Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Guru Supriyani Divonis Bebas, PGRI Sebut Kado Pemerintah Darah di Hari Guru

    Guru Supriyani Divonis Bebas, PGRI Sebut Kado Pemerintah Darah di Hari Guru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perjuang guru honorer Supriyani untuk mendapatkan keadilan atas tudingan tidak berdasar kepadanya akhirnya berbuah manis. Setelah melalui proses panjang, Supriyani dinyatakan bebas.

    Vonis bebas terhadap guru honorer di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Senin (25/11).

    Menurut majelis hakim, Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum.

    Kasus yang menimpa Supriyani bermula dari tuduhan penganiayaan terhadap siswa inisial D (8) yang masih duduk di bangku SD kelas 1. Tuduhan itu dilaporkan oleh orang tua murid D yang merupakan anggota Polsek Barito pada 26 April 2024. Kasus tersebut kemudian menjadi viral di media sosial.

    Merespons hal itu, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan bahwa vonis bebas Supriyani merupakan kado bagi para guru pada Hari Guru Nasional 2024.

    “Kami mengucapkan selamat, ini kado dari pemerintah daerah bahwa Ibu Supriyani bebas murni tanpa syarat,” kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (25/11).

    PGRI tidak berdiam diri sejak kasus Supriyani mencuat ke publik. PGRI terus memberikan aksinya dengan turun langsung ke lapangan untuk mengawal kasus tersebut agar Supriyani mendapatkan keadilan.

    Pada Oktober lalu, PGRI juga telah meminta supaya Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan hukum, mengingat guru yang menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya.

  • Polda Sulsel Petakan 12 Daerah Rawan Konflik pada Pilkada Serentak di Sulsel, Salah Satunya Bantaeng

    Polda Sulsel Petakan 12 Daerah Rawan Konflik pada Pilkada Serentak di Sulsel, Salah Satunya Bantaeng

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, menyampaikan perkembangan terbaru mengenai potensi kerawanan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan penilaian dari Bawaslu pada Pemilu sebelumnya, Sulsel kini sudah mengalami penurunan tingkat kerawanan.

    “Sekarang sudah turun menjadi 10, kita sebenarnya tidak rawan itukan berdasarkan penilaian dari Bawaslu pada Pemilu yang lalu, itulah dijadikan acuan kerawanan di Sulsel,” ujar Yudhi kepada awak media, Senin (25/11/2024).

    Dikatakan Yudhi, peringkat Sulsel untuk wilayah paling rawan itu turun ke posisi 10 setelah tim dari Mabes Polri melakukan survei.

    “Memang beberapa saat yang lalu disamakan, khusus kampaye wilayah Sulsel menduduki peringkat pertama. Tapi alhamdulillah berkat dengan masyarakat Sulsel yang luar biasa, paham dan sadar akan pentingnya damai, pentingnya situasi kondusif maka kita turun,” ucapnya.

    Ia pun mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif jelang detik-detik pelaksanaan Pilkada serentak.

    “Kita harus ucapkan terimakasih pada seluruh masyarakat yang sudah mendukung pelaksanaan Pemilukada ini. Muda-mudahan untuk semua Sulsel, Sulsel adalah rumah kita,” sebutnya.

    Hanya saja Yudhi menekankan bahwa pihaknya tidak boleh lengah meskipun saat ini kondisi di Sulsel masih terbilang aman.

    “Untuk daerah perhatian khusus ada 12, ada beberapa yang saya hafal ada Makassar termasuk rawan, kemudian Luwu, Palopo, Bantaeng, terus sementara itu tiga yang agak rawan saya harapkan semua masyarakat yang ada di daerah itu mendukung jalannya Pilkada,” imbuhnya.

  • Tweet Lama Ridwan Kamil yang Roasting Mantan Presiden Kembali Viral, Said Didu Beri Sindiran Menohok

    Tweet Lama Ridwan Kamil yang Roasting Mantan Presiden Kembali Viral, Said Didu Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu terheran-heran melihat cuitan lawas yang diduga milik Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil yang merendahkan mantan Presiden.

    Cuitan yang diunggah warganet dengan akun @pakaipeci itu, memperlihatkan cuitan Ridwan Kamil yang menyinggung nama-nama besar seperti Soekarno, Gus Dur, hingga Bj Habibie.

    “#twitjoke: Sukarno gila wanita. Suharto gila harta. Mega gila makan. Gusdur pura2 gila. SBY gila curhatan. Habibie gila Generan,” tulis Ridwan Kamil.

