Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Tom Lembong Mendadak Jadi Tersangka, Dokter Tifa: Tentu Saja untuk Menutup Kasus Fufufafa

    Tom Lembong Mendadak Jadi Tersangka, Dokter Tifa: Tentu Saja untuk Menutup Kasus Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos dan dokter, Tifauzia Tyassuma, mengungkapkan pandangannya terkait penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi.

    Dalam komentarnya, Tifa mencurigai bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk menutupi masalah yang lebih besar, kasus Fufufafa.

    “Pendapat saya tentang kasus Tom Lembong? Tentu saja untuk menutup kasus Fufufafa,” ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X @DokterTifa (31/10/2024).

    Tifa menilai bahwa tindakan Fufufafa telah mengejutkan banyak pihak, termasuk tokoh politik Mulyono dan Presiden Prabowo.

    “Saya yakin, kelakuan Fufufafa ini mengagetkan semua orang. Termasuk Mulyono, termasuk Presiden Prabowo,” sebutnya.

    “Pasti tidak ada yang menyangka. Dan tidak ada yang punya langkah jitu untuk antisipasi,” sambung dia.

    Lebih lanjut, ia mengibaratkan situasi ini sebagai kebingungan yang dialami banyak pihak.

    “Ibarat orang kebingungan, apapun dilakukan untuk menutupi kebejatan Fufufafa ini,” tandasnya.

    Sebelumnya, Tom Lembong, yang dikenal sebagai salah satu orang dekat Anies Baswedan, kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

    Pada Selasa malam (29/10/2024), Tom yang mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung), digiring dengan tangan terborgol menuju mobil tahanan.

    Kasus korupsi impor gula ini diduga merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

    Kejaksaan Agung menilai Tom terlibat dalam praktik penunjukan perusahaan importir non-BUMN untuk mengimpor gula, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN sesuai peraturan Kementerian Perdagangan.

  • Mafia Tanah Bakal Dimiskinkan, Begini Respon DPR

    Mafia Tanah Bakal Dimiskinkan, Begini Respon DPR

    “Mungkin itu yang akan diupayakan dengan delik TPPU, bisa dimiskinkan. Kita lihat ide ini bagus, prinsipnya kita dukung,” ucap Dede.

    “Tinggal bagaimana koordinasi dengan pihak penegak hukum karena bagaimanapun juga Menterinya kan tidak bisa melaksanakan hukum, paling kan mencabut izin,” lanjut Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

    Dari laporan Kementerian ATR/BPN kepada Komisi II DPR, jaringan mafia tanah ini bergerak secara terstruktur dan sistematis sehingga perlu ada penegakan hukum yang kuat. Ada beberapa faktor yang dinilai menjadi penyebab sulitnya penumpasan mafia tanah selama ini.

    “Faktor tidak terukur dengan baik, tidak terdata dengan baik, tidak terkawal dengan baik atau mungkin ada oknum. Selama ini mungkin jerat hukumnya juga masih terlalu biasa, paling ancaman hukuman 5 tahun atau denda berapa,” terang Dede.

    “Padahal kalau menurut Menteri itu, mafia tanah ini ada persatuan mafia tanahnya. Ada kaya organisasinya. Inilah yang membuat mereka patut dimiskinkan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Dede menyebut mafia tanah sudah menjadi masalah yang mengakar dan menghambat stabilitas agraria di Indonesia. Menurutnya, praktik mafia tanah bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga sering kali berdampak pada masyarakat luas yang kehilangan hak atas tanah mereka.

    “Sementara yang dirugikan sangat banyak, makanya kemarin Menteri (ATR) menyampaikan untuk menggunakan deliknya adalah pencucian uang atau TPPU,” jelas Dede.

    Dede mengatakan jika menggunakan jerat hukum TPPU berarti harus ada laporan tentang aliran dana pelaku dan laporan keuangan dari PPATK. Sebab kasus mafia tanah ada beberapa jenis, termasuk yang merugikan negara lewat penguasaan ilegal kelompok tertentu terhadap tanah.

  • Debat Berjalan Lancar, KPU Luwu Utara Ucapkan Terima Kasih

    Debat Berjalan Lancar, KPU Luwu Utara Ucapkan Terima Kasih

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Debat kandidat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara di Hotel Four Point Makassar, Kamis, 31 Oktober 2024 berlangsung dengan lancar dan sukses. 

    Ketua KPU Luwu Utara, Hayu Vandi, mengapresiasi jalannya debat yang berjalan kondusif dan penuh dengan adu gagasan yang konstruktif.

    “Debat kali ini bahkan melampaui ekspektasi kami. Suasana sangat akrab, tetapi para kandidat tetap bertarung dalam gagasan dengan baik. Ini menjadi salah satu debat yang diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk teman-teman dari Kerukunan Keluarga Luwu Raya dan Komisioner KPU Sulsel,” ujar Hayu.

    Hayu mengucapkan terima kasih kepada semua kandidat yang hadir dan menciptakan suasana yang kondusif sehingga acara dapat berjalan lancar dan nyaman. 

