Category: Fajar.co.id

  • Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung merespons hasil survei Poltracking soal kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran di angka 78,1 persen selama satu tahun menjabat.

    Menurutnya, jika Gibran didempetkan pada Prabowo lalu dianggap sebagai prestasi Gibran, orang menganggapnya terlalu mengada-ada. 

    Dia membungkuk sejumlah lembaga survei yang dengan mudah dibayar untuk merawat eksistensi politik Gibran dengan asumsi bahwa Gibran harus selalu ada dalam persepsi positif. 

    “Tetapi publik tahu apa yang disebut kasat kusut di lembaga survey. Dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi wakil presiden kendati didempetkan dengan prestasi presiden. Selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja,” ujarnya dalam kanal YouTube-nya, Rabu, (22/10/2025).

    Padahal kata dia, hal-hal yang bersifat sosial aja, kinerja Gibran sebagai wapres tak terlihat. Karena itu dia mencurigai lembaga survei tersebut sengaja digaji untuk memelihara elektabilitas Gibran.

    Apalagi kata dia, Gibran pastinya punya ambisi untuk menjadi Presiden di kemudian hari menggantikan Prabowo Subianto.

    “Selama ini kita hanya mendengarkan gunting pita, pidato kecil sana sini, tetapi ada tugas khusus yaitu mengawasi pembangunan atau membuat perencanaan yang memungkinkan wilayah-wilayah yang tidak disentuh oleh presiden misalnya soal mengevaluasi MBG kan nggak mungkin presiden terus menerus ada dalam isu itu. Kalau politik luar negeri nggak, karena nggak mungkin punya kapasitas,” jelas Rocky.

  • Sama-sama Klaim Data Bank Indonesia, Siapa Benar Menkeu Purbaya atau Dedi Mulyadi?

    Sama-sama Klaim Data Bank Indonesia, Siapa Benar Menkeu Purbaya atau Dedi Mulyadi?

    “Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” ucapnya.

    Dari penjelasan BI tersebut, KDM memastikan tudingan bahwa Pemprov Jabar menjadi salah satu daerah yang mengendapkan dana dalam bentuk deposito terpatahkan.

    “Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada,” katanya.

    Disinggung mengenai paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan sebaliknya, KDM hanya berujar satu kata, “Begitulah”.

    Meski demikian, KDM memastikan posisi kas daerah Pemprov Jabar terus bergerak sesuai kebutuhan belanja daerah, dengan jumlah fluktuatif per harinya.

    “Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar,” katanya.

    Terkait ancaman pencopotan pejabat yang menginformasikan data bohong soal fiskal daerah, Dedi mengatakan setelah mendapatkan penjelasan BI, dirinya mengatakan merasa tidak enak hati.

    “Jadi saya merasa enggak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada,” katanya dengan nada bergurau.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana bukan di bank pembangunan daerahnya, termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

    Purbaya menyebut Pemprov Jabar menyimpan deposito sebesar Rp 4,17 triliun. Selain Jabar, Purbaya juga menyebut Pemprov DKI Jakarta menyimpan deposito Rp 14,683 triliun dan pemprov Jatim Rp 6,8 triliun.

  • Bikin Ketar-ketir Koruptor, Natalius Pigai Usul Korupsi Dimasukkan sebagai Pelanggaran HAM

    Bikin Ketar-ketir Koruptor, Natalius Pigai Usul Korupsi Dimasukkan sebagai Pelanggaran HAM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, kembali membuat terobosan hukum yang dianggap bakal jadi perhatian dunia.

    Ia mengusulkan agar tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Dikatakan Natalius, rancangan usulan tersebut telah rampung dan siap diserahkan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

    “Pasalnya sudah ada, tinggal kami serahkan ke DPR. Mudah-mudahan ada doa supaya DPR mengesahkan,” ujar Natalius di kantor Kementerian HAM, Jakarta.

    Natalius menilai, langkah ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang secara tegas menghubungkan korupsi dengan pelanggaran HAM.

    “Kami kan di seluruh dunia tidak ada loh, dalam induk undang-undang hak asasi manusia itu ada korupsi dan HAM,” Natalius menuturkan.

    “Induk undang-undangnya ya, instrumen undang-undang sebuah negara itu belum ada. Kami baru pertama yang mengkaitkan antara korupsi dan HAM,” tambahnya.

