Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Bahaya Dana KUR jika Disalahgunakan, dari Dana Produktif jadi Konsumtif

    Bahaya Dana KUR jika Disalahgunakan, dari Dana Produktif jadi Konsumtif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konsultan Hukum Bisnis dan Pertanahan, Rahmat Hidayat membeberkan bahayanya dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) jika disalah gunakan

    Lewat salah satu unggahan di akun media sosial Threads pribadinya, ia membeberkan beberapa hal yang membuat KUR ini berbahaya.

    Rahmat Hidayat menyebut ada hal yang membuat ini berbahaya.

    Salah satunya dana dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) digunakan untuk hal lain.

    “Jujur, siapa yang pernah dapet KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari bank,” tulisnya dikutip Jumat (14/11/2025).

    “Terus sebagian uangnya nyelip buat beli HP baru, renovasi dapur, atau bayar uang sekolah anak?,” ungkapnya.

    Ia bahkan menyebut penggunaan belanja hal lain dari dana KUR ini adalah dosa paling umum.

    “Itu adalah dosa paling umum dan berbahaya,” jelasnya.

    Dimana, kredit ini dibawa oleh pihak yang menggunakannya dengan berbelanja hal lain.

    Salah satu yang paling disorotnya dan banyak dilakukan adalah berbelanja untuk dijadikan konsumtif padahal dana tersebut lebih ke arah produktif

    “Kenapa? Karena kalian baru saja mengubah kail menjadi ikan goreng. Kalian mengubah kredit PRODUKTIF menjadi KONSUMTIF,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • IPOC 2025: Update Terkini EUDR, Tantangan Sawit, dan Permintaan Minyak Nabati India

    IPOC 2025: Update Terkini EUDR, Tantangan Sawit, dan Permintaan Minyak Nabati India

    Paganini menekankan bahwa teknologi bukan lagi biaya tambahan, tetapi “frontier” baru bagi daya saing. Ia mencontohkan penggunaan drone dan satelit untuk pemantauan lahan, blockchain untuk transparansi rantai pasok, serta AI untuk peningkatan efisiensi.

    Ia juga menyoroti pentingnya replanting, inovasi agronomi, dan digitalisasi kebun sebagai fondasi keberlanjutan jangka panjang.
    “Semakin tinggi hasil, semakin kecil tekanan pada lahan. Itulah keberlanjutan yang sesungguhnya,” ucapnya.

    Dalam sesi yang sama, Paganini mengkritik meningkatnya kampanye anti-saturated fat serta maraknya label “palm oil-free”. Menurutnya, klaim tersebut hanya menyesatkan konsumen dan tidak menyelesaikan persoalan nutrisi secara substansial.

    “Klaim Tanpa Sawit hanyalah jalan pintas pemasaran. Mereka menyerang bahan, bukan akar masalah gizi,” tegasnya.

    Ia mendorong negara produsen untuk membangun narasi baru berbasis data, literasi gizi yang tepat, dan diplomasi global yang lebih proaktif. Sawit, katanya, harus dikenalkan sebagai pendorong pembangunan, kemakmuran, dan inovasi.

    Terakhir, Paganini menyerukan agar negara produsen dan industri sawit tidak lagi bersikap reaktif, tetapi mengambil peran pemimpin dalam diplomasi keberlanjutan global.

    “Itulah sebabnya penting untuk membangun narasi bahwa sawit bukan sekadar komoditas, melainkan kekuatan pembangunan, kemakmuran, dan inovasi”, tutupnya.

    India Hadapi Tantangan Besar dalam Kebutuhan Minyak Nabati

    Pembicara berikutnya, Atul Chaturvedi, Chairman Asian Palm Oil Alliance (APOA), menyoroti dinamika pasar India. Negara dengan konsumsi minyak nabati terbesar di dunia.

  • Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Hal ini ia sampaikan dalam podcast Total Politik yang tayang di Youtube pada 13 November 2025, bertajuk “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dipandu oleh Budi Adiputro dan Arie Putra.

    Burhanuddin memulai dengan membahas tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini. “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhan dikutip pada Jumat (14/11).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77 persen elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29 persen, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Burhanuddin menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurut Burhanuddin tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan, partai tersebut juga tidak mengambil posisi oposisi yang tegas.

