Xcloud.id

Category: Fortuneidn.com

  • Sepanjang 2024, AUM Industri Reksa Dana Tembus Rp839,39 T

    Sepanjang 2024, AUM Industri Reksa Dana Tembus Rp839,39 T

    Jakarta, FORTUNE – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan nilai Asset Under Management (AUM) industri Reksa Dana mencapai Rp839,39 triliun per 30 Desember 2024 atau naik 1,78 persen secara year-to-date (ytd). Namun, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka nilai tersebut turun 0,55 persen secara month-to-date (mtd). 

    Di sisi lain, nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana mencapai Rp496,84 triliun, turun 0,92 persen secara ytd per 30 Desember 2024, tetapi naik 0,48 persen secara mtd. 

    Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi, mengatakan secara umum stabilitas politik di tengah Pemilu pada 2024 menjadi faktor penopangnya. 

    “Selain itu, antusiasme semakin meningkat di pasar modal, didukung pemerintah dan regulator untuk mengembangkan industri reksa dana,” kata Reza kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1). 

    Henan Asset Management mengelola total AUM Rp10 triliun alias tumbuh 26,92 persen dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya. 

    Reza mengatakan industri reksa dana ke depannya akan tetap menarik dan bertumbuh. Ia memperkirakan reksa dana saham dan pendapatan tetap yang paling menonjol, sebab potensi yield lebih kompetitif dibandingkan deposito menjadi daya tarik utamanya. 

    Secara eksternal, bank sentral Amerika Serikat atau Fed diperkitakan akan melanjutkan pemangkasan suku bunga, yang dapat mendorong investor mengejar imbal hasil pada reksa dana. 

    Prospek pemangkasan suku bunga ini juga akan mendorong pemulihan konsumsi domestik dan peningkatan daya beli masyarakat, sehingga kondisi makroekonomi dapat stabil dengan inflasi yang terkendali. 

    Terakhir, Reza berharap pemerintah ke depannya lebih mendukung pasar modal melalui kebijakan insentif dan reformasi regulasi, khususnya yang dapat mengurangi beban konsumsi sehari-hari agar masyarakat dapat bergerak untuk Investasi.

  • Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Jakarta, FORTUNE – Meskipun hubungan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara anggota BRICS, seperti India dan Cina, sudah berlangsung baik dan cukup erat, namun keanggotaan resmi Indonesia diperkirakan akan semakin memperkuat hubungan tersebut.

    Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mengatakan “bargaining chip” Indonesia dalam negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi bakal semakin menguat. Namun, sayangnya, secara daya saing produk, posisi Indonesia sebenarnya kurang menguntungkan. Ini karena produk yang dijual hampir mirip di antara negara-negara Selatan-Selatan anggota BRICS.

    “Cina justru lebih diuntungkan dalam hal bargaining position karena ekspor komoditas kebanyakan ke Cina,” katanya kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menambahkan BRICS juga menawarkan alternatif dari dominasi ekonomi Barat. Resminya Indonesia menjadi anggota BRICS akan semakin memperkuat kerja sama dengan Tiongkok, India, dan negara anggota lainnya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor strategis seperti teknologi dan energi.

    Selain itu Indonesia akan mendapat akses ke New Development Bank (NDB) BRICS untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bisa dimanfaatkan untuk energi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “NDB menawarkan pendanaan tanpa conditionality yang ketat, memberikan fleksibilitas kepada Indonesia,” kata Josua kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Di samping itu, Josua menilai penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS, sehingga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

    Kendati demikian, bergabungnya Indonesia dalam BRICS dapat dilihat oleh negara-negara Barat sebagai keberpihakan pada blok alternatif, berpotensi memengaruhi hubungan dengan AS dan mitra Barat lainnya.

    “Perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara anggota BRICS dapat membatasi efektivitas kolaborasi. Selain itu, ekonomi negara seperti Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan saat ini menghadapi tantangan yang signifikan, yang dapat memengaruhi stabilitas blok,” kata Josua.

