Category: Gatra.com Nasional

  • Ibu-ibu Pedagang Pasar Grobogan Dukung Sudaryono: Kapan Lagi Punya Putra Daerah Jadi Gubernur

    Ibu-ibu Pedagang Pasar Grobogan Dukung Sudaryono: Kapan Lagi Punya Putra Daerah Jadi Gubernur

    Grobogan, Gatra.com – Puluhan ibu-ibu yang juga pegadang Pasar Grenggeng, Karangrayung, Kabupaten Grobogan, melabuhkan pilihan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, sebagai Calon Gubernur Jateng 2024. 

    Mereka memutuskan mendukung Sudaryono karena orang dekat Presiden terpilih, Prabowo Subianto, itu dipercaya mampu membawa perubahan bagi Grobogan.

    Perwakilan pegadang Pasar Grenggeng, Ibu Supi mengatakan, dia dan pedagang lain mendukung Mas Dar (sapaan akrab Sudaryono) karena beliau adalah putra daerah. 

    “Di samping itu Mas Dar juga anak muda yang punya perhatian besar kepada pegadang pasar tradisional,” ujarnya di Pasar Grenggeng, Karangrayung, Grobogan, Jateng, Kamis, (11/7).

    Baca Juga: Adik Kandung Eks Ajudan Jokowi Dukung Sudaryono di Pilgub Jateng

    Sebagai putra daerah, Ibu Supi meyakini Sudaryono tidak mungkin melupakan Grobogan sebavai kampung kelahiran. Sehingga, kata Ibu Supi, apabila terpilih sebagai Gubernur Jateng, Sudaryono pasti akan memberikan kontribusi pembangunan bagi Kabupaten Grobogan.

    “Itu pasti. Tidak mungkin Mas Dar membangun Jateng dengan melupakan Grobogan. Di tangan Mas Dar, Grobogan pasti akan tersentuh pembangunan dan kemajuan bersama daerah-daerah,” jelas Ibu Supi.

    Sebagai tetangga kabupaten yang baik, lanjutnya, pegadang Pasar Grenggeng harus memberikan kesempatan bagi Sudaryono memimpin Jateng. “Kapan lagi kita punya Gubernur Jateng dari Grobogan. Sudah pintar, juga punya perhatian besar kepada pedagang dan petani,” jelas Ibu Supi.

    Menurutnya, perhatian Sudaryono terhadap pedagang pasar tidak diragukan lagi. Sejauh ini, Sudaryono yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) selalu turun ke pasar untuk menyerap aspirasi dan mencarikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi para pedagang.

    Adapun dukungan dari pedagang Pasar Grenggeng itu dititipkan kepada sejumlah pengurus Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) Kabupaten Grobogan yang sedang melakukan blusukan ke pasar di Kecamatan Karangrayung tersebut. Papera sendiri merupakan organisasi sayap Partai Gerindra.

    Baca Juga: Sosok Sudaryono di Mata Menantu Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan

    Tri Budiono selaku Ketua DPC Papera Kabupaten Grobogan berterimakasih dipercaya menyampaikan dukungan para pedagang Pasar Grenggeng kepada Sudaryono. Tri menegaskan Sudaryono pasti akan menjaga amanah para pegadang dengan sebaik mungkin.

    “Mas Dar selalu berpesan kepada kami bahwa amanah itu nikmat Allah yang wajib disyukuri. Karena apabila kita mendapat amanah, berarti kita orang yang dapat dipercaya,” kata Tri mengutip pernyataan Sudaryono.

    Tri menegaskan Sudaryono merupakan Cagub Jateng yang mencintai kaum petani dan pedagang. Sehingga, Sudaryono kerap turun ke pasar-pasar tradisional untuk menyerap aspirasi sejauh mana pasar tradisional menyerap hasil panen para petani. 

    “Mas Dar itu Ketua Umum Tani Merdeka dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Beliau selalu di garda depan membela petani dan pedagang tradisional,” tandasnya.

