Category: Fajar.co.id

  • Rumah Pensiun Jokowi Terluas Dibanding Presiden Lainnya, Didi Lionrich: Bakal Jadi Tempat Kumpul Termul yang Biayanya Pakai Duit Rakyat

    Rumah Pensiun Jokowi Terluas Dibanding Presiden Lainnya, Didi Lionrich: Bakal Jadi Tempat Kumpul Termul yang Biayanya Pakai Duit Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rumah pensiun mantan presiden Jokowi jadi yang terluas di banding tujuh presiden lainnya. Hal itu menjad sorotan di tengah berbagai polemik yang ada.

    Pegiat Media Sosial, Didi Lionrich, salah satu yang menyoroti hal itu. Dia menyebut Jokowi hebat.

    “Dari semua mantan Presiden di Indonesia, cuma Jokowi doang yang rumahnya paling gede! Hebat nggak tuh,” kata Didi dikutip dari unggahannya di X, Jumat (24/10/2025).

    Namun yang menurutnya lebih hebat, karena bukan hanya biaya pembangunannya yang ditanggung ngeara. Tapi juga segala operasionalnya.

    “Yang bikin tambah amazing lagi adalah, semua biaya operasionalnya mulai dari air, listrik, telepon, sampai mobil berikut suiprnya dan masih banyak lagi. Sama biaya pengamanan, itu dibiayai pakai duit kita,” jelas Didi.

    DIa menduga, rumah tersebut kelak akan jadi tempat kumpul Termul. Termul sendiri adalah akronim dari Ternak Mulyono, istilah yang kerap digunakan untuk loyalis Jokowi.

    “Prediksi gua, itu rumah bakal jadi tempat kumpul-kumpul, makan-makan, dan pestanya paea Termul,” ujarnya.

    Segala aktivitas mereka di rumah tersebut, menurut Didi juga akan menggunakan uang negara. Yang notabenya berasal dari pajak rakyat.

    “Yang tentunya pas lagi acara sama Termul itu, mulai dari listrik, pengamanan, dan segala macam kebutuhan acara itu, dibayarnya juga pakai duit elu semua,” pungkasnya.

    “Rela nggak lu?” sambung Didi.

    Rumah pensiun itu diketahui berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasinya dipilih sendiri oleh Jokowi.

    Per 22 Oktober, rumah tersebut belum rampung. Tapi diperkirakan progres pembangunannya sudah mencapai 90 sampai 95 persen.

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Indeks Produksi Kacang Hijau dan Tanah Menurun Beberapa Tahun Ini

    Indeks Produksi Kacang Hijau dan Tanah Menurun Beberapa Tahun Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memaparkan indeks produksi kacang hijau.

    Dikatakan indeks produksi kacang hijau cenderung menurun cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir.

    Indeks tahun 2024 sebesar 40,11 (tahun dasar 2010, 2010=100). 

    “Artinya produksi tahun 2024 yang sekitar 117 ribu ton hanya 40,11% dari produksi tahun 2010 yang mencapai 292 ribu ton,” kata Awalil Rizky, dalam akun Threadnya, Jumat, (24/10/2025).

    Indeks produksi kacang hijau tidak merujuk pada satu angka tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produktivitas (misalnya rata-rata 1,2 ton per hektar), produksi dunia dan nasional, serta harga jual dan neraca perdagangan (impor vs ekspor). 

    Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, perlu dilihat data dari berbagai sumber, termasuk data produktivitas per daerah dan tren perdagangan global. 

    Selain itu dia menyebut indeks produksi kacang tanah menurun tajam beberapa tahun ini. 

    “Indeks tahun 2024 sebesar 37,37 (tahun dasar 2010, 2010=100),” ungkapnya.

    Artinya lanjut dia, produksi tahun 2024 adalah sekitar 291 ribu ton atau hanya 37,37% dari produksi tahun 2010 yang mencapai 779 ribu ton.

    Indeks produksi kacang tanah bervariasi tergantung wilayah dan tahun. Secara nasional, indeks produksi kacang tanah mengalami penurunan tajam di tahun 2024, mencapai 37,37% dari produksi tahun 2010 (indeks tahun dasar 2010=100), yang setara dengan sekitar 291 ribu ton dibandingkan 779 ribu ton pada tahun dasar. 

  • Rocky Gerung Soal AMPG Gunakan Delik Umum Laporkan Pengunggah Meme Bahlil: Konyol

    Rocky Gerung Soal AMPG Gunakan Delik Umum Laporkan Pengunggah Meme Bahlil: Konyol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung mengritik sayap kiri partai Golkar, AMPG yang telah melapor akun medsos yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dugaan hinaan itu melalui unggahan meme Menteri ESDM tersebut.

    Menurutnya agak konyol jika soal reputasi buruk pejabat publik dijadikan alasan untuk menangkap mereka yang membuat meme.

    “Apapun Bahlil di dalam panggung politik nasional bukan sosok yang menjadi idola atau diidealkan netizen. Tentu Bahlil menteri Prabowo, ketua Golkar, itu identitas yang melekat pada dia sebagai seorang tokoh,” kata Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, dikutip Jumat, (24/10/2025).

