Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak menjadi sorotan publik.

    Namanya menempati posisi teratas dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), menarik perhatian sejumlah politisi, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy mengakui elektabilitas Purbaya saat ini cukup tinggi. Namun, ia menekankan bahwa popularitas bukan berarti Purbaya siap terjun ke politik praktis.

    “Apakah kemudian Pak Purbaya menjadi salah satu calon besutan PAN untuk kita tarik? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menurut Eddy, Purbaya adalah sosok profesional di bidang keuangan yang tengah fokus mengurus masalah perbendaharaan negara. Hingga saat ini, belum ada indikasi dari Purbaya untuk beralih jalur ke dunia politik.

    Data terbaru dari lembaga survei IndexPolitica menunjukkan posisi Purbaya sebagai tokoh potensial cawapres nomor satu dengan elektabilitas 28,65 persen. Angka ini menempatkannya di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen), dan Gibran Rakabuming Raka (12,35 persen).

    “Ini menunjukkan eksposur positif dan penerimaan publik yang sangat kuat terhadap beliau,” kata Eddy.

    Meski popularitas tinggi, Purbaya diingatkan bahwa masyarakat menunggu hasil nyata dari kinerjanya di Kementerian Keuangan. Keberhasilan Purbaya di bidang fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen pada 2028.

  • Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo soal Whoosh adalah investasi sosial banyak disoroti.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan Whoosh tidak hanya dilihat dari keuntungan dari segi materi saja, tetapi juga dari keuntungan sosialnya.

    Jokowi menyebut Whoosh ini menjadi imvestasi yang digadangnya akane menguntungkan tiap tahunnya.

    “Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi,” katanya dikutip Threads Kamis (30/10/2025).

    Pernyataan Jokowi ini lantas disoroti oleh pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.

    Dalam unggahan X miliknya, Gigin menyebut Woosh adalah investasi China untuk menarik keuntungan dari Indonesia sebesar-besarnya.

    “Ini investasi Cina untuk menarik keuntungan sebesarnya dari Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa tak tepat jika Whoosh ini disebut sebagai salah satu investasi sosial.

    “Whoosh Bukan Investasi Sosial,” tegasnya.

    Sebelumnya, polemik soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini ramai diperbincangkan karena nilainya yang semakin naik tiap tahun.

    Hingga puncaknya Menteri Keuangan menolak untuk membayar utang Whoosh dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Elva/Fajar)

  • Tegaskan Tidak Terdampak Kebijakan PSN Tropical Coastland, Dirut PIK2: Fundamental dan Prospek Tetap Kuat

    Tegaskan Tidak Terdampak Kebijakan PSN Tropical Coastland, Dirut PIK2: Fundamental dan Prospek Tetap Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menegaskan seluruh kegiatan pengembangannya tidak terpengaruh oleh pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland.

    PIK2 menyatakan, kedua wilayah itu berbeda secara lokasi dan kepemilikan, sehingga keputusan pemerintah terkait PSN Tropical Coastland tidak berdampak pada proyek-proyek yang sedang dijalankan .

    Dalam siaran persnya, manajemen PIK2 menyebut, proyek PSN Tropical Coastland merupakan program yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Adapun kawasan yang dikembangkan oleh PIK2 berdiri di atas lahan dengan status hukum yang jelas serta telah melalui proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Keputusan Mahkamah Agung pada Mei 2025 yang membatalkan ketentuan terkait PSN Tropical Coastland disebut sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan sebelumnya. Pemerintah kemudian mengeluarkan Permenko No. 16 Tahun 2025 yang secara resmi menghapus proyek tersebut dari daftar PSN .

    Direktur Utama PIK2 Nono Sampono menilai kepercayaan publik terhadap kawasan PIK2 justru semakin kuat.

    “Di tengah dinamika pemberitaan, kami justru melihat antusiasme positif dari pasar, baik di segmen hunian maupun komersial. Hal ini menunjukkan bahwa fundamental dan potensi kawasan PIK2 tetap kuat,” ujar Nono Sampono .

    PIK2 memastikan kegiatan pembangunan dan pemasaran tetap berjalan sesuai jadwal. Ke depan, perusahaan berkomitmen memperkuat peran sebagai pengembang kawasan terpadu dan berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. (Pram/fajar)

  • Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia menyebut, pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membuka peluang bagi Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik hanyalah strategi komunikasi politik semata.