    78

  • Grand Syaikh Al-Azhar Apresiasi Ponpes Darunnajah Perkuan Pendidikan Islam di Indonesia

    Grand Syaikh Al-Azhar Apresiasi Ponpes Darunnajah Perkuan Pendidikan Islam di Indonesia

    Jakarta, Gatra.com – Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta menyambut kedatangan tamu istimewa pada hari Kamis (11/7/2024). Grand Syaikh Al-Azhar, pemimpin tertinggi Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan institusi pendidikan Islam tertua di dunia, mengunjungi pesantren ternama tersebut dalam rangka memperkuat hubungan bilateral di bidang pendidikan Islam antara Indonesia dan Mesir.

    Kunjungan bersejarah ini menandai tonggak penting dalam hubungan jangka panjang antara Pondok Pesantren Darunnajah dan Universitas Al-Azhar. Selama bertahun-tahun, kedua institusi telah menjalin kerjasama erat di bidang pendidikan Islam, yang ditandai dengan pertukaran pelajar dan pengakuan akademis.

    Drs. KH. Sofwan Manaf, M.Si, Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah, menyambut hangat kedatangan Grand Syaikh Al-Azhar. “Kami merasa sangat terhormat atas kunjungan Grand Syaikh ke pesantren kami. Ini merupakan bukti nyata eratnya hubungan antara Darunnajah dan Al-Azhar, serta komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Islam,” ujarnya dalam sambutan.

    Suasana aula Pondok Pesantren Darunnajah dipenuhi oleh ratusan ulama dan ribuan santri yang antusias menyambut kedatangan Grand Syaikh Al-Azhar. Para ulama dari berbagai daerah di Indonesia hadir.

    Grand Syaikh Al-Azhar dalam sambutannya menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pendidikan Islam. “Al-Azhar dan Darunnajah memiliki visi yang sama dalam mencetak generasi Muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global. Kerjasama ini adalah wujud nyata dari persaudaraan Islam yang melampaui batas negara,” tuturnya.

    Hubungan antara Pondok Pesantren Darunnajah dan Universitas Al-Azhar telah terjalin selama puluhan tahun. Tidak kurang dari 300 alumni Darunnajah telah melanjutkan studi mereka di Universitas Al-Azhar, Kairo. Para alumni ini kemudian kembali ke Indonesia, membawa ilmu dan pengalaman yang mereka dapat untuk berkontribusi pada pengembangan pendidikan Islam di tanah air.

    Salah satu pencapaian penting dalam hubungan kedua institusi ini adalah diterimanya piagam Muadalah (penyetaraan) oleh Darunnajah dari Universitas Al-Azhar. Piagam ini memberikan pengakuan resmi bahwa kurikulum dan standar pendidikan di Darunnajah setara dengan yang diterapkan di Al-Azhar. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi para santri Darunnajah untuk melanjutkan studi ke Al-Azhar atau universitas- beuniversitas terkemuka lainnya di Timur Tengah.

    25

  • Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan PDIP Bahas Revisi UU TNI

    Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan PDIP Bahas Revisi UU TNI

    Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil terdiri Imparsial, Setara Institute, KontraS, PBHI, hingga Elsam melakukan audiensi dengan PDI Perjuangan (PDIP) mengenai pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI yang saat ini masuk Prolegnas DPR.

    Audiensi tersebut dilakukan di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/7). Adapun perwakilan dari PDIP yang hadir adalah Tubagus Hasanuddin, Andi Widjajanto, dan Andreas Hugo Pareira.

    “Maksud tujuan audiensi kami pada hari ini yaitu terkait dengan Revisi UU TNI. Menurut kami, terkait draft tersebut terdapat beberapa hal yang secara substansi dapat melemahkan demokrasi dan juga menghambat kemajuan HAM di Indonesia,” kata Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, mengungkapkan bahwa yang menjadi kekhawatiran para koalisi masyarakat sipil adalah selalu ada UU terkait militer yang disahkan pada setiap akhir periode DPR.

    “Yang jadi pertanyaan adalah di akhir 2024 periode ini kira-kira apa yang mau disahkan oleh DPR? Itu yang kemudian kenapa kami was-was masyarakat sipil, karena kita menanti nih akhir periode DPR kira-kira akan mengesahkan apa,” tutur dia.

    Lebih lanjut, dirinya menyoroti bahwa pembahasan Revisi UU TNI terkesan buru-buru dibahas pada periode saat ini.