    Hanya saja, pada unggahan @pakaipeci, tidak ditampilkan jelas waktu dan tanggal Ridwan Kamil mengunggah cuitan tersebut

    “Ya Allah semua orang hebat dianggap gila,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (25/11/2024).

    Said Didu semakin geram lantaran Bj Habibie, mantan Presiden yang diketahui sama-sama kelahiran Sulsel dianggap gila oleh Ridwan Kamil.

    “Pak Habibie lbh parah dianggap gila benar. Ampuunnnn,” tandasnya.

    Hingga unggahan tersebut ramai diperbincangkan di X, Ridwan Kamil belum memberikan keterangan mengenai kebenaran dari potongan gambar yang telah tersebar tersebut.

    Sebelumnya diketahui, pada 19 Agustus 2024 lalu, Partai Gerindra secara resmi mendukung Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dan Suswono, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub 2024.

    Dukungan ini datang dari 12 partai politik, menjadikan mereka bagian dari koalisi besar yang dikenal dengan nama KIM Plus.

  • Polda Sulsel Turunkan Ribuan Personel untuk Jaga Keamanan di 14.548 TPS

    Polda Sulsel Turunkan Ribuan Personel untuk Jaga Keamanan di 14.548 TPS

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, memastikan pengamanan yang maksimal untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Dalam upaya menjaga kelancaran dan keamanan pemungutan suara, Polda Sulsel menurunkan lebih dari 12 ribu personel yang akan disebar ke seluruh kabupaten dan kota di Sulsel.

    “Untuk pengamanan khusus pemungutan suara ini dari Polda 1120 dari Polda Sulsel. Kemudian dari Polres jajaran itu ada 8231,” ujar Yudhi kepada awak media, Senin (25/11/2024).

    Dirincikan Yudhi, khusus untuk PAM TPS nantinya akan dikawal 9351 personel.

    “Ini yang nantinya akan bertugas di 14.548 TPS, total semua di kabupaten atau kota,” sebutnya.

    Orang nomor satu di Mapolda Sulsel itu mengatakan, seluruh personel telah dibekali perlengkapan termasuk uang saku yang merupakan anggaran dari pemerintah.

    “Kemudian mulai berangkat karena situasi kondisi geografis ada yang barangkat hari ini. Nanti terakhir sisa 28 dan 29, tergantung dari situasi dan kondisi,” ucapnya.

    Kata Yudhi, pada 27 November mendatang, ia memastikan seluruh personel telah berada di lokasi penugasannya masing-masing.

    “Jadi anggota harus mengenali situasi dan kondisi tempat dimana dia bertugas 1×24 jam, sehari atau H-1 sudah mengenali, siapa KPPSnya, terus TPSnya dimana, terus ketua RT, RW dan Lurahnya. Termasuk Kapolsek dan Babinkamtibmas mereka harus kenal,” Yudhi menuturkan.

    Tambahnya, jika nantinya terjadi kemungkinan terburuk, maka personel yang bertugas akan dihubungi untuk memberikan penanganan.

    “Kalau terjadi sesuatu itulah yang mereka hubungi, mengingat mereka kan tidak semua walaupun dari Sulsel kan mungkin belum pernah ke sana, itu harus dikenali,” imbuhnya.

  • MK-BISA Unggul di Survei Trust Indonesia untuk Pilgub Maluku Utara

    MK-BISA Unggul di Survei Trust Indonesia untuk Pilgub Maluku Utara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasil survei terbaru Trust Indonesia menempatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Muhammad Kasuba-Basri Salama (MK-BISA), di posisi puncak elektabilitas. Berdasarkan data yang dirilis, MK-BISA meraih 40,3 persen, jauh melampaui tiga pasangan calon lainnya.

    Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai angka tersebut mengukuhkan peluang pasangan MK-BISA untuk memenangkan Pilgub Maluku Utara.

    “Survei Trust Indonesia pada minggu ketiga November menunjukkan perolehan elektabilitas tertinggi ada pada pasangan calon MK-BISA. Dengan angka 40,3 persen dan undecided voters yang hanya 0,4 persen, sulit rasanya ada perubahan signifikan dalam peta elektabilitas. MK-BISA potensial memenangkan pilgub,” ujar Fadhli, Senin (25/11) sore.

    Namun, ia mencatat bahwa elektabilitas pasangan ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan survei pada pertengahan September. Saat itu, elektabilitas MK-BISA lebih tinggi sekitar 2 persen. Fadhli menduga penurunan tersebut dipengaruhi oleh isu negatif yang berkembang.