    Dengan demikian manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia dari keanggotaan BRICS diperkirakan tidak akan langsung terlihat dalam jangka pendek, terutama karena perdagangan intra-BRICS masih rendah dan sebagian besar berpusat pada Tiongkok.

    Jadi secara keseluruhan, bergabungnya Indonesia ke BRICS menawarkan peluang untuk diversifikasi ekonomi dan promosi agenda Global South, namun juga menghadirkan tantangan dalam bentuk risiko geopolitik dan ketergantungan yang lebih besar pada Tiongkok.

  • OJK dan BI Resmi Awasi Kripto Mulai 10 Januari 2025

    OJK dan BI Resmi Awasi Kripto Mulai 10 Januari 2025

    Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Kripto serta Derivatif Keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

    Aturan ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024 di Jakarta. Secara umum, PP Nomor 49 Tahun 2024 menitikberatkan pada pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto serta derivatif keuangan, beralih ke OJK dan BI.

    Peralihan tersebut melibatkan dua aspek utama. Pertama, aset keuangan digital, termasuk aset kripto yang pengaturannya berada dalam kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berfokus pada pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

    Kedua, derivatif keuangan, yaitu instrumen yang nilainya berasal dari aset dasar (underlying). Instrumen ini mencakup efek yang diperdagangkan di pasar modal.

    Selanjutnya, PP tersebut juga mengatur tentang pengalihan pengawasan dan pengaturan dari Bappebti ke Bank Indonesia terkait derivatif keuangan, yang mencakup underlying, termasuk instrumen yang ada di pasar uang dan pasar valuta asing.

    Fase transisi pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK

    OJK sebelumnya telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024).

    Disebutkan bahwa dalam menghadapi transisi tugas dan fungsi pengawasan aset kripto dari Bappebti, OJK menyusun strategi menjadi tiga fase transisi. Fase pertama adalah soft landing yang berlangsung pada awal masa peralihan. Kemudian, fase kedua adalah fase penguatan, dan fase ketiga yang merupakan fase pengembangan.

    POJK 27/2024 tersebut untuk memastikan bahwa Penyelenggara Aset Keuangan Digital melakukan perdagangan aset keuangan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien. Selain itu, memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, integritas pasar, keamanan sistem informasi dan siber, pencegahan pencucian uang, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

    POJK ini juga menetapkan kewajiban untuk memperoleh status izin bagi Penyelenggara Aset Keuangan Digital serta penyampaian pelaporan berkala dan insidental.

    Dengan kata lain, semua kegiatan penawaran dan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan infrastruktur pendukung aktivitas tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh OJK.

    Dalam keterangan resminya, OJK mengimbau konsumen dan calon konsumen aset keuangan digital termasuk aset kripto untuk memiliki pemahaman yang baik terkait risiko aset keuangan digital sebagai pertimbangan dalam melakukan transaksi aset keuangan digital.

    Selain itu, dibutuhkan juga peran aktif Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dalam meningkatkan literasi konsumen.

    Urgensi PP Nomor 49 Tahun 2024

    Urgensi peraturan ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    UU P2SK menetapkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan di sektor keuangan untuk memperkuat peran intermediasi sektor keuangan, meningkatkan ketahanan sistem keuangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bappebti kepada OJK dan/atau Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan.

    Di samping itu, pengawasan yang beralih ke OJK juga bertujuan untuk mengembangkan instrumen di sektor keuangan, memperkuat mitigasi risiko, meningkatkan perlindungan konsumen di sektor keuangan, serta memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan.

  • HSBC GPB Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 4,8% di 2025

    HSBC GPB Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 4,8% di 2025

    Jakarta, FORTUNE – HSBC Global Private Banking (HSBC GPB) memproyeksikan pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan mencapai 4,8 persen di tahun 2025 ini. Ekonomi Indonesia akan setara dengan 5 besar negara ASEAN lainya atau ASEAN-6.

    Chief Investment Officer, Southeast Asia for Private Banking and Wealth Management HSBC, James Cheo menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2025 diprediksi akan diuntungkan dari kombinasi antara pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekspor, dan konsumsi domestik yang kuat. Kebijakan pemerintah yang berkelanjutan menjadi faktor kunci. Ia menyebut, angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, yaitu 4,4 persen. 