    “Secara proses, ini seperti diburu-buru, karena kan DPR akan segera berakhir pada 30 September 2024. Sementara masa sidang tinggal tersisa satu kali masa sidang itu, kan. Jadi, apakah itu memungkinkan untuk bisa membahas secara komprehensif sejumlah persoalan terkait dengan implementasi UU TNI?” ujar Wahyudi.

    Wahyudi berpendapat bahwa lebih baik Revisi UU TNI diperbincangkan pada masa DPR periode baru, bukan justru diajukan kepada DPR yang akan segera berakhir masa jabatannya. “Yang semestinya secara moral menghindari usul inisiatif pembahasan RUU baru,” tuturnya.

    Merespons hal tersebut, Politisi PDIP sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyampaikan rasa terima kasih kepada para koalisi masyarakat sipil yang mewakili masyarakat pada umumnya.

    “Yang paling penting kami akan mendengar pendapat publik dan hari ini terima kasih dari masyarakat sipil serta mewakili masyarakat pada umumnya,” katanya dalam kesempatan yang sama.

    Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa hal tersebut juga perlu disampaikan ke fraksi-fraksi yang lain.

    “Tetapi perlu diingat, saya kira apa yang disampaikan beliau-beliau sudah ada kesepahaman ya, tetapi juga di DPR sistem kerja kami tidak bisa mendengarkan satu ide dari satu fraksi. Jadi, ya ide yang bagus ini tolong disampaikan juga kepada fraksi yang lain,” ucap Hasanuddin.

    57

  • Dipecat dan Merasa Dizalimi, Pengurus DPW PPP Bali Menuntut Keadilan

    Dipecat dan Merasa Dizalimi, Pengurus DPW PPP Bali Menuntut Keadilan

    Jakarta, Gatra.com – Pengurus DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Plt. Ketua, Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni mendatangi kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro Jakarta, Kamis (10/7/2024). Kedatangan mereka menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali secara sewenang-wenang.

    Hal ini dilakukan setelah di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP disebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.

    “Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Masa kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar? Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini kan zalim namanya,” ungkap Idy dalam keterangan yang diterima, Jumat (12/7/2024). 

    Ia menambahkan Plt DPW Bali semenjak diangkat telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati Pemilu 2024, dengan bukti kenaikan kursi 100% di DPRD Kabupaten.

    Dikatakan, sampai pernyataan ini dibuat tidak pernah menerima surat pemanggilan, surat peringatan, ataupun surat pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali. 

    “Artinya keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasi bernafas keislaman,” ujarnya.

    “PPP in ikan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya. Bahkan sebagai Ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW termasuk DPW Bali, kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali,” tambahnya.

    Thobahul Aftoni yang akrab disapa Toni menandaskan keputusan tersebut merupakan bagian bentuk kezaliman serta kebijakan ‘semau gue’ dari Pimpinan DPP saat ini, yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip perjuangan PPP, khususnya keadilan, kebenaran, musyawarah dan kebersamaan.

    Dijelaskan Toni, pemecatan kepengurusan DPW Bali merupakan fenomena gunung es kebijakan DPP PPP yang tidak tepat. Terdapat sejumlah kebijakan lain tanpa prosedur organisasi yang benar serta pertimbangan obyektif dan rasional, yang kemudian terbukti menyebabkan PPP terpuruk dalam melalui Pemilu 2024 lalu. Mulai dari pencalegan sampai pengabaian fungsi pengurus PH DPP dan Majelis-Majelis DPP PPP dalam kebijakan strategis partai.

    “Buktinya, surat dari empat Majelis PPP tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum melarang pergantian dan pemecatan terhadap pengurus. Demi menjaga kekompakan dan soliditas partai. Sekarang kok malah memecat dengan semena-mena. Maka jangan salahkan kami, karena kami yang didzalimi. Dan ingat, doanya mazlum (orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah SWT),” katanya. 

    Ia pun mengingatkan DPW PPP lain sangat mungkin akan mengalami hal serupa, karena Ketua DPW PPP Sumsel juga sudah dinonaktifkan oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP.

    Toni mengingatkan PPP sebagai partai Islam tertua hakikatnya bukanlah milik sejumlah kecil pengurus DPP PPP apalagi milik Plt Ketua Umum DPP PPP seorang beserta kroninya yang selama ini mengendalikan partai dengan suka-suka dan condong ugal-ugalan yang mengakibatkan kegagalan partai dalam menghadapi Pemilu 2024 silam.