    “Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa isu negatif yang menyerang pasangan MK-BISA. Namun, dengan visi-misi kampanye yang solid, tidak menutup kemungkinan tren ini berbalik positif,” jelasnya.

    Pasangan MK-BISA dinilai memiliki keunggulan karena popularitas Muhammad Kasuba dan Basri Salama di kalangan masyarakat Maluku Utara.

    Selain itu, mereka memiliki basis pendukung yang kuat atau strong voters. Fadhli mencatat bahwa 40,3 persen pemilih MK-BISA merupakan pendukung loyal, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan pasangan lain.

  • KI Minta Pemerintah Terbuka Jelaskan Pemanfaatan Kenaikan PPN 12 Persen

    KI Minta Pemerintah Terbuka Jelaskan Pemanfaatan Kenaikan PPN 12 Persen

    FAJAR.CO.ID — Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Publik harus paham bahwa kenaikan PPN tidak menjadi beban masyarakat yang sekadar membayar pajak dan tidak merasakan manfaatnya.

    Komisi Informasi (KI) Pusat pun meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan kepada publik mengenai pertimbangan untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12 persen.

    “Jadi publik paham bahwa kenaikan PPN 12 persen ini kemudian tidak menjadi beban masyarakat yang hanya membayar kemudian tidak mendapatkan hasil apa-apa dari pajak yang dibayarkannya,” kata Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn di Kantor KI Pusat, Jakarta, Senin (25/11).

    Sebelum memutuskan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen, seharusnya pemerintah melakukan kajian dan menyampaikannya ke publik. Pemerintah juga harus mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

    “Pemerintah harusnya melakukan kajian yang komprehensif, serta melakukan sosialisasi sebelum diimplementasikan. Jadi, enggak bisa dengan seenaknya ngomong ‘ya terserah deh masyarakat bersuara seperti apa, yang penting tahun depan per 1 Januari PPN naik 12 persen’,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan bahwa pemerintah perlu terbuka terhadap pemanfaatan dari PPN yang akan dinaikkan menjadi 12 persen.

    “Akan tetapi, yang paling penting dulu adalah berapa sih yang didapatkan. Itu yang harusnya per triwulan bisa disampaikan kepada masyarakat, sekian loh yang didapat, nanti akan dimanfaatkan untuk a, b, c, d, e, f,” katanya.

  • Enam Kriteria Cuti Alasan Penting ASN Menurut BKN

    Enam Kriteria Cuti Alasan Penting ASN Menurut BKN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak cuti. Salah satunya Cuti Alasan Penting (CAP).

    Apakah CAP itu? CAP merupakan hak cuti yang bisa didapatkan PNS ketika mengalami hal-hal tertentu yang penting.

    “Cuti Alasan Penting atau CAP bisa digunakan tetapi dengan kriteria tertentu,” tulis akun Istagram @bkngoidofficial, dikutip Senin (25/11/2024).

    Ada enam kriteria CAP menurut BKN. Berikut kriterianya

    Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia

    Mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia

    Melangsungkan perkawinan

    PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/ operasi Caesar

    PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam

    PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan

    Di sisi lain, PNS tetap mendapatkan hak-haknya saat CAP. Baik itu gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

    “PNS selama menjalani cuti karena alasan penting atau CAP, tetap menerima penghasilan sebagai PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS,” tulis BKN.

    (Arya/Fajar)

  • Pakar: Aktivitas Pertambangan Penyebab Daerah Sekitar Menjadi Kering

    Pakar: Aktivitas Pertambangan Penyebab Daerah Sekitar Menjadi Kering

    FAJAR.CO.ID — Aktivitas pertambangan sangat berpengaruh pada kondisi air tanah. Bahkan, menurut dosen Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Haris Miftakhul Fajar aktivitas pertambangan kerap membuat daerah sekitarnya menjadi kering.

    Melansir Antara, kegiatan pertambangan terbuka untuk mengambil mineral atau bahan tambang dengan memotong topografi. Nah, aktivitas ini seringkali memotong jalur air tanah.

    Genangan air tanah di tambang terbuka perlu diatasi dengan teknik rekayasa.

    Bagaimana perusahaan perusahaan tambang seharusnya melakukan teknik rekayasa untuk menjaga ketersediaan air tanah? Salah satunya dengan menyedot air tanah yang menggenang di dasar tambang terbuka.

    “Perusahaan tambang tidak boleh mengalirkan air itu ke saluran sungai. Perusahaan harus mengembalikan lagi sebagai air tanah dengan cara injeksi ke dalam tanah,” ujarnya saat diwawancarai usai memberikan materi geologi dalam pelatihan jurnalistik di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (25/11).