    Dikatakan Heru, langkah tersebut merupakan cara Budi Arie untuk menghidupkan kembali semangat dan eksistensi Projo di tengah situasi politik yang dinamis.

    Ia menilai, isu pembentukan partai politik merupakan manuver populis agar Projo kembali menjadi sorotan publik.

    “Dalam konteks komunikasi politik, ini upaya naik panggung. Projo ingin kembali bersemangat dan bangkit dengan memainkan isu populis soal partai politik,” ujar Heru kepada fajar.co.id (29/10/2025).

    Namun, Heru memandang bahwa langkah tersebut justru tidak relevan dengan posisi dan fungsi Projo selama ini.

    Ia mengatakan, sejak awal Projo dibentuk sebagai relawan pendukung Jokowi, bukan entitas politik yang memiliki basis ideologi atau agenda kekuasaan sendiri.

    “Platform Projo sejak awal adalah relawan. Kepentingannya mengawal Jokowi dua periode. Sekarang Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka sebenarnya Projo sudah kehilangan orientasi politiknya,” jelas Heru.

    Heru menambahkan, secara politik dan kelembagaan, Budi Arie saat ini juga tidak memiliki posisi kuat.

    Setelah dicopot dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM oleh Presiden Prabowo, menurutnya, Budi Arie justru sedang menghadapi tekanan politik dan bayang-bayang kasus hukum.

    “Budi Arie bukan lagi siapa-siapa. Ia tidak punya portofolio kuat untuk menjadikan Projo sebagai partai politik,” tegasnya.

  • Soal BBM Etanol, Herwin Sudikta: Pemerintah Main Ganda, Swasta Ditekan, Pertamina Diistimewakan

    Soal BBM Etanol, Herwin Sudikta: Pemerintah Main Ganda, Swasta Ditekan, Pertamina Diistimewakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang meminta SPBU swasta tidak memaksakan kehendak terkait kandungan etanol pada BBM, belakangan ini mendadak ramai diperbincangkan.

    Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, mengatakan sikap pemerintah justru terkesan tidak konsisten.

    “Di satu sisi, pemerintah (lewat Bahlil) bilang SPBU swasta jangan memaksakan kehendak soal kandungan etanol,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Selasa (29/10/2025).

    Tapi di sisi lain pemerintah sendiri memaksakan aturan agar seluruh base fuel mengikuti formulasi milik Pertamina.

    “Tapi di sisi lain justru pemerintah yang memaksakan agar semua base fuel harus mengikuti formulasi Pertamina yang sudah dicampur etanol,” sebutnya.

    Dikatakan Herwin, langkah tersebut berpotensi mematikan iklim persaingan sehat di sektor energi.

    Ia menganggap, SPBU swasta semestinya diberikan ruang menentukan formulasi BBM sendiri, asalkan tetap sesuai dengan standar mutu dan emisi yang berlaku.

    “Padahal, di pasar bebas semestinya SPBU swasta punya hak menentukan formulasi BBM mereka sendiri selama sesuai standar mutu dan emisi,” tegasnya.

    Herwin bilang, jika pemerintah terus memonopoli base fuel melalui Pertamina, maka pasar BBM Indonesia tidak lagi bersifat kompetitif.

    “Kalau pemerintah mau monopoli base fuel-nya lewat Pertamina, itu berarti pasar BBM bukan lagi kompetitif tapi dikontrol penuh,” kuncinya.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan keberhasilan program biodiesel dalam menekan impor BBM jenis solar.

    Menurutnya, sejak pemerintah melakukan transformasi menuju energi ramah lingkungan, jumlah impor solar kini hanya tersisa sekitar 4,9 juta ton per tahun, jauh menurun dibanding sebelumnya.

  • Said Didu Blak-blakkan Soal Kerusakan BUMN

    Said Didu Blak-blakkan Soal Kerusakan BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan sekertaris BUMN, Said Didu mengungkap fakta menarik soal Badan Usaha Milik Negara itu.

    Lewat unggahan di akun YouTube pribadinya Manusia Merdeka, ia memberi pernyataan menarik.