    “Ketokohan dia itu yang dipersoalkan, bukan Bahlilnya sebagai individu. Yang diledek netizen pelaku Bahlil sebagai pejabat publik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sedek Bahta mengaku baru berkonsultasi soal unggahan meme Bahlil ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/10/2025).

    Dia menegaskan bahwa pihaknya belum melaporkan sejumlah akun yang mengunggah konten meme Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu.

    Kedatangannya di Polda berdasarkan surat tugas dari Ketua Umum AMPG, Said Aldi Al Idrus, bukan dari ketua umum Partai Golkar. 

    “Di dalam surat tugas itu, beliau (Said Aldi) memberikan kepada kami, tim hukum AMPG, untuk berkonsultasi dengan tim siber Polda Metro Jaya,” tutur Sedek Bahta. 

    Bukti yang dibawa antara lain konten-konten yang secara massif menyerang dan beberapa hal yang bisa masuk ke (tindak pidana) delik umum. 

  • Menkeu Purbaya Persoalkan Uang APBD Disimpan dalam Bentuk Deposito dan Giro, Dedi Mulyadi: Tidak Mungkin Juga Nyimpen Uang di Kasur

    Menkeu Purbaya Persoalkan Uang APBD Disimpan dalam Bentuk Deposito dan Giro, Dedi Mulyadi: Tidak Mungkin Juga Nyimpen Uang di Kasur

    “Memang di provinsi, di kabupaten kota, ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call. Yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito,” tuturnya.

    Ia menegaskan, deposito on call tersebut bersifat fleksibel dan dapat dicairkan kapan pun untuk kebutuhan pembangunan.

    “Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang itu juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah, tidak lari ke perorangan kembali lagi ke kas daerah,” katanya.

    Dedi juga memastikan dana kas daerah Jawa Barat dikelola di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro, bukan deposito. Ia punya alasan, keputusan menyimpan kas berupa giro dinilai lebih prudent dalam membiayai proyek atau pekerjaan.

    Dedi mencontohkan, proyek pembangunan jalan senilai Rp1 triliun akan dibayarkan secara bertahap melalui tiga termin. “Yang Rp1 triliun itu tidak langsung dibayarkan begitu kontrak dibayarkan. Maka dibagi menjadi tiga termin. Ada termin pertama biasanya 20-30 persen, kemudian termin kedua, termin ketiga,” tuturnya.

    Kondisi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan sistem termin pembayaran agar pembangunan tetap terkendali.

    “Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU,” katanya.

    Menurutnya, Pemprov Jabar berkomitmen mengutamakan penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi publik.

  • Untung Ada Jokowi Kata Dian Sandi, Jhon Sitorus: Jangan Samakan Indonesia Sebelum Jokowi dengan Zaman Batu

    Untung Ada Jokowi Kata Dian Sandi, Jhon Sitorus: Jangan Samakan Indonesia Sebelum Jokowi dengan Zaman Batu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali memanas setelah pernyataan Dian Sandi Utama, menuai respons dari pegiat media sosial, Jhon Sitorus.

    Sebelumnya, Dian menyebut bahwa tanpa keberanian mantan Presiden Jokowi, Indonesia tidak akan memiliki infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Whoosh.

    Ia juga menilai kritik terhadap proyek tersebut terlalu dipaksakan dan bersifat menjatuhkan.

    Namun, pernyataan itu langsung dibalas oleh Jhon Sitorus. Ia menilai pujian yang dilontarkan kader PSI kepada Jokowi sudah berlebihan dan tidak lagi menggunakan logika sehat.

    “Ternak-ternak Mulyono ini gilanya makin nggak ketulungan. Masa kalau Jokowi nggak ada, Indonesia jadi tidak punya apa-apa?” kata Jhon di X @jhonsitorus_18 (23/10/2025).

    Dikatakan Jhon, pernyataan semacam itu justru menggambarkan cara berpikir yang tidak rasional dan terlalu mengultuskan individu.

    “Ini artinya sebelum Jokowi, Indonesia masih zaman Purbakala,” sebutnya.

    Ia menilai, loyalitas kader PSI kepada Jokowi telah melewati batas kewajaran.

    “Memuji secara berlebihan hanya akan membuat otak makin gila karena khayalan tinggi yang melebihi kenyataan,” lanjut Jhon.

    Jhon bahkan menyarankan agar partai berlambang tangan itu melakukan introspeksi terhadap cara berpikir para kadernya.

    “Sepertinya kader-kader PSI ini perlu dievaluasi daya nalar dan berpikirnya. Agar memuji pemimpin dengan standar logika dan nalar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi, mengatakan bahwa opini yang terus berkembang di medsos itu seakan sengaja diframing untuk menjatuhkan citra mantan Presiden Jokowi.

