Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • ‘Lapor Mas Wapres’ Dinilai Efektif di Solo, Netizen: Bagus Sih, Cuma Buat Apa Ada Menteri…

    ‘Lapor Mas Wapres’ Dinilai Efektif di Solo, Netizen: Bagus Sih, Cuma Buat Apa Ada Menteri…

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Layanan ‘Lapor Mas Wapres’ yang diinisiasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ditanggapi skeptis sejak diluncurkan. Meski begitu, program semacam itu dinilai efektif saat Gibran Rakabuming menjabat Wali Kota Solo.

    “Banyak yg skeptis dgn program Lapor Mas Wapres tapi berdasarkan pengalamannya memimpin Solo justru paling efektif itu lapor ke @gibran_tweet,” tulis akun X @PartaiSocmed, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Bahkan, kata dia, program tersebut di Solo banyak dimanfaaatkan warga.

    “Bahkan warga daerah lain banyak yang lapor ke Wali Kota Solo saat itu, sekarang dia bisa menerima laporan dari daerah-daerah lain,” ucapnya.

    Meski begitu, pernyataan akun dengan 544 ribu pengikut itu dikomentari skeptis pula. Warganet menanyakan bagaimana peran bawahan Gibran.

    “Bagus sih. Cuma. Buat apa ada menteri. Bupati. Lurah dan sistem. Gak percaya?” kata seorang warganet.

    Ada pula yang menanyakan, apakah program tersebut micromanage. Sebuah gaya kepemimpimpinan yang mengurusi hal-hal teknis.

    “Ini micromanage gak sih?” ucap warganet lain.

    Di sisi lain, ada yang menganggap program tersebut efektif di Solo karena wilayahnya tidak besar. Beda dengan posisi Gibran saat ini sebagai Wapres.

    “Itukan di Solo berapa besar sih daerahnya? Ini se-Indonesia,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Forkopi Temui Fraksi Golkar DPR RI, Usulkan 12 Poin dalam Revisi UU Perkoperasian

    Forkopi Temui Fraksi Golkar DPR RI, Usulkan 12 Poin dalam Revisi UU Perkoperasian

    “Sudah pasti (direvisi). Jadi sekarang untuk undang-undang Koperasi, RUU yang sekarang sudah ada Surpres dari Presiden sehingga kita tinggal lanjutkan itu aja. Nah sekarang tinggal substansinya itu apakah sesuai dengan harapan stakeholder gerakan koperasi itu yang mau kita lihat,” katanya.

    Politisi Golkar asal Sulawesi ini memastikan bahwa RUU Koperasi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera dibahas di Baleg.

    “Iya (masuk Prolegnas). Ini sekarang mau rapat Baleg ini, untuk menentukan itu. Insya allah akan kita sahkan paling tahun depan, awal awal tahunlah. Target kita sidang sesudah reses nanti itu kita akan sahkan,” bebernya.

    Menurut mantan Ketua PSSI ini, berdasarkan aspirasi dari Forkopi, UU Koperasi dinilai sudah tidak up to date dan sudah out of date karena sudah lama.

    “Beberapa hal yang diusulkan mereka yang sangat prinsip itu khususnya mengenai lembaga perlindungan dan keuangan (LPK), mereka sangat mengusulkan itu. Kedua ada ruang yang sama, ada perlakuan yang sama dengan lembaga keuangan lainnya. Nah sekarang ini mereka sempat punya itu, punya misalnya transaksi keuangan melalui ATM tapi hanya berlaku untuk internal, tidak berlaku untuk eksternal,”katanya.

    Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan amanat dari TAP MPR No. 16/ 1998 tentang koperasi.

    “Di dalam Tap MPR itu jelas sekali harus ada peraturan khusus perlindungan khsusus dan ruang gerak yang luas kepada koperasi Usaha Kecil Menengah untuk menjadi pelaku ekonomi dominan. Kalau ada pembatasan-pembatasan seperti itu, maka itu akan membuat ruang gerak mereka sangat terbatas, sementara mereka adalah pilar pembangunan ekonomi nasional,” pungkasnya.

  • Langkah Nyata BRI Menuju Ekonomi Hijau, Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan Capai Rp764,8 triliun

    Langkah Nyata BRI Menuju Ekonomi Hijau, Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan Capai Rp764,8 triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mencatatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan yang telah mencapai Rp764,8 triliun hingga akhir Triwulan III 2024. Angka ini setara dengan 61,9% dari total kredit yang disalurkan dan portofolio investasi bond BRI

    Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto menyatakan hal ini membuktikan keseriusan BRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif.