    “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegasnya.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem, karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Wujudkan Inklusi Keuangan untuk Rakyat, 1,2 Juta AgenBRILink Catat Transaksi Rp1.294 triliun dalam 9 Bulan

    Wujudkan Inklusi Keuangan untuk Rakyat, 1,2 Juta AgenBRILink Catat Transaksi Rp1.294 triliun dalam 9 Bulan

    Kehadiran AgenBRILink memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan formal bagi masyarakat. Peningkatan kebutuhan layanan finansial di berbagai daerah menunjukkan bahwa AgenBRILink semakin dibutuhkan untuk menghadirkan layanan perbankan yang mudah dijangkau dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    “AgenBRILink telah menjadi bagian dari ekosistem inklusi keuangan yang mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dengan jaringan yang luas, agen turut memperkuat kehadiran BRI di tingkat komunitas dan memastikan layanan keuangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal),” ujar Hery.

    Sebagaimana diketahui, AgenBRILink selalu siap melayani kebutuhan masyarakat, bahkan pada periode hari libur. Layanan yang tersedia pun semakin lengkap, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, hingga layanan referral pembukaan rekening tabungan BSA dan pinjaman.

    Kini, AgenBRILink juga telah memperluas fungsinya dengan melayani penjualan asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, pembelian voucher, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan ferry. Beragam fitur ini menjadikan AgenBRILink sebagai solusi layanan keuangan yang lengkap, praktis, dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

  • LBH-AP Muhammadiyah Jadi Kuasa Hukum Roy Suryo? Ferry Koto Minta Abdul Mu’ti Klarifikasi

    LBH-AP Muhammadiyah Jadi Kuasa Hukum Roy Suryo? Ferry Koto Minta Abdul Mu’ti Klarifikasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat Media Sosial yang juga dikenal sebagai aktivis gerakan koperasi, Ferry Koto meminta Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mukti klarifikasi. Terkait LBH AP PP Muhammadiyah yang disebut jadi kuasa hukum Roy Suryo Cs.

    “Apakah betul ini tadz Prof @Abe_Mukti, Sekum @muhammadiyah bahwa LBH Muhammadiyah mengajukan diri jadi kuasa hukum tersangka pencemaran nama baik, Roy Suryo cs,” kata Ferry dikutip dari unggahannya di X, Jumat (14/11/2025).

    Hal itu, kata Ferry, atas arahan dari Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nasir.

    “Atas arahan @muhammadiyah, cq Ketua PP Muhammadiyah,” ujarnya.

    Sumber yang didapatkan Ferry, menyebut bukan Roy Suryo yang menawarkan diri. Tapi dari pihak PP Muhammadiyah langsung yang mengarahkan.

    “Bukan atas permiintaan tersangka, tapi arahan PP Muhammadiyah. Konfirmasi ya tadz,” terangnya.

    Lebih lanjut, pengarahan itu disebut karena Ketua PP Muhammadiyah yakin ijazah Jokowi palsu.

    “Ngeri juga… ternyata dapat arahan dari Ketua PP @muhammadiyah dengan keyakinan ijazah Presiden ke-7 @jokowi adalah palsu,” pungkasnya.

    “Apa bisa sekalian masuk ini kalau ternyata asli,” tambahnya.

    Diketahui, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dokter Tifa diperiksa pada Kamis (13/11/2025) oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

    Mereka diperiksa selama 9 jam 20 menit. Mulai dari pukul 10.30 RIB hingga 18.30 WIB.

    Saat diperiksa, Roy Suryo didampingi LBH PP Muhammadiyah. Perwakilan LBH PP Muhammadiah mengatakan pihaknya telah jadi kuasa hukum Roy Suryo Cs.

  • Pesan Selvi Ananda Soal Perkembangan Anak Ramai Dicibir Warganet: Kayak Hapalin Pidato

    Pesan Selvi Ananda Soal Perkembangan Anak Ramai Dicibir Warganet: Kayak Hapalin Pidato

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Istri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Selvi Ananda, kembali jadi sorotan usai menyampaikan pesan terkait perkembangan anak usia dini.

    Dalam acara Puncak Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional 2025 di Jakarta yang dipantau secara daring, Kamis, Selvi mengingatkan agar orang tua tidak membandingkan kemampuan anak satu dengan yang lain.

    “Saya sangat yakin setiap anak itu memiliki bakat masing-masing. Mungkin umur enam tahun anak saya belum lancar membaca. Ada anak satu lagi yang enam tahun sudah bisa membaca buku cerita. Tapi kita tidak perlu membandingkan,” ucap Selvi dalam pidatonya, dikutip Jumat (14/11/2025).

    Ia menegaskan setiap anak tumbuh dengan minat dan bakat yang berbeda, sehingga mereka butuh ruang untuk berkembang sesuai potensi masing-masing.

    Selvi juga menyebut perkembangan anak usia dini berlangsung sangat cepat dan berbeda-beda, bahkan selisih usia beberapa bulan saja bisa memengaruhi kemampuan belajar dan adaptasi.