  • Jaga Ekosistem Lingkungan, BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bank Sampah Bogor

    Jaga Ekosistem Lingkungan, BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bank Sampah Bogor

    Corporate Secretary BRI, Dhanny mengungkapkan bahwa melalui pelatihan ini, masyarakat diajak untuk lebih bijak dan kreatif dalam mengelola limbah rumah tangga, khususnya minyak bekas. Dengan diolah menjadi sabun cuci tangan, limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini memiliki nilai tambah dan fungsi baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. “Proses ini tidak hanya mengurangi potensi pencemaran, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah diolah kembali menjadi produk yang berguna,” ungkapnya.

    Selain manfaat lingkungan, Dhanny menegaskan bahwa kegiatan ini juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi ibu rumah tangga atau pelaku UMKM, karena produk sabun hasil olahan ini dapat dikembangkan menjadi produk usaha ramah lingkungan yang bernilai jual. “Tentunya pelatihan ini membawa dampak positif ganda, baik dari sisi pelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” imbuhnya.

    Pada kesempatan berbeda, Endah Diana selaku pengurus Bank Sampah Azalea Bogor mengungkapkan bahwa bagi anggota Bank Sampah Azalea, pelatihan dari BRI Peduli memberikan manfaat yang banyak, baik bagi anggota maupun masyarakat. Dengan adanya pelatihan tersebut juga pada akhirnya mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini terlihat dari jumlah warga yang menabung minyak jelantah di Bank Sampah Unit (BSU) Azalea yang terus meningkat.

    “Selama ini, kami menjual minyak jelantah tersebut ke bank sampah induk. Namun, setelah mengikuti pelatihan ini, kami dapat mengolah minyak jelantah sendiri menjadi produk yang bisa kami gunakan kembali. Hasil olahan tersebut juga nantinya bisa memberikan keuntungan yang cukup besar apabila kami jual,” ungkap Endah.

  • Komisi Reformasi Polri Tidak Jelas, Rizal Fadillah: Rezim Omon-omon

    Komisi Reformasi Polri Tidak Jelas, Rizal Fadillah: Rezim Omon-omon

    “Ini pembuka jalan bagi kelancaran reformasi di dalam tubuh Kepolisian. Tanpa penggantian, pintu tertutup rapat,” terangnya.

    Rizal menambahkan, pergantian Kapolri menjadi simbol nyata dari reformasi itu sendiri.

    “Benar bahwa reformasi tidak identik ganti Kapolri, tetapi ganti Kapolri adalah reformasi. Binatang itu bukan kuda, tetapi kuda itu binatang,” kata dia menegaskan.

    Ia memperingatkan, bila rencana reformasi hanya sebatas wacana, hal itu bisa berakibat fatal terhadap kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo.

    “Kebaikan di bidang lain rontok akibat pengabaian atau ketakutan realisasi niat bagus untuk melakukan reformasi. Nila setitik rusak susu sebelanga,” ucap Rizal.

    Menurutnya, agenda reformasi Polri harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar basa-basi politik.

    “Dampak buruk bagi Prabowo jika agenda ini mundur maju, tarik ulur, atau basa-basi, akan kalah gertak oleh Listyo yang telah mengerahkan pasukan Tim Transformasi Reformasi,” imbuhnya.

    Rizal juga bilang, Prabowo terkesan ragu dan tidak konsisten, bahkan kerap membuat keputusan yang emosional dan tidak matang.

    “Perencanaan Prabowo tidak pernah matang, selalu sporadis dan politis, emosional dan egois. Tidak mampu menggalang kekuatan riil atas perencanaan populis,” tandasnya.

    Lebih jauh, Rizal menyinggung masa lalu Prabowo dalam perjalanan karier militernya.

    “Mengulang kesalahan reformasi 1998. Ia mengkhianati amanat keluarga, hingga terusir ke Yordania. Mengkhianati karakter prajurit, hingga dipecat dari tentara. Mengkhianati prinsip hak asasi dengan menculik aktivis kritis. Komitmen terhadap nilai kejuangan tidak teguh. Prabowo itu rapuh,” timpalnya.

  • Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para guru honorer khususnya yang belum sarjana kembali mendapat angin segar dari pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuat terobosan baru tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Terobosan kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

    Mulai tahun 2026 mendatang, Kemendikdasmen menyiapkan beasiswa pendidikan bagi 150 ribu guru yang belum memiliki jenjang pendidikan D4 atau S1. Anggaran untuk ini pun telah disiapkan dalam APBN 2026.

    “Tahun depan kami sudah mengalokasikan untuk 150 ribu beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1 dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026,” kata Mu’ti dalam dalam agenda Taklimat Media 1 tahun pencapaian Kemendikdasmen selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu (22/10/2025) malam.

    Abdul Mu’ti mengatakan, tahun 2025 ini sebanyak 12.500 guru dan tenaga pendidik sudah mulai kuliah dengan beasiswa Rp3 juta per semester sehingga kini para guru tersebut sedang menjalani proses pembelajaran.

    Lebih jauh ia mengungkapkan, program pemberian beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 itu diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

    “Sehingga harapan kami dalam satu tahun program ini selesai dan mudah-mudahan bisa diwisuda pada tahun yang akan datang,” ungkapnya.

    Selain itu, pada tahun depan, Kemendikdasmen juga siap mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan jumlah target yang diperluas menjadi lebih dari 800.000 guru.