekurangannya agar Anda dapat membuat keputusan terbaik.

    6. Manfaatkan Rekomendasi dari Teman atau Komunitas

    Minta rekomendasi dari teman, keluarga, atau komunitas yang sudah pernah tinggal di area dekat transportasi umum. Mereka bisa memberikan informasi jujur tentang pengalaman dan tips memilih kost yang cocok. Juga, testimoni dari orang yang Anda percaya dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam memilih kost.

    7. Perhitungkan Total Biaya Transportasi dan Sewa

    Walaupun harga sewa kost dekat transportasi umum mungkin sedikit lebih mahal, perhitungkan juga biaya transportasi yang harus Anda keluarkan setiap bulan. Kost yang dekat moda transportasi akan mengurangi biaya dan waktu perjalanan, sehingga lebih hemat secara total.

    Mencari kost dekat transportasi umum memang membutuhkan riset dan survei yang cukup teliti. Kost yang tepat akan memudahkan aktivitas harian Anda dan menghemat waktu maupun biaya transportasi.

    Jadi, pastikan Anda memanfaatkan aplikasi pencari kost, mempertimbangkan waktu dan keamanan rute, serta membandingkan fasilitas dan harga. Tentu, dengan begitu, Anda bisa mendapatkan kost yang tidak hanya nyaman tapi juga strategis.

    Kalau Anda sedang mencari kost atau hunian yang sesuai dengan kebutuhan, jangan lupa untuk kunjungi 99.co. Di sana, Anda bisa menemukan berbagai pilihan kost dan properti lengkap dengan fitur pencarian yang memudahkan Anda mendapatkan lokasi terbaik dekat transportasi umum.

  • 9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    GELORA.CO – Podcast Madilog memotret persoalan kelapa sawit dari pangkal akar: tata kelola yang carut-marut. Dipandu jurnalis senior Margi Syarif, narasumber Uli Arta Siagian dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menguliti data tentang jutaan hektare kebun sawit ilegal yang dibiarkan hidup bebas di negeri sendiri.

    Uli memaparkan temuan mengejutkan: sekitar 9 juta hektare sawit tidak membayar pajak sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mayoritas karena tidak memiliki dokumen lengkap, terutama HGU. Lebih jauh lagi, 537 perusahaan tercatat tengah diproses untuk memperoleh HGU dalam periode 2024–2025. Ratusan perusahaan itu sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa legalitas penuh, bahkan terindikasi menikmati keuntungan tanpa kontribusi balik.

    Dua contoh nyata: PT Ana di Morowali Utara yang beroperasi sejak belasan tahun tanpa HGU, dan PT ABS di Bengkulu Selatan yang membuka lahan sejak 2016 dan baru mengantongi HGU pada 2025. Kedua wilayah itu berkonflik dengan masyarakat, menyisakan kisah tanah yang diklaim perusahaan, warga yang ditembak, dan kehidupan yang terampas.

    Uli menyebut perusahaan-perusahaan ini tak berdiri sendiri. “Ada yang terafiliasi dengan kelompok sawit raksasa nasional, menguasai ribuan hektare, sebagian berada di kawasan hutan, sebagian lagi di wilayah adat maupun tanah masyarakat,” ungkap Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi tersebut.

    Kementerian ATR/BPN sempat menerbitkan surat edaran soal proses HGU pada 2024, disusul Permen LHK Nomor 20 Tahun 2025 tentang penyelesaian sawit ilegal di kawasan hutan. Tetapi di lapangan, kata Uli, proses itu rawan menjadi ruang “pemutihan” lewat administrasi.

    Pertanyaan Margi sederhana, tapi membekas: jutaan hektare, beroperasi belasan tahun—masa tidak ada yang tahu? Uli menjawab pelan: “Harusnya tahu.” Pemerintah daerah, provinsi, kementerian, hingga aparat penegak hukum disebutnya punya tanggung jawab langsung memantau.

    Sorotan kian tajam setelah pernyataan Presiden Prabowo soal rencana penanaman sawit di Papua. Di saat jutaan hektare yang ada saja masih bermasalah, keberanian memperluas tampak seperti langkah tanpa cermin.

    Dalam satu jam percakapan, Madilog menghadirkan fakta yang pada akhirnya lebih bising dari opini: tata kelola sawit Indonesia sedang pincang. Dan negaranya—entah lalai, entah sengaja—membiarkan kebun ilegal tumbuh subur di depan mata. (*)

  • Lawyer Eggi Sudjana Merinding Saat Lihat dan Sentuh Fisik Ijazah Jokowi: Ada Emboss dan Watermark

    Lawyer Eggi Sudjana Merinding Saat Lihat dan Sentuh Fisik Ijazah Jokowi: Ada Emboss dan Watermark

    GELORA.CO  — Elida Netti, kuasa hukum dari Eggi Sudjana, mengungkapkan momen emosional saat menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/12/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, penyidik akhirnya membuka segel barang bukti dan memperlihatkan fisik ijazah asli milik Jokowi kepada para pihak yang hadir.