    “Kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Melalui penyaluran pembiayaan ini, BRI berkomitmen untuk mendorong transformasi hijau dan mendukung program-program yang berorientasi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujarnya.

    Dalam menyalurkan kredit berkelanjutan, BRI tetap berfokus pada penyaluran kredit kepada Kredit KKUB (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan) sebesar total Rp764,8 triliun, yang terdiri dari penyaluran kredit ke sektor sosial sebesar Rp677,1 triliun, kemudian disusul kredit KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) sebesar Rp83,3 triliun dan pembiayaan sustainability bond sebesar Rp4,39 triliun. 

    Penyaluran kredit kepada KUBL didominasi oleh penyaluran kredit kepada sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp55,58 triliun, transportasi hijau sebesar Rp10,97 triliun, produk ramah lingkungan Rp7,97 triliun dan energi terbarukan Rp6,18 triliun.

  • Pengamat Optimis Stunting di Makassar Turun di Tangan Appi-Aliyah, Ini Faktornya

    Pengamat Optimis Stunting di Makassar Turun di Tangan Appi-Aliyah, Ini Faktornya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Masalah stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi salah satu bahan pembahasan dalam debat terbuka kedua Pilwalkot Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Rabu (13/11/2024).

    Dalam sesi tanya jawab, pasangan calon nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) menanyakan persoalan stunting ini kepada paslon nomor urut 3 Indira Jusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi Amir Uskara (INIMI).

    Aliyah Mustika secara khusus bertanya kepada Indira dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Seperti diketahui, Indira merupakan istri wali kota Makassar, Danny Pomanto.

    Pada kesempatan itu, Aliyah menyinggung percepatan penurunan stunting di Makassar di mana ia secara khusus menyoroti adanya kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 7,2 persen. Aliyah menanyakan kendala apa yang dihadapi Indira sehingga percepatan penurunan stunting tidak berhasil di Kota Makassar.

    “Padahal di tahun 2023, saya yang waktu itu di DPR, saya memberikan bantuan sebanyak 1.000 alat antropometri yang saya sebarkan ke posyandu se Kota Makassar,” kata Aliyah yang merupakan mantan anggota Komisi IX DPR RI.

    Menanggapi tanya jawab Aliyah dan Indira, akademisi UNM, Prof Arifuddin Usman mengatakan, penanganan stunting ini memang tidak mudah. Ia menyebut sejumlah kendala, termasuk program pencegahan yang belum efektif, literasi gizi yang kurang, hingga koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi yang belum optimal.

    Makanya kata dia, dibutuhkan sosok yang memang punya kapabilitas sekaligus pengalaman lebih untuk memimpin gerakan penurunan angka stunting ini di Makassar.

  • Politik di Balik Beasiswa: Ketika Program Indonesia Pintar Menjadi Alat Kampanye di Polewali Mandar

    Politik di Balik Beasiswa: Ketika Program Indonesia Pintar Menjadi Alat Kampanye di Polewali Mandar

    Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA) Polman, Zubair, turut mempertegas suara-suara kritis. Menurutnya, jika Bawaslu tidak segera menindak, maka politisasi PIP bisa menjadi luka yang berulang dan mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang jujur. “Jika Bawaslu gagal, maka jangan harap Pilkada ini akan melahirkan pemimpin yang amanah. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi perbuatan dosa,” kata Zubair.

    Bagi banyak warga, PIP bukan sekadar program bantuan pendidikan. Di dalamnya, tersimpan harapan akan masa depan yang lebih baik, peluang untuk mengubah nasib. Seorang aktivis pendidikan, dengan nada marah yang nyaris tertahan, mengatakan, “Jika politik menyusup ke dunia pendidikan, ini bukan lagi sekadar politik uang, tetapi menyentuh masa depan anak-anak. Ini harus dihentikan.”

    Masyarakat menunggu, melihat apakah Bawaslu akan bertindak, atau hanya menjadi saksi pasif dalam drama yang melibatkan mereka yang terpinggirkan. Bagi mereka yang bergantung pada bantuan ini, ancaman kehilangan bukanlah perkara ringan. Mereka sudah terbiasa dengan keadaan sulit, tetapi ancaman yang menyentuh pendidikan anak-anak mereka adalah sebuah batas yang tak ingin mereka langkahi.