    Ia mengajak umat secara umum, pengurus serta kader PPP yang merupakan pemilik PPP yang sebenarnya untuk melakukan pengawasan dan peringatan terhadap kebijakan partai yang dirasa melenceng.

    “Kalau kita tidak peduli, maka kedzaliman lain akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi,” katanya.

    27

  • Aksi Demo Depan Mabes Polri, Massa Tutup Jalan, Bakar Ban hingga Ricuh

    Aksi Demo Depan Mabes Polri, Massa Tutup Jalan, Bakar Ban hingga Ricuh

    Jakarta, Gatra.com – Puluhan massa dari diaspora warga dan sejumlah aktivis Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi demo di depan gedung Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (12/7).

    Alasan demo tersebut terkait viral calon taruna (catar) Akpol yang lulus di Polda NTT mayoritas bukan putra dan putri asil NTT melainkan anak dari pejabat kepolisian terutama anak dari Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga.

    Mereka menuntut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga atas dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

    “Bapak kapolri, bapak jenderal listyo sigit, kalau Anda berani, copot bapak Kapolda NTT sekarang juga!” kata orator dari mobil komando, Jumat (12/7).

    Pantauan Gatra.com di lokasi, terlihat massa mulai menutupi Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan dengan membakar ban, kardus hingga plastik air mineral bekas.

    Massa aksi juga mulai ricuh di lokasi kejadian karena adanya anggota polisi yang berjaga mencoba mendekati massa. Pihak kepolisian mencoba untuk memadamkan api karena telah mengganggu pandangan pengguna jalan. Namun, massa tidak terima dan mulai terjadi perselisihan antara massa demo dan anggota kepolisian.

    Saat ini arus lalu lintas di sekitar lokasi ditutup sementara karena masih ada ban yang dibakar massa.

    Sebelumnya, sebuah unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah list nama yang disebut merupakan calon siswa (casis) Akpol dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah lulus.

    Dari unggahan akun TikTok @laurensiuslebatuk tersebut, terlihat ada 11 nama casis Akpol dari Polda NTT yang sudah lulus dan disebut akan dikirim ke Mabes Polri.

    Namun, nama-nama tersebut disorot netizen lantaran dianggap mayoritas bukan putra asli NTT melainkan disebut bermarga batak.

    Adapun kesebelas casis Akpol itu bernama Yudhina Nasywa Olivia (Wanita), Arvid Theodore Situmeang, Reynold Arjuna Hutabarian, Mario Christian Bernalo Tafui.

    Selanjutnya Bintang Lijaya, Ketut Arya Adityanatha, Brian Lee Sebastian Manurung, Timothy Abisai Silitonga, Muhammad Rizq Sanika Marzuki, Madison Juan Raphael Karna Silalahi dan Lucky Nuralamsyah.

    Terkait itu, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga buka suara soal unggahan yang viral tersebut. Menurutnya, penerimaan Akpol, Bintara hingga Tamtama Polri sudah melalui mekanisme yang berlaku.

    “Saya selaku Kapolda tidak bisa intervensi atau mempengaruhi hasil yang dilaksanakan Panitia yang diawasi Internal Polri maupun pengawas eksternal dari masyarakat, perwakilan orang tua dan akademisi,” kata Daniel saat dihubungi, Sabtu (6/7).

    Sementara itu, Karo SDM Polda NTT, Kombes Satria Yusada menepis isu yang menyebut calon taruna (catar) Akpol yang lulus mayoritas bermarga batak.

    Dari 11 catar Akpol yang lulus, enam di antaranya merupakan putra asli NTT. Mereka lahir dan besar di pulau dengan julukan Nusa Terindah Toleransi itu.

    “11 orang peserta yang dinyatakan lulus terpilih sidang kelulusan Tk Panda (Panitia Daerah) satu orang asli putra daerah NTT, lima orang putra daerah yang lahir dan besar di NTT, lima orang pendatang yang sudah menetap di NTT,” kata Satria saat dihubungi, Sabtu (6/7).

    Satria menyebut dalam proses perekrutan catar Akpol sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengawasan ketat.

    “Dalam semua tahapan rekrutmen juga melibatkan pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi proses seleksi yang transparan,” tuturnya.

