Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara.

    Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.

    “Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional,” kata Haidar Alwi, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat.

    Pelimpahan kesalahan kepada Polri dalam peristiwa tersebut hanya menunjukkan bagaimana isu ini telah direkayasa dan diarahkan ke institusi kepolisian serta pimpinannya.

    “Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri,” jelas Haidar Alwi.

  • Luncurkan Logo HUT ke-130, BRI Angkat Tema Satu Bank untuk Semua

    Luncurkan Logo HUT ke-130, BRI Angkat Tema Satu Bank untuk Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebagai awal rangkaian perayaan ulang tahun ke-130 BRI yang akan jatuh pada 16 Desember 2025 mendatang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara resmi menyelenggarakan Kick-Off HUT ke-130 di Kantor Pusat BRI Jakarta (16/10).

    Acara ini dihadiri secara langsung oleh jajaran manajemen BRI dan perusahaan anak, senior leaders, serta Insan BRILiaN (karyawan BRI) yang berpartisipasi secara langsung maupun virtual dari berbagai unit kerja BRI di dalam dan luar negeri.

    Direktur Utama BRI, Hery Gunardi membuka acara dengan menyampaikan refleksi atas perjalanan panjang perusahaan. Ia menegaskan bahwa usia 130 tahun merupakan tonggak penting yang menunjukkan konsistensi BRI dalam melayani kebutuhan masyarakat dan menggerakkan ekonomi bangsa.

    “Perjalanan 130 tahun tentu bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata ketangguhan, konsistensi, dan tekad BRI untuk terus tumbuh dan memberi makna bagi Indonesia. Kita belajar bahwa agar tetap relevan di tengah perubahan zaman, BRI harus senantiasa bertransformasi, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis,” ujarnya.

    Dalam momentum peringatan HUT BRI ke-130, BRI mengambil tema ‘Satu Bank Untuk Semua’. Tema ini merepresentasikan komitmen BRI untuk senantiasa hadir melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk dan layanan keuangan yang lengkap, mulai dari segmen mikro hingga korporasi, dengan dukungan ekosistem digital yang kuat.

    Tema tersebut juga merefleksikan karakter BRI yang modern, relevan dan inklusif, sejalan dengan transformasi berkelanjutan yang tengah dijalankan perseroan.

  • BRI Gelar Apresiasi Desa BRILiaN, Komitmen Nyata Wujudkan Asta Cita melalui Pemberdayaan Desa sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

    BRI Gelar Apresiasi Desa BRILiaN, Komitmen Nyata Wujudkan Asta Cita melalui Pemberdayaan Desa sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, LAWANG BUKITTINGGI — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memberikan apresiasi kepada desa-desa yang aktif mendorong ekonomi kerakyatan dengan berfokus pada pengembangan 4 aspek utama, yakni BUMDesa dan/atau Koperasi Desa Merah Putih, Digitalisasi, Sustainability, dan Innovation. Apresiasi tersebut diberikan dalam “Ceremony Apresiasi Desa BRILiaN 2024” yang digelar di Desa BRILiaN Lawang Bukittinggi, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Jumat (17/10/2025).

    Acara yang dihadiri oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama bersama jajaran pemerintah daerah setempat ini menjadi puncak dari rangkaian program Desa BRILiaN yang telah dilaksanakan sepanjang tahun lalu dan menjangkau ribuan desa di seluruh Indonesia.

    Nagari Lawang terpilih sebagai salah satu desa penerima penghargaan utama berkat keberhasilannya menunjukkan inovasi luar biasa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal sebagai objek wisata alam, sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi bagi warga sekitar.

    Dalam sambutannya, SEVP Ultra Micro BRI, Muhammad Candra Utama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kemajuan desa dan penguatan ekonomi lokal.

    “Kami berterima kasih atas kehadiran seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Nagari Lawang menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan pembangunan yang inklusif,” ungkapnya.

    Sebagai bentuk penghargaan terhadap desa Nagari Lawang, BRI turut menyerahkan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang mencakup becak motor untuk pengelolaan layanan sampah, pembangunan gapura desa, renovasi sentra UMKM, pipanisasi air bersih di Jorong Katapalang, hingga peningkatan fasilitas sarana umum.