    Elida mengaku merinding dan terharu ketika melihat langsung dokumen yang selama ini menjadi sumber polemik berkepanjangan tersebut. 

    Menurut kesaksiannya, fisik ijazah yang diperlihatkan memiliki fitur keamanan otentik yang membantah tudingan pemalsuan.

    “Waktu map digunting, saya deg-degan. Ya Allah, akhirnya yang kita perdebatkan sekian tahun, sekarang ada sosoknya di depan mata. Saya melihat, saya merinding dan terharu,” ujar Elida saat berbincang di tayangan Channel YouTube Cumicumi, Jumat (19/12/2025).

    Elida menceritakan detik-detik saat penyidik membuka map penyitaan barang bukti tertanggal 23 Juni.

    Di dalamnya terdapat ijazah SMA dan S1 milik Jokowi.

    Meski peserta dilarang menyentuh, Elida dan beberapa rekan pengacara dari klaster satu berusaha mendekat untuk memastikan keasliannya.

    “Saya tusuk (tahan) dengan ujung jari saya. Saya pegang, ada emboss (huruf timbul), ada watermark, dan ada lintasan stempel,” ungkap Elida secara rinci.

    Ia juga menambahkan detail kondisi fisik kertas yang menunjukkan usia dokumen tersebut.

    “Di bagian bawahnya itu sudah robek-robek, mungkin karena sudah lama sekali. Kertas tua. Jadi bagi saya, itu adalah aslinya, bukan sekadar fotokopi,” tegasnya.

    Elida meluruskan isu yang menyebut Eggi Sudjana “pecah kongsi” atau meninggalkan rekan-rekannya seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa.

    Ia menjelaskan bahwa para tersangka terbagi menjadi dua klaster.

    Klaster pertama adalah Eggi Sudjana sebagai advokat/prinsipal, sedangkan klaster kedua adalah Roy Suryo dan kawan-kawan.

    “Bukan pecah belah atau saling meninggalkan. Bang Eggi punya alasan hukum dan konstruksi hukum sendiri. Kami mengajukan gelar perkara khusus ini untuk meminta tinjau ulang penetapan tersangka Bang Eggi,” jelas Elida.

    Elida menekankan bahwa Eggi Sudjana belum pernah di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan) karena kondisi kesehatannya yang buruk (sakit usus stadium 4) dan sedang menjalani pengobatan di Penang, Malaysia.

    Namun, statusnya tiba-tiba dinaikkan menjadi tersangka.

    “Bang Eggi belum pernah diperiksa sebagai tersangka, baru undangan klarifikasi. Itulah dasar kami memohon gelar perkara, agar status tersangkanya ditinjau ulang,” tambahnya.

    Apresiasi Polisi

    Elida memberikan apresiasi tinggi kepada pihak kepolisian dan Ombudsman yang hadir dalam gelar perkara tersebut.

    Menurutnya, keputusan polisi untuk membuka barang bukti ijazah—meski sempat didebat oleh pihak kuasa hukum Jokowi—adalah langkah bijak untuk meredam kegaduhan publik.

    Elida memberikan apresiasi tinggi kepada kepolisian yang berani mengambil langkah diskresi untuk membuka barang bukti demi meredam kegaduhan.

    Ia pun mengimbau semua pihak untuk menyudahi polemik ijazah palsu yang dinilainya sudah menguras energi bangsa

    “”Apa salahnya dilihatkan? Sekarang sudah terbuka. Polisi mengambil langkah berani untuk membuka barang bukti demi transparansi. Alhamdulillah, kami bersyukur bisa melihat aslinya,” kata Elida.

    Terkait masih adanya keraguan dari pihak lain seperti Roy Suryo yang juga melihat ijazah tersebut, Elida menghormati perbedaan pendapat itu.

    Namun, ia mengajak masyarakat untuk mulai menyudahi polemik ijazah ini dan fokus pada persoalan bangsa yang lebih mendesak, seperti penanganan bencana alam dan pemberantasan korupsi.

    “Polemik ini sudah berkepanjangan dan menguras energi. Kalau saya pribadi sudah puas melihatnya. Mari kita akur, jangan terlalu fokus pada ijazah, masih banyak masalah bangsa lain yang butuh perhatian, korupsi, dan bencana alam yang butuh perhatian kita,” katanya.