    Dijelaskan mantan Komisioner Komnas HAM itu, korupsi dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan dalam situasi darurat dan berdampak langsung terhadap keselamatan warga negara.

    “Misalnya dalam suasana COVID atau satu pulau kena dan dia dinyatakan oleh para ahli bahwa kalau dalam satu minggu tidak ditangani pemerintah, tidak dikasih makan, maka orang mati semua,” imbuhnya.

    “Ini contoh ya, orang mati semua. Lalu ada pemerintah punya anggaran besar, wajib ngasih, kan gitu,” sambung dia.

    Ia menggambarkan bila tiba-tiba anggaran diembat oknum sehingga suplai makanannya terhenti.

  • Warga Sulsel Tenang! Satgas Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras, Stok Melimpah

    Warga Sulsel Tenang! Satgas Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras, Stok Melimpah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tidak ingin masyarakat diperhadapkan dengan harga beras mahal, Satgas Pangan Provinsi Sulsel langsung bereaksi.

    Berkolaborasi dengan Bulog, Satgas Pangan Sulsel melakukan rapat koordinasi di Barugga Lappo Ase, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (22/10/2025).

    Kastgas Pangan Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan, mereka diasistensi langsung oleh tim dari Bappanas, dan Satgas Pangan Pusat Mabes Polri.

    “Kenapa beras harus dikendalikan? Karena ini wujud nyata kehadiran negara, kehadiran pemerintah, memperhatikan distribusi dan harga beras,” ujar Dedi kepada awak media.

    Dikatakan Dedi, Pemerintah telah menggelontorkan begitu banyak anggaran melalui APBN untuk mewujudkan swasembada dan stabilitas harga beras.

    “Kehadiran Satgas di sini untuk memastikan harga beras di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Bapanas,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, kata Dedi, Satgas juga bakal memastikan tidak ada penimbunan maupun perbuatan curang di pasaran.

    “Misalnya repacking untuk meningkatkan mutu yang tidak sesuai aturan perundang-undangan,” sebutnya.

    Dibeberkan Dedi, dalam upaya itu ia berkolaborasi dengan Kanwil Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, BPS, dan pihak lainnya.

    “Dari pemantauan kami di Enrekang dengan Palopo, memang ada sedikit yang di atas HET. 2 dari 24 kabupaten/kota,” Dedi menuturkan.

    “Nanti akan kami asistensi, kami pelajari dengan data-data itu apakah terjadi penimbunan atau suplai yang kurang. Jika suplai kurang, Bulog harus segera melakukan operasi pasar di sana,” tambahnya.

  • Mengalir ke Sektor Produktif dan UMKM, BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Mengalir ke Sektor Produktif dan UMKM, BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyelesaikan penyaluran dana penempatan pemerintah sebesar Rp55 triliun pada 16 Oktober 2025. Dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan ke berbagai segmen produktif.

    Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan bahwa dana tersebut disalurkan ke berbagai segmen pembiayaan, dimana pembiayaan terbesar disalurkan ke segmen mikro, yakni sebesar Rp28,08 triliun, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di sisi lain, pembiayaan ke segmen korporasi mencapai Rp11,07 triliun dan diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional. Penyaluran ini mendorong geliat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sekaligus memperkuat fondasi sektor industri strategis sebagai penggerak ekonomi nasional.

    Pembiayaan juga disalurkan ke segmen komersial sebesar Rp10,13 triliun dan segmen konsumer sebesar Rp6,58 triliun. Pada kedua segmen ini, BRI mendorong penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha berskala menengah. Alokasi ini ditujukan untuk menjaga daya beli dan memastikan roda ekonomi tetap bergerak di berbagai lapisan.

    “Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI dalam penempatan dana ini. Pembiayaan disalurkan secara selektif dan terukur ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Seluruh proses penyaluran dilakukan secara prudent untuk memastikan pembiayaan benar-benar memberikan dampak yang optimal,” ujar Hery Gunardi.

  • Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mengenai tindakan tegas terhadap pedagang dan distributor nakal, Bapanas RI menyebut bahwa hal tersebut masih tahap sosialisasi.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas RI, Brigjen Hermawan di Barugga Lappo Ase milik Perum Bulog.

    Kendati demikian, Hermawan menegaskan bahwa beberapa waktu lalu pihak telah mengirimkan surat teguran kepada produsen atau pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Karena berasnya lokal, surat tegurannya diberikan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah),” ujar Hermawan kepada awak media, Rabu (22/10/2025).