  • Prof Hamzah Halim Tepis Isu Retaknya Kampus dan Kepolisian: Faktanya Justru Kompak

    Prof Hamzah Halim Tepis Isu Retaknya Kampus dan Kepolisian: Faktanya Justru Kompak

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Hamzah Halim, mengapresiasi kehadiran Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana, yang memberikan kuliah umum di kampusnya.

    Dikatakan Hamzah, antusiasme mahasiswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi kuliah berlangsung.

    “Mahasiswa mengikuti kuliah beliau bahkan merespons dengan pertanyaan yang begitu banyak,” ujar Hamzah kepada awak media, Jumat (24/10/2025).

    “Itu artinya civitas akademika sebenarnya haus informasi langsung dari sumber aslinya,” tambahnya.

    Ia menyebut, kuliah umum tersebut menjadi wadah yang mempertemukan antara dunia teoritis dan praktis, sebagaimana disampaikan oleh Komjen Chryshnanda.

    “Apa yang dikatakan Pak Jenderal tadi bahwa forum ini kita coba pertemukan antara teoritis dengan praktisi. Meskipun beliau seorang profesor, beliau juga bagian dari pendidikan di kepolisian,” kata Hamzah.

    Dekan FH Unhas itu menegaskan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan institusi kepolisian dalam membangun bangsa.

    Ia menilai, negara ini terlalu besar untuk diurus secara terpisah.

    “Tugas dan fungsi kepolisian juga tidak bisa berjalan maksimal kalau tidak didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa, terutama kaum terdidik yang ada di kampus ini,” imbuhnya.

    Hamzah juga menepis anggapan adanya jarak atau ketegangan antara kepolisian dan kalangan akademik.

    Menurutnya, kegiatan seperti kuliah umum justru memperlihatkan hubungan yang positif.

  • Menkeu Purbaya Nyatakan Perang Terhadap Mafia Migas: Saya Enggak Bisa Disogok

    Menkeu Purbaya Nyatakan Perang Terhadap Mafia Migas: Saya Enggak Bisa Disogok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap maraknya tindak pidana korupsi yang dinilai menghambat realisasi program pemerintah.

    Purbaya dalam berbagai kesempatan selalu mengungkapkan bahwa katakanlah yang benar walaupun itu pahit.

    Salah satunya ia menyoroti keberadaan mafia minyak yang menggerogoti negeri ini. Purbaya siap bertindak sesuai arahan presiden bahwa ia berkomitmen menindak tegas pihak-pihak yang bermain di sektor migas.

    Purbaya mengaku sempat frustasi menghadapi para mafia migas karena mereka punya banyak uang yang bisa membelokkan kebijakan demi memuluskan bisnis mereka.

    “Saya sempat frustasi melawan mafia migas, susah banget. Karena mereka uangnya besar yang bisa digunakan untuk merubah kebijakan yang tadinya A tapi terlaksananya jadi B,” kata Purbaya dalam sebuah wawancara dilansir pada Jumat (24/10).

    Purbaya menegaskan hal itu, termasuk kebocoran pajak tidak akan terjadi lagi selama dirinya menjabat menteri keuangan. Ia memberi peringatan kepada para mafia untuk mawas diri karena dipastikan dirinya tidak bisa disogok.

    “Saya tidak ingin itu terjadi lagi ke depan. Jadi mereka mesti hati-hati, orang kayak saya nggak bisa disogok,” tegasnya.

    Sikap tegas tanpa sensor seperti itu juga ditunjukkan Purbaya saat menjadi pembicara di agenda Investor Daily Summit pada 9 Oktober 2025 lalu. Blak-blakan ia menegaskan tidak takut kehilangan jabatan dalam perjuangannya menegakkan kebenaran.

    “Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa gak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya. Cuman gak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan,” kata Purbaya lantang. (Pram/fajar)

  • Muhammadiyah Gerakkan Ijtihad Politik Baru: Dorong Demokrasi yang Bermoral dan Berkeadaban

    Muhammadiyah Gerakkan Ijtihad Politik Baru: Dorong Demokrasi yang Bermoral dan Berkeadaban

    “Melalui MLPR, kita ingin menciptakan sistem yang tetap memberi ruang bagi individu, tapi tidak mengabaikan peran partai dan kaderisasi,” jelas Basti Tetteng yang juga akademisi Universitas Negeri Makassar ini.