    “Ekonomi Indonesia kemungkinan akan mengalami peningkatan investasi yang signifikan di bidang infrastruktur dan permintaan domestik yang sehat,” kata James pada acara Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investment & Economic) Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (9/1).

    Di sisi lain, Inflasi diperkirakan akan tetap di bawah level tengah target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen, dan kebijakan fiskal yang cermat akan memberikan fondasi yang stabil untuk pertumbuhan. Defisit fiskal diproyeksikan tetap di bawah 3 persen dari PDB, yang memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan belanja infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

    Nilai tukar Rupiah akan menguat di Rp16.300

    Petugas menghitung mata uang rupiah di Ayu Masagung Money Changer, Jakarta, Senin (26/8/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Untuk Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar, lembaga riset dari bank asal hongkong ini juga memperkirakan berada pada level Rp16.300 hingga akhir tahun 2025. ”Meskipun nilai tukar Rupiah akan menghadapi tekanan karena US Dolar yang semakin kuat, kami tetap optimis dengan Rupiah karena daya tarik imbal hasilnya,” katanya. 

    Sedangkan, untuk arah kebijakan Bank Indonesia (BI) diperkirakan melakukan tiga kali penurunan suku bunga acuan di tahun 2025, yaitu 35 basis poin di kuartal pertama dan 50 basis poin di kuartal kedua. 

    “Dengan demikian, suku bunga acuan akan turun menjadi 5,25 persen pada bulan Juni dari 6 persen saat ini. Penurunan suku bunga BI di awal tahun ini memperkuat rekomendasi kami untuk berinvestasi lebih banyak pada obligasi Rupiah dan obligasi berkualitas tinggi yang diterbitkan oleh BUMN,” kata James.

    Aset berisiko saham masih menarik di 2025

    Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investment & Economic) Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (9/1)/Dok HSBC

    Selain itu, HSBC GPB memperkirakan aset berisiko akan tetap menjanjikan di paruh pertama tahun 2025 dengan dukungan dari prospek ekonomi global yang sehat, meluasnya pertumbuhan pendapatan perusahaan dan pemangkasan suku bunga bank sentral di berbagai belahan dunia. HSBC GPB meyakini kinerja saham akan mengungguli obligasi, dan kinerja obligasi akan lebih baik daripada simpanan tunai. 

    HSBC GPB memiliki pandangan overweight terhadap saham global dan netral terhadap obligasi global. Meski demikian, HSBC GPB tetap melakukan pendekatan secara aktif dan taktis dalam memilih obligasi yang tepat agar tetap menghasilkan keuntungan. 

    “Selain itu, kami juga overweight pada saham Inggris, Jepang, India, dan Singapura karena potensi pertumbuhan dan profil risiko-imbal balik yang menarik dari aset-aset tersebut,” kata Fan Cheuk Wan, Chief Investment Officer, Asia, Global Private Banking and Wealth HSBC.

    Demi mengurangi risiko geopolitik dan perdagangan dunia yang tidak menentu, HSBC GPB berpandangan overweight secara taktis pada hedge fund  dan emas sebagai sarana lindung nilai dari risiko ekstrem dan untuk diversifikasi portofolio. HSCB GPB juga memperkirakan US Dollar akan tetap kuat.

  • Pengemplang Pajak Akan Dipersulit untuk Urus Administrasi

    Pengemplang Pajak Akan Dipersulit untuk Urus Administrasi

    Jakarta, FORTUNE – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan rencana pemerintah memperketat pengawasan terhadap wajib Pajak melalui integrasi data berbasis teknologi canggih. Dengan memanfaatkan blockchain, big data, dan artificial intelligence (AI), pemerintah akan menerapkan sistem yang memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pajak serta royalti.

    Luhut menegaskan mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak atau royalti akan menghadapi kesulitan dalam mengurus berbagai administrasi penting.

    “Kalau kamu belum bayar pajak atau royalti, nanti izin-izinmu, termasuk paspor, tidak akan bisa diperpanjang. Sistem ini akan memblok akses tersebut sampai kewajibanmu dipenuhi,” kata Luhut dalam konferensi pers, Kamis (9/1).