    “Proses kelulusan seleksi Catar dan terpilihnya Catar yang mengikuti seleksi TK Pusat Akpol di Semarang,” sambungnya.

    303

  • Sah! JTCC Tersambung Penuh dengan Jaringan JORR 2

    Sah! JTCC Tersambung Penuh dengan Jaringan JORR 2

    Jakarta, Gatra.com – Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) yang dibangun dan dioperasikan oleh PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Group melalui PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP Tollways) kini telah tersambung penuh dengan lima ruas jalan tol dalam jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2. Pengoperasian ruas tol ini diresmikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Kiki M. Hikmat mengatakan, peresmian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Nagrak-Cibitung menandai tersambungnya keseluruhan Jakarta Outer Ring Road (JORR-2) dari Cengkareng (Bandara Soekarno-Hatta) di ujung barat hingga kawasan Cilincing (Pelabuhan Tanjung Priok).

    “Dengan demikian, Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) yang dibangun dan dioperasikan SPSL Group melalui PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP Tollways) telah tersambung dengan lima ruas jalan tol dalam jaringan JORR-2,” ujar Kiki dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

    Ia menambahkan, tersambungnya JORR-2 secara keseluruhan memudahkan pergerakan orang dan barang, terutama untuk kendaraan berat pengangkut logistik.

    “Kendaraan logistik dari kawasan barat yang selama ini melewati rute padat kini dapat melalui JTCC, langsung menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini tentunya memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT CTP Tollways, Ari Sunaryono mengatakan, JTCC siap menampung arus kendaraan dari selatan dan memfasilitasi kelancaran pergerakan orang dan barang, termasuk kendaraan logistik dari dan menuju pelabuhan.

    “Yang paling dekat adalah dari Kawasan Industri MM2100 Cibitung melalui Simpang Susun Setu Utara Cimaci,” kata Ari.

    Menurut data dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang Jalan Tol JORR 2 mencapai 111 kilometer dan terdiri dari enam ruas tol, yaitu Tol Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, dan Cibitung-Cilincing.

    Penyelesaian JTCC menandai penyempurnaan struktur jaringan jalan tol di kawasan Jabodetabek, yang sebelumnya telah memiliki Tol Lingkar Dalam Kota dan Tol JORR 1, sehingga menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien.

    Kiki berharap, beroperasinya JORR 2 secara penuh akan mengurangi kemacetan, mempercepat waktu tempuh, dan memberikan alternatif rute yang lebih banyak bagi pengguna jalan.

    “Hal ini tentunya memberikan dampak positif terhadap aktivitas logistik dan distribusi barang di kawasan ini, serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional,” pungkasnya.

    30

  • IPDN Berikan Bahlil Bintang Kartika Astha Brata dan Gelar Alumni Kehormatan

    IPDN Berikan Bahlil Bintang Kartika Astha Brata dan Gelar Alumni Kehormatan

    Jakarta, Gatra.com- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan penghargaan Bintang Kartika Astha Brata Utama serta gelar alumni kehormatan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

    Rektor IPDN, Prof. Hadi Prabowo menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi dan dedikasi Menteri Bahlil dalam mengkoordinasikan investasi di kementerian teknis serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

    “Atas prestasi dan semangat Bapak dalam mewujudkan investasi, menjadi vokal point dalam mengkoordinasikan investasi di kementerian teknis, serta dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk investasi guna memajukan perekonomian, maka pada hari ini IPDN akan menghaturkan penghargaan kepada Bapak berupa Bintang Kartika Astha Brata Utama,” ujar Prof Hadi dalam keterangannya,  Sabtu (12/7).

    Beliau juga berharap agar para Praja IPDN dapat meneladani semangat dan prestasi dari Menteri Bahlil dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

    Dalam acara tersebut, Bahlil juga memberikan kuliah umum dengan tema “Kepemimpinan Transformasional dan Strategi Hilirisasi Nasional menuju Indonesia Emas 2045.”

    Kuliah umum ini dihadiri secara langsung oleh 2.478 Praja yang terdiri dari 1.079 Praja Utama, 863 Praja Madya, dan 536 Praja Pratama. Selain itu, sebanyak 1.483 Praja mengikuti secara daring melalui Zoom dari berbagai kampus daerah IPDN, termasuk Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

    Menteri Bahlil dalam sambutannya mengapresiasi IPDN atas penghargaan tersebut dan menekankan pentingnya peran Praja IPDN sebagai penerus bangsa.