    Menurutnya, pendidikan anak usia dini tidak selayaknya hanya dipusatkan pada kemampuan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung.

    Anak, kata dia, tetap harus menikmati masa kecil mereka melalui aktivitas yang menyenangkan dan penuh kasih. Pentingnya kerja sama antara orang tua, guru, dan Bunda PAUD di setiap daerah dalam membentuk karakter anak.

    “Saya yakin dengan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak, Bunda PAUD di daerah dapat terus menjadi perpanjangan tangan pemerintah, sekaligus ujung tombak yang efektif untuk implementasi kebijakan terkait PAUD holistik, integratif,” ungkapnya.

  • Operasional Bajaj Tak Ada Izin dari Dishub Makassar, Bagaimana Sebenarnya Aturan Perizinannya?

    Operasional Bajaj Tak Ada Izin dari Dishub Makassar, Bagaimana Sebenarnya Aturan Perizinannya?

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Transportasi umum roda tiga, bajaj makin eksis di Makassar. Namun izinnya kerap dipertanyakan.

    Baru-baru ini, Dinas Perhubungan (Dishub) kota Makassar menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin operasional untuk bajaj. Diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muh. Reza.

    “Tidak ada. Tidak pernah (mengeluarkan izin)” kata Reza kepada jurnalis, Rabu (12/11/2025).

    Pihaknya, kata dia, tidak bisa mengeluarkan izin demikian. Mengingat transportasi umum tersebut menggungakan aplikasi untuk pemesanan.

    “Tidak bisa Dishub Makassar mengeluarkan izinnya, apalagi kalau pakai aplikasi begitu,” terangnya.

    Walau tak mengantongi izin dari Dishub Makassar, bajaj disebut mengantongi izin dari pusat.

    Board Representative Maxride, Ashish Ray, dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan hal tersebut. Dia mengatakan izin itu syarat utama operasional untuk bisa beroperasi di jalan raya.

    Adapun izinnya meliputi Sertifikat Uji Tipe, Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari Kementerian Perhubungan, Rekomendasi dari Korlantas dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dari Kementerian Dalam Negeri, dan Perizinan dari Kementerian Perindustrian yang berkaitan dengan Perakitan dan Pabrik Produksi Bajaj di Citeureup Bogor, Jawa Barat.

    Itu dibenarkan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman.

    “Urusannya Kementerian, pusat. Bukan urusan kita,” kata Helmy Budiman kepada jurnalis, pada Maret 2024.

    Lalu, bagaimana sebenarnya aturan operasinal bajaj?

    Pengamat Transportasi Universitas Bosowa, Kamran Aksa menjelaskan, pemberian izin angkutan terkait adanya Maxiride di Kota Makassar secara umum berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Makassar. Pelaksanaannya dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.

  • Kebijakan Baru Soal Redenominasi Rupiah oleh Purbaya, Pengamat Ekonomi Beber Hal Positif

    Kebijakan Baru Soal Redenominasi Rupiah oleh Purbaya, Pengamat Ekonomi Beber Hal Positif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan eselon I Kemenko Maritim Ronnie H. Rusli memberi gambaran soal saat ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut ada akibat besar yang harus ditanggung untuk pihak atau orang punya simpanan besar dalam mata uang rupiah.

    “Apa akibat dari uang Rp1000 jadi Rp1 buat pemilik uang RpT🤣?,” tulisnya dikutip Jumat (14/11/2025)

    “WaaOoo? Tuh yang punya simpanan Rp 1000T pada gugup hilang tiga angka nol nya,” tambahnya.

    “Pertama, juga uang baru yanh dicetak Rp1000 jadi Rp1 keluar/dicetak/diterima penukarannya oleh bank ‘pelan-pelan gak mau buru-buru apalagi minta ditukar ke A$, £, US$,€ atau ¥ bank gak mau,” jelasnya.

    Menurutnya penurunan angka penukaran Rupiah punya pengaruh besar dari kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dimana properti, emas dan barang-barang mewah lainnya jauh lebih punya harga.

    Kedua, tempat penukaran uang asing pun tidak mau jual. Kalau pada kejar properti, emas, barang-barang mewah maka kondisi ekonomi jadi lebih baik dari sebelumnya. Dia memuji kebijakan Purbaya.

    Ketiga, orang yang tadinya simpan uang yang nilainya akan jadi busuk hilang 3 angka nol mau tidak mau harus kejar propert, LM, Mata uang asing $,€,£,¥ dan Saham di Pasar Modal.

    Akibatnya ekonomi bergerak dan Pemerintahan Prabowo lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

    Keempat, uang yang tadinya tidur di bank-bank bangun cari penggantinya biasanya lari ke Property dimana saja.