    Melalui teknologi blockchain dan integrasi data, pemerintah dapat memantau aktivitas wajib pajak secara lebih akurat. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Jika data yang dimasukkan wajib pajak tidak valid, sistem akan memblokir aktivitas mereka hingga dilakukan verifikasi.

    “Kalau datanya benar, mesin akan merilis izin tanpa antre. Tapi kalau ada data yang tidak benar, sistem akan memblok dan perusahaan tersebut akan diperiksa. Jika terbukti salah, perusahaan bisa kena sanksi, bahkan sampai diblok aktivitasnya,” kata Luhut.

    Sebagai contoh, pada sektor batu bara telah ada Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga. Sistem tersebut dapat mendeteksi perusahaan yang belum melunasi royalti tidak akan diizinkan menjual produknya hingga kewajiban tersebut diselesaikan. Sistem ini juga akan diterapkan secara bertahap untuk berbagai sektor lain guna meningkatkan kepatuhan pajak.

    Berikan efek jera ke pengemplang pajak

    Selain perusahaan, mantan pejabat negara yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak juga tidak akan luput dari pengawasan.

    “Kalau ada mantan pejabat yang menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Dengan sistem ini, tidak ada lagi yang bisa sembunyi, bahkan kalau dia dulu punya kuasa besar,” kata Luhut.

    Luhut optimistis langkah ini akan menjadi game changer bagi Indonesia. Ia menambahkan bahwa sistem ini akan mempermudah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi negara.

    DEN secara khusus memberikan dukungan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam implementasi Core Tax yang menjadi tulang punggung reformasi perpajakan nasional. Sistem ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara.

    Selain itu, sistem e-catalogue versi 6.0 yang diintegrasikan dengan data lintas sektor pemerintah akan membantu mengurangi potensi pemborosan anggaran, meningkatkan kualitas pengadaan, serta memastikan efisiensi dalam belanja negara.

    “Digitalisasi bukan hanya solusi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Kami mendukung penuh implementasi Core Tax dan program digitalisasi lainnya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

  • Harga Penutupan IHSG hari ini, 09 Jan 2025

    Harga Penutupan IHSG hari ini, 09 Jan 2025

    Jakarta, FORTUNE– Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) melemah -6.02 poin atau -0.00 persen ke level 7074.33 pada penutupan perdagangan 09 Jan 2025. Tercatat ada 19 saham yang mengalami kenaikan dan 20 yang mengalami penurunan.

    Top Gainers & Top Loser Saham Hari Ini 09 Jan 2025

    ilustrasi pergerakan saham (unsplash.com/Wance Paleri)

    Dengan pelemahan IHSG hari ini, berikut ini saham-saham yang menjadi Top Gainer dan Top Loser pada perdagangan hari ini:

    Saham TPIA – Chandra Asri Pacific Tbk. naik 4.12%Saham AKRA – AKR Corporindo Tbk. naik 2.56%Saham BUKA – Bukalapak.com Tbk. naik 2.56%Saham ASII – Astra International Tbk. naik 2.29%Saham ACES – Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. naik 2.13%Saham WIKA – Wijaya Karya (Persero) Tbk. turun -4.42%Saham TOWR – Sarana Menara Nusantara Tbk. turun -2.96%Saham SMGR – Semen Indonesia (Persero) Tbk. turun -1.97%Saham PTPP – PP (Persero) Tbk. turun -1.82%Saham ADRO – Alamtri Resources Indonesia Tbk. turun -1.67%

    Meskipun beberapa saham mengalami kenaikan, ada juga saham yang mengalami penurunan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk melakukan analisis dengan cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental serta sentimen pasar sebelum membuat keputusan Investasi.

  • Diminta BEI Klarifikasi, Bukalapak: Aplikasi-Web Tetap Buka

    Diminta BEI Klarifikasi, Bukalapak: Aplikasi-Web Tetap Buka

    Jakarta, FORTUNE – Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan komentar perihal penutupan layanan produk fisik pada bisnis E-commerce PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

    Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan telah melakukan diskusi (hearing) dengan BUKA dan meminta perseroan menjelaskan lebih lanjut soal penghentian salah satu bagian dari layanan e-commerce miliknya.