    “Saya sangat berterima kasih kepada IPDN yang telah menerima saya menjadi bagian dari keluarga besar ini. Tidak semua anak bangsa dari pelosok tanah air berkesempatan masuk IPDN, dan mereka yang terpilih adalah yang terbaik,” ungkapnya.

    Menurut Bahlil, Praja IPDN merupakan pewaris masa depan bangsa untuk menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan Praja-Praja IPDN yang nantinya akan menjadi pemangku kepentingan di daerah dalam menjaga kedaulatan ekonomi daerah melalu investasi.

    “Kita buat supaya adik-adik Praja ini menjaga kedaulatan ekonomi di daerah. Kami (Kementerian Investasi) tugas investor masuk, tugas kalian melayani. Dan inilah penciptaan nilai tambah di sana. Kalau penciptaan nilai tambah terjadi di sana daerah akan maju,” ucapnya.

    Diketahui, selain Bahlil, penghargaan serupa juga pernah diterima oleh mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD pada tahun 2023.

    38

  • Ditinggal PKB, Gerindra Isi Koalisi Kebersamaan

    Ditinggal PKB, Gerindra Isi Koalisi Kebersamaan

    Karanganyar, Gatra.com- Trio parpol menengah Kabupaten Karanganyar, Jateng kini lengkap dengan bergabungnya Partai Gerindra di Koalisi Kebersamaan. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hengkang dari koalisi ini.

    Tiga parpol di Koalisi Kebersamaan bertujuan memenangkan Pilbup Karanganyar melalui koalisi partai pemilik kursi pas-pasan di DPRD Karanganyar. Tiga parpol pembentuk New Koalisi Kebersamaan yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

    Sebanyak 12 kursi gabungan ketiganya mampu mengusung calon bupati wakil bupati. Ketua DPC Partai Gerindra Adhe Eliana membenarkan bahwa partainya bergabung ke Koalisi Kebersamaan.

    Adhe mengatakan gabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Kebersamaan karena melihat perkembangan dinamika politik Karanganyar mendekati Pilkada yang akan digelar 27 November nanti.

    “Kami melihat perkembangan politik setiap detiknya. Kami melihat kesamaan visi, pendapat dan rasional dalam menentukan langkah politik,” kata Adhe, Sabtu (13/7).

    Adhe mengatakan Gerindra, PAN dan PKS akan menjadi satu dalam wadah Koalisi Kebersamaan untuk memenangkan pertarungan Pilkada Karanganyar nanti.

    Sekretaris DPD PKS Karanganyar, Darwanto mengatakan bergabungnya Partai Gerindra dalam Koalisi Kebersamaan akan menguatkan posisi koalisi poros tengah di Pilkada nanti. Dia mengatakan Koalisi Kebersamaan dibentuk dengan latarbelakang mewakili aspirasi partai menengah.

    Dimana partai menengah memiliki perasaan dan keinginan sama menuju Karanganyar adil, makmur dan sejahtera, sehingga diperlukan percepatan melalui koalisi tersebut.

    “Kami punya kesamaan visi dan kesepahaman sehingga menyatukan partai menengah dalam satu koalisi. Jadi tidak ada iming-iming materi, tapi lebih ingin menampilkan politik yang saling menghargai dan menghormati. Bukan pada siapa partai suara besar dan kecil. Tapi kita sama sejajar,” kata dia.

    Saat ini, Darwanto mengatakan Koalisi Kebersamaan masih berharap PKB kembali ke koalisi tersebut. Apalagi awal terbentuk Koalisi Kebersamaan, PKB ada disana. PKS, PAN dan Gerindra tetap akan menunggu PKB. Karena itu komunikasi politik antar pimpinan partai di Koalisi Kebersamaan masih terus dilakukan dan dihadiri PKB.

    Terkait dengan cabup dan cawabup yang akan diusung Koalisi Kebersamaan, dia mengatakan semuanya masih menunggu rekomendasi DPP.

