Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Komentari Penetapan Tersangka Tom Lembong, Mantan Ketua KPK: Jika Ini Tidak Bisa Dijelaskan, maka Sinyalemen Kriminalisasi Menjadi Justified

    Komentari Penetapan Tersangka Tom Lembong, Mantan Ketua KPK: Jika Ini Tidak Bisa Dijelaskan, maka Sinyalemen Kriminalisasi Menjadi Justified

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap mantan Mendag RI, Thomas Trikasih Lembong terus menyita perhatian sejumlah kalangan.

    Apalagi, Thomas Lembong bukan satu-satunya mantan Menteri Perdagangan yang melakukan impor gula saat menjabat. Sejumlah menteri yang menjabat setelahnya juga tercatat melakukan impor gula, bahkan dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibanding yang dilakukan Thomas Lembong.

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto bahkan turut angkat bicara, merespons langkah Kejaksaan agung (Kejagung) menetapkan mantan Mendag RI, Thomas Trikasih Lembong jadi tersangka korupsi.

    Bambang menyebut Kejagung harus segera memperjelas kasus penetapan tersangka Tom Lembong -sapaan Thomas Lembong guna menghindari kegaduhan di masyarakat. “Secepatnya itu (kasus) harus dijelaskan karena akan lebih baik,” kata mantan pimpinan KPK itu di Padang, Jumat (1/11/2024).

    Dia menyampaikan itu merespons penetapan tersangka Mendag RI periode 2015-2016 Tom Lembong, terkait perizinan impor gula yang disinyalir merugikan negara.

    Selain Tom, Kejagung juga menjerat Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015-2016 berinisial CS.

    Menurut Bambang, kasus tersebut sudah menjadi perhatian publik sehingga Kejagung harus mempertegas dan menjelaskan alasan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.

    “Pejabat publik harus mampu menjelaskannya, dan bukan hanya sekadar legalitas tapi apa yang menjadi syarat dasar orang ini (Tom Lembong) dijadikan tersangka,” tutur dia.

  • Kasus Impor Gula Disebut Libatkan Koperasi TNI dan Polri, Benny K Harman: Bongkar Semua

    Kasus Impor Gula Disebut Libatkan Koperasi TNI dan Polri, Benny K Harman: Bongkar Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — 8 perusahaan disebut-sebut ada dalam kasus impor gula yang membuat Tom Lembong jadi tersangka kini jadi sorotan.

    Pasalnya, koperasi milik TNI dan Polri juga turut disebutkan dalam data keterkaitan perusahaan yang mengimpor gula.

    “Yang jelas menerima aliran dana 400 Miliar itu di antaranya, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian, Inkop Kartika, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit – SKKP TNI POLRI dan …. perusahaan TW (nama yang gak boleh disebut),” tulis akun bercentang biru @BosPurwa di media sosial X, sembari membagikan sumber data temuannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

    Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Benny K Harman, turut menanggapi postingan itu.

    “Luaar biasa, kita dukung Jaksa Agung utk bongkar semua ini. Ambyaar negeri ini. #RakyatMonitor#,” tulis Benny.

    “Ini mah namanya kejagung ngajak ribut tni polri 🤣,” balas warganet.

    Dalam daftar tersebut, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak langsung mendapatkan penugasan dari Menteri Perdagangan.

    Melainkan terkait dengan permintaan koperasi seperti Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian, Inkop Kartika, dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri (SKKP TNI-Polri).

    Setiap perusahaan mendapatkan alokasi gula yang berbeda-beda, dengan total keseluruhan mencapai lebih dari 500 ribu ton.

    Misalnya, PT Berkah Manis Makmur mendapatkan alokasi 20 ribu ton, PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar 17,5 ribu ton, dan PT Medan Sugar Industry dengan alokasi terbesar, yaitu 50 ribu ton.

  • Alasan Bukan Pejabat Negara, KPK Putuskan Kasus Jet Pribadi Kaesang Bukan Gratifikasi

    Alasan Bukan Pejabat Negara, KPK Putuskan Kasus Jet Pribadi Kaesang Bukan Gratifikasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus penggunaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sempat membuat heboh publik. Pasalny, hal itu disebut-sebut gratifikasi yang melibatkan anak pejabat.

    Meski kecurigaan publik cukup kuat dengan beragam srgumentasi dan bukti video, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya berbeda pandangan. Lembaga antirasuah itu mengatakan bukan bagian dari gratifikasi.

    Hal itu dinyatakan setelah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK menganalisa terkait laporan jet pribadi Kaesang.

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dari analisis itu KPK menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara. Selain itu, Kaesang tidak terkait lagi dengan sang ayah yakni Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Kedeputian Pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas kepada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak. Itu menyampaikan bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi,” kata Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Laporan dari Kaesang menjadi landasan bagi Kedeputian Pencegahaan KPK untuk menganalisis. Berdasarkan laporan itu, Kedeputian Pencegahan menentukan penggunaan jet pribadi Kaesang tersebut termasuk gratifikasi atau tidak.