    Menurutnya kondisi yang dialami BUMN dalam 10 tahun terakhir dan yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto itu rusak parah.

    “Kondisi BUMN 10 tahun terakhir dan diterima oleh Presiden Prabowo adalah kondisi yang betul-betul rusak,” katanya.

    Menurutnya ada tiga faktor yang membuat BUMN bisa sampai jadi seperti ini.

    Yang pertama, karena adanya penempatan orang-orang yang bekerha dengan tidak profesional menurutnya.

    “Penyebab kerusakan adalah penempatan orang-orang yang tidak profesional yang diisi orang-orang diisi oleh relawan dan dekat kekuasaan sehingga membuang profesionalisme,” sebutnya.

    Kemudian penyebab berikutnya soal BUMN yang jadikan motor penggerak ambisi mantan Presiden Joko Widodo dengan beberapa proyek besarnya.

    “Penugasan kepada BUMN yang tidak layak untuk memenuhi ambisi pribadi dari Presiden (Mantan) Jokowi,” jelasnya.

    Dan poin ketiga dan terakhir, BUMN disebut jadi tempat pembiayaan politik gelap.

    “BUMN sudah dijadikan sumber dari pembiyaan politik yang tersembungi,” terangnya.

    “Sehingga Presiden Prabowo menerima kondisi BUMN yang sangat parah,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • 1.366 PPPK Paruh Waktu Dilantik Pemkot Magelang

    1.366 PPPK Paruh Waktu Dilantik Pemkot Magelang

    FAJAR.CO.ID, MAGELANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang baru saja melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.

    Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono.

    Walikota Magelang melantik sampai 1.375 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Senin (27/10/2025) lalu.

    Dengan melakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS, PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu (PW).
     
    Untuk ASN yang dilantik terdiri atas dua orang PNS, enam orang PPPK hasil seleksi tahap II, satu orang CPNS lulusan IPDN Angkatan ke-32

    Dan 1.366 orang PPPK Paruh Waktu yang ditempatkan kembali di unit kerja asal masing-masing.

    Walikota Damar pun menyebut untuk pelantikan ini bentuk penghargaan atas dedikasi para tenaga non-ASN yang selama ini mengabdi di berbagai unit kerja.
     
    “Langkah ini bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga komitmen kami untuk memberikan penghargaan kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.

    Dan untuk pelatikan ini, ia menyebut pengangkatan PPPK Paruh Waktu didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

    Dengan keputusan itu, para pegawai paruh waktu kini sah berstatus ASN dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diakui secara resmi oleh negara.

    “Kinerja panjenengan tetap menjadi dasar evaluasi bagi peluang karier ke depan,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Pizza Hut Tutup Puluhan Gerai, Ribuan Karyawan Kena PHK

    Pizza Hut Tutup Puluhan Gerai, Ribuan Karyawan Kena PHK

    FAJAR.CO.ID — Pizza Hut menutup puluhan gerainya. Keputusan ini berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan di Inggris.

    Dilansir dari Reuters, operator Pizza Hut Inggris, DC London Pie Limited, resmi menutup 68 dari total 132 restoran yang dikelola, ditambah 11 gerai khusus pesan antar. Langkah ini berdampak pada 1.210 pekerja yang kehilangan pekerjaan.

    Penutupan gerai tersebut dipicu menurunnya daya beli konsumen serta meningkatnya beban operasional.

    April lalu, pemerintah Inggris menaikkan upah minimum hampir 7 persen menjadi 12,21 Pound Sterling per jam atau sekitar Rp247 ribu. Namun kenaikan iuran asuransi perusahaan turut memperberat biaya operasional restoran cepat saji tersebut.

    Langkah penutupan diambil setelah DC London Pie memasuki proses administrasi. FTI Consulting telah ditunjuk sebagai administrator sejak pekan lalu untuk menangani restrukturisasi perusahaan.

    Meski demikian, tak semua gerai gulung tikar. Pemilik global Pizza Hut, Yum! Brands, mengambil alih 64 restoran dan menyelamatkan 1.276 pekerja dari ancaman PHK massal.

    Padahal, DC London Pie baru saja membeli bisnis Pizza Hut Inggris dari kondisi bangkrut pada Januari 2025. Perusahaan itu juga memegang lisensi waralaba Pizza Hut di Swedia dan Denmark.