    Diakui mantan Kapolsek Makassar ini, sejauh ini prosesnya belum berjalan maksimal. Kendati demikian, pengawasan tetap akan diperkuat.

    Ia juga mengapresiasi langkah Mentan Andi Amran Sulaiman yang mengungkap oknum-oknum nakal di lapangan.

    “Jadi dia melihat banyak sebenarnya masyarakat tertipu ya. Ternyata hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang dijual premium harusnya dijual medium,” sebutnya.

    Berangkat dari situ, kata Hermawan, pihaknya mulai bergerak melakukan penyelidikan kemudian naik ke penyidikan.

    “Setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin 36 orang di Bareskrim. Beberapa daerah lain juga melakukan hal serupa. Rata-rata terjadi di daerah non-sentra produksi,” terangnya.

    Kata pria kelahiran Kota Makassar ini, khusus untuk Sulsel saat ini masih berstatus sebagai sentra produksi. Diyakini masih aman karena stoknya melebihi cukup.

    “Jika ada oknum pemerintah daerah, TNI, atau Polri yang ikut terlibat dalam perdagangan dengan pelanggaran yang sama, sanksinya sama seperti lainnya. Kita tidak boleh bedakan,” tegasnya.

  • Berbeda dengan Polemik Ijazah Jokowi, Hendri Satrio Sebut Kasus Ijazah Wapres Gibran Harus Segera Diselesaikan

    Berbeda dengan Polemik Ijazah Jokowi, Hendri Satrio Sebut Kasus Ijazah Wapres Gibran Harus Segera Diselesaikan

    “Kan kita berhak tahu siapa (yang punya ijazah). Nah ini jadi memang harus dibongkar,” ujar Feri dalam videonya yang beredar, dikutip Selasa (21/10/2025).

    Ia menyebut munculnya pertanyaan publik terkait lamanya Gibran menempuh pendidikan di Singapura dan Australia harus dijawab secara terbuka.

    “Nah di titik itu muncullah beberapa hal ya soal informasi berapa tahun untuk sekolah di Singapura, berapa tahun untuk sekolah di Australia ini Wapres,” ucapnya.

    Feri menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Gibran disebut sempat menempuh pendidikan di lembaga bahasa bernama Insearch yang berada di bawah University of Technology Sydney (UTS).

    “Teman-teman yang tamatan UTS bilang, Insearch itu underbown-nya UTS, lembaga pendidikan bahasa untuk persiapan masuk kampus karena IELTS tidak cukup,” jelasnya.

    Namun, lanjut Feri, lembaga tersebut hanya memberikan sertifikat kursus bahasa, bukan ijazah setara pendidikan formal di Indonesia.

    “Ini hanya sertifikat bimbel. Disetarakan, iyalah. Tapi nggak bisa disamakan dengan tingkatan pendidikan seperti SMA di Indonesia, karena pembelajarannya berbeda,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Feri menilai penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk membuka kejelasan soal dokumen pendidikan tersebut agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

    “Nah inilah yang kemudian menurut saya layak dibuktikan di pengadilan maupun di ruang politik,” Feri menuturkan.

    “Kalau saya jadi orang politik, saya akan minta ini dibuka supaya keributan publik selesai,” kuncinya. (fajar)

  • Beras Masih Dijual di Atas HET, Lonjakan Paling Mencolok di Daerah Ini

    Beras Masih Dijual di Atas HET, Lonjakan Paling Mencolok di Daerah Ini

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Harga kebutuhan pokok khususnya beras di sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng) ditemukan dijual dengan harga di atas ecera tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Temuan tersebut bahkan disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Jateng. Satgas ini menemukan adanya penjualan di atas HET di 21 kabupaten/kota, dengan empat daerah tercatat mengalami lonjakan paling mencolok, yaitu Jepara, Pekalongan (kabupaten dan kota), serta Kendal.

    “Dari pemantauan di lapangan, ada yang naik lebih dari lima persen dari HET. Kami sudah turunkan tim untuk memastikan penyebabnya,” ujar Wadirreskrimsus Polda Jateng, AKBP Feria Kurniawan, Rabu (22/10).

    Langkah cepat diambil. Masing-masing Polres diminta turun langsung ke pasar dan gudang beras, memastikan tak ada permainan harga apalagi penimbunan. Menurut Feria, pengawasan tak hanya soal harga, tapi juga rantai distribusi yang kerap jadi sumber persoalan.