    “Nanti akan ada produk yang ditutup di e-commerce itu, karena kan menjual produk fisik dan non-fisik. Yang produk fisik yang akan ditutup,” kata Nyoman di gedung BEI, Kamis (9/1).

    Ihwal kontribusi dari layanan produk fisik pada bisnis e-commerce, BUKA menyatakan besarannya hanya 3 persen terhadap pendapatan perseroan. Dus, langkah itu dinilai tidak merugikan kelangsungan usaha perseroan.

    Sekretaris Perusahaan Bukalapak, Cut Fika Lutfi, mengatakan penghentian layanan produk fisik itu sejalan dengan upaya mencapai EBITDA positif. Sebab, dalam tiga tahun terakhir kontribusi pendapatan bisnis produk fisik pada aplikasi dan situs web Bukalapak terus menurun akibat dinamika pasar dan tantangan industri. Di sisi lain, biaya operasional lini bisnis itu terus meningkat signifikan.

    Keputusan tersebut berdampak pada kelangsungan kerja sejumlah karyawannya. BUKA mengeklaim akan memastikan pemenuhan seluruh hak dan kompensasi para karyawan terdampak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami berharap langkah ini dapat membawa dampak yang baik terhadap kondisi operasional dan kinerja keuangan di masa depan karena perseroan dapat melakukan efisiensi biaya operasional yang cukup signifikan,” kata Cut Fika dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis.

    Nantinya, aplikasi dan situs web Bukalapak, aplikasi dan situs web marketplace milik perseroan yang lain, serta Mitra Bukalapak, akan tetap beroperasi. 

    Pada Kamis pukul 16.02 WIB, saham BUKA menguat 2,56 persen ke harga Rp120, dari harga penutupan pada hari sebelumnya (8/1), yakni Rp117. Penguatan hari ini terjadi setelah kemarin harga BUKA tertekan 4,10 persen.

  • Tren Harga Kripto Terkoreksi, Simak Prospek Ke Depannya

    Tren Harga Kripto Terkoreksi, Simak Prospek Ke Depannya

    Jakarta, FORTUNE – Nilai Aset Kripto mengalami koreksi usai dirilisnya data ekonomi Amerika Serikat (AS). Padahal, aset digital ini sempat dalam tren bullish, dan bahkan beberapa kali menembus all time high di atas US$100.000 seiring sentimen efek Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Namun, kini Bitcoin diperdagangkan di bawah level US$95.000 per koin. Melansir CoinMarketCap, Kamis (9/1) bitcoin diperdagangkan US$94,128 atau turun 1,64 persen dalam 24 jam terakhir.

    Hal ini juga diikuti penurunan mayoritas aset kripto seperti DOGE, AVAX, LINK, DOT, dan UNI yang masing-masing mengalami penurunan lebih dari 10 persen dalam 24 jam terakhir.

    Analis Reku, Fahmi Almuttaqin, mengatakan penurunan pasar kripto ini dipengaruhi oleh kekhawatiran tentang kemungkinan inflasi AS yang diprediksi bakal meningkat karena data ekonomi AS yang lebih baik. Kondisi ini dikhawatirkan membuat Fed menahan suku bunga.

    Laporan Institute for Supply Management (ISM) menunjukkan indeks PMI sektor jasa naik dari 52,1 pada November menjadi 54,1 pada Desember. Kenaikan ke level tertinggi dalam hampir dua tahun itu menunjukkan kondisi permintaan yang masih kuat. Hal ini juga melampaui perkiraan ekonom yang memproyeksikan angka 53,3.
    Di sisi lain, terjadi defisit perdagangan sebesar US$4,6 miliar menjadi US$78,2 miliar.

    Sementara itu, indeks harga yang dibayarkan (prices paid) untuk sektor jasa melonjak dari 58,2 pada November menjadi 64,4 pada Desember, yang merupakan level tertinggi sejak Februari 2023. Kenaikan tersebut menyoroti tantangan inflasi yang masih kuat sejalan dengan pandangan Fed untuk mengurangi pelonggaran pada tahun ini.