    Efek dari kebijakan ini disebut membuat negara lain senang. Alasannya jelas karena konversi ke mata uang mereka berdatangan dan propertinya laku keras.

  • Roy Suryo Cs Ditersangkakan karena Meneliti Ijazah Jokowi, Heru Subagia Heran dengan Sikap Dingin PP Kagama

    Roy Suryo Cs Ditersangkakan karena Meneliti Ijazah Jokowi, Heru Subagia Heran dengan Sikap Dingin PP Kagama

    Fajar.co.id, Jakarta — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, kembali bersuara terkait kasus hukum yang kini membelit tiga orang anggota Kagama yang meneliti ijazah Jokowi.

    “Yuk kita diskusi kaitan manfaat, hak serta kewajibannya beserta himbauannya sebagai anggota dan mungkin juga bagian dari pengurus KAGAMA,” tulis Heru melalui pernyataan tertulisnya kepada fajar.co.id yang juga dibagikan ke grup medsos Kagama.

    Lihatlah saat ini, lanjut Heru, 3 anggota KAGAMA yakni Roy suryo, Tifauzia Tyassuma dan Rismon sedang menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya (13 November 2025).

    Mereka sedang menjadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik dan atau fitnah dari Konon Alumni UGM juga yakni Joko Widodo. Konon Roy Suryo cs menjalani pemeriksaan secara maraton hingga 9 jam beserta ratusan pernyataan yang menukik.

    Ada pertanyaan dan juga persoalan krusial yang kita akan diskusikan. Mungkin akan menjadi bagian disebutkan Paradoks para Alumni berebut panggung atau ketiadaan kepedulian semua pihak :

    Pertama, mengapa PP KAGAMA dan UGM terasa dingin atau bahkan cuek ketika bagiian dari alumni UGM sedang terkena musibah? Tidak seperti halnya ketika Jokowi dituduh memiliki ijasah Palsu Rektor dan Ketua PP KAGAMA satu suara memberi dukungan penuh ke Jokowi.

    Sangat disesalkan bukan, urusan ijazah Jokowi hingga menimbulkan kegaduhan nasional, yang lebih tragis lagi mendegradasi UGM sebagai institusi pendidikan ternama dan independen.

    Pada akhirnya jika Jokowi betul Alumni UGM dan pantaskah pihak 3 Alumni UGM hingga menjalani proses hukum atas tuduhan ijazah Palsu Jokowi? Kepercayaan diri Jokowi diuji dan juga nyalinya untuk menunjukkan ijazahnya dan mencabut tuntutan ke Roy Suryo Cs

    “Oke, diberikan ke anggota KAGAMA untuk menulis kepedulian dan juga pertanyaan yang menukik seputar ” Paradoks Polemik Ijazah Jokowi, Bersengketa Antar Alumni dan Perannya PP KAGAMA dan UGM,” kata Heru sembari membagikan video YouTube terkait.

    Sebagai tambahan informasi, Polisi tak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo cs setelah rampung diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka dalam kasus Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Diketahui pada Kamis (13/11/2025) ada tiga tersangka yang diperiksa yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa.

  • Beri Rehabilitasi ke Dua Guru di Luwu Utara, Pengamat Puji Prabowo: Kepemimpinan yang Berkeadilan

    Beri Rehabilitasi ke Dua Guru di Luwu Utara, Pengamat Puji Prabowo: Kepemimpinan yang Berkeadilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi dan memulihkan nama baik dua guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muis Muharram, menuai apresiasi luas dari publik dan kalangan pengamat.

    Kebijakan itu dinilai sebagai langkah nyata menegakkan keadilan dan kemanusiaan, sekaligus mengembalikan hak-hak tenaga pendidik yang sempat dikriminalisasi.

    Pengamat kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai keputusan Presiden Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

    Ia menegaskan, rehabilitasi terhadap dua guru tersebut bukan hanya keputusan hukum, melainkan bentuk komitmen moral untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menggunakan hak rehabilitasi negara untuk memulihkan harkat, martabat, serta hak kepegawaian dua guru asal Luwu Utara yang sempat dikriminalisasi karena membantu tenaga honorer,” kata Nasky kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

    Founder Nasky Milenial Center itu menyebut kebijakan Presiden Prabowo sebagai simbol moral penegakan keadilan dan kemanusiaan di atas segalanya.

    “Keputusan Presiden Prabowo adalah bukti nyata kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan. Ini bukan sekadar memulihkan dua individu, tetapi menguatkan semangat keadilan bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia,” ujarnya.

    Nasky menambahkan, keputusan tersebut mencerminkan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menegakkan keadilan sosial.