    “Yang bersangkutan telah menyampaikan kepada KPK dan Direktorat Gratifikasi sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa karena yang bersangkutan bukan merupakan penyelenggara negara maka kemudian laporan tersebut nota dinasnya dari Deputi Pencegahan dalam hal ini menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak,” ucap Ghufron.

  • 8 Perusahaan Terseret Impor Gula Tom Lembong, Ada Keterkaitan dengan Koperasi TNI dan Polri

    8 Perusahaan Terseret Impor Gula Tom Lembong, Ada Keterkaitan dengan Koperasi TNI dan Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beredar informasi tentang delapan perusahaan yang disebut-sebut ikut terseret dalam kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong.

    Selain itu, permintaan dari Koperasi TNI-Polri juga turut disebutkan dalam daftar yang beredar di media sosial.

    “Yang jelas menerima aliran dana 400 Miliar itu di antaranya, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian, Inkop Kartika, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit – SKKP TNI POLRI dan …. perusahaan TW (nama yang gak boleh disebut),” tulis akun bercentang biru @BosPurwa di media sosial X, sembari membagikan sumber data temuannya.

    Dalam daftar tersebut, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak langsung mendapatkan penugasan dari Menteri Perdagangan.

    Melainkan terkait dengan permintaan koperasi seperti Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian, Inkop Kartika, dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri (SKKP TNI-Polri).

    Setiap perusahaan mendapatkan alokasi gula yang berbeda-beda, dengan total keseluruhan mencapai lebih dari 500 ribu ton.

    Misalnya, PT Berkah Manis Makmur mendapatkan alokasi 20 ribu ton, PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar 17,5 ribu ton, dan PT Medan Sugar Industry dengan alokasi terbesar, yaitu 50 ribu ton.

    Inkoppol juga memiliki subperusahaan, seperti PT Angels Product, yang menerima tambahan alokasi sebanyak 105 ribu dan 157 ribu ton.

    Sementara itu, kebutuhan gula untuk SKKP TNI dilaporkan dipenuhi oleh PT Berkah Manis Makmur, yang memperoleh alokasi sebesar 20 ribu ton, dan untuk kebutuhan Puskoppol, PT Andika Gemilang mendapat alokasi sebesar 30 ribu ton.

  • Serba-serbi Anggur Shine Muscat, Mulai dari Asal Usul hingga Hasil Uji Pestisidanya

    Serba-serbi Anggur Shine Muscat, Mulai dari Asal Usul hingga Hasil Uji Pestisidanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggur shine muscat tengah jadi buah bibir. Terutama setelah anggur ini disebut mengandung residu kimia berbahaya.

    Penemuan adanya residu dari anggur tersebut diumumkan otoritas Thailand. Disebutkan sebanyak 24 dari 24 sampel anggur shine muscat mengandung bahan kimia berbahaya di atas batas wajar.

    Namun sebelum itu, apa sih sebenarnya anggur shine muscat ini? Dari mana asal-usulnya?

    Anggur jenis ini bukan anggur asli Indonesia. Dikutip dari laman Specialty Produce dan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Google Art and Culture, anggur ini dikembangkan di Jepang.

    Yakni oleh National Agriculture and Food Research Organization (NARO) di Hiroshima, Jepang. Varietas ini disebut perkawinan silang antara Akitsu No. 21 dan Hakunan.

    Hal tersebut bermula karena anggur dari Eropa, seperti Muscat of Alexandria sulit bertahan di Jepang. Karena faktor iklim, tanah, dan cuaca.

    Sejak 1974, dilakukan upaya untuk memadukan muscat eropa dengan varietas Jepang. Hasilnya baru dituai pada 2006, dengan hadirnya anggur shine mucat.

    Sosok penting dibalik varietas tersebut adalah seorang petani Jepang seperti Yoshiyuki Okaki dari Okaki Farm di Prefektur Nagano, yang dikenal sebagai salah satu produsen utama anggur ini.

    Okaki dan petani lainnya mengadopsi teknik pertanian modern dan ramah lingkungan untuk memaksimalkan kualitas anggur.

    Karena rasa dan teksturnya yang unik, varietas ini kini jadi primadona. Di Indonesia, Badan Karantina Indonesia mencatat ada 681 ton anggur shine muscat yang diimpor sejak Januari-Septmber 2024.

  • Perusahaan Nikel Huadi Group Buka Lowongan, Berikut Alur Sistem Penerimaannya

    Perusahaan Nikel Huadi Group Buka Lowongan, Berikut Alur Sistem Penerimaannya

    FAJAR.CO.ID, BANTAENG – Huadi Group kembali mengingatkan para Calon Tenaga Kerja (CTK) untuk mengikuti beberapa alur pendaftaran sampai enam tahapan.