    Di sisi lain, terjadi defisit perdagangan yang melebar sebesar US$4,6 miliar menjadi US$78,2 miliar. Menurut Fahmi, pelebaran defisit disebabkan oleh peningkatan impor lebih tinggi. 

    Tidak hanya itu, data pasar tenaga kerja AS pada November 2024 yang dirilis semalam menunjukkan jumlah perekrutan turun dari 125.000 dari 5,394 juta pada Oktober menjadi 5,269 juta. Ini dapat menjadi faktor pendukung arah kebijakan presiden AS terpilih, Donald Trump, untuk mendongkrak tarif, sehingga berpotensi signifikan mendorong kenaikan inflasi.

    “Situasi tersebut mungkin mengindikasikan meningkatnya kehati-hatian para pelaku usaha di tengah outlook ekonomi yang beragam saat ini,” katanya.

  • RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    Jakarta, FORTUNE – Indonesia resmi menjadi anggota penuh ke-10 BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan sejumlah negara lain.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS memberikan peluang besar memperluas pasar sekaligus menunjukkan independensi Indonesia di kancah internasional.

    “Kita ini negara berdaulat, negara besar. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, baik itu Tiongkok maupun Amerika Serikat,” kata Luhut dalam acara konferensi pers, Kamis (9/1).

    Menurutnya, Indonesia perlu bersikap mandiri dan mengambil keuntungan strategis dari keanggotaan di BRICS, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Keanggotaan BRICS membuka akses Indonesia ke pasar lebih luas, sekaligus memberikan posisi strategis di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global.

    “Market kita lebih besar. Dengan BRICS, kita punya peluang lebih besar untuk menangkap pasar-pasar baru dan mengantisipasi risiko dari ketegangan di Tiongkok, Eropa, dan Amerika,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti krisis energi di Eropa akibat konflik Rusia-Ukraina, serta tantangan ekonomi Cina yang tengah melambat. Ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks tarif perdagangan. Menurut Luhut, semua ini merupakan kombinasi tantangan yang harus dicermati Indonesia dengan baik demi menjaga stabilitas perekonomian domestik.

    Pentingnya kebijakan berbasis data

    Luhut menyatakan pengambilan keputusan ekonomi di bawah pemerintahan saat ini dilakukan secara terukur, dengan dukungan data dan masukan dari para ahli internasional. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki Dewan Penasihat Global (Global Advisory Board) yang terdiri dari tokoh-tokoh ekonomi terkemuka, seperti Ruchir Sharma, penulis buku One Man Wrong Kapitalisme, dan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates.

    “Kami benar-benar mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dan mendiskusikannya dengan serius. Ini membantu kami memberikan masukan yang tepat kepada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Luhut.

    Luhut optimistis langkah strategis seperti hilirisasi dan pengembangan teknologi genomik akan memperkuat posisi Indonesia pada masa mendatang.

    “Saya sangat percaya diri bahwa dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa menjadi negara maju, meskipun mungkin tidak pada 2040, tapi lebih realistis pada 2050,” katanya.

    Ia mengatakan upaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap pasar juga menjadi fokus utama pemerintah.

    “Kami harus cepat merespons apa yang tidak disukai pasar terhadap kebijakan kami. Dengan pendekatan seperti ini, saya yakin kita bisa memperbaiki ekonomi domestik dan memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk mencapai kemajuan yang lebih besar,” ujarnya.

  • 5 Cara Cek Perusahaan Penipu, Waspada Investasi Bodong!

    5 Cara Cek Perusahaan Penipu, Waspada Investasi Bodong!

    Investasi jadi salah satu cara terbaik untuk mengembangkan aset yang dimiliki. Namun, hal tersebut juga dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan aksi Penipuan Investasi.

    Biasanya, pelaku menawarkan sejumlah investasi menggiurkan dengan keuntungan besar pada korbannya. Dalam melancarkan aksinya, perusahaan yang dipakai tentu sebuah entitas palsu.

