Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Jokowi Terang-terangan Mendukung dan Kampanyekan RK-Suswono, Begini Respons PDIP

    Jokowi Terang-terangan Mendukung dan Kampanyekan RK-Suswono, Begini Respons PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi), terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengaku tak mempermasalahkan dukungan Jokowi tersebut.

    Sebab, kata dia, Jokowi saat ini sudah tidak berstatus sebagai kader PDIP.

    “Beliau sudah bukan kader partai (PDIP), karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Silakan saja,” kata Djarot kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).

    Djarot mempersilakan warga Jakarta untuk menilai sikap Jokowi tersebut. “Gusti Allah mboten sare dan biarkan warga menilai watak, budi pekerti dan kepribadian seseorang. Kita selalu berserah diri kepada kekuasaan Gusti Allah dan kedaulatan rakyat,” ucap Djarot.

    Djarot meyakini, warga Jakarta merupakan pemilih rasional. Sehingga akan menjatuhkan pilihannya kepada pasangan yang diusung PDIP, yakni Pramono-Rano.

    “Saya yakin dan percaya warga Jakarta sudah cerdas dan bisa membedakan mana loyang dan mana emas. Mas pram dan bang Doel akan terus turun ke bawah, mendengarkan suara warga jakarta dan memberikan solusi yg bisa diterapkan ketika diberikan amanah memimpin Jakarta,” tegasnya.

    Sebelumnya, Jokowi blak-blakan mengaku mendukung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jakarta, karena rekam jejak dan ilmunya. Hal itu disampaikan Jokowi usai melakukan pertemuan dengan Ridwan Kamil di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/11).

  • Puji Gagasan Infrastruktur Risma-Gus Hans, Hasto Kristiyanto Sebut Dekat dengan Kebutuhan Nyata Masyarakat

    Puji Gagasan Infrastruktur Risma-Gus Hans, Hasto Kristiyanto Sebut Dekat dengan Kebutuhan Nyata Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Program yang ditawarkan pasangan cagub dan cawagub Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dinilai cukup realistis untuk menjawa kebutuhan masyarakat.

    Diketahui, KPU Jawa Timur menggelar debat derakhir Pilgub Jatim pada Senin (18/11) malam. Dari debat itu, tergambar program yang akan dijalankan pasangan calon jika terpilih sebagai gubernur mendatang.

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memuji Paslon nomor urut 3, Risma-Gus Hans usai debat tersebut.

    Hasto menilai Risma-Gus Hans mampu menghadirkan gagasan infrastruktur yang membumi, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Hal itu menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat Jatim.

    Menurutnya, Risma memaparkan rencana besar untuk membangun akses transportasi yang tidak hanya mendukung perekonomian, tetapi mengatasi ketimpangan antarwilayah.

    Salah satu gagasan unggulannya, yaitu pembangunan jalan sepanjang pantai untuk mengatasi abrasi yang terintegrasi dengan transportasi darat, seperti kereta api dan angkutan laut multifungsi digunakan untuk barang, penumpang, dan layanan kesehatan.

    “Gagasan Bu Risma dan Gus Hans konkret dan membumi. Mereka mampu menghadirkan konsep infrastruktur yang terintegrasi dengan kebutuhan setiap kabupaten/kota,” ujar Hasto.

    Apa yang disampaikan keduanya, kata Hasto, menunjukkan kedekatan mereka dengan kebutuhan nyata masyarakat.

    Hasto melihat Risma-Gus Hans tak hanya menawarkan ide, tetapi solusi konkret yang siap diwujudkan. Contohnya, selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma berhasil menciptakan berbagai terobosan yang kini dirancang untuk diterapkan di skala provinsi.

  • Relawan Anies Beralih Dukung Pramono-Rano, Gerakan Gercos Berubah Haluan

    Relawan Anies Beralih Dukung Pramono-Rano, Gerakan Gercos Berubah Haluan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, semakin menguat. Loyalis mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, Tatak Ujiyati, mengungkapkan bahwa para relawan yang sebelumnya mendorong gerakan Coblos Semua (Gercos) kini mulai mengalihkan dukungan ke paslon nomor urut 3 tersebut.

    “Semenjak pasangan Pram-Doel diterima oleh ABW, kami menganggapnya sebagai sinyal kuat dukungan. Sehingga yang awalnya mendorong gerakan coblos semua (Gercos), kelompok-kelompok relawan Anies mulai mengubah haluan mendukung pasangan nomor 3,” kata Tatak kepada wartawan, Senin (18/11/2024).

    Tatak menjelaskan bahwa perubahan sikap ini terjadi setelah relawan mencermati profil, visi-misi, dan performa debat dari para kandidat. Mereka menilai Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pasangan yang paling siap memimpin Jakarta.