    Forum Tudang Sipulung akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari anggota DPR RI, akademisi, aktivis NGO, hingga perwakilan partai politik. Mereka akan duduk bersama membedah tantangan dan peluang reformasi sistem Pemilu ke depan.

    Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dirancang dalam semangat “tudang sipulung”, tradisi Bugis-Makassar yang berarti duduk bersama mencari mufakat dengan hati jernih. Melalui format ini, Muhammadiyah ingin menghidupkan kembali nilai musyawarah dan kebersamaan dalam mencari solusi atas problem politik bangsa.

    “Kita ingin politik yang tidak dikuasai uang, tapi dihidupkan oleh kesadaran dan moral publik, Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut berbicara tentang masa depan demokrasi Indonesia.” ujar Masmulyadi, Koordinator penyelenggara kegiatan.

    Dengan langkah ini, Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang sistem Pemilu, tetapi juga membangun kesadaran baru: bahwa demokrasi sejati hanya dapat hidup jika dilandasi keadilan, etika, dan tanggung jawab kebangsaan. (rls-sam/fajar)

  • Citra Gibran Bergantung Figur Bapaknya, Gus Umar Sindir Konstitusi Dilabrak Demi Anak

    Citra Gibran Bergantung Figur Bapaknya, Gus Umar Sindir Konstitusi Dilabrak Demi Anak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Model kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik terutama dari pengamat dan tokoh nasional.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio atau Hensat, menilai Gibran perlu segera membangun kepercayaan publik terhadap kualitas dirinya sebagai wakil presiden di tahun kedua kepemimpinan duet Prabowo-Gibran.

    Ia menilai, citra Gibran selama ini masih dianggap bergantung pada figur sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Menurut saya, Gibran harus membuktikan kualitasnya agar masyarakat percaya, bukan hanya menghindari persepsi bahwa perannya hanyalah tidak mengganggu presiden,” ujar Hensat, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Hensat menilai, selama menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga kini menjadi wakil presiden, Gibran kerap dikaitkan dengan pengaruh Jokowi. Hal ini dinilai membuat publik sulit menilai kontribusi nyata dari Gibran sendiri.

    “Jadi yang harus diperbaiki Gibran itu adalah kepercayaan masyarakat akan kualitas dia, trust level terhadap kualitas dia. Karena selama ini kan citranya dia jadi wali kota dibantu oleh bapaknya, jadi wapres pun dibantu oleh bapaknya,” kata Hensa.

    Ia bahkan membandingkan Gibran dengan sejumlah wakil presiden terdahulu seperti Ma’ruf Amin, Boediono, dan Jusuf Kalla yang dinilai mampu memberi dukungan substansial terhadap presiden tanpa bayang-bayang figur lain.

    Di sisi lain, sentimen publik terhadap isu politik dinasti juga mencuat dari pernyataan tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Sahadat Hasibuan, di platform X (Twitter) miliknya @umarrhasibuan_.

  • Heboh Dugaan Air Aqua dari Sumur Bor, BPKN Siap Panggil Manajemen AQUA

    Heboh Dugaan Air Aqua dari Sumur Bor, BPKN Siap Panggil Manajemen AQUA

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu mengenai sumber air produksi Aqua kini berujung pada langkah serius dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI).

    Lembaga tersebut memastikan akan memanggil manajemen dan Direktur Utama PT Tirta Investama, selaku produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, untuk memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penggunaan air tanah atau sumur bor, bukan air pegunungan seperti yang diklaim selama ini.

    “Kami akan memanggil pihak manajemen dan Direktur PT Tirta Investama untuk meminta klarifikasi resmi terkait sumber air yang digunakan dalam produksi Aqua. BPKN juga akan mengirim tim investigasi langsung ke lokasi pabrik guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut,” ujar Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Langkah pemanggilan ini dilakukan menyusul maraknya pemberitaan dan laporan masyarakat yang meragukan keaslian sumber air Aqua setelah beredar dugaan bahwa air baku yang digunakan berasal dari sumur bor dalam, bukan dari mata air pegunungan seperti yang selama ini digambarkan dalam promosi produk mereka.