    Direktur Pelaksana Pasar Internasional Pizza Hut, Nicolas Burquier, menyampaikan, restrukturisasi ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tekanan ekonomi.

    “Prioritas kami adalah melanjutkan kegiatan di 64 restoran dan 343 lokasi pengiriman yang tersisa,” ujar Burquier. (bs-sam/fajar)

  • Forum Honorer Desak PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Raden Sutopo: Tak Lagi Capek Daftar CPNS

    Forum Honorer Desak PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Raden Sutopo: Tak Lagi Capek Daftar CPNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) mendesak peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time.

    Mereka konsisten pada tuntutan awal, yakni seluruh non-ASN diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Di mana saat ini sudah mulai ada pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.

    Raden Sutopo Yuwono selaku Ketua Umum DPP FHNK2I mengatakan pihaknya terus berjuang agar 3 tuntutan yang digaungkan bisa terwujud.

    Revisi UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimanfaatkan untuk menggaungkan lagi 3 tuntutan, yakni:

    1.Peningkatan status ASN paruh waktu menjadi full time atau penuh waktu.
    2.Kontrak kerja PPPK sampai batas usia pensiun (BUP).
    3.PPPK mendapatkan pensiun bulanan seperti PNS.

    Raden Sutopo mendesak DPR dan pemerintah agar mengakomodasi 3 tuntutan itu dalam pembahasan revisi UU ASN.

    Lebih lanjut dikatakan, bila 3 poin itu bisa terwujud, maka honorer akan berpikir dua kali untuk mendaftar PNS.

    Honorer akan lebih suka diangkat menjadi PPPK, sebab hak-hak yang diterima sudah setara PNS.

    “Kalau semuanya sudah jadi PPPK penuh waktu, kontrak kerja sampai BUP, dan ada uang pensiun bulanan, buat apa capek-capek daftar PNS. Lagipula jadi PNS itu tidak bisa otomatis, harus lewat seleksi dan lainnya,” urainya.

    Dia juga menegaskan bahwa FHNK2I tidak ikut aksi 30 Oktober 2025 yang membawa tuntutan alih status PPPK ke PNS.

    Pihaknya memilih cara melobi pemerintah dan DPR RI untuk peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time.

    “Berdasarkan fakta dokumen FHNK2I sebagai pemohon payung hukum rekrutmen ASN PPPK bagi honorer, maka kami tidak ikut aksi 30 Oktober 2025,” beber Sutopo dilansir dari JPNN (grup FAJAR), Rabu (29/10/2025).

  • Ferdinand Hutahaean Sentil Menteri Purbaya: Lucunya Dapat, Hasilnya Belum

    Ferdinand Hutahaean Sentil Menteri Purbaya: Lucunya Dapat, Hasilnya Belum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini tengah jadi sorotan publik. Gayanya yang santai, ceplas-ceplos, dan berani mengkritik pejabat lain membuatnya cepat mencuri perhatian masyarakat.

    Tak sedikit yang menjulukinya sebagai “menteri koboi” karena cara bicaranya yang blak-blakan.

    Beberapa pejabat, mulai dari sesama menteri hingga kepala daerah, bahkan ikut tersentil oleh kritik Purbaya terkait pengelolaan keuangan negara.

    Namun, tak semua pihak menanggapi gaya Purbaya dengan pujian. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menilai masyarakat saat ini masih sebatas menikmati celotehan khas Purbaya tanpa melihat hasil nyata dari kinerjanya.

    “Kita baru dapat lucunya, kita belum dapat hasil kerjanya,” kata Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Ferdinand juga menyinggung kondisi masyarakat yang sempat kehilangan harapan ketika posisi Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani.

    “Kemudian datanglah Purbaya dengan celotehan yang khas dengan telinga rakyat, dan itu dimakan rakyat sebagai sebuah harapan,” ujarnya.

    Menurutnya, gaya komunikasi Purbaya memang berhasil menarik simpati masyarakat, namun sejauh ini belum terlihat perubahan signifikan dari segi kebijakan ekonomi.

    “Pencitraan itu terus berlanjut,” sambung Ferdinand menutup pernyataannya. (Wahyuni/Fajar)