    Menurut Haris, air tanah yang diambil di kawasan tambang bukan hanya ada di daerah itu, tetapi di sekitar tambang dengan radius yang luas.

    Pengambilan air tanah bisa mencakup daerah yang sangat jauh, bergantung dari
    radius of influence, permeabilitas tanah atau kemampuan tanah mengalirkan air melalui pori-pori tanah, hingga jumlah air tanah.

    Haris mencontohkan aktivitas tambang pada pertambangan kapur yang seringkali mempengaruhi kondisi air tanah.

    Daerah tambang kapur di Tuban, Jawa Timur, maupun tambang kapur di Pegunungan Kendeng yang berada di utara Pulau Jawa membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, terbukti membuat daerah sekitar tambang mengalami kekeringan.

  • Ratusan Camat – Lurah di Jakarta Dimutasi, Lukman Simanjuntak: Kok Mirip Strategi Ala Pilpres?

    Ratusan Camat – Lurah di Jakarta Dimutasi, Lukman Simanjuntak: Kok Mirip Strategi Ala Pilpres?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos Lukman Simanjuntak kembali menyampaikan kritik tajam terkait dinamika politik Indonesia, menyinggung soal Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Dikatakan Lukman, ada beberapa langkah Jokowi yang menurutnya mencerminkan strategi politik tertentu.

    Perhatian Lukman tak luput pada penundaan Pilkada serentak, di mana kepala daerah yang masa jabatannya berakhir digantikan oleh ratusan Penjabat (Pj) melalui mekanisme penunjukan.

    “Jelang pilpres, Pilkada ditunda, lalu kepala daerah peraih suara terbanyak, diganti ratusan Pj via penunjukan,” ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohan (25/11/2024).

    Menurutnya, langkah tersebut memberikan keuntungan besar bagi pasangan calon yang didukung oleh pihak mantan Presiden Jokowi.

    “Alhasil pasangan yang didukung Mulyono menang telak,” cetusnya.

    Lukman juga menyentil kebijakan mutasi ratusan camat dan lurah oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta menjelang Pilkada di ibu kota.

    Ia mempertanyakan apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi serupa yang digunakan sebelumnya.

    “Kini jelang Pilkada Jakarta, mendadak Pj Gubernur, mutasi ratusan camat dan lurah, kok mirip strategi ala Pilpres?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, telah melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Pelantikan ini dilakukan meskipun Teguh baru menjabat kurang dari satu bulan, sejak 20 Oktober 2024.

  • Banyak Laporan Politik Uang, HMI Cabang Polman Desak Gakkumdu Usut Tuntas

    Banyak Laporan Politik Uang, HMI Cabang Polman Desak Gakkumdu Usut Tuntas

    Pada Kamis, 21 November 2024, seorang warga Desa Anreapi, berinisial IM, bersama tim hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Polman. Laporan ini disertai dengan barang bukti berupa foto amplop yang berisikan uang yang diduga berasal dari pasangan Assami.

    Dengan laporan tersebut, kini diklaim telah menambah barang bukti kasus politik uang, yang sebelumnya dilapor ke Bawalsu. Sebanyak dua video yang viral di masyarakat, menunjukkan dugaan transaksi politik uang juga telah disetor oleh pelapor sebelum IM.

    Ketua Bawaslu Polman, Harianto, mengonfirmasi bahwa laporan ini masih dalam tahap pendalaman. “Kami sedang menindaklanjuti laporan tersebut,” katanya usai apel pagi di Lapangan Pancasila.

    Sementara itu, pihak kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu juga segera bergerak, dengan Iptu Iwan Rusmana menyatakan bahwa laporan ini sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan dan diselidiki. “Kami akan mengkaji video-video ini lebih mendalam, meskipun identitas yang ada dalam video belum jelas,” jelasnya. Penyidik juga akan memeriksa pelapor dan saksi untuk memastikan keaslian dan kebenaran peristiwa yang terekam.

    Kasus ini menambah ketegangan dalam Pilkada Polman yang sebelumnya telah dilaporkan oleh warga bernama DAA. Pada 19 November 2024, laporan tersebut pertama kali diajukan ke Bawaslu dengan bukti video yang menunjukkan transaksi mencurigakan, di mana sejumlah uang dikeluarkan dari amplop.

    “Kami sudah masukkan laporan kepada Bawaslu tadi. Semoga bisa menjadi bahan tambahan Bawaslu untuk mengusut kasus politik uang di Polman,” kata IM didampingi tim hukumnya kepada wartawan, Kamis 21 November 2024. (*)