    “Semoga suasana positif ini tetap terjaga sampai hari pemilihan nanti,”ungkapnya.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak pada 27 November mendatang, demi memilih bupati dan wakil bupati Luwu Utara, swrta memilih gubernur dan wakil gubernur yang akan memimpin Sulsel ke depan.

    “Datanglah ke TPS, mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak demi masa depan daerah kita,” tutupnya. (Ikbal/fajar)

  • Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.

    Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.

    Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.

    Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.

    “Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.

    Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.

    Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

    Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.

  • Minim Andil Pemerintah, Warga Tutar Siap Hibahkan Tanahnya untuk Dibanguni Sekolah Jika Bebas Terpilih Jadi Bupati

    Minim Andil Pemerintah, Warga Tutar Siap Hibahkan Tanahnya untuk Dibanguni Sekolah Jika Bebas Terpilih Jadi Bupati

    Cahaya harapan itu semakin terang ketika Irwan, warga Desa Datte, menyatakan kesediaannya menghibahkan sebidang tanah untuk membangun sekolah dasar. Tanah tersebut akan diberikan tanpa syarat, asal kepemimpinan Bebas-Siti dapat membawa perubahan bagi Tutar. “Saya ingin anak-anak kami mendapat akses pendidikan yang lebih baik. Silakan bangun sekolah di tanah saya, Pak Bebas,” ungkap Irwan penuh ketulusan.

    Irwan yakin, akses pendidikan yang memadai akan menumbuhkan masa depan lebih cerah untuk Tutar. “Pendidikan bukan hanya hak, tapi juga kebutuhan masa depan. Dengan pendidikan, kami berharap generasi anak-anak kami bisa berkontribusi dalam perkembangan sosial dan ekonomi Polman,” lanjutnya.

    Ia juga mencerminkan nilai kebersamaan, di mana pendidikan dianggap sebagai tanggung jawab semua pihak, termasuk warga. “Kami merasa bersyukur, baru kali ini ada calon bupati yang datang ke tempat kami. Pak Bebas menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli dan menjangkau masyarakatnya tanpa terkecuali,” kata Irwan.

    Bagi warga Tutar, sosok Bebas Manggazali tidak sekadar menjanjikan perubahan, tapi membawa cahaya yang dinanti-nanti untuk mengubah kenyataan. Mereka menyimpan harapan besar, bahwa pemimpin yang hadir di hadapan mereka kali ini akan membawa perbedaan nyata dalam hidup mereka, membangun mimpi mereka di tengah keterbatasan yang sekian lama mereka alami. (*)

  • Anas Urbaningrum Sebut Natalius Pigai Menteri Paling Spektakuler

    Anas Urbaningrum Sebut Natalius Pigai Menteri Paling Spektakuler

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai PKN Anas Urbaningrum menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang paling spektakuler.

    Hal itu berkaitan dengan Menteri Natalius Pigai yang menyiapkan 200 program. Dan meminta anggaran Rp20 Triliun. 

    “Menteri Pigai paling spektakuler. Langsung ingin genjot Kementerian HAM dengan anggaran Rp20 T. Satu program saja Rp8,3 T. Siapkan 200 program, bahkan bisa 1000 program,” kata Anas Urbaningrum, dalam akun X, Kamis, (31/10/2024).

    Dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto, DPR dan jajaran Kementerian HAM yang belum lagi tuntas tersusun, sanggup mencerna jalan pikiran dan program-program spektakuler Menteri Pigai. 

    “Adalah niscaya, apakah 200 atau 1000 program tetap harus dimulai dari 1 langkah awal. Dan itu haruslah langkah institusi Kementerian HAM yang juga adalah bagian dari Pemerintahan Presiden Prabowo,” tuturnya. 

    Diketahui, beberapa program Menteri Pigai yakni akan membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia.

    Selain itu program desa peduli HAM yang membutuhkan Rp8,3 Triliun anggaran. 

    Tak hanya itu, Pigai berniat untuk membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit. (selfi/fajar) 

  • Sibuk Anggaran Mulu? Gus Umar Pertanyakan Prioritas Menteri Natalius Pigai

    Sibuk Anggaran Mulu? Gus Umar Pertanyakan Prioritas Menteri Natalius Pigai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan, yang dikenal sebagai Gus Umar, mengungkapkan kritikannya terhadap Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai.

    Dalam pernyataannya, Gus Umar mempertanyakan fokus Menteri Pigai yang dianggap terlalu sering membahas anggaran dalam setiap pertemuannya dengan DPR.

    “Agak laen memang menteri prabowo satu ini,” ujar Gus Umar dalam keterangannya di aplikasi X @UmarSyadatHsb__ (31/10/2024).

    Gus Umar juga menyoroti bahwa Menteri HAM tersebut mengajukan permintaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sekitar 200 program, meski tidak merinci lebih lanjut program yang dimaksud.

    “Dia rapat di DPR minta anggaran. Katanya punya 200 program yang gak perlu saya sebut,” Gus Umar menuturkan.

    Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini pun tidak menampik rasa herannya atas apa yang diperlihatkan Pigai sejak dilantik sebagai Menteri.