    “Memang setelah mencermati profil kandidat, visi misi antar calon, dan performa debat sebelumnya, kami melihat pasangan Pramono-Rano Karno merupakan kandidat terbaik Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Semoga menang satu putaran,” ujar Tatak optimis.

    Tatak juga menjelaskan bahwa dirinya hadir di debat pamungkas Pilkada Jakarta atas undangan langsung dari tim paslon nomor urut 3. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada permintaan khusus dari Anies Baswedan untuk mewakili dirinya dalam acara tersebut.

    “Kami hadir atas undangan dari Tim Mas Pram-Bang Doel. Tentunya kami menyambut undangan itu dengan senang hati dan hadir mendukung beliau-beliau di acara debat terakhir,” jelasnya.

  • Hasan Nasbi Lantik 50 Tenaga Ahli, Denis Malhotra: Alasan Lain Kenapa Pajak Perlu Naik

    Hasan Nasbi Lantik 50 Tenaga Ahli, Denis Malhotra: Alasan Lain Kenapa Pajak Perlu Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Denis Malhotra mengomentari pelantikan 50 tenaga ahli di Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

    Denis menyindir langkah tersebut dengan menyebut bahwa alasan kenaikan pajak diduga untuk membiayai tenaga ahli yang ia nilai tidak efektif.

    “Alasan lain kenapa pajak perlu naik, karena ada buser berkedok tenaga ahli profesional yang harus dihidupi,” kata Denis dalam keterangannya di aplikasi X @denismalhorta (18/11/2024).

    Ia menyindir bahwa penambahan tersebut lebih terkesan sebagai langkah politik dibandingkan kebutuhan nyata untuk mendukung kinerja pemerintahan.

    Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, melantik 50 tenaga ahli profesional untuk memperkuat jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Acara pelantikan berlangsung di Gedung Kriya Bhakti, Jakarta Pusat, pada Senin (18/11/2024).

    “Kami melantik hampir 50 pejabat dan tenaga profesional di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ungkap Hasan dalam pernyataannya.

    Jajaran baru tersebut terdiri dari tiga deputi, enam tenaga utama yang akan bertugas sebagai juru bicara, 12 tenaga utama, serta beberapa tenaga ahli madya, muda, dan terampil.

    Selain itu, kepala sekretariat dan kepala bagian yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga turut dilantik untuk mendukung operasional kantor.

    “Setelah melalui berbagai proses, akhirnya kami berhasil menyusun struktur organisasi sekaligus merekrut tenaga profesional dan ASN yang akan memperkuat kantor ini,” jelasnya.

  • Bos Sriwijaya Air Terseret Kasus Korupsi Timah Rp271 Triliun, Diduga Gunakan Uang Haram untuk Bangun Villa Mewah

    Bos Sriwijaya Air Terseret Kasus Korupsi Timah Rp271 Triliun, Diduga Gunakan Uang Haram untuk Bangun Villa Mewah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus korupsi tambang timah dengan nilai kerugian negara mencapai Rp271 triliun kembali menjadi sorotan publik. Nama baru yang mencuat adalah Hendry Lie, pendiri maskapai Sriwijaya Air, yang diduga menikmati hasil kejahatan tersebut.

    Menurut informasi yang beredar, uang hasil korupsi itu digunakan oleh Hendry Lie untuk membangun sebuah villa mewah di Bali. Villa ini berdiri megah di atas lahan seluas 1.800 meter persegi dengan nilai mencapai Rp20 miliar.

    Hal ini diungkap melalui unggahan akun media sosial platform X milik @jaksapedia pada Selasa (19/11/2024). Dalam unggahan itu, terlihat foto bangunan villa yang disebut milik Hendry.

    “Nggak nyangka, 1 unit villa yang dibangun di tanah seluas 1.800 meter persegi, diperkirakan seharga Rp20 miliar, ternyata berasal dari korupsi timah,” tulis akun tersebut.

    Lebih lanjut, Hendry Lie ternyata tidak beraksi sendirian. Ia diduga melibatkan adiknya, Fandy Lingga, dalam pengelolaan uang hasil korupsi melalui perusahaan mereka, PT Tinindo Internusa (PT TIN).

    Perusahaan ini diketahui berperan penting dalam mengelola tambang ilegal di kawasan milik PT Timah Tbk sepanjang 2018 hingga 2022. PT TIN bahkan disebut sebagai salah satu pelopor kerja sama untuk mengelola tambang ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

    “PT TIN ikut terlibat dalam kasus penambangan liar di wilayah kuasa PT Timah sepanjang 2018-2022,” jelas @jaksapedia.

    Untuk menghindari jejak hukum, kakak beradik ini diduga membentuk sejumlah perusahaan boneka. Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan sebagai kedok untuk mengelola hasil tambang ilegal secara terselubung.