    Elida menyampaikan permohonan kemanusiaan kepada penyidik agar mencabut pencekalan terhadap Eggi Sudjana, sehingga kliennya dapat melanjutkan pengobatan medis di luar negeri dengan jaminan dari pihak keluarga dan kuasa hukum.

  • Tetapkan Bencana Nasional Sekarang !

    Tetapkan Bencana Nasional Sekarang !

    GELORA.CO -Rentetan bencana hidrometeorologi yang dipicu Siklon Senyar dan diperparah kerusakan ekologis telah mencapai titik kritis sehingga membutuhkan intervensi penuh negara melalui penetapan status Bencana Nasional di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Kondisi ini sudah berada di titik nadir. Negara tidak boleh setengah-setengah hadir,” kata Juru Bicara DPP Gerakan Rakyat Robby Kusumalaga melalui keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 18 Desember 2025, tercatat 1.068 orang meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Korban bukan sekadar statistik. Jangan ukur keparahan bencana seperti menghitung suara pemilu. Ini adalah nyawa warga negara yang hak hidupnya dijamin konstitusi,” kata Robby.

    Gerakan Rakyat juga menyoroti lumpuhnya infrastruktur kritis, mulai dari jalan lintas provinsi, jembatan, hingga rumah sakit umum daerah (RSUD). 

    Kondisi tersebut menghambat distribusi logistik dan menyebabkan banyak desa terisolasi selama berminggu-minggu, sehingga pemerintah daerah dinilai kewalahan menangani dampak bencana.

    Menurut Robby, merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, situasi di Sumatera telah memenuhi seluruh indikator penetapan status Bencana Nasional. 

    Indikator tersebut meliputi jumlah korban jiwa yang masif, kerugian harta benda yang besar, kerusakan sarana dan prasarana vital, cakupan wilayah terdampak yang luas di tiga provinsi, serta dampak sosial-ekonomi yang melumpuhkan kawasan pantai barat Sumatera.

    “Status Bencana Nasional bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak status ini berarti mengingkari realitas kemanusiaan di lapangan,” kata Robby.

    Selain faktor cuaca ekstrem, Gerakan Rakyat menilai bencana ini juga dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Siklon Senyar disebut hanya sebagai pemantik, sementara tingginya angka korban jiwa dipengaruhi oleh menurunnya daya dukung lingkungan.

    “Alam hanya memicu, namun kerusakan lingkunganlah yang menghilangkan nyawa. Ini adalah dosa ekologis akibat kegagalan negara melindungi ruang hidup rakyat,” kata Robby.

  • WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

    WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

    GELORA.CO –  Insiden penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan perusahaan oleh Warga Negara Asing (WNA) asal China di Ketapang, Kalimantan Barat, memicu reaksi keras. 

    Peristiwa ini dinilai bukan sekadar konflik lapangan biasa, melainkan ancaman nyata terhadap otoritas negara.

    Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti adanya pelanggaran hukum ganda dalam kasus ini.

    “Fakta bahwa para pekerja asing tersebut memiliki izin kerja yang telah berakhir, namun tetap berada dan bekerja di Indonesia, sudah merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran itu menjadi jauh lebih serius ketika mereka melakukan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat negara,” kata Selamat Ginting pada Jumat, 19 Desember 2025.

    Lanjut Selamat, negara mana pun di dunia tidak akan mentolerir tindakan seperti ini. Apalagi, yang lebih memprihatinkan, penyerangan dilakukan dengan senjata tajam, soft gun, dan benda keras, sementara prajurit TNI yang berada di lokasi tidak membawa senjata dan justru harus menyelamatkan diri karena kalah jumlah. 

    Ini menunjukkan adanya tantangan langsung terhadap otoritas negara, bukan sekadar konflik industrial atau kesalahpahaman di lapangan.

    Kejadian ini juga mengungkap celah besar dalam pengawasan tenaga kerja asing, khususnya di sektor pertambangan. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing tanpa izin kerja aktif patut dievaluasi secara menyeluruh. 

    Ironisnya, investasi asing seharusnya membawa manfaat ekonomi dan alih teknologi, bukan menciptakan rasa tidak aman dan potensi konflik sosial di daerah.

    Untuk itu, pemerintah perlu bersikap tegas dan jernih terhadap pelaku, dengan memproses hukum tanpa ragu dan tanpa beban politik. 