    Maka dari itu, penting untuk mengecek legalitas perusahaan sebelum menjalin relasi, bahkan melakukan investasi.

    Lantas, bagaimana Cara Cek Perusahaan Penipu agar terhindar dari investasi bodong? Berikut beberapa cara yang bisa diikuti dengan mudah.

    Cara cek perusahaan penipu lewat OJK

    Sebagai salah satu badan pengawas keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak diandalkan untuk memeriksa legalitas perusahaan. Selain perusahaan legal, OJK juga kerap menginformasikan perusahaan ilegal yang harus diwaspadai.

    Berikut beberapa cara mengecek legalitas perusahaan lewat OJK.

    Buka situs https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx di browser. Pilih menu Fungsi Utama yang ada di halaman utama. Klik Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Setelah itu, pilih Informasi Pasar Modal. Klik Daftar Perusahaan Efek. Anda bisa melihat data bulanan mengenai daftar perusahaan yang terdaftar secara resmi di OJK. Untuk mencari perusahaan tertentu, masukan nama perusahaan terkait di kolom Pencarian dan klik Cari. Status legalitas perusahan yang dicari akan muncul di layar.

    Cara cek perusahaan penipu melalui situs Kemenkumham

    Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyediakan situs AHU yang dapat dipakai untuk mengecek legalitas suatu perusahaan. Adapun langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut:

    Kunjungi situs https://ahu.go.id/. Pilih menu AHU Perseroan Terbatas di halaman utama. Setelah itu, klik Cek Nama Perseroan Terbatas. Masukan nama perusahan yang ingin diperiksa pada kolom yang sudah disediakan. Lengkapi kode captcha yang muncul. Hasil pencarian legalitas akan muncul di layar.

    Cara cek perusahaan penipu via Bappebti

    Berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menawarkan pemeriksaan legalitas perusahaan bidang perdagangan berjangka komoditi secara online.

    Melalui situs ceklegalitas.bappebti.go.id, Anda dapat mengecek perusahaan tersebut terdaftar di Bappebti atau tidak. Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti.

    Buka situs https://ceklegalitas.bappebti.go.id/ di browser. Masukan nama pelaku usaha yang ingin dicek legalitasnya di kolom pencarian. Klik Cek Sekarang. Informasi terkait pelaku usaha tersebut terdaftar atau tidak akan muncul di layar.

    Cara cek perusahaan penipu melalui laman Kominfo

    Tidak banyak yang tahu bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyediakan layanan pemeriksaan legalitas perusahaan. 

    Lewat situs Direktorat Tata Kelola Aptika, sejumlah perusahaan baik luar atau luar negeri, terutama perusahaan penyelenggara sistem elektronik (PSE)

    Kunjungi laman https://pse.kominfo.go.id/home. Klik Lihat Daftar PSE domestik untuk perusahaan dalam negeri atau Lihat Daftar PSE Asing untuk perusahaan luar negeri. Untuk mempermudah proses pengecek, masukan nama perusahaan terkait di kolom pencarian. Anda bisa melihat status perusahaan, mulai dari terdaftar, diberhentikan sementara, hingga dicabut.

    Cara cek perusahaan penipu lewat situs perusahaan

    Selain melalui situs pengecekan legalitas perusahaan, Anda dapat melakukan pemeriksaan pada situs perusahaan tersebut.

    Pastikan situs perusahaan tersebut memakai alamat website yang aman dan memiliki sertifikat SSL. Pasalnya, perusahaan penipu seringkali menggunakan situs yang terlihat tidak profesional atau tidak aman. 

    Konten atau isi di dalamnya juga cenderung sedikit dan tidak lengkap karena entitas tersebut hanya dijadikan media untuk menipu.

    Jika menemukan situs perusahaan yang mencurigakan, lebih baik untuk menunda aktivitas apa pun, termasuk investasi, dengan perusahaan terkait dan melaporkannya.

    Demikian beberapa cara cek perusahaan penipu untuk memastikan legalitasnya sebelum bekerja sama atau menaruh uang untuk investasi. Semoga bermanfaat!