    265

  • Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Jakarta, Gatra.com – Indonesia menjadi referensi dunia dalam membangun perdamaian dan harmoni di tengah bangsa yang sangat majemuk. Upaya tersebut tidak bisa dianggap remeh, namun harus senantiasa dipelihara dengan terus memperkuat pemahaman tentang literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat.

    Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-program Prioritas, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam sesi penutupan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Institut Leimena pada Kamis, 11 Juli 2024.

    Dian membagikan pengalaman Indonesia dalam membangun kolaborasi multiagama di depan sekitar 160 peserta konferensi yang berasal dari dalam dan luar negeri terdiri dari pejabat lembaga pemerintahan negara lain, pemimpin organisasi internasional, pemuka agama, dan guru.

    Menurutnya, Indonesia dengan keberagaman agama dan budaya menjadi contoh nyata bangsa dimana komunitas agama dan etnik bisa hidup saling berdampingan dalam perdamaian dan harmoni. “Hal itu tidak bisa dianggap remeh, persatuan nasional dan kohesi sosial kita harus selalu dijaga lewat pembinaan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat,” kata Dian.

    Dian mengingatkan situasi dunia saat ini diwarnai konflik bersenjata, politik yang terpolarisasi, dan krisis multifaset telah menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Krisis-krisis tersebut seringkali diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi digital yang baru, kecerdasan intelijen yang bias dan negatif, stigmatisasi, dan perpecahan yang semakin dalam di masyarakat.

    “Mempromosikan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama sangat penting untuk menciptakan dan membina masyarakat yang toleran dan damai, dimana nilai-nilai kasih sayang, empati, dan saling menghargai, dibagikan dan memandu kehidupan anggotanya,” ujarnya.

    Dian menegaskan upaya mempromosikan toleransi keagamaan menjadi salah satu prioritas utama Indonesia selama keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa. Indonesia sebagai bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah pengusul dua resolusi penting yaitu Resolusi 16/18 tentang pemberantasan intoleransi beragama dan kekerasan dan Resolusi 53/1 tentang pemberantasan kebencian agama. Kedua dokumen politik itu menekankan perlindungan kebebasan beragama dan kepercayaan sebagai hak asasi manusia (HAM) fundamental.

    Lebih lanjut, Resolusi 16/18 mempromosikan pendidikan dan dialog di antara individu yang berbeda agama dan keyakinan. Selain itu, komitmen kuat Indonesia dalam kolaborasi multiagama juga dilakukan lewat pelaksanaan Jakarta Plurilateral Dialogue tahun 2023 untuk mengarusutamakan Resolusi 16/18.

    “Itu artinya, Indonesia tidak hanya sekadar mempromosikan tapi mempraktikkan kolaborasi multiagama dalam diplomasi kita. Lewat kolaborasi ini, kami mengirimkan pesan penting ke dunia tentang kontribusi berharga dari kerja sama lintas agama dalam mewujudkan HAM, perdamaian, dan pembangunan,” ucap Dian.

    Konferensi Internasional LKLB berlangsung dua hari pada 10-11 Juli 2024 dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, serta dihadiri 22 perwakilan negara asing termasuk enam duta besar, yaitu Duta Besar Austria untuk Indonesia Thomas Loidl, Dubes Jordania untuk Indonesia dan ASEAN Sudqi Atallah Abd Alkader Al Omoush, Dubes Romania Dan Adrian Balanescu, Dubes Spanyol Francisco Aguilera Aranda, Dubes Uni Emirat Arab Abdulla Salem Al Dhaheri, dan Dubes Takhta Suci Vatikan untuk Republik Indonesia Mgr Piero Pioppo.

    14

  • Kemudahan Layanan Haji dan Umrah, Bank Muamalat Jajaki Kerja Sama dengan LPHU PP Muhammadiyah

    Kemudahan Layanan Haji dan Umrah, Bank Muamalat Jajaki Kerja Sama dengan LPHU PP Muhammadiyah

    Jakarta, Gatra.com  – Bank Muamalat menjajaki kerja sama dengan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Dalam rangka penjajakan kerja sama tersebut perwakilan Bank Muamalat bersilaturahmi ke Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, pada Kamis 11 Juli lalu.