    “Kalau distribusi tersendat, harga di hilir pasti naik. Karena itu kami lakukan pemantauan menyeluruh dari tingkat produsen, distributor, sampai ritel,” tegasnya.

    Hingga pertengahan Oktober 2025, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog sudah menembus 29 ribu ton.

    Angka ini dinilai cukup untuk menjaga ketersediaan di pasar, namun nyatanya harga di lapangan masih bergerak liar. Operasi pasar pun dipastikan berlanjut hingga Februari 2026, dengan harapan bisa menekan harga medium dan premium agar kembali sesuai ketentuan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bulog. Tujuannya masyarakat bisa beli beras dengan harga wajar dan mutu terjamin,” kata Feria.

  • Celios Dihajar PSI Gegara Beri Nilai 3 dari 10: Riset atau Orderan Jatuhkan Prabowo-Gibran?

    Celios Dihajar PSI Gegara Beri Nilai 3 dari 10: Riset atau Orderan Jatuhkan Prabowo-Gibran?

    Karena itu, lanjutnya, survei Celios yang menggunakan metode serupa juga tak layak disebut riset ilmiah.

    “Pengikut Celios kalau dijadikan responden, ya sudah pasti bisa ditebak hasilnya. Tidak perlu riset-riset!,” timpalnya.

    Dian menegaskan, siapapun berhak menilai kinerja pemerintahan, namun lembaga survei harus tunduk pada kaidah metodologi ilmiah.

    “Semua orang bisa memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Mau kasih nol, satu, dua, atau sembilan, juga bebas! Tapi kalau lembaga mengaku telah melakukan riset maka dia harus tunduk pada metodologi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia menyindir klaim riset yang dilakukan Celios. “Jangan ngaku riset tapi sebenarnya lagi ngibul!” tegasnya.

    Dian juga mempertanyakan validitas hasil riset Celios yang memberi nilai rendah terhadap sejumlah kementerian.

    “Apalagi sampai mau nge-chek kesuksesan program, variabel itu penting. Mana yang harus dikontrol, mana yang bebas. Kalau ujug-ujug ada raport nilai 3, ya monmaap, itu namanya tendensius bukan penilaian,” bebernya.

    Bahkan, ia menduga riset tersebut sarat kepentingan politik.

    “Apalagi penilaian terhadap kinerja kementerian, jangan-jangan itu semua orderan,” tandasnya.

    Menurut Dian, riset kebijakan publik harus didasarkan pada pendekatan ilmiah dan instrumen kausalitas yang tepat.

    “Riset kebijakan itu penting soal kausalitas. Ada instrumennya, harus objektif. Boleh pakai difference in differences,” ucapnya.

    Ia pun menyarankan agar Celios jujur kepada publik mengenai tujuan dari surveinya.

    “Jadi saran saya sama peneliti maha benar Celios, gentle aja bilang bahwa ini bukan hasil riset tapi hasil diskusi-diskusi tim untuk menjatuhkan citra Prabowo-Gibran!” katanya menohok.

  • DPR Sewot KPU Sewa Jet Pribadi Mewah Rp 90 Miliar Dipakai ke Bali-KL

    DPR Sewot KPU Sewa Jet Pribadi Mewah Rp 90 Miliar Dipakai ke Bali-KL

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI akan memanggil Komisioner KPU terkait penyalahgunaan jet pribadi diluar kepentingan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dalam keterangannya, Rabu (22/10).

    Rencana ini sebagai respon dijatuhkannya sanksi teguran keras oleha Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU.

    Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat hati-hati.

    “Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

    Dalam sidang DKPP yang digelar pada Selasa (21/10/2025) terungkap fakta bahwa KPU menyewa private jet untuk komisionernya senilai Rp 90 miliar menggunakan dana APBN dengan pelaksanaan kontrak, yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

    Penyewaan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp 65.495.332.995 dan tahap kedua Rp 46.195.658.356. DKPP menyebut ada selisih anggaran Rp 19.299.674.639.

    Dinyatakan bahwa ketua dan empat Anggota KPU RI melakukan 59 kali perjalanan menggunakan jet pribadi sewaan saat Pemilu 2024. Namun tidak satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik sebagaimana yang pernah diakui kelima pimpinan KPU tersebut, yakni Afifuddin, Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.