    “Hubungan diplomatik antarnegara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelanggaran hukum oleh individu atau korporasi. Justru ketegasan hukum akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang ramah investasi, tetapi tidak lemah dalam menjaga aturan. Kasus Ketapang juga menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu datang dalam bentuk agresi militer,” kata Selamat.

    Dikabarkan puluhan WNA asal China kini sudah diamankan di Kantor Imigrasi Ketapang usai diduga menyerang  anggota Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD).

    “Saat ini WNA tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi. Imigrasi Pontianak dan Imigrasi pusat juga hadir langsung di Ketapang,” ujar Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael, kepada wartawan.

    Dari sini pun, Jamalulael mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak imigrasi dan kepolisian. 

  • Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Selasa, 16/12/2025 penulis tiba di Solo, lalu esok harinya penulis berkunjung ke rumah seorang tokoh Solo yang murah hati, yang berani menampung kami para pengacara aktivis Jakarta setiap minggu pada tahun 2023 selama berbulan bulan lamanya, dalam rangka melakukan advokasi di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 2 orang aktivis pejuang Bambang Tri Mulyono/ BTM dan Gus Nur yang mengalami “praktik kriminilisasi saat Jokowi berkuasa,” kemudian lusa sejak kehadiran penulis di solo (Kamis, 18/12/2025) yang juga diteman sang tokoh pemurah, menyempatkan diri ziarah ke Dusun Ngruki, Cemani, Grogol ke kediaman sosok ulama besar dan mashur serta super tabah, Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

    Saat berada di Solo penulis dihubungi Ketua TPUA, rekan giat juang senioren tokoh aktivis muslim Eggi Sudjana, yang sebelum menelpon, beliau sempat mengirim gambar foto surat penetapan cekal terhadap dirinya untuk pergi keluar negeri, surat cekal tersebut diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi dengan alasan hukum dirinya (Eggi) oleh penyidik reskrimum polda metro jaya ditetapkan menjadi tersangka, gegara TPUA yang diketuainya merepresentasikan tuduhan publik tentang Jokowi pengguna ijazah palsu S-1 UGM lewat upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2023) dan melaporkan Jokowi (2024) melalui DUMAS Mabes Polri yang kedua upaya hukum dimaksud berkebetulan penulis merupakan konseptor (perdata dan pidana).

    Oleh karenanya alasan Eggi menelpon penulis adalah menanyakan, “apakah Penulis (DHL) yang juga salah seorang dari 8 orang TSK mendapatkan surat cekal dimaksud”, maka penulis menjawab, “belum menerima”. 

    Kemudian sang rekan senior menginformasikan “ada 2 (dua) orang oknum yang tidak jelas namun mengaku sebagai aparat menghubunginya by phone, yang isi percakapannya adalah terkait status TSK agar dapat ‘diselesaikan’ maka disarankan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi”.

    Lalu penulis merespon sang senioren aktivis muslim, “justru penulis pun pernah dihubungi sosok advokat sejenis termul berkali-kali saat jelang pemanggilan kali ke-3 pembuatan BAP di reskrimum polda metro jaya, isi pesannya agar penulis membuat surat pernyataan minta maaf”.

    Maka atas peristiwa ‘saran minta maaf’ yang harus kami berdua lakukan dimaksud, sesaat kami menjadi saling tanya, “apa salah atau keliru yang pernah (kami) berdua lakukan kepada sosok pribadi Jokowi ?

    Sebaliknya menurut kami, andai “saran permintaan maaf” dari para oknum yang tak bertanggung jawab dimaksud arahnya ditujukan kepada Kami (TPUA) terhadap semua “perilaku negatif Jokowi” ketika duduk di kursi Presiden RI ke 7 atau saat ini selaku Jokowi sebagai pejabat publik penyelenggara negara di PT Danantara”, maka saran dimaksud anomali oleh sebab antitesis karena segala upaya hukum “peran serta masyarakat” yang pernah kami (TPUA) tempuh, selain didasari fakta hukum disertai data empirik, juga oleh sebab hak hukum yang dimiliki setiap publik WNI sesuai asas legalitas yang terdapat pada sistematika hukum di tanah air.

    Selanjutnya sebagai penutup pembicaraan kami berdua sepakat, akan saling bertemu, setelah penulis tiba kembali di Jakarta dan pasca penulis melaksanakan amanah dari sang Ustad Kaffah salah seorang tokoh asset muslim dunia, sosok alim yang berdomisili di Ngruki, agar penulis menyampaikan titipan surat dari Beliau untuk diberikan kepada 4 orang tokoh politisi wakil rakyat yang terhormat, seorang diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan alamat sebuah gedung megah di Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (*)