    Divisi Haji Bank Muamalat Muhammad Nejum mengatakan, momentum penjajakan kerja sama antara Bank Muamalat dengan LPHU Muhammadiyah diharapkan dapat memberi keberkahan kepada kedua belah pihak. Ada sejumlah solusi haji dan umrah yang disiapkan Bank Muamalat untuk kemudahan jamaah haji. 

    “Hal ini merupakan komitmen Bank Muamalat untuk ekosistem haji,” kata Muhammad Nejum, dalam ketarangan pada Ahad, (14/7).

    Beberapa kemudahaan tersebut, yakni kemudahan pendaftaran dan pelaksanaan ibadah haji, kemudahaan pendaftaran dan pelunasan porsi haji, kemudahaan pendaftaran haji melalui pembiayaan, dan kemudahan transaksi saat beribadah. 

    “Untuk kemudahan transaksi saat beribadah kami membuat kartu ATM dengan desain yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Arab Saudi,” kata Muhammad Nejum.

    Kemudahan lainnya, lanjut Muhammad Nejum, jamaah haji juga dapat mengetahui nilai manfaat haji yang sudah dikembangkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Bank Muamalat. Nilai manfaat meruapakan keuntungan atau imbal hasil dari investasi dan penempatan dana haji yang dilakan BPKH. 

    Ketua LPHU PP Muhammadiyah, Uatadz Muhammad Ziyad mengatakan penjajakan kerja sama antara Bank Muamalat dan LPHU PP Muhammadiyah ini merupakan pertemuan yang pertama. 

    “Setelah ini akan kita tindak lanjuti dan berdiskusi lebih lanjut,” kata Muhammad Ziyad.

    Menurut Ziyad, beberapa kemudahan yang telah dijelaskan Bank Muamalat dalam rangka mendukung ekosistem haji membantu pemahaman calon jamaah terkait dengan bagaimana pendaftaran haji dan umrah, serta bagaimana cara pelunasan, bahkan ketika jamaah haji dalam kondisi yang emergency secara finansial.

    Ziyad menambahkan, informasi terkait kemudahan dalam pembiayaan haji ini sangat diperlukan oleh kelompok bimbingan haji  dan umrah (KBIHU) dan LPHU di daerah-daerah. 

    “LPHU PP Muhammadiyah telah menggelar rapat kerja nasional (rakernas) akhir tahun lalu, dan dilanjutkan dengan turun ke daerah-daerah. KBIHU dan LPHU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat antusias sekali,” ujar Ziyad. 

    Menurut Ziyad, salah satu dari tujuan diselenggarakannya rakernas dan konsolidasi ke daerah-daerah ini untuk mensinergikan haji dan umrah yang mandiri dan berkemajuan. 

    “Kita melihat bahwa Muhammadiyah memiliki potensi besar terhadap jemaah haji dan umrah. Karena itu, rakernas kita ini ingin mengkonsolidasikan kekuatan itu,” kata Ziyad.

    Menurut Ziyad untuk bisa melakukan konsolidasi itu maka perlu bersinergi pada seluruh stakeholder haji dan umrah. 

    Dia menambahkan, terdapat beberapa mimpi besar yang mengemuka di rakernas untuk mempermudah mobilisasi jemaah haji dan umrah ke Tanah Suci sekaligus membawa citra Indonesia untuk yang lebih baik di masa yang akan datang. 

    “Ada proyeksi ke depan seperti yang tadi telah disampaikan kita punya mimpi besar nanti kita akan beli/sewa transportasi bus untuk di Tanah Suci sehingga mempermudah jamaah kita bahkan kita juga bisa mencarter pesawat sendiri,” ungkap ustadz kondang yg sering tampil di TV.
       
    Sekretaris LPHU PP Muhammadiyah H Marjuki berharap melalui  penjajakan kerja sama antara LPHU PP Muhammadiyah dengan Bank Muamalat ini dapat membangun ekosistem haji dan umrah yang mandiri dan berkemajuan sesuai dengan yang diamanatkan Muktamar Muhammadiyah. 

    “Untuk membangun ekosistem haji dan unrah yang diamanatkan Muktamar Muhammadiyah, kita tengah menyiapkan Mudzakarah Haji yang akan dihadiri oleh LPHU Wilayah, KBIHU Muhammadiyah dan Aisyiyag dan Travel Milik Persyarikatan seluruh Indonesia,” katanya.

    73