    Kini, di bawah lampu jalanan dan gemuruh kampanye, terselip sepotong kenyataan pahit: bahwa suara mereka, suara rakyat kecil, selalu layak didengar, dihargai, dan dilindungi. Beasiswa yang seharusnya menjadi tiket menuju masa depan seakan berubah menjadi simbol perjuangan, bukan hanya untuk akses pendidikan, tetapi juga untuk tegaknya demokrasi yang seharusnya bersih dari kepentingan yang merugikan. (*)

  • Rapat Dengan ST Burhanuddin, Hinca Panjaitan: Kami Mendengarkan Percakapan Publik, Penangkapan Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik

    Rapat Dengan ST Burhanuddin, Hinca Panjaitan: Kami Mendengarkan Percakapan Publik, Penangkapan Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11) ini. Salah satu yang mengemuka dalam rapat tersebut terkait kasus Tom Lembong.

    Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan mengaku mendengar percakapan publik setelah heboh penangkapan Tomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Hasilnya, Hinca mendengar publik menduga-duga ada upaya kotor dari langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Tom Lembong.

    “Kami merasakan dan mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik,” kata Hinca, Rabu.

    Dia mengatakan dugaan publik terhadap motif di balik pengusutan kasus dugaan impor gula perlu dijawab oleh ST Burhanuddin agar isu tidak makin liar di masyarakat.

    “Itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam, karena itu kami sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi III, ini supaya betul-betul kita dapatkan,” katanya.
    Diketahui, Kejagung memang menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

    Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Charles Sitorus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dalam kasus dugaan impor gula.

    Kejagung dalam kasus ini juga memeriksa dua orang saksi yang berstatus mantan anak buah Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan (Mendag). (fajar)

  • Lapor Mas Wapres ala Gibran Tuai Kritik Tajam, Kerjaan 580 Anggota DPR dan Ribuan DPRD Dilibas Gak Jelas

    Lapor Mas Wapres ala Gibran Tuai Kritik Tajam, Kerjaan 580 Anggota DPR dan Ribuan DPRD Dilibas Gak Jelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program yang dihadirkan Wapres Gibran Rakabuming Raka kini jadi pembahasan. Beragam kiritikan tajam membanjiri media sosial terkait program itu.

    Selain dari mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal, dan pengamat politik Ujang Kamaruddin, banyak pegiat media sosial menyampaikan kritiknya.

    Salah satunya datang dari akun bercentang biru @BosPurwa. Menurut akun tersebut, pelaporan atau keluhan warga masyarakat bukanlah tupoksi seorang wakil presiden.

    “Kerjaan 580 anggota DPR dan ribuan anggota DPRD dilibas pamornya sama program wapres yg gak jelas, terus apa fungsinya dana aspirasi ratusan juta sampai miliaran itu?” tulis @BosPurwa dikutip dari cuitannya di X, Rabu (13/11/2024).

    “Padahal udh disampaikan Ama bapaknya saat jadi presiden Kalo laporan itu tak ada gunanya,” balas warganet, sembari membagikan video Jokowi yang membahas tentang menumpuknya pengaduan masyarakat di kantornya saat masih menjabat presiden.

    Sebelumnya, Akbar Faizal menyebut kebijakan Gibran itu seperti gaya Bupati atau Walikota Kota.

    Hal itu kata dia membuktikan bahwa Gibran tak percaya kinerja anak buahnya.

    “Saudara @gibran_tweet, membuka pos pengaduan di kantor Wapres itu gaya wali kota atau bupati yang tak percaya kinerja anak buahnya,” kata Akbar Faizal dalam akun X, Selasa, (12/11/2024).

    Mantan Politisi NasDem ini meminta Putra Presiden RI ke-7 itu untuk berpikir lebih besar dan lebih taktis.

    “Karena Anda sudah dilantik sebagai Wakil Presiden, maka berpikirlah lebih besar dan bertindaklah lebih taktis,” tuturnya.

  • Amri-Rahman Tutup Debat Pamungkas dengan Selebrasi CR7

    Amri-Rahman Tutup Debat Pamungkas dengan Selebrasi CR7

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Amri Arsyid dan Rahman Bando Tampil Memukau di segmen akhir atau segmen penutup debat pamungkas yang diselenggarakan KPU Makassar, Rabu (13/11/2024).