    “Kenapa ya menteri satu ini dari awal dilantik sibuknya anggaran mulu?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai kembali menjadi sorotan publik dengan permintaannya untuk menambah jumlah staf yang bekerja di bawah naungan kementeriannya.

    Hal itu setelah Pigai hadir dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Pigai mengungkapkan kebutuhan kementeriannya untuk memperbesar tenaga staf dari 188 orang menjadi 2.544 orang, sebuah peningkatan yang signifikan lebih dari sepuluh kali lipat.

    Pigai menjelaskan bahwa penambahan staf ini diperlukan untuk mendukung program-program kementerian yang telah direncanakan dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

  • Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Riyono Sarankan Ini kepada Pemerintah

    Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Riyono Sarankan Ini kepada Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tampaknya masih menjadi pilihan pemerintah. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengimpir 1 juta ton.

    Rencana mengimpor satu juta ton beras pada akhir 2024 dan awal 2025 akan dilakukan dari India.

    Merespons hal itu, anggota Komisi IV DPR RI, Riyono menyebut pemerintah harus berpikir ulang. Legislator Fraksi PKS itu meminta Indonesia bisa menyerap gabah petani lokal sebelum memutuskan mengimpor sejuta beras. “Soal impor satu juta ton beras dari India, pastikan produksi dalam negeri dan penyerapan gabah petani maksimal dahulu,” kata Riyono melalui layanan pesan, Kamis (31/10).

    Legislator Dapil VII Jatim itu menyadari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi 2024 turun di kisaran 52,66 juta Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 30,34 juta ton beras. Temuan ini membuat produksi beras turun sekitar 1,32 juta ton dibanding 2023 yang mencapai 31,10 juta ton beras. Namun, Riyono menganggap penurunan produksi GKG masih dalam batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Produksi gabah turun seiring turunnya luasan lahan produktif kita, tetapi turunnya masih dalam batas “margin” error yang sebenarnya bisa di toleransi untuk kebutuhan dalam negeri,” lanjut Ketua Bidang Tani Nelayan DPDP PKS itu.

    Toh, kata Riyono, produksi beras mulai Juni sampai September 2024 bakal bertumbuh, dari 2,06 juta ton meningkat menjadi 2,18 juta ton pas Juli tahun ini.

    Peningkatan secara signifikan terjadi pada estimasi produksi beras di Agustus dan September yang masing-masing dapat mencapai angka 2,66 juta ton dan 2,96 juta ton.
    Riyono mengatakan angka itu sudah di atas kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional yakni sebesar 2,55 juta ton. Dia mengatakan data tadi menandakan rencana impor beras yang digaungkan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan harus dipikirkan matang.

  • Minta Anggaran Rp20 Triliun di DPR, MenHAM Natalius Pigai Tak Punya Program 100 Hari

    Minta Anggaran Rp20 Triliun di DPR, MenHAM Natalius Pigai Tak Punya Program 100 Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Natalius Pigai kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) itu kembali melontarkan keinginan untuk mendapat anggaran senilai Rp20 triliun.

    Itu tampak saat Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024). Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Video pertemuan itu juga diunggah oleh tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar melalui akun pribadinya di X, @UmarSyadatHsb__.

    “Agak lain memang menteri prabowo satu ini. Dia rapat di DPR minta anggaran. Katanya punya 200’program yang gak perlu saya sebut. Kenapa ya menteri satu ini dari awal dilantik sibuknya anggaran mulu?,” tulis Gus Umar, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Dalam rapat itu, Pigai juga menegaskan dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama sebagai Menteri HAM. Hal ini berbeda dengan menteri-menteri lainnya.

    “Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai.

    Dia mengatakan, program 100 hari pertama biasanya hanya difokuskan untuk tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi hingga pengisian staf di jajaran kementerian. Dia menilai, hal itu cukup diselesaikan tujuh hari saja.

    “Nanti kalau 100 hari, hari ke-101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja lagi,” ujar Pigai.

    Oleh karena itu, dia lebih menganggap lima tahun pertama jabatan sebagai kondisi darurat atau emergency.

  • Bahlil Ditunjuk Jadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Ada Rencana Pengubahan Skema Subsidi

    Bahlil Ditunjuk Jadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Ada Rencana Pengubahan Skema Subsidi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bahlil Lahadalia baru saja ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi.

    Kabar itu disampaikan sendiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu usai melakukan rapat internal bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Dalam hal ini, Bahlil akan melakukan pembahasan terkait rencana pengubahan skema subsidi energi meliputi BBM dan LPG agar lebih tepat sasaran.

    “Kami membahas tentang beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok, kebetulan kami sendiri yang yang ditunjuk sebagai ketua tim,” kata Bahlil.

    Dia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembahasan terkait subsidi tepat sasaran dan melaporkannya kepada Presiden.

    Sehingga, kata Bahlil, apa yang dilaporkan itu akan menjadi pertimbangan Prabowo untuk mengambil keputusan.

    “Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan keputusan dari bapak presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam pemerintahannya ke depan, skema subsidi akan diubah menjadi langsung diterima keluarga yang membutuhkan. Hal ini pertama kali disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan perdana di Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

    “Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan perdanya, Minggu (20/10).