    Mufti menegaskan, BPKN tidak akan tinggal diam karena persoalan ini menyangkut hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan mengenai produk yang mereka konsumsi.

    “Kami telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik mengenai hal tersebut dan akan mengambil langkah tegas untuk memastikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tegasnya.

  • BRI Dukung Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan

    BRI Dukung Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan

    Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, hingga akhir September 2025 BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur, atau setara 74,40% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp175 triliun. Penyaluran KUR BRI tersebut didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,31% dari total penyaluran. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp58,37 triliun atau setara 44,83% dari total KUR yang disalurkan BRI. Hal ini mencerminkan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil dan menjaga ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi yang hadir langsung pada acara tersebut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan akad massal KUR dan peluncuran KPP. Hery menilai bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan guna menggerakan roda ekonomi kerakyatan.

    “BRI menyambut baik pelaksanaan akad massal KUR bagi 800.000 debitur dan peluncuran KPP sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memperkuat pengusaha UMKM dan memajukan ekosistem perumahan secara menyeluruh. Kami berkomitmen untuk mendukung program pemerintah melalui akses pembiayaan yang menyentuh sektor-sektor yang memberi daya ungkit besar terhadap ekonomi rakyat. BRI meyakini bahwa inisiatif ini akan menjadi katalis penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hery.

    BRI juga ditunjuk menjadi salah satu bank penyalur Kredit Program Perumahan. Program ini disalurkan melalui dua sisi, dimana dari sisi supply pembiayaan diberikan kepada UMKM berupa individu atau badan usaha yang bergerak sebagai pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan/atau pengusaha bahan bangunan. Sedangkan dari sisi demand, pembiayaan diberikan kepada UMKM berupa individu atau badan usaha untuk keperluan pembelian rumah, pembangunan rumah, dan/atau renovasi rumah.

  • Bank Sulselbar Raih Penghargaan Platinum “Best Acquiring Bank – ATM” di PRIMA Awards 2025

    Bank Sulselbar Raih Penghargaan Platinum “Best Acquiring Bank – ATM” di PRIMA Awards 2025

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Bank Sulselbar dengan bangga mengumumkan bahwa perusahaan telah meraih Platinum Award dalam kategori Best Acquiring Bank – ATM di gelaran PRIMA Awards 2025, yang diselenggarakan oleh Jaringan PRIMA bekerja sama dengan Biro Riset Infobank. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Iswadi Ayub, Direktur Operasional & TI Bank Sulselbar, dalam acara puncak di The Mulia Resort, Bali.

    PRIMA Awards merupakan bagian dari rangkaian acara Prima Executive Gathering 2025, yang digelar oleh PT Rintis Sejahtera (pengelola jaringan switching Jaringan PRIMA) pada 23 Oktober 2025 di The Mulia Resort, Bali. Tema tahun ini adalah “Beyond Resilience: Accelerating Impact – Progressive Growth”. 

    Acara ini terdiri dari dua rangkaian utama: PRIMA Executive Meeting dan PRIMA Awards. 

    Dalam Executive Meeting, diskusi strategis diangkat terkait ketahanan siber, enkripsi lanjutan, dan transformasi sistem pembayaran nasional. Narasumber internasional hadir, termasuk James Daniels dan Neil McEvoy dari FIME International, dengan presentasi mengenai Post-Quantum Cryptography (PQC) dan peluang bisnis sistem pembayaran yang berkelanjutan. 

    Sesi panel menghadirkan tokoh-tokoh industri perbankan seperti Santoso (Ketua Umum ASPI / Direktur BCA), Anika Faisal (Sekjen Perbanas), Corina Leyla Karnalies (Direktur BNI), Saladin Effendi (Direktur BRI), Timothy Utama (Direktur Bank Mandiri), serta Vince Iswara (CEO DANA). 

    Acara dihadiri oleh sekitar 200 mitra Jaringan PRIMA, baik dari bank maupun penyedia jasa pembayaran non-bank.