    Semua tahapan dalam proses perekrutan tenaga kerja Huadi Group tidak dipungut biaya atau gratis. Huadi Group menjunjung tinggi netralitas dalam setiap proses perekrutan calon tenaga kerja dan tidak akan memengaruhi proses perekrutan karyawan Huadi Group.

    Pendaftaran

    Calon Tenaga Kerja (CTK) mendaftar online dengan cara membuat akun di https://info.ctk-kiba.com/register. CTK wajib mengisi semua isi form dan mengunggah dokumen yang menjadi persyaratan.

    Aktivasi akun

    Setelah berhasil melakukan pendaftaran, CTK dapat mengaktifkan akun ctk-kiba dengan mendaftarkan email pada link https://info.ctk-kiba.com/registeremail.

    Untuk keamanan akun dan jika user ingin melakukan perubahan data/dokumen dan perubahan posisi yang dilamar. Data akun belum melakukan aktivasi akan tetap masuk menjadi database CTK.

    Pendataan di Sistem CTK

    Setelah melakukan pendaftaran online, data calon tenaga kerja tersimpan di dalam sistem CTK. Sistem ini merupakan pusat data yang dikelola oleh Perseroda dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Bantaeng untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

    CTK sudah terdaftar di sistem CTK akan dikelompokkan berdasarkan kompetensi masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap calon tenaga kerja ditempatkan pada posisi sesuai dengan keahlian mereka.

    Proses Seleksi

    Saat membutuhkan karyawan, perusahaan berada dalam naungan Huadi Group melakukan proses seleksi terhadap calon tenaga kerja sudah terdaftar di sistem CTK.

  • Emak-emak di Tallo Sorak ‘Oke Gas’ saat Seto Bagi-bagi Air Bersih

    Emak-emak di Tallo Sorak ‘Oke Gas’ saat Seto Bagi-bagi Air Bersih

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Calon Wali Kota Makassar nomor urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa, turun langsung membagikan air bersih kepada warga di Jalan Teuku Umar 13, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Jumat (1/11/2024).

    Kehadiran Seto disambut antusias oleh warga, yang sudah lama menantikan bantuan air bersih ini. Suasana penyaluran berlangsung meriah, dengan iringan lagu “Oke Gas” yang dinyanyikan penuh semangat. Emak-emak tampak berjoget dan mengacungkan dua jari sebagai simbol dukungan mereka.

    “Oke gas, oke gas, Seto Rezki kita gas! Pilihanku nomor 2,” seru seorang warga sambil tersenyum bahagia.

    Lina, salah satu warga, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan ini. “Kami sangat terbantu dengan adanya program air bersih dari Seto-Rezki. Sudah tiga bulan ini kami kekurangan air bersih,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi respons cepat tim Seto-Rezki, yang selalu siap menyalurkan air bersih setiap kali warga membutuhkannya. “Kalau habis lagi air, tinggal telpon saja, langsung dibantu,” tambah Lina.

    Seto menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pasangan Seto-Rezki untuk hadir di tengah masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. “Kami memahami betapa pentingnya air bersih, terutama di kawasan yang sudah lama mengalami kekeringan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat,” harap pengurus DPP Partai Gerindra inu.

    Seto juga berkomitmen jika diberi mandat memimpin Makassar, ia akan memprioritaskan pembenahan sistem air bersih kota. “Kami akan mencari sumber air baru dan memastikan jaringan pipa primer serta sekunder menjangkau seluruh wilayah Makassar,” tegasnya. (*)

  • Kewajiban Label Halal Bikin Heboh, Ini Pernyataan Kepala BPJPH Terkait Produk Nonhalal

    Kewajiban Label Halal Bikin Heboh, Ini Pernyataan Kepala BPJPH Terkait Produk Nonhalal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, yang mewajibkan sertifikasi halal membut heboh publik.

    Pasalnya, muncul opini bahwa seluruh makanan dan minuman yang dijual harus berlabel halal.

    Ketentuan wajib sertifikat halal itu resmi berlaku pada 18 Oktober lalu. Padahal, dalam aturannya, produk nonhalal masuk kategori dikecualikan.

    Sehingga, produk tersebut masih boleh dijual di tengah masyarakat dengan ketentuan diberi label non halal atau tidak halal.

    Haikal Hassan menyampaikan sesuai UU 33/2014 Pasal 4 tegas menyatakan seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan batasan dan ketentuan yang jelas.

    “Yang dimaksud dengan produk (yaitu) makanan, minuman, kosmetik, obat, bertahap tapi harus. Itulah maksud produk dan yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, harus bersertifikat halal,” ujar Babe Haikal – sapaan akrabnya, kepada wartawan di kantornya, Jumat (1/11).

    Namun, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu juga mengingatkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau non halal tentu dikecualikan dari mengajukan sertifikat halal. Merujuk Peraturan Pemerintah 42/2024 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemudian wajib diberikan keterangan tidak halal, seperti pada Ayat 3 Pasal tersebut.

    “Jadi yang jualan babi, mohon maaf, silakan enggak ada masalah, katakan itu dari babi,” lanjut Babe Haikal.

  • Selain Anggaran Rp20 Triliun, Natalius Pigai Minta 2.544 Pegawai, Ketua Komisi XIII Jawab Begini

    Selain Anggaran Rp20 Triliun, Natalius Pigai Minta 2.544 Pegawai, Ketua Komisi XIII Jawab Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Naman Menteri HAM Natalius Pigai kembali jadi sorotan. Pasalnya, pria asal Papua ini dinilai terlalu dini meminta tambahan anggaran yang jumlahnya disebut di luar nalar.

    Setelah sebelumnya meminta tambahan anggaran Rp20 triliun, Pigai kini meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 orang.

    Dia menyampaikan usulan tersebut saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR.

    “Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf,” kata Pigai.

    Sejumlah pegiat media sosial pun menyampaikan kritik tajam atas keinginan Pigai. Banyak yang mengaku heran dengan sikap Pigai yang begitu percaya diri meminta anggaran.

    “Stelah mintak tambahan 20 Triliun buat bikin Universitas HAM pertama di dunia, kini Pigai mintak tambahan pegawai ribuan dg anggaran sbesar 1,2 Triliun,” cuit Yusuf Dumdum di media sosial X, dikutip Jumat (1/11/2024).

    “Dagelan.. bukannya pelanggaran HAM hanya akan ketahuan pasca kejadian?.. menteri ini mungkin hanya akan bekerja saat tjd pelanggaran atau gejala2 disinyalir bakal ada pelanggaran ham.. pentingkah ada universitas ham?.. kan dah ada fakultas fisipol, fakultas hukum, fakultas sosiologi budaya, fakultas antropologi budaya dsb disetiap universitas?.. sudah cukup ratusan stafsus yg dimiliki kabinet gendut ini, jangan dijadikan kabinet obesitas..,” balas akun @dodojogja2 di kolom komentar.

    “Halo pak pigai, anda ngerti APBN gak? tau gak skrg anggaran lg defisit, prabowo mau keliling cari utangan utk byr cicilan utang+bunga gara2 mulyono ngutang seenaknya. Jd berentilah pamer program dan tambahan anggaran yg gak mungkin dikabulkan,” kritik warganet lainnya.

  • Ronny Talapessy Minta Kader PDIP Lawan Intimidasi Aparat di Pilkada 2024, Singgung Komitman Prabowo Subianto

    Ronny Talapessy Minta Kader PDIP Lawan Intimidasi Aparat di Pilkada 2024, Singgung Komitman Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, YOGYAKARTA — Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta untuk tidak ragu dan takut, jika ada intimidasi aparat pada pilkada serentak 2024.

    Kader PDIP bahkan diminta untuk tegas dan melawan oknum aparat yang mencoba melakukan intimidasi pada pilkada, termasuk terhadap aparat yang mencoba untuk berpihak kepada calon tertentu.

    Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum PDI Perjuangan, Ronny Talapessy. Intruksi itu setelah adanya pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk tidak mengintervensi Pilkada Serentak 2024.

    Karena itu, PDIP memerintahkan kadernya untuk tak ragu-ragu melawan oknum aparat yang melakukan intimidasi dalam pilkada. Sebab, hal itu tak sejalan dengan sikap presiden sebagai panglima tertinggi.

    Ronny menyampaikan arahan dalam Safari Politik dan Konsolidasi Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Yogyakarta, pada Jumat (1/11).

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan takkan melakukan intervensi dalam pilkada serentak. Maka bila ada jajaran aparat Polri yang mengintimidasi, maka institusi Polri telah tak sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto,” kata Ronny.
    Dia melanjutkan sikap Prabowo Subianto itu direspons oleh PDIP dengan sebuah sikap optimisme bahwa pelaksanaan pilkada serentak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kader dan simpatisan PDIP di seluruh Indonesia untuk terus bergerak dan tidak takut. Kader tak boleh takut melawan jika ada upaya intervensi oleh oknum aparat.

    “Maka sekiranya ditemukan di lapangan ada institusi Polri dipakai untuk melakukan intimidasi kepada kepala desa dan atau kader PDI Perjuangan, jangan ragu-ragu melawan berbagai intervensi. Sebab kalau begitu, Polri berarti tak menjalankan perintah komandan tertingginya,” tegas Ronny.