    Di sesi penutup, Amri Arsyid kompak bersama Rahman Bando melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo, yang sangat terkenal dengan selebrasi CR7 SIUUUUUUUU.

    Sontak suasana dalam ruang debat riuh dan heboh dengan apa yang ditampilkan oleh Pasangan AMAN yang kerap disebut netizen Om-Om Sok Asik.

    Aksi Selebrasi CR7 SIUUUUU ini juga diikuti oleh seluruh pendukung AMAN bahkan Pendukung paslon lainnya ikut larut dan ikut meneriakkan selebrasi pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo.

    Usai membuat gerakan selebrasi SIUUU, pasangan AMAN juga mengangkat jersey PSM untuk memperlihatkan tulisan di baju kaos “om-om sok asik mengucapkan jayalah PSM ku, jayalah Kota Makassar, selamat ulang tahun.

    Tidak ketinggalan suara tiupan sempritan/pluit dari tim pendukung AMAN semakin menambah keseruan closing statemen paslon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Pasangan AMAN ini sedari awal sudah tampil beda dengan calon wali kota lainnya, dengan memakai songkok Passappu atau Patonro dengan kostum PSM Makassar era Ligina.

    Pasangan AMAN tak lupa mengajak seluruh warga Makassar untuk datang ke TPS 27 November nanti. Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid memohon doa dan meminta masyarakat untuk mencoblos paslon AMAN nomor empat.

    “Saudara ku semua Bapak/ibu Jangan lupa 27 November datang ke TPS Coblos yang putih rambutnya, AMAN nomor empat”. Tutup Amri Arsyid.

  • Fitri Salhuteru Balas Sindiran Nikita Mirzani, Perselisihan Keduanya Makin Memanas

    Fitri Salhuteru Balas Sindiran Nikita Mirzani, Perselisihan Keduanya Makin Memanas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Fitri Salhuteru akhirnya membalas umpatan-umpatan dari Nikita Mirzani yang ditujukan kepadanya.

    Fitri yang sebelumnya disebut anj oleh Nikita Mirzani kini semakin membuat panas suasana keduanya.

    Perseteruan antara mantan sahabat Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru memang menjadi perbincangan hangat saat ini.

    Melalui live media sosialnya, Fitri membahas pernyataan Nikita yang menghujat serta membuka aibnya satu per satu.

    Respons yang diberikan pun cukup singkat, Fitri mengaku tidak mau menanggapi seseorang yang memiliki tiga ciri khusus dan yang bermaksud menyindir.

    “Maaf saya tidak akan pernah menanggapi tiga orang, pertama orang hilang ingatan, kedua bipolar dan ketiga netizen, gak ada gunanya,” kata Fitri Salhuteru.

    Sebelumnya, Nikita Mirzani kali ini terang-terangan menyebut nama Fitri dalam unggahan di Insta Stories miliknya.

    Dalam pernyataan tersebut, Nikita juga memberikan sindiran keras bahkan dengan umpatan ke Fitri Salhuteru.

    “Fitri Anj. Perempuan jalang, perempuan nggak ada otaknya, markus, serakah, pengangguran,” ujar Nikita Mirzani dikutip Selasa (12/11/2024).

    Nikita juga menuduh Fitri sebagai pribadi yang manipulatif, gemar menyebarkan fitnah, dan sering mengadu domba.

    Ibu dari Laura Meizani atau yang akrab disapa Lolly ini menyebut Fitri sebagai seorang pembohong dan juga sosok yang memiliki banyak wajah.

    “Tukang fitnah, manipulatif, tukang bohong, manusia muka 100, tukang jual beli perempuan, suka adu domba, nyalinya ciut, anak durhaka, nggak berani ribut pakai tangan sendiri karena nggak punya nyali,” sebutnya.

  • Kelulusan Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, Ini Penjelasan Universitas Indonesia

    Kelulusan Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, Ini Penjelasan Universitas Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kelulusan Bahlil Lahadalia dari program doktor ditangguhkan Universitas Indonesia (UI). Keputusan itu sesuai hasil rapat koordinasi empat organ UI yang dilaksanakan pada Selasa, 11 November di Kampus UI Salemba. 

    Dalam keterangan resminya, Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL, mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). 

    UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika.

    “UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik,” tulis Ketua MWA UI Dr. (HC) KH. Yahya Cholil Sataquf, melalui keterangan resmi yang ditandatanganinya pada Selasa (12/11/2024).

    Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dafi unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. 

    “Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.