  • PSI: Fufufafa Isu Politik yang Tidak Laku

    PSI: Fufufafa Isu Politik yang Tidak Laku

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, menyentil isu politik yang belakangan disebut dengan istilah Fufufafa.

    Dikatakan Dedy, Fufufafa merupakan sindiran untuk wacana politik yang kosong, tanpa arah, dan tidak relevan bagi masyarakat luas.

    “Fufufafa, issue Politik yang Tidak Laku. Fufufafa istilah sindiran untuk wacana politik yang kosong, tanpa arah jelas, masih terus menjadi gorengan tetangga sebelah yang masih belum bisa move on,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (18/11/2024).

    Dedy mengisyaratkan, Fufufafa sebagai gambaran isu-isu yang lebih banyak berputar di lingkaran elite, tetapi gagal menyentuh hati rakyat.

    Istilah ini, lanjut Dedy, merujuk pada wacana seperti perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode atau serangan personal tanpa solusi.

    “Entah itu berupa wacana tiga periode yang berkali-kali tenggelam, atau serangan personal yang tak menawarkan solusi apapun,” tukasnya.

    Dedy menambahkan, masyarakat Indonesia kini lebih kritis dalam menilai politik.

    “Masyarakat sudah lelah dengan retorika tanpa substansi. Rakyat Indonesia sekarang lebih kritis,” cetusnya.

    Mereka tidak lagi peduli pada isu yang hanya menjadi komoditas politik. Sebaliknya, mereka menginginkan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi sehari-hari.

    “Melainkan mencari solusi konkret untuk masalah yang benar-benar mereka hadapi,” Dedy menuturkan.

    Tambahnya, Fufufafa hanya sebuah bukti bahwa tidak semua narasi politik bisa laku di pasar pemikiran rakyat terutama di X land.

  • Tidak Banyak yang Tahu, McDonald’s Indonesia ternyata Milik Group Sosro

    Tidak Banyak yang Tahu, McDonald’s Indonesia ternyata Milik Group Sosro

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dengan rata-rata pelanggan 10 juta orang setiap bulan, McDonald’s termasuk restoran cepat saji yang paling menguntungkan di Indonesia.

    Tapi seperti brand ikonik Amerika lainnya, semisal Starbuck dan KFC, pemilik ‘McD’ Indonesia, begitu sebutan populer restauran tersebut, kini cemas dengan kelangsungan bisnisnya.

    Pasalnya, sejak satu tahun yang lalu, aksi boikot produk Israel merebak. Produk perusahaan ikut dijauhi konsumen yang tak setuju dengan kebijakan Washington yang berkeras mendukung Israel, baik dalam pendanaan maupun senjata dan mesin-mesin perang, bahkan setelah bombardir menewaskan lebih dari 45.000 orang penduduk Gaza.

    Perubahan sikap konsumen tersebut menjadikan banyak gerai McDonald’s seketika sepi. Di banyak negara Muslim, perusahaan bahkan harus menutup sejumlah restaurannya untuk menghindari kerugian yang lebih dalam.Beberapa gerainya di Indonesia juga dikabarkan telah tutup, misalnya di McD Plaza Malioboro.

    Dalam cuitan di X, BDS Indonesia (GerakanBDS_ID), bagian dari gerakan BDS global yang menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, mengemukakan dua alasan kenapa McD jadi target utama boikot. “Alasan McD menjadi target boikot. Satu, memberikan service untuk militer Israel. Hal itu berkontribusi langsung dalam mendukung genosida. Kedua, menanam investasi besar-besaran dalam mendukung perekonomian penjajah dengan cara membeli semua gerai yang ada disana,” cuit BDS Indonesia.

    Dalam cuitan lain, BDS Indonesia mengatakan,”Franchise McD dari semua gerai seluruh dunia harus membayar Royalti Fee tiap tahun ke McD pusat. Nah, McD pusat pada awal genosida malah membeli semua gerai dari para pemiliknya di Israel menggunakan uang hasil ROYALTI FEE, menjadikannya terlibat lebih jauh dalam mendukung genosida penjajah.”

  • Primus: Jangan-jangan Banyak Warga OJK yang Terlibat Main Judi Online Seperti di Kominfo

    Primus: Jangan-jangan Banyak Warga OJK yang Terlibat Main Judi Online Seperti di Kominfo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberantasan judi online dipertanyakan. Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio mengatakan, OJK seharusnya bisa lebih banyak berperan dalam pemberantasan aktivitas ini, yang dinilai selama ini OJK terlalu banyak diam terkait pemberantasan judi online.

    Mengingat, dalam beberapa pekan terakhir mulai muncul banyak oknum pemerintah yang justru terlibat dalam judi online.

    “Jangan-jangan banyak warga OJK yang terlibat (main di judi online) seperti di Kominfo. Jangan-jangan Pak Mahendra juga main judi online, tapi ini saya gak nuduh,” ujar Primus dalam RDP Komisi XI dengan OJK terkait Kinerja OJK Triwulan III-2024, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi PAN meminta keseriusan OJK dalam memberantas judi online. Ia melihat selama ini pemberantasan ini hanya berfokus pada situsnya saja.

    Primus menambahkan bahwa OJK perlu melihat lebih lanjut terkait rekening-rekening judi online ini. Mengingat, transaksinya judi ini selalu lewat rekening di perbankan juga.

    “Padahal bisa jadi yang terlibat adalah Himbara kita, jadi hanya karena profit oriented, semua dibenarkan,” ujar Primus.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Mahesa mempertanyakan bagaimana perbankan selama ini melakukan mitigasi risiko terkait aktivitas judi online. Meskipun, saat ini sudah ada juga pemblokiran rekening hingga 8.000 rekening.

    Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan bahwa perbankan agar memperketat ketika calon nasabah mau membuka rekening di bank. Di mana, itu bisa dilihat dari historis dan background checking tiap calon nasabah.

  • Prof. Hamdan Zoelva: Said Didu Punya Integritas

    Prof. Hamdan Zoelva: Said Didu Punya Integritas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Hamdan Zoelva, menyatakan dukungan penuh kepada Said Didu yang tengah menghadapi kasus hukum.

    Hamdan menegaskan bahwa dirinya mengenal Said Didu sebagai sosok berintegritas yang selalu memperjuangkan keadilan dan kepentingan rakyat.

    “Saya mengenal sangat baik Said Didu, memiliki integritas, selalu memperjuangkan keadilan dan kepentingan rakyat banyak,” ujar Hamdan dikutip dari unggahan akun x @msaid_didu (19/11/2024).

    Hamdan menyampaikan bahwa perjuangan Said Didu dalam membela hak-hak masyarakat layak didukung.

    “Karena itu saya berdiri di pihak Said Didu,” imbuhnya.

    Menurutnya, Said Didu tidak pernah gentar menyuarakan kebenaran meskipun mendapat tekanan.

    “Terus berjuang membela kebenaran dan keadilan,” Hamdan menekankan.

    Dukungan Hamdan Zoelva ini menambah panjang daftar tokoh yang bersimpati terhadap Said Didu.

    “Kami semua ada bersama anda (Said Didu),” tandasnya.

    Merespons dukungan Prof. Hamdan, Said Didu menyampaikan rasa terimakasihnya. Ia bersyukur karena banyak orang-orang yang mendukung langkahnya.

    “Prof Hamdan Zoelva (Ketua MK 2013-2015), terima kasih dukungannya,” kata Said Didu.

    Said Didu bilang, meskipun dilaporkan ke Polisi, ia akan terus konsisten memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

    “Insya Allah, saya akan terus konsisten memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)

  • Isu Fufufafa Belum Reda, PSI Klaim Masyarakat Sudah Lelah

    Isu Fufufafa Belum Reda, PSI Klaim Masyarakat Sudah Lelah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, menyentil isu politik yang belakangan disebut dengan istilah Fufufafa.

    Dikatakan Dedy, Fufufafa merupakan sindiran untuk wacana politik yang kosong, tanpa arah, dan tidak relevan bagi masyarakat luas.

    “Fufufafa, issue Politik yang Tidak Laku. Fufufafa istilah sindiran untuk wacana politik yang kosong, tanpa arah jelas, masih terus menjadi gorengan tetangga sebelah yang masih belum bisa move on,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (18/11/2024).

    Dedy mengisyaratkan, Fufufafa sebagai gambaran isu-isu yang lebih banyak berputar di lingkaran elite, tetapi gagal menyentuh hati rakyat. 

    Istilah ini, lanjut Dedy, merujuk pada wacana seperti perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode atau serangan personal tanpa solusi.

    “Entah itu berupa wacana tiga periode yang berkali-kali tenggelam, atau serangan personal yang tak menawarkan solusi apapun,” tukasnya. 

    Dedy menambahkan, masyarakat Indonesia kini lebih kritis dalam menilai politik. 

    “Masyarakat sudah lelah dengan retorika tanpa substansi. Rakyat Indonesia sekarang lebih kritis,” cetusnya. 

    Mereka tidak lagi peduli pada isu yang hanya menjadi komoditas politik. Sebaliknya, mereka menginginkan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi sehari-hari.

    “Melainkan mencari solusi konkret untuk masalah yang benar-benar mereka hadapi,” Dedy menuturkan. 

    Tambahnya, Fufufafa hanya sebuah bukti bahwa tidak semua narasi politik bisa laku di pasar pemikiran